DETAIL.ID, Jakarta – Reforma agraria dari aspek pertanahan bisa digambarkan secara nyata sebagai aset dan akses reform. Sehingga, tidak semata-mata legalisasi aset. Tapi juga ekonomi desa bisa berkembang karena ada penekanan aset dan penataan akses.
Hal itu disampaikan Dirjen Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Muhammad Ikhsan Saleh yang menggantikan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9).
Kali ini, FMB9 yang mengangkat tema “Apa Kabar Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial?” dilaksanakan di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Selasa (3/4/2018).
ArtikelTerkait
“Setelah sertifikat diserahkan, tidak begitu saja masyarakat dilepas. Tapi harus tetap dikawal. Dengan reforma agraria yang digagas oleh bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditambah akses reform, seperti akses permodalan dan pasar, pendidikan, pemanfaatan lahan secara maksimal,” ujar Ikhsan.
Dirjen Penataan Agraria kembali menekankan dalam skema reforma agraria harus ada kesinambungan antara aset dan akses. Sehingga, nilai manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Contohnya, seperti yang ada di dalam wilayah transmigrasi.
“Redistribusi aset lahan sejak dulu memang sudah dilakukan, namun sejak era Pemerintahan Jokowi-JK, jumlahnya meningkat sangat drastis. Redistribusi lahan sampai tahun 2017 sudah sebesar 33.018 hektar. Dan pada 2019, diharapkan sudah ada 1,5 juta bidang yang akan dilakukan pelepasan lahan,” kata Ikhsan.
Yang paling menarik, lanjut Dirjen Penataan Agraria, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan reforma agraria peternakan rakyat. Pemerintah daerah selaku bapak angkat bersama pengusaha akan melakukan penataan lahan.
“Terkait rencana program reforma agraria peternakan rakyat, kami bekerja sama dengan Kemenristekdikti dan pemerintah daerah,” ujar Ikhsan.
Strategi berikutnya, Dirjen Penataan Agraria menjelaskan, pihaknya juga sudah mengidentifikasi semua lokasi yang ada bersama dengan Kementerian LHK.
“Di sejumlah program, kami tidak jalan sendiri, tapi selalu berjalan beriringan dengan Kementerian/Lembaga Negara lain yang bersentuhan langsung dengan reforma agraria,” ucap Ikhsan.
Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar.
Kegiatan FMB 9 ini juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube). (rilis)
Discussion about this post