DAERAH
TPAS Tebo, Sumber Rezeki dan Segudang Persoalan

DETAIL.ID, Tebo – Sekitar jam 11 lewat siang, Kamis (7/3/2019) itu, dua unit mobil dump truck pengangkut sampah serat muatan tiba di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.
Kedatangan sumber rezeki ini disambut senyum sumringah sekelompok pemulung yang sedari pagi menunggu. Berjalan cepat dan sebagian berlari kecil, pahlawan lingkungan ini mengikuti arah mobil sampah (dump truck) menuju lokasi pembongkaran.
Jalan ke lokasi pembongkaran sampah di TPAS Desa Kandang kondisinya masih tanah merah dan menurun. Ketika turun hujan, kata sang sopir, muatan sampah terpaksa dibongkar di pinggir jalan. Sudah berulang kali mobil sampah terpuruk karena jalan tanah yang dilintasi licin.
“Belum ada pengerasan sama sekali. Di musim panas saja terkadang susah dilewati apalagi musim hujan,” kata sopir mobil angkutan sampah saat menuju lokasi bawah TPAS tersebut.
Masalah kondisi jalan, kata sopir mobil angkutan sampah ini, sudah sangat sering dikeluhkan kepada instansi tempat dia bekerja. Namun belum ada tanda-tanda jalan tersebut akan ditingkatkan atau dilakukan pengerasan.
Dia berujar, ada satu titik jalan yang sulit dilalui karena kondisinya rusak parah dan ada lekukan. Kalau sudah turun hujan, jalan sama sekali tidak bisa dilalui. Pasalnya, selain rusak parah, lekukan jalan yang menjadi tempat tergenang air kondisinya becek dan berlumpur. “Itu yang membuat jalan sulit dilalui. Di situ juga sering terpuruk,” ujar sopir itu.
Kembali ke pemulung. Bak mobil sampah perlahan naik langsung dikerubungi para pemulung. Dengan menggunakan gancu, mereka mengorek-ngorek tumpukan sampah yang baru diturunkan dari mobil angkut sampah.
Sampah plastik berupa bekas mainan, botol atau gelas minuman dan lainnya yang laku dijual, dipilah dan dikumpulkan ke dalam karung yang memang telah mereka siapkan.
Bau busuk, lentikan ulat dari tumpukan sampah dan lainnya, sepertinya sudah akrab dengan keseharian aktivitas mereka. “Sekarang agak susah dapat plastiknya. Sebelum sampah dibuang ke sini, sudah ada yang memilihnya. Jadi yang sampai ke sini cuma sisa-sisa,” kata salah seorang pemulung yang asyik mencari sisa sampah layak jual.
Sisa jarum suntik, botol infus, sisa obat dan sampah medis lainnya, kata pemulung ini, sebelumnya sering ditemukan pada tumpukan sampah. Namun sudah beberapa hari belakangan ini jarang ditemukan.
“Kalau bekas botol infus kami ambil karena laku dijual. Kalo jarum suntik kami biarkan saja. Ngeri ngumpulinnya, soalnya tajam-tajam,” kata pemulung ini. Harga jual plastik berkisar Rp3.500 sampai Rp6.500 per kilogram.
Kepala Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Sofuan Hadi menjelaskan ada anak sungai berjarak sekitar 20 meter dari lokasi TPAS. Ketika hujan, air mengalir ke Sungai Batanghari. Jarak TPAS ke Sungai Batanghari sekitar 1 kilometer. Karena anak sungai berkelok, diperkirakan aliran anak sungai ke Sungai Batanghari sekitar 1,5 sampai 2 kilometer. “Kalau kemarau airnya (anak sungai) kering,” kata Sofuan Hadi.
Menurut Sofuan Hadi, dengan dampak bauk busuk dan tanpa ada pengelolaan sampah, keberadaan TPAS tersebut sudah tidak layak lagi berada di pinggir jalan desa menuju dusun seberang. Apalagi, kata dia, beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi TPAS mengeluhkan karena banyak lalat berkeliaran.
