DAERAH
Pelebaran Jalan Mendalo Masih Terkendala Soal Ganti Rugi

DETAIL.ID, Muaro Jambi – Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Jambi, Edi Fernando membenarkan bahwa persoalan pelebaran jalan Mendalo sampai Sungai Duren sepanjang 7 kilometer masih terkendala soal kesepakatan harga ganti rugi tanah masyarakat.
Edi Fernando berkata, harga yang telah ditetapkan KJPP sebesar Rp2 juta per meter sementara masyarakat masih ngotot dengan harga Rp3 juta hingga Rp4 juta per meter. Ia berharap masyarakat dapat menerima ganti rugi lahan sesuai harga yang telah ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
“Kami tidak mungkin mengganti rugi di atas harga yang telah ditetapkan KJPP. Itu melanggar aturan. Kami harapkan pengertian masyarakat demi kepentingan bersama,” kata Edi ketika dihubungi detail, Kamis (11/1/2018) sore.
Menurut Edi juga membantah bahwa Pemerintah Provinsi Jambi tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam proses ini. “Itu sama sekali tidak benar,” ujarnya.
Namun keterangan Edi ini dibantah oleh salah seorang warga setempat, Toni Simorangkir (54). Menurut Toni, persoalan ini berlarut-larut karena keterlambatan pihak Pemerintah Provinsi Jambi merespons keinginan masyarakat.
“Seandainya Pemprov bergerak cepat pasti masyarakat tidak minta harga yang tinggi. Buktinya masih ada kok masyarakat yang bersedia dengan harga Rp2 juta per meter. Ini kan tidak, akhirnya ada pihak lain yang akhirnya mempengaruhi masyarakat agar menjual harga tanahnya dengan setinggi-tingginya,” ujar Toni kepada detail, Kamis (11/1/2018) sore.
Berlarut-larutnya kesepakatan ganti rugi pembebasan lahan ini dinilai LSM Development Global Reform (DOGER) – salah satu lembaga pemerhati kebijakan publik – membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi tidak mampu meyakinkan masyarakat untuk menerima harga yang sudah ditetapkan.
Semestinya pemerintah harus segera mengambil inisiatif mengingat jalan Mendalo sepanjang 7 kilometer itu mendesak untuk dilebarkan. Kemacetan sepanjang jalan itu benar-benar luar biasa. Jalan itu bahkan sampai ditempuh hingga 1,5 jam.
“Kalau ternyata mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan itu, saya harapkan pemerintah pusat untuk menyiapkan alternatif jalan lain,” kata Jonie Gaol, aktivis DOGER kepada detail, Kamis (11/1/2018). (DE 02)
DAERAH
Kejaksaan Tinggi Jambi Gelar Rapat Koordinasi Tim PAKEM Provinsi Jambi

DETAIL.ID, Jambi – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Provinsi Jambi pada Rabu 30 April 2025 di Aula Jaksa R. Soeprapto Kejati Jambi.
Rapat ini dihadiri oleh Asisten Intelijen Kejati Jambi, para koordinator dan kepala seksi bidang Intelijen, Kabid Fasilitas Ormas dan Lembaga Politik Kesbangpol Provinsi Jambi, Kasubdit Kamneg Polda Jambi AKBP Farouk Afero, perwakilan Korem 042/Gapu Kapt. Retno Subandi, Kabagops BIN Daerah Jambi Kol. Edwin Gunawan, Kabid Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Fatahuddin, S.Ag., M.Fil.I, Wakil Ketua FKUB Provinsi Jambi Drs. H. Asnawi Sani, serta Ketua MUI Provinsi Jambi Prof. Dr. KH Hadri Hasan, MA.
Dipimpin oleh Asintel Kejati Jambi, Nophy Tennophero Suoth, SH., MH., rapat ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang berkembang di masyarakat.
Asintel Kejati Jambi menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi munculnya aliran-aliran menyimpang di Provinsi Jambi. Menurutnya, pengawasan ini tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan memerlukan kerja sama dan koordinasi lintas instansi.
“Pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan bukan hanya tanggung jawab Kejaksaan, tetapi tugas bersama seluruh elemen,” ujar Nophy.
Rapat ini juga diisi dengan paparan dan diskusi mengenai kondisi aktual aliran kepercayaan dan keagamaan di Jambi, serta penyusunan strategi pengawasan yang lebih efektif dan terkoordinasi.
Melalui rakor ini, diharapkan terbentuk langkah-langkah konkret untuk menjaga ketentraman, keharmonisan, dan keamanan masyarakat di Provinsi Jambi dari potensi pengaruh aliran-aliran yang menyimpang. (*)
DAERAH
Wakil Ketua DPRD Sumbar Usulkan Sistem Dua Jalur di Jalan Pemuda

DETAIL.ID, Padang – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), M. Iqra Chissa mengusulkan agar Jalan Pemuda, Padang, tepatnya dari depan Plaza Andalas hingga depan Taman Budaya, dibuat 2 jalur.
Usulan itu disampaikan Iqra langsung pada Wali Kota Padang, Fadly Amran saat pertemuan makan malam di Safari Garden, Senin, 28 April 2025.
Iqra melihat di area itu banyak toko yang sepi, bahkan ada yang terpaksa tutup. Ia menilai pembeli sepi karena ruas jalan yang masih satu jalur. Hal ini tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Iqra memaparkan, selain dibangun dengan sistem dua jalur, taman pembatas jalan digeser ke tengah. Sehingga bisa dibangun trotoar di kiri dan kanan jalan seperti di Jalan Khatib Sulaiman.
“Pembangunan ini akan mengubah tatanan Kota Padang menjadi lebih baik,” kata Iqra, kepada media, Selasa, 29 April 2025 di DPRD Sumbar.
Ia berharap, selain menambah indahnya tatanan Kota Padang, diberlakukannya sistem jalan dua jalur akan memicu meningkatnya jual beli pada toko-toko di kawasan tersebut.
Wali Kota Padang, Fadly Amran menyambut baik gagasan Iqra tersebut.
“Ini ide yang sangat bagus. Saya sendiri juga pernah memikirkan rencana serupa. Tujuannya agar tatanan kota Padang menjadi lebih baik,” kata Fadli Amran.
Reporter: Diona
DAERAH
RSUD Padang Panjang Raih Penghargaan Top BUMD Awards 2025

