WACANA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) mengenai penghapusan praktik otomatis naik kelas kembali mengundang perhatian publik. Di satu sisi, setiap peserta didik perlu memperoleh kesempatan untuk terus berkembang tanpa terhambat oleh kegagalan belajar. Namun, di sisi lain, pendidikan tidak boleh kehilangan makna evaluasi, standar kompetensi, dan tanggung jawab dalam membentuk pribadi. Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah seorang siswa harus naik atau tinggal kelas, melainkan apakah ia sungguh bertumbuh dan mencapai kompetensi yang diharapkan.

Bagi SMA Kolese De Britto Yogyakarta, kenaikan kelas senantiasa menjadi bagian dari proses evaluasi pendidikan yang menyeluruh. Naik kelas bukan hadiah karena siswa telah menyelesaikan satu tahun pembelajaran, melainkan pengakuan atas proses, usaha, tanggung jawab, dan pencapaian kompetensinya. Karena itu, evaluasi tidak hanya mempertimbangkan aspek akademik, tetapi juga perkembangan kepribadian, spiritualitas, moralitas, dan tanggung jawab sosial.

Pandangan tersebut sejalan dengan arah pendidikan khas De Britto yang dibangun melalui beberapa fondasi. Pertama, Spiritualitas Ignatian, yang menempatkan pendidikan sebagai upaya memuliakan Allah (Ad Maiorem Dei Gloriam/AMDG) dengan menemukan Allah dalam segala hal (Finding God in All Things). Pendidikan bukan semata-mata mengejar angka dan prestasi, melainkan membantu siswa menemukan makna hidup serta tanggung jawabnya.

Kedua, kebebasan. De Britto mendidik siswa menjadi pribadi yang bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan bukan berarti melakukan segala sesuatu sesuai keinginan, melainkan kemampuan mengenali diri, mempertimbangkan pilihan, mengatasi ego, dan berani mengambil keputusan yang benar. Dalam konteks ini, tanggung jawab belajar merupakan bagian dari proses menjadi pribadi yang merdeka.

Ketiga, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang diarahkan pada pembentukan pribadi utuh dengan profil 1L+5C, yakni Leadership, Competence, Conscience, Compassion, Commitment, dan Consistency. Keempat, kurikulum, yang memberikan ruang bagi guru untuk merancang pembelajaran secara terencana, bermakna, dan menyentuh keseluruhan dimensi perkembangan siswa. Kelima, pendidikan akademik dan nonakademik, yang berjalan beriringan melalui standar isi, proses, dan penilaian untuk mengembangkan kemampuan intelektual, karakter, kepemimpinan, kreativitas, kedisiplinan, serta kepedulian sosial.

Seluruh fondasi tersebut bermuara pada cita-cita membentuk pemimpin pengabdi yang Pancasilais demi kesejahteraan bangsa, negara, dan dunia. Proses pembentukan itu juga diterjemahkan dalam tiga fase perkembangan: kelas X sebagai masa adaptasi, kelas XI sebagai masa sosialisasi, dan kelas XII sebagai masa internalisasi. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai kehidupan sungguh dihidupi.

Dalam konteks ini, wacana Kemendikdasmen untuk mengakhiri praktik otomatis naik kelas patut menjadi momentum pembenahan pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan gagasan ini dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha pada 2 Oktober 2026. Pemerintah mengkaji kemungkinan penguatan mekanisme tersebut mulai tahun ajaran 2027/2028. Artinya, gagasan ini masih dalam tahap persiapan, bukan aturan baru yang telah berlaku.

Sesungguhnya, evaluasi kenaikan kelas bukan hal baru. Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kemendikdasmen edisi 2025 telah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas berdasarkan laporan kemajuan belajar, seluruh mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan prestasi selama satu tahun. Keputusan tidak naik kelas perlu mempertimbangkan keseluruhan proses pembelajaran serta pendampingan yang telah diberikan.

Karena itu, persoalannya bukan sekadar keberanian sekolah untuk tidak menaikkan siswa, melainkan keseriusan memastikan setiap anak sungguh belajar dan berkembang. Keputusan tidak naik kelas bukan hukuman atau upaya mempermalukan siswa, tetapi bagian dari tanggung jawab pendidikan menjaga kualitas. Tentu, keputusan tersebut harus didasarkan pada indikator yang jelas, penilaian objektif, komunikasi dengan orang tua, serta pendampingan berkelanjutan.