Tidak itu saja, karena lokasi TPAS tidak ditunjang dengan jalan yang layak, membuat petugas pengangkut sampah membuang sampah di pinggir jalan. Selain sampah menumpuk, bibir jalan sudah banyak yang rusak diduga akibat mobil angkutan sampah tersebut.
Diakui Sofuan Hadi jika kondisi tersebut pernah dikomplainnya kepada instansi terkait. Bahkan, dia bersama warga pernah membuat spanduk larangan agar tidak membongkar sampah di pinggir jalan. Namun larangan tersebut tidak diindahkan.
Tidak sampai di situ. Sofuan Hadi juga mengaku dia bersama warga pernah melarang dan menyetop mobil sampah yang hendak membuang atau membongkar sampah di pinggir jalan tapi harus bongkar di bawah TPAS.
Dia juga minta agar sampah yang telah menumpuk hingga di badan jalan agar di-buldozer ke bawah TPAS. “Setelah kita setop, baru sampah dibuang ke bawah. Sekarang sudah mulai lagi dibuang di pinggir jalan. Ini yang sering membuat kita kesal,” ujarnya.
Sofuan Hadi mengakui jika persoalan ini sudah disampaikannya ke pihak kecamatan. Namun alasan dari camat, jalan ke bawah TPAS licin dan tidak memungkinkan untuk dilintasi mobil sampah, apalagi jika sudah turun hujan.
“Kalau jalannya licin kan seharusnya diperbaiki atau dikasih sirtu. Pemerintah kan ada anggaran. Ini malah jalan licin dijadikan alasan untuk membuang sampah di pinggir jalan. Ini sangat merugikan kami,” ucap Sofuan Hadi.
Pemkab Tebo berjanji akan merelokasi TPAS tersebut. Namun janji hanya tinggal janji, sampai sekarang belum juga TPAS direlokasi di lokasi yang dijanjikan. “Katanya tahun 2019 sampai kapan. Kalau kayak gini kami yang dirugikan, jalan rusak karena bahu jalan longsor. Belum lagi bau tidak sedap, lalat dan lainnya,” katanya.
Di hari yang sama, Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH) sengaja datang melihat aktivitas di TPAS Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah.
Hasil wawancara dengan sopir dump truck pengangkut sampah, setiap hari sedikitnya 3 mobil bermuatan penuh membuang sampah di lokasi TPAS tersebut. “Artinya dalam sehari TPAS menampung sampah sedikitnya 4,5 ton,” kata Ketua LP2LH Tebo, Hary Irawan.
Dari pengamatan LP2LH, Hary Irawan berkata petugas atau sopir mobil sampah langsung membuang sampah ke lokasi TPAS. Sampah hanya dibiarkan menumpuk tanpa ada pengelolaan dengan sistem 3R yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Permen LHK RI) Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah.
Pedoman 3R dijelaskan Hary, adalah Reduce, Reuse dan Recycle. Reduce, mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan. Reuse, memakai dan memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu yang baru. Recycle adalah mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru.
“Hasil observasi kita di beberapa TPA, sampah hanya dibiarkan saja menumpuk tanpa ada pengolahan. Yang parahnya lagi, kita menemukan sampah medis di setiap TPAS,“ ujar lelaki berkaca mata ini.
Selain itu, menurut Hary, Pemkab Tebo juga diduga mengindahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas).
“Dalam waktu dekat ini kita akan menanyakan kepada Pemkab Tebo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) soal dokumen Jakstrada. Apakah Tebo sudah punya strategi penanganan sampah sesuai Perpres Jakstranas,” kata Hary.
Diakui Hary jika persoalan sampah di Kabupaten Tebo saat ini belum menjadi sorotan masyarakat. Namun, kata dia, persoalan sampah sudah menjadi masalah di tingkat nasional. “Jangan sampai persoalan sampah ini menjadi masalah di Tebo,” ucapnya.
