DETAIL.ID, Jakarta – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Akomodasi Rakyat Miskin (AKRAM) berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (2/10/2018).
Mereka mendesak KPK agar mengusut tuntas tindakan gratifikasi terkait pengesahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
“Kami minta KPK agar segera menetapkan semua tersangka, termasuk pemberi dan penerima suap. KPK jangan sekadar jalan-jalan saja atas dalih melakukan supervisi dan koordinasi ke Provinsi Jambi. Akan tetapi kami minta KPK segera menahan seluruh Anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima uang suap ketok palu APBD 2018,” kata Febry Timoer berorasi di depan gedung KPK.
Febry mengaku miris bahwa dalam persidangan terkuak fakta bahwa ada uang yang dikumpulkan orang dekat Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola yaitu Imaduddin sebanyak Rp2 miliar untuk memindahkan JW Purba sebagai Kejati Jambi.
“Apif yang suruh saya kirim uang kepada Ketua DPRD Tebo, Agus Rubyanto,” kata Imaduddin dalam persidangan.
Tidak itu saja, dalam fakta persidangan, kata Febry juga terungkap adanya aliran dana gratifikasi untuk pemenangan Masnah Busroh menjadi Bupati Muaro Jambi.
“Kita minta agar KPK segera mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya,” ujarnya. (DE 01/Tholip)