Guru pun perlu membangun budaya evaluasi yang jujur dan reflektif. Kesulitan belajar harus dikenali sejak awal melalui pendampingan, remedial, konseling, dan strategi pembelajaran yang sesuai. Aspek nonakademik seperti kedisiplinan, tanggung jawab, keterlibatan, dan kepedulian terhadap sesama juga perlu mendapat perhatian. Semangat cura personalis, yakni perhatian terhadap keunikan dan perkembangan setiap pribadi, harus sungguh diwujudkan dalam proses tersebut.

Pendidikan yang berpusat pada siswa bukan berarti menurunkan standar agar semua anak naik kelas. Setiap anak memang memiliki potensi dan kecepatan belajar berbeda. Menghargai perbedaan bukan berarti menghilangkan tuntutan kompetensi, melainkan menghadirkan pendampingan dan cara belajar yang tepat agar setiap anak memiliki kesempatan mencapai perkembangan optimal. Pendidikan yang memerdekakan bukan membebaskan seseorang dari tanggung jawab, tetapi menumbuhkan kesadaran untuk bertanggung jawab atas pilihan dan proses hidupnya.

Pada akhirnya, naik kelas seharusnya menjadi konsekuensi dari pertumbuhan, bukan sekadar rutinitas administratif. Sekolah perlu berani bertanya apakah setiap siswa sungguh berkembang dalam pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kedewasaan pribadi. Sebaliknya, siswa yang tidak naik kelas juga harus tetap memperoleh pendampingan, harapan, dan kesempatan untuk bertumbuh.

Bagi SMA Kolese De Britto, menjaga standar bukan berarti mengabaikan anak, sebagaimana memberikan kesempatan bukan berarti mengabaikan kualitas. Keduanya harus berjalan bersama. Sebab, keberhasilan pendidikan bukan terletak pada seberapa cepat seorang siswa naik kelas, melainkan pada seberapa utuh ia bertumbuh dan seberapa siap ia menjadi pribadi yang bebas, bertanggung jawab, serta mampu mengabdikan hidupnya bagi sesama. Pendidikan bukan sekadar mengantarkan siswa ke tingkat berikutnya, melainkan menemani setiap pribadi bertumbuh menjadi manusia yang semakin utuh.

*(Guru SMA Kolese De Britto Yogyakarta)

PADA tahun 2026 ini gelombang panas ekstrem terus melanda berbagai belahan dunia, dengan suhu yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah di sejumlah wilayah, termasuk di Taiwan.

‎Dampaknya turut mengganggu kesehatan masyarakat, pasokan energi, dan aktivitas perekonomian. Taiwan juga menghadapi berbagai risiko perubahan iklim, termasuk suhu panas ekstrem, curah hujan tinggi, dan topan.
‎
‎Perubahan iklim kini telah menjadi tantangan bersama yang membawa implikasi mendalam terhadap stabilitas sosial, pembangunan industri, dan ketahanan nasional. Dalam konteks ini, tata kelola iklim global kini bergerak melampaui sekadar perumusan target dan komitmen menuju implementasi yang konkret.
‎
‎Pada pertemuan Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP31) tahun ini, para peserta akan menekankan prinsip dialog, konsensus, dan aksi nyata, sekaligus mendorong penerjemahan berbagai komitmen menjadi hasil yang konkret dan dapat dipantau.
‎
‎Meskipun Taiwan bukan merupakan pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Taiwan tetap berupaya menjalankan tata kelola iklim dengan berpedoman pada semangat Persetujuan Paris.
‎
‎Setelah menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) untuk tahun 2035 pada 2025, Taiwan kini mulai menerjemahkan target pengurangan emisi ke dalam langkah-langkah nyata yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah.
‎
‎Menyelaraskan dengan Norma Internasional
‎
‎Pasal 4 Persetujuan Paris mengamanatkan negara-negara pihak untuk secara bertahap memperkuat rencana mitigasi serta memenuhi kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional.
‎
‎Sementara itu kerangka kerja transparansi yang diperkuat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 mengharuskan penyediaan informasi yang konsisten dan
‎dapat ditelusuri guna menilai kemajuan pelaksanaan aksi iklim.
‎
‎Sejalan dengan norma-norma internasional tersebut, tahun ini Taiwan secara resmi mengesahkan Program Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Tahap Ketiga untuk enam sektor, yang mencakup periode 2026-2030.
‎
‎Program ini meliputi sektor energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, dan lingkungan. Di dalamnya tercakup 20 rencana aksi mitigasi unggulan, target emisi tahunan, dan 63 indikator kinerja.
‎
‎Program tersebut juga mengintegrasikan sasaran mitigasi nasional ke dalam kebijakan masing-masing sektor serta memungkinkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap tahun.
‎
‎Taiwan juga menunjukkan bahwa pada 2024, emisi gas rumah kaca bersih tercatat 6,59 persen lebih rendah dibandingkan tingkat emisi pada 2005. Penurunan tersebut berlangsung selama tiga tahun berturut-turut.
‎
‎Dalam periode yang sama, produk domestik bruto (PDB) riil terus mengalami pertumbuhan, sementara intensitas emisi karbon dioksida menurun sebesar 48,59 persen. Hal ini menunjukkan adanya proses pemisahan secara bertahap antara pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon (decoupling).
‎
‎Dalam aspek transparansi, Taiwan mengacu pada kerangka dan pedoman yang direkomendasikan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) serta Persetujuan Paris.