Sementara, beberapa waktu yang lalu, Kepala Bidang Kebersihan di Dinas LH Kabupaten Tebo, Bunyamin mengaku saat ini Kabupaten Tebo belum melakukan penanganan sampah secara spesifik. “Selama ini sampah kita angkut dan kita tumpukan di TPA. Kalau sudah menumpuk di TPA, baru kita buldozer,” katanya.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala DLH Tebo, Eko Putra. Dia membeberkan jika saat ini Kabupaten Tebo memiliki 4 lokasi TPA yakni di Kecamatan Tebo Tengah, Rimbo Bujang, Tebo Ilir dan Rimbo Ilir.
Eko mengakui empat lokasi TPA ini belum dilengkapi fasilitas pengelolaan. “Kalau sampahnya sudah menumpuk, paling kita sewa alat berat untuk di-buldozer. Kalau untuk pengolahan memang belum ada,” ujar Eko. (DE 02)
DAERAH
KSBSI Provinsi Jambi Gelar FGD Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh Dalam Rangka May Day 2025

DETAIL.ID, Jambi – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh untuk Kesejahteraan Buruh, bertempat di Shang Ratu Hotel Jambi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2025.
FGD ini menghadirkan narasumber yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu ketenagakerjaan, diantaranya; Dr. Hartati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA), Dody Hardianto, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Jhon Kennedy, Ketua Apindo Jambi, dan Dedi Hardianto, Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional KSBSI.
Dalam sambutannya, Roida Pane selaku Koordinator Wilayah KSBSI Jambi menyampaikan bahwa pelaksanaan FGD ini merupakan hasil kerja sama antara KSBSI Jambi dan Polda Jambi sebagai bentuk perayaan May Day yang tetap mengedepankan esensi perjuangan buruh melalui dialog sosial.
“Perayaan May Day tahun ini kita laksanakan dengan FGD sebagai bagian dari dialog sosial, yang nantinya dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat,” ujar Roida, Selasa, 29 April 2025.
Adapun FGD tersebut menghasilkan 2 poin penting rekomendasi KSBSI Jambi yaitu;
Pertama, Penguatan Regulasi Penetapan UMP. KSBSI Jambi menekankan pentingnya penguatan regulasi dalam proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh pemerintah pusat.
Pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, posisi Dewan Pengupahan menjadi lemah karena hanya berperan sebagai pemberi saran. Padahal sebelumnya, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, Dewan Pengupahan memiliki peran strategis dalam penentuan UMP melalui survei Komponen Hidup Layak (KHL).
Kedua, Penegakan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan. Ditekankan juga pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas di bidang ketenagakerjaan guna menciptakan kenyamanan bagi pekerja dan pengusaha.
Menutup FGD, Dedi Hardianto, selaku Sekjen Dewan Eksekutif Nasional KSBSI, menyampaikan apresiasi atas masukan dari KSBSI Jambi.
“Ide dan masukan seperti ini sangat kita butuhkan untuk penguatan dan kesejahteraan buruh ke depan. Kami akan konsolidasikan dan sampaikan rekomendasi ini ke pemerintah pusat,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
BWS Sumatra IV Batam akan Segera Menangani Permasalahan Embung di Desa Nyamuk

DETAIL.ID, Anambas – Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra IV Batam akan segera menangani dan mengatasi permasalahan pada embung di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Warga sebelumnya mengeluhkan bahwa embung tersebut pada musim kemarau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Iwan, dalam wawancara dengan media pada Senin, 28 April 2025 di Kantor BWS Sungai Harapan, Batam, ia menyampaikan bahwa embung di Desa Nyamuk merupakan embung yang sumber airnya berasal dari air hujan, dimana pada musim kemarau air yang masuk (inflow) dan air yang keluar (outflow) untuk dimanfaatkan masyarakat, penguapan dan penyerapan tidak seimbang.
Dalam waktu dekat Tim BWS akan turun ke lokasi untuk mengambil langkah penanganan. Salah satu solusi yang direncanakan adalah pemasangan alat pelapis pada penampungan air agar tidak merembes dan mampu menahan air lebih lama.
Iwan juga mengajak masyarakat Desa Nyamuk untuk bekerja sama dalam menjaga dan merawat embung, serta memohon kesabaran warga karena proses penanganannya akan dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran.
