DETAIL.ID, Bekasi – Sebanyak 7.969 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di lingkungan Pemkot Bekasi resmi dilantik. Pelantikan dihadiri langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh bertempat di Stadion Patriot, Rabu, 2 Juli 2025.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa momentum pelantikan bukan prosesi seremonial administratif belaka. Melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kinerja PPPK harus lebih profesional dalam melayani masyarakat. Status baru kinerja juga harus lebih baru, lebih baik lagi,” kata Wali Kota dalam sambutannya, pada Rabu, 2 Juli 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Tri Adhianto juga menekankan bahwa Pemkot Bekasi akan mendorong kebijakan yang mensejahterakan para pegawai. Ini penting sebagai sebuah strategi dalam meningkatkan kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Agar kinerja ASN ini semakin bagus tentu harus kita pikirkan soal kesejahteraannya. Jadi kita akan pro terhadap kesejahteraan aparatur dengan tujuan meningkatkan kinerja aparatur,” kata dia.

Sementara itu, Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh yang hadir dalam pelantikan PPPK Pemkot Bekasi, memberikan apresiasi terhadap Pemkot Bekasi. Pasalnya, pelantikan tersebut menjadi salah satu yang tercepat secara nasional dan terbesar dari sisi jumlah.

Ia menyebutkan, secara nasional banyak daerah yang masih dalam tahap pengusulan. Sementara Kota Bekasi sudah tuntas melantik ribuan PPPK, bahkan tiga bulan lebih cepat dari target waktu nasional.

“Pelantikan hari ini menunjukkan komitmen Pemkot Bekasi bukan hanya cepat tetapi secara tertib dalam mengurus kepegawaian. Bentuk komitmen kepala daerah untuk melayani pelayanan publik.” ujar Kepala BKN.

Reporter: Yayat Hidayat

DETAIL.ID, Jambi – Ada yang berubah pada program bantuan beasiswa kuliah bagi mahasiswa dengan kategori Keluarga Kurang Mampu Secara Ekonomi (KKMSE) di Poltekkes Kemenkes Jambi.

Jika sebelumnya mahasiswa program KKMSE angkatan 2022/2023 biaya kuliahnya gratis. Angkatan 2023/2024 kini membayar setengah dari nominal UKT yang ditentukan.

Soal ini Direktur Polkekkes Kemenkes Jambi Ruspimpong, bilang hal itu lantaran banyaknya mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang miskin yang tidak beroleh kesempatan untuk beroleh beasiswa KKMSE. Sehingga kemudian pihaknya memotong setengah dari nominal (bantuan) untuk 2023/2024.

“Semula 2022/2023 free semua namun banyak mahasiswa Gakin (Keluarga Miskin) yang lain tidak memperoleh kesempatan untuk dapat, sehingga kita upayakan untuk bisa dapat semua yang Gakin dengan free separuh,” kata Rusmimpong pada Selasa kemarin, 1 Juli 2025.

Lebih lanjut, Neta Damayanti selaku Wadir 2 Bidang Keuangan, Kepegawaian dan Administrasi mengakui soal tanggung jawab bagi satuan pendidikan tinggi negeri macam Poltekkes Kemenkes untuk mengalokasikan pembiayaan pendidikan sebanyak 20 persen yang ditujukan bagi mahasiswa dari jalur tidak mampu.

“Kita dituntut harus minimal 20% kemudian di satu sisi kita harus membiayai mereka. Dana kita tidak cukup untuk (membiayai) 100%. Nanti operasional kita yang lain bagaimana. Kebijakan kita, kita bantu dalam bentuk 50% sehingga bisa berbagi,” ujar Neta pada Rabu kemarin, 2 Juli 2025.

Disinggung soal tahun ajaran sebelumnya dimana penerima bantuan KKMSE digratiskan uang kuliahnya. Wadir Poltekkes tersebut berdalih bahwa saat itu mahasiswa yang mengajukan KKMSE tidak sebanyak saat ini. Namun ia tak dapat merinci lebih lanjut jumlah keseluruhan mahasiswa penerima KKMSE tahun 2022 berikut nilai anggaran yang digelontorkan.

“Saya tidak pas, karena nanti kalau saya ngomong tidak berdasarkan data, salah,” ujarnya.

Begitu juga dengan kuota penerima bantuan serta nilai anggaran untuk semester tahun 2024/2025. Namun Neta mengaku bahwa KKMSE secara umum serupa dengan program Bidikmisi yang berlaku di PTN maupun PTS. Dimana uang kuliahnya gratis sesuai dengan batas ideal semester program studinya. Selain itu mereka juga memperoleh bantuan uang saku per bulan.

“Makanya untuk mendapat beasiswa itu tim Wadir 2 dan kemahasiswaan turun langsung melihat. Ada kriteria untuk mahasiswa yang tidak mampu. Tim berkunjung ke lapangan untuk verifikasi,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H M Syukur dianugerahi Penghargaan Kategori Pimpinan Daerah paling Komitmen, dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) tahun 2024.

Anugerah penghargaan yang ditandatangani Gubernur Jambi, H A Haris tersebut, diberikan langsung oleh Wagub H Abdullah Sani, pada acara Penilaian kinerja delapan aksi konvergensi PPS kabupaten/kota se-Provinsi Jambi tahun 2024, pada Rabu, 2 Juli 2025.

Pada acara yang berlangsung meriah di Auditorium rumah dinas Gubernur Jambi itu, Bupati Merangin H M Syukur didampingi Ketua TP PKK Merangin Hj Lavita Syukur, berterimakasih kepada Pemprov Jambi, atas penghargaan yang diberikan.

“Penghargaan ini milik seluruh masyarakat Merangin, terutama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Merangin, yang telah bekerja ekstra keras siang dan