‎Taiwan secara berkala mempublikasikan berbagai dokumen terkait, termasuk Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC), Laporan Transparansi Dua Tahunan, dan Laporan Inventarisasi Nasional sesuai dengan praktik pelaporan internasional.
‎
‎Mendorong Target Emisi Nol Bersih dan Nol Limbah
‎
‎Untuk mempercepat transisi industri hijau, Taiwan mulai memberlakukan pemungutan biaya karbon pada tahun ini sebagai bagian dari upaya menjadikan penetapan harga karbon sebagai instrumen kebijakan utama dalam mendorong dekarbonisasi sektor industri.
‎
‎Mekanisme pemungutan ini dikaitkan dengan rencana pengurangan emisi secara sukarela serta pemberian tarif khusus yang lebih rendah guna mendorong perusahaan mengintegrasikan upaya pengurangan emisi ke dalam keputusan investasi dan kegiatan operasional mereka.
‎
‎Pada tahun pertama penerapannya, pemungutan biaya karbon telah menghasilkan pendapatan sebesar NT$4,97 miliar. Seluruh penerimaan tersebut dialokasikan ke dalam Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca, yaitu dana khusus yang diperuntukkan bagi upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim.
‎
‎Melalui berbagai instrumen, seperti subsidi, pembiayaan dan pembagian risiko, Taiwan berupaya mendorong keterlibatan modal swasta yang lebih besar dalam mendukung transisi menuju emisi nol bersih. Tahap berikutnya, Taiwan akan mengembangkan sistem perdagangan emisi berbasis batas emisi secara bertahap.
‎
‎Sistem ini akan dikenal sebagai Taiwan Emissions Trading System (TW-ETS) yang diarahkan untuk membentuk kerangka penetapan harga karbon yang lebih beragam, dengan mekanisme biaya karbon dan Sistem Perdagangan Emisi (ETS) berjalan secara berdampingan.
‎
‎Baru-baru ini Inggris mengakui biaya karbon Taiwan sebagai salah satu skema penetapan harga karbon yang memenuhi persyaratan dalam Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism).
‎
‎Pengakuan ini memungkinkan produk-produk Taiwan yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurangan kewajiban pembayaran karbon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menjadi langkah penting dalam memperkuat keterkaitan antara kerangka penetapan harga karbon Taiwan dan sistem internasional.
‎
‎Tahun ini Taiwan telah menyelesaikan revisi Undang-Undang Promosi Sirkularitas Sumber Daya dan Undang-Undang Pengelolaan Limbah. Perubahan ini menggeser pendekatan pengelolaan dari penanganan limbah pada tahap akhir menuju tata kelola yang mencakup seluruh siklus hidup produk.
‎
‎Pemerintah Taiwan telah mengidentifikasi delapan bidang utama ekonomi sirkular, yaitu pangan, plastik, tekstil, kesehatan, konstruksi, elektronik, sumber daya anorganik, dan industri sirkular.
‎
‎Saat ini, terdapat 69 perusahaan terbuka yang bergerak di sektor ekonomi sirkular, dengan total pendapatan tahunan melampaui NT$1 triliun. Ini menunjukkan bahwa ekonomi sirkular semakin berkembang menjadi sektor industri hijau dengan skala usaha yang signifikan.
‎
‎Melalui regulasi, kolaborasi industri, dan inovasi digital, Taiwan berupaya mempercepat sirkularitas sumber daya dan mewujudkan nol limbah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku primer dan menekan beban emisi karbon.
‎
‎Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan sumber daya, meningkatkan resiliensi rantai pasok, serta memperkuat daya saing industri hijau Taiwan di tingkat global.
‎
‎Memperkuat Ketahanan Iklim
‎
‎Pada COP30, para peserta mengadopsi Indikator Adaptasi Belém (Belém Adaptation Indicators) guna mendorong pencapaian Tujuan Global untuk Adaptasi (Global Goal on Adaptation) melalui aksi nyata yang terukur dan dapat dipantau.
‎
‎Sebagai respons terhadap meningkatnya risiko suhu panas ekstrem, tahun ini Taiwan menggunakan skenario gelombang panas dengan suhu mencapai 40°C sebagai dasar untuk mengembangkan strategi adaptasi lintas kementerian.
‎
‎Langkah ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi di berbagai sektor, termasuk kesehatan masyarakat, energi, transportasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.
‎
‎Selain itu, atas arahan Presiden Lai Ching-te, Taiwan telah membentuk Komite Promosi Hutan Perkotaan tingkat nasional untuk mendorong pelaksanaan Program Nasional Pengembangan Tutupan Hijau. Inisiatif ini menempatkan pengembangan hutan perkotaan sebagai bagian dari infrastruktur ketahanan nasional.
‎