“Saat ini kita dalam kondisi efisiensi anggaran, semua biaya operasional terbatas. Tapi insyaallah secepatnya akan kita atasi,” ujarnya.
Kepala Balai BWS Sumatra IV Batam, Daniel, ST., MT., menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kepulauan Riau, khususnya di Anambas. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini BWS sedang mendorong pembangunan embung di daerah Temburun yang memiliki potensi air besar, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Terempa dan pulau-pulau sekitarnya. Selain itu, program pembangunan juga tengah berjalan di Letung, Kecamatan Jemaja.
Reporter: Saipul Bahari
DAERAH
RSAM Bukittinggi Raih Penghargaan Top BUMD Bintang Lima

DETAIL.ID, Jakarta – Direktur Rumah Ahmad Muhtar (RSAM) Bukittinggi menerima penghargaan sebagai Top Pembina BUMD Award 2025 dari Majalah Top Business di Jakarta pada Senin, 28 April 2025.
Penghargaan ini diraih berkat keberhasilan Manajemen RSAM dibawah komando drg. Busril dalam mengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi sehingga meraih penghargaan Top BUMD Award Bintang Lima dan Top CEO BUMD Award.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah didampingi Direktur RSAM Bukittinggi, drg. Busril mengatakan, “Alhamdulillah, secara berturut-turut kita kembali meraih penghargaan ini, bedanya tahun lalu untuk kategori pelayanan sekelas bintang empat sekarang bintang lima. Keberhasilan ini ada, berkat kerja keras bersama, terutama seluruh jajaran RS Achmad Mochtar, yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan serta pengelolaan rumah sakit kita,” ucap Gubernur Mahyeldi usai menerima penghargaan di Jakarta.
Gubernur pun mengucapkan selamat atas raihan Top BUMD Award Bintang Lima oleh BLUD RSAM Bukittinggi, serta penghargaan Top CEO BUMD Award yang diraih oleh drg. Busril selaku Direktur RSAM.
Gubernur juga meminta seluruh BUMD di lingkup Pemprov Sumbar, agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan, sehingga semakin memberikan manfaat kepada masyarakat dan berujung raihan berbagai prestasi.
Sementara itu, M. Luthfi Handayani selaku Ketua Penyelenggara Top BUMD Award 2025 menyebutkan, keberhasilan kinerja BUMD tidak akan lepas dari peran, dukungan, dan kontribusi kepala pemerintahan di kota/kabupaten dan provinsi.
Sehingga BLUD dan BUMD binaannya berhasil mendapat penghargaan dalam ajang Top BUMD Award, atas dasar itu maka Kepala Daerahnya juga berhak mendapatkan apresiasi khusus.
“Top BUMD Award adalah satu-satunya kegiatan penilaian kinerja terbesar dan paling membanggakan di Indonesia bagi BUMD, BLUD, dan Dinas Terkait BUMD, terkait dengan prestasi, perbaikan, dan kontribusi yang telah diberikan dalam pelayanan dan kinerja bisnis bagi perekonomian daerah,” ujar Luthfi.
Ada pun kegiatan Top BUMD Award sendiri, sambungnya, melibatkan berbagai lembaga seperti Institut Otonomi Daerah (i-OTDA), Lembaga Kajian Nawacita (LKN), SGL Management, PPM Manajemen, Sinergi Daya Prima, Dwika Consulting, Melani K. Harriman Associate, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran, dan beberapa juri dari kalangan profesor ekonomi bisnis, praktisi, hingga konsultan bisnis.
“Selain Gubernur Sumbar dan jajaran, beberapa daerah di Sumbar juga mendapatkan penghargaan Top Pembina BUMD, Top BUMD, dan Top CEO BUMD Award. Di antaranya, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Sijunjung,” ucapnya.
Saat menerima penghargaan itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah didampingi oleh Kepala Biro Perekonomian Setdaprov. Sumbar, Kuartini Deti Putri, M.Si, Direktur RSUD Achmad Muchtar, drg. Busril, M.PH dan Kepala Badan Penghubung Sumbar, Aschari Cahyaditama.
Reporter: Diona