DAERAH
Rakor Anti Politik Uang dengan FKUB, Indra: Terbukti Tanggung Akibat Sendiri
DETAIL.ID, Batanghari – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Batanghari, Jambi, menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka gerakan anti politik uang.
Kegiatan berlangsung di Gedung BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jambi, dihadiri sejumlah tokoh lintas agama. Mereka dapat pembekalan bahaya politik uang serta ancaman bagi pemberi dan penerima uang jelang Pilkada 9 Desember 2020.
Ketua Bawaslu Batanghari Indra Tritusian menginginkan ‘serangan’ FKUB tepat sasaran. Tak hanya itu, dia berharap ajakan pentolan FKUB kepada masyarakat mampu meminimalisir praktik politik uang jelang hari pencoblosan.
“Politik Uang merupakan permasalahan sangat mendasar sejak Indonesia melaksanakan pemilihan umum secara langsung. Bawaslu Batanghari merasa bersyukur FKUB bersedia menjaga nilai-nilai demokrasi bangsa dengan menghadiri rapat koordinasi bersama stakeholder dalam rangka gerakan anti politik uang,” ucap Indra.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Dalam sepekan terakhir, kata dia, Bawaslu berharap FKUB bisa menyampaikan pesan gerakan anti politik uang kepada masyarakat. Sebab masa kampanye pasangan calon (Paslon) berakhir 5 Desember 2020.
“Tanggal 6, 7 dan 8 Desember 2020 dalam Undang-undang Pilkada bahasanya masa tenang. Tapi pada kenyataannya adalah masa sangat-sangat tidak tenang,” ujarnya.
Bawaslu Batanghari berpandangan, gerakan anti politik uang bersama FKUB bila disampaikan jauh-jauh hari, maka gaung di masyarakat terasa biasa saja. Namun mendekati hari H, mendekati masa tenang, mendekati hari masa pencoblosan, Bawaslu tetap berupaya dan menyerahkan hasil kepada Tuhan.
“Politik uang tidak dibatasi dalam bentuk uang. Materi lainnya seperti sembako atau meterial atau hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan KPU tentang bahan kampanye. Bahan kampanye ini oleh KPU di konversi dengan uang maksimal senilai Rp60.000,” katanya.
Bahan kampanye Paslon yang tak melanggar aturan bisa berupa pakaian. Misalnya, baju, celana, kain sarung, kopiah dan peralatan masak serta cangkir boleh. Selebihnya dari jenis-jenis ini termasuk dalam politik uang. Indra mengatakan sangat khawatir masyarakat bawah jadi korban politik uang.
“Jika terbukti seseorang melakukan praktik politik uang, maka yang akan menanggung akibat dari perbuatan itu adalah orang itu sendiri. Tidak akan mungkin Paslon akan mau bantu,” ujarnya.
Indra mengaku Bawaslu Batanghari belum melakukan riset perihal gerakan politik uang. Hanya saja berdasarkan obrolan warung kopi, biasanya politik uang akan dilakukan pada masa tenang. Pada masa tenang tim akan mendata.
“Jika dilakukan jauh sebelum itu, sama saja menebar garam di lautan,” katanya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Poin-poin dalam politik uang, kata Indra, pertama politik uang dari bentuk uang, kedua material dan ketiga janji. Penting diketahui peserta rakor FKUB, bahwa janji termasuk dalam politik uang. Misalnya; kalau saya terpilih nanti, anak bapak saya jadikan honorer atau saya jadikan ASN.
Ini merupakan materi politik uang yang tidak materi. Bawaslu sangat berharap melalui mimbar khotbah Jumat atau mimbar jemaat pada hari Minggu, dapat disampaikan kepada masyarakat.
Apalagi kondisi pandemi COVID-19 dan musibah banjir manjadi catatan penting bahwa potensi politik uang sangat besar terjadi.
“Bawaslu menyakini melalui rakor bersama FKUB bisa meminimalisir terjadinya praktik politik uang Pilkada Batanghari 9 Desember 2020,” ujarnya.
Reporter: Ardian Faisal
DETAIL.ID, Jakarta – Kota Padang Panjang kembali torehkan prestasi membanggakan yaitu penghargaan bergengsi Top BUMD Awards 2025 yang digelar oleh Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan majalah TOP Business, yang juga turut didukung oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian BUMN.
Acara bergengsi ini berlangsung di Hotel Raffles Ciputra World, Jakarta pasa Senin, 28 April 2025.
Pada ajang tersebut, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat raih penghargaan bergengsi Top BUMD Awards 2025, diantaranya kategori Top Pembina BUMD 2025, yang diterima Wali Kota Hendri Arnis.