DETAIL.ID, Jakarta – Kota Padang Panjang kembali torehkan prestasi membanggakan yaitu penghargaan bergengsi Top BUMD Awards 2025 yang digelar oleh Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan majalah TOP Business, yang juga turut didukung oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian BUMN.
Acara bergengsi ini berlangsung di Hotel Raffles Ciputra World, Jakarta pasa Senin, 28 April 2025.
Pada ajang tersebut, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat raih penghargaan bergengsi Top BUMD Awards 2025, diantaranya kategori Top Pembina BUMD 2025, yang diterima Wali Kota Hendri Arnis.
Top BUMD Award 2025 Bintang 5 Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Serambi dan RSUD Padang Panjang. Top CEO BUMD 2025 diterima Direktur Perumdam, Adrial A. Bakar dan Direktur RSUD, dr. Lismawati R, M.Biomed, Sp.PA.
Penghargaan kategori Top Pembina BUMD, diberikan kepada Gubernur/ Bupati/ Wali Kota yang BUMD nya mendapat penghargaan pada predikat bintang tertentu, dengan dasar penilaian keberhasilan BUMD tidak lepas dari peran, kontribusi, dan dukungan Kepala Pemerintahan nya.
“Lima kriteria BUMD yang mendapat penghargaan, yaitu kinerja bisnis yang tinggi, pengembangan bisnis berkelanjutan, berkontribusi bagi pembangunan daerah, sudah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan menjadi role model bagi BUMD lain,” ucap Ketua Juri Top BUMD Awards 2025, Prof. Djohermansyah Johan.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, mengatakan atas keberhasilan penghargaan Top Award 2025 yang telah diraih Kota Padang Panjang, atas upaya dan kerja keras semua pihak termasuk dukungan dari masyarakat.
“Ini tentunya menjadi motivasi untuk mempertahankan predikat peraih penghargaan ini dan menjadi penyemangat bagaimana lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tuturnya.
Hendri Arnis berharap Perumdam Tirta Serambi dan RSUD Padang Panjang, untuk terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dalam memberikan pelayanan.
Penghargaan bergengsi Top BUMD Awards 2025, diterima Wakil Wali Kota, Allex Saputra bersama Lismawati dan Adrial yang diwakili bagian keuangan, Syafwan Hadi, di Dian Ballroom Hotel Raffles, Ciputra World Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 28 April 2025.
“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur dan berbahagia karena Padang Panjang berhasil mendapatkan beberapa kategori penghargaan di Top BUMD Award 2025 ini. Penghargaan ini merupakan sebuah penghargaan terbesar dan membanggakan di Indonesia,” kata Allex.
Allex berharap, penghargaan ini akan semakin menambah motivasi untuk terus bekerja dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Padang Panjang.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik ASN hingga masyarakat yang telah bekerja keras untuk mencapai penghargaan ini. Ini akan semakin memicu kita dalam meningkatkan motivasi, kinerja, layanan, inovasi dan daya saing serta layanan kepada masyarakat,” kata dia.
Menurut Allex Saputra, Top BUMD Awards adalah satu-satunya kegiatan corporate rating (penilaian kinerja BUMD) yang penilaiannya dilakukan secara obyektif dan independen.
Direktur RSUD, dr. Lismawati R, M.Biomed, Sp.PA, menyebutkan RSUD Padang Panjang, telah meraih penghargaan TOP BUMD sebanyak 2 kali dan tahun ini berhasil meraih Bintang 5
“Ini sungguh penghargaan luar biasa, karena baru dua kali kita ikut langsung mendapatkan award Bintang 5, sebelum penghargaan ini diraih kami beserta jajaran manajemen RSUD mengikuti presentasi secara daring, berjudul Implementasi Kinerja BLUD RSUD Kota Padang Panjang, yang disampaikan terkait penerapan layanan dan kinerja serta inovasi-inovasi yang ada di RSUD.” kata Lismawati.
Ia menjelaskan saat ini ada sebanyak 14 inovasi terbaru di RSUD. Salah satunya Smart Hospital Satu Jam Saja, dan 13 lainnya.
Sementara itu, Dirut Perumdam Tirta Serambi, Adrial menyampaikan, ini adalah penghargaan Top Award BUMD kali ini merupakan penghargaan yang ke tiga kalinya bagi Perumdam Tirta Serambi.
“Penghargaan ini sebagai tantangan untuk selalu menjadikan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat semakin baik dan memuaskan lagi. Juga apresiasi atas kerja keras dan dedikasi jajaran Tirta Serambi yang operasionalnya semakin efektif dan efisien yang diakui di tingkat nasional,” kata Adrial.
Top BUMD Awards merupakan ajang penghargaan tertinggi dan membanggakan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia yang mempunyai prestasi melalui capaian kinerja terbaik di bidang pelayanan, tata kelola dan keuangan BUMD. Dari 1.133 BUMD yang ada di Indonesia hanya sekitar 225 BUMD yang terseleksi memasuki babak final untuk presentasi akhir.
Reporter: Diona