‎Program ini juga mengintegrasikan teknologi penginderaan jauh LiDAR, teknologi digital twin tiga dimensi (3D), serta data iklim mikro untuk mengidentifikasi secara akurat titik-titik rawan panas dan area yang masih kekurangan tutupan peneduh.
‎
‎Taiwan juga akan menyusun Undang-Undang Hutan Perkotaan yang bertujuan mendorong sertifikasi tenaga profesional di bidang pemeliharaan dan perlindungan pohon, sekaligus mengembangkan pemanfaatan kayu secara sirkular dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
‎
‎Melalui optimalisasi sumber daya perusahaan dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) serta dorongan partisipasi masyarakat, Taiwan akan mengembangkan kawasan percontohan berbasis lokal.
‎
‎Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Menuju Emisi Nol Bersih
‎
‎Pembukaan Persetujuan Paris menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip transisi tenaga kerja yang berkeadilan, termasuk penciptaan pekerjaan yang layak dan berkualitas.
‎
‎Dalam beberapa tahun terakhir, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim juga terus mengembangkan pembahasan mengenai energi, industri, ketenagakerjaan, serta dimensi sosial dalam proses transisi.
‎
‎Pada COP30, para peserta mendorong pengembangan mekanisme terkait transisi yang berkeadilan dengan memperkuat kerja sama internasional, bantuan teknis,
‎peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan.
‎
‎Taiwan menjadikan prinsip tidak meninggalkan siapa pun sebagai landasan utama dalam proses transisi menuju emisi nol bersih. Untuk itu Taiwan telah membangun dasar tata kelola yang mengakomodasi prinsip transisi berkeadilan melalui Undang-Undang Respons Perubahan Iklim (Climate Change Response Act).
‎
‎Dalam rangka mewujudkan transisi yang berkeadilan sekaligus melaksanakan kebijakan pengurangan emisi karbon, tahun ini Taiwan menyelenggarakan konsultasi dengan para pemangku kepentingan pada sektor energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, serta lingkungan.
‎
‎Tahun ini Taiwan juga memanfaatkan Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca untuk mengintegrasikan kapasitas lintas sektor serta memberikan dukungan kepada pekerja, industri, daerah, dan kelompok masyarakat yang terdampak oleh proses transisi.
‎
‎Upaya ini diharapkan dapat mendorong pengembangan tenaga kerja terampil di sektor hijau (green-collar workforce), transisi rendah karbon bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlindungan kelompok rentan, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, serta penguatan tata kelola transisi yang berkeadilan.
‎
‎Memperkuat Kemitraan Global untuk Merumuskan Solusi Iklim
‎
‎Pasal 6 Persetujuan Paris mendorong kerja sama sukarela guna meningkatkan ambisi dalam aksi iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip integritas lingkungan, transparansi, dan pencegahan penghitungan ganda.
‎
‎Seiring dengan mulai diterapkannya berbagai mekanisme terkait, kerja sama iklim internasional semakin berkembang, tidak lagi terbatas pada dialog kebijakan, tetapi juga mencakup proyek mitigasi, kerja sama teknologi, pengembangan kapasitas, serta investasi.
‎
‎Berbagai bentuk kerja sama tersebut menjadi jalur penting untuk mempercepat implementasi Persetujuan Paris, dan Taiwan terus mengembangkan diplomasi iklim melalui langkah-langkah nyata dan pendekatan pragmatis.
‎
‎Tahun lalu Taiwan menandatangani MoU mengenai kerja sama berdasarkan Persetujuan Paris dengan Paraguay, negara yang memiliki hubungan diplomatic dengan Taiwan. Saat ini, kedua negara tengah melaksanakan 12 rencana aksi di bidang tata kelola lingkungan.
‎
‎Kerja sama tersebut merupakan wujud nyata kontribusi terhadap aksi iklim global dan kolaborasi lingkungan melalui berbagi teknologi, dialog antargenerasi muda, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai ekonomi sirkular.
‎
‎Taiwan akan terus memperkuat kemitraan internasional melalui keterlibatan yang pragmatis, memberikan kontribusi konkret, serta berbagi pengalaman dalam proses transisi menuju emisi nol bersih.
‎
‎Taiwan juga mengharapkan dukungan internasional agar dapat berpartisipasi secara bermakna dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan berbagai upaya tata kelola iklim global.
‎
‎Taiwan siap bekerja sama dengan berbagai negara untuk menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi konkret serta bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan menuju emisi nol bersih.