Top BUMD Award 2025 Bintang 5 Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Serambi dan RSUD Padang Panjang. Top CEO BUMD 2025 diterima Direktur Perumdam, Adrial A. Bakar dan Direktur RSUD, dr. Lismawati R, M.Biomed, Sp.PA.
Penghargaan kategori Top Pembina BUMD, diberikan kepada Gubernur/ Bupati/ Wali Kota yang BUMD nya mendapat penghargaan pada predikat bintang tertentu, dengan dasar penilaian keberhasilan BUMD tidak lepas dari peran, kontribusi, dan dukungan Kepala Pemerintahan nya.
“Lima kriteria BUMD yang mendapat penghargaan, yaitu kinerja bisnis yang tinggi, pengembangan bisnis berkelanjutan, berkontribusi bagi pembangunan daerah, sudah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan menjadi role model bagi BUMD lain,” ucap Ketua Juri Top BUMD Awards 2025, Prof. Djohermansyah Johan.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, mengatakan atas keberhasilan penghargaan Top Award 2025 yang telah diraih Kota Padang Panjang, atas upaya dan kerja keras semua pihak termasuk dukungan dari masyarakat.
“Ini tentunya menjadi motivasi untuk mempertahankan predikat peraih penghargaan ini dan menjadi penyemangat bagaimana lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tuturnya.
Hendri Arnis berharap Perumdam Tirta Serambi dan RSUD Padang Panjang, untuk terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dalam memberikan pelayanan.
Penghargaan bergengsi Top BUMD Awards 2025, diterima Wakil Wali Kota, Allex Saputra bersama Lismawati dan Adrial yang diwakili bagian keuangan, Syafwan Hadi, di Dian Ballroom Hotel Raffles, Ciputra World Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 28 April 2025.
“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur dan berbahagia karena Padang Panjang berhasil mendapatkan beberapa kategori penghargaan di Top BUMD Award 2025 ini. Penghargaan ini merupakan sebuah penghargaan terbesar dan membanggakan di Indonesia,” kata Allex.
Allex berharap, penghargaan ini akan semakin menambah motivasi untuk terus bekerja dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Padang Panjang.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik ASN hingga masyarakat yang telah bekerja keras untuk mencapai penghargaan ini. Ini akan semakin memicu kita dalam meningkatkan motivasi, kinerja, layanan, inovasi dan daya saing serta layanan kepada masyarakat,” kata dia.
Menurut Allex Saputra, Top BUMD Awards adalah satu-satunya kegiatan corporate rating (penilaian kinerja BUMD) yang penilaiannya dilakukan secara obyektif dan independen.
Direktur RSUD, dr. Lismawati R, M.Biomed, Sp.PA, menyebutkan RSUD Padang Panjang, telah meraih penghargaan TOP BUMD sebanyak 2 kali dan tahun ini berhasil meraih Bintang 5
“Ini sungguh penghargaan luar biasa, karena baru dua kali kita ikut langsung mendapatkan award Bintang 5, sebelum penghargaan ini diraih kami beserta jajaran manajemen RSUD mengikuti presentasi secara daring, berjudul Implementasi Kinerja BLUD RSUD Kota Padang Panjang, yang disampaikan terkait penerapan layanan dan kinerja serta inovasi-inovasi yang ada di RSUD.” kata Lismawati.
Ia menjelaskan saat ini ada sebanyak 14 inovasi terbaru di RSUD. Salah satunya Smart Hospital Satu Jam Saja, dan 13 lainnya.
Sementara itu, Dirut Perumdam Tirta Serambi, Adrial menyampaikan, ini adalah penghargaan Top Award BUMD kali ini merupakan penghargaan yang ke tiga kalinya bagi Perumdam Tirta Serambi.
“Penghargaan ini sebagai tantangan untuk selalu menjadikan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat semakin baik dan memuaskan lagi. Juga apresiasi atas kerja keras dan dedikasi jajaran Tirta Serambi yang operasionalnya semakin efektif dan efisien yang diakui di tingkat nasional,” kata Adrial.
Top BUMD Awards merupakan ajang penghargaan tertinggi dan membanggakan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia yang mempunyai prestasi melalui capaian kinerja terbaik di bidang pelayanan, tata kelola dan keuangan BUMD. Dari 1.133 BUMD yang ada di Indonesia hanya sekitar 225 BUMD yang terseleksi memasuki babak final untuk presentasi akhir.
Reporter: Diona
DETAIL.ID, Jambi – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh untuk Kesejahteraan Buruh, bertempat di Shang Ratu Hotel Jambi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2025.
FGD ini menghadirkan narasumber yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu ketenagakerjaan, diantaranya; Dr. Hartati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA), Dody Hardianto, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Jhon Kennedy, Ketua Apindo Jambi, dan Dedi Hardianto, Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional KSBSI.