MENARIK melihat perkembangan terbaru di Muarojambi. Ada yang sekarang begitu bersemangat berbicara tentang transparansi tender, proyek titipan, kebocoran paket, dan mafia proyek. Bahkan laporan pun dibawa ke Jakarta. Bagus.

Demokrasi memang membutuhkan orang yang berani bertanya. Tapi ada satu benda yang sering hilang dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih: ingatan publik. Sebab masyarakat Muarojambi juga punya ingatan.

Masyarakat tentu masih bisa bertanya: ketika rezim pemerintahan sebelumnya berkuasa, siapa saja yang paling sering berada di sekitar proyek? Siapa yang dulu begitu akrab dengan paket-paket pekerjaan? Siapa yang dahulu menikmati manisnya aroma proyek ketika pintu kekuasaan terbuka lebar?

Dan mengapa setelah terjadi perubahan kekuasaan, sebagian orang yang dahulu tampak begitu nyaman di sekitar proyek tiba-tiba berubah menjadi inspektur moral pengadaan barang dan jasa?

Jangan salah paham.

Melaporkan dugaan penyimpangan ke KPK adalah hak setiap warga negara. Tetapi hak melapor tidak otomatis memberikan hak untuk menghapus masa lalu. Kalau memang ingin perang terhadap mafia proyek, mari perang secara konsisten. Jangan hanya mempersoalkan siapa yang sekarang mendapatkan proyek, tetapi pura-pura lupa bertanya siapa yang dahulu menikmati proyek.

Jangan hanya meminta audit terhadap pemerintahan hari ini, tetapi menutup buku ketika cerita menyentuh pemerintahan kemarin. Kalau standar yang dipakai adalah transparansi, maka transparansi harus berlaku ke depan dan ke belakang.

Kalau yang diminta adalah audit, silakan audit. Tetapi sekalian saja buka seluruh riwayat paket pekerjaan beberapa tahun terakhir. Buka siapa pemenangnya. Buka nilai kontraknya.
Buka proses tendernya. Buka perusahaan yang berulang kali menang. Buka siapa saja yang menjadi rekanan.

Dan yang paling menarik: buka pula siapa saja yang dahulu berdiri paling dekat dengan meja pembagian kue proyek. Sebab kalau memang ingin membersihkan rumah, jangan hanya menyapu ruang tamu ketika kamera datang. Buka gudang. Buka lemari. Buka laci. Bahkan kalau perlu, buka album foto lama.

Di situlah biasanya sejarah punya cara sendiri untuk berbicara. Ironinya, dalam politik proyek, seseorang bisa berganti posisi dengan sangat cepat. Kemarin mungkin dianggap “orang dalam”. Hari ini mendadak menjadi “pengawas”. Kemarin menikmati aroma kekuasaan. Hari ini sibuk mencium aroma korupsi. Kemarin dekat dengan proyek. Hari ini dekat dengan laporan.

Yang berubah mungkin jabatan dan narasinya. Yang tidak berubah adalah ingatan masyarakat. Karena itu, kalau memang serius ingin membongkar dugaan permainan tender Muarojambi, jangan berhenti pada 32 paket yang sedang ramai dibicarakan.

Tarik garisnya lebih panjang. Periksa sebelum, selama, dan sesudah pemerintahan berganti.
Sebab pemberantasan korupsi tidak boleh menjadi alat untuk mengganti pemain dalam permainan yang sama. Dan publik tentu tidak ingin menyaksikan sebuah drama lama dengan pemeran berbeda: yang kemarin menikmati kue proyek, hari ini datang membawa pisau untuk memotong kue orang lain.

Kalau memang bersih, tidak perlu takut diaudit. Kalau memang konsisten, tidak perlu takut sejarah dibuka. Dan kalau memang ingin menjadi pemburu mafia proyek, satu syaratnya sederhana: pastikan dulu jejak kaki sendiri tidak tertinggal di TKP yang sedang ditunjuk.

*Budak Dusun