Dalam sambutannya, Roida Pane selaku Koordinator Wilayah KSBSI Jambi menyampaikan bahwa pelaksanaan FGD ini merupakan hasil kerja sama antara KSBSI Jambi dan Polda Jambi sebagai bentuk perayaan May Day yang tetap mengedepankan esensi perjuangan buruh melalui dialog sosial.
“Perayaan May Day tahun ini kita laksanakan dengan FGD sebagai bagian dari dialog sosial, yang nantinya dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat,” ujar Roida, Selasa, 29 April 2025.
Adapun FGD tersebut menghasilkan 2 poin penting rekomendasi KSBSI Jambi yaitu;
Pertama, Penguatan Regulasi Penetapan UMP. KSBSI Jambi menekankan pentingnya penguatan regulasi dalam proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh pemerintah pusat.
Pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, posisi Dewan Pengupahan menjadi lemah karena hanya berperan sebagai pemberi saran. Padahal sebelumnya, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, Dewan Pengupahan memiliki peran strategis dalam penentuan UMP melalui survei Komponen Hidup Layak (KHL).
Kedua, Penegakan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan. Ditekankan juga pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas di bidang ketenagakerjaan guna menciptakan kenyamanan bagi pekerja dan pengusaha.
Menutup FGD, Dedi Hardianto, selaku Sekjen Dewan Eksekutif Nasional KSBSI, menyampaikan apresiasi atas masukan dari KSBSI Jambi.
“Ide dan masukan seperti ini sangat kita butuhkan untuk penguatan dan kesejahteraan buruh ke depan. Kami akan konsolidasikan dan sampaikan rekomendasi ini ke pemerintah pusat,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Anambas – Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra IV Batam akan segera menangani dan mengatasi permasalahan pada embung di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Warga sebelumnya mengeluhkan bahwa embung tersebut pada musim kemarau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Iwan, dalam wawancara dengan media pada Senin, 28 April 2025 di Kantor BWS Sungai Harapan, Batam, ia menyampaikan bahwa embung di Desa Nyamuk merupakan embung yang sumber airnya berasal dari air hujan, dimana pada musim kemarau air yang masuk (inflow) dan air yang keluar (outflow) untuk dimanfaatkan masyarakat, penguapan dan penyerapan tidak seimbang.
Dalam waktu dekat Tim BWS akan turun ke lokasi untuk mengambil langkah penanganan. Salah satu solusi yang direncanakan adalah pemasangan alat pelapis pada penampungan air agar tidak merembes dan mampu menahan air lebih lama.
Iwan juga mengajak masyarakat Desa Nyamuk untuk bekerja sama dalam menjaga dan merawat embung, serta memohon kesabaran warga karena proses penanganannya akan dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran.
“Saat ini kita dalam kondisi efisiensi anggaran, semua biaya operasional terbatas. Tapi insyaallah secepatnya akan kita atasi,” ujarnya.
Kepala Balai BWS Sumatra IV Batam, Daniel, ST., MT., menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kepulauan Riau, khususnya di Anambas. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini BWS sedang mendorong pembangunan embung di daerah Temburun yang memiliki potensi air besar, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Terempa dan pulau-pulau sekitarnya. Selain itu, program pembangunan juga tengah berjalan di Letung, Kecamatan Jemaja.
Reporter: Saipul Bahari
Dalam Ajang Bergengsi Inspiration Awards 2025, Zulfa Fadhil Terima Penghargaan Kategori Tokoh Insan Wanita Inspiratif
RSUD Padang Panjang Raih Penghargaan Top BUMD Awards 2025
SPBU Jelutung Terbakar, Penyebab Pastinya Masih Menunggu Penyelidikan Polisi
JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Tikuy
KSBSI Provinsi Jambi Gelar FGD Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh Dalam Rangka May Day 2025
BWS Sumatra IV Batam akan Segera Menangani Permasalahan Embung di Desa Nyamuk
Sebanyak 57 Jamaah Haji Natuna Tahun 2025 Resmi Dilepas, Sekda Natuna Pesan Jaga Kesehatan Selama Beribadah
Pembukaan Seleksi Terpusat Calon Paskibraka Kabupaten Natuna Tahun 2025
RSAM Bukittinggi Raih Penghargaan Top BUMD Bintang Lima
Dukung Program Nasional, Pemda Natuna Bentuk Koperasi Merah Putih di Desa/Kelurahan
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Dalam Selimut Konflik
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
Ini Dia Profil Rayyan Kontestan Cilik Hafiz Indonesia 2021 Asal Tebo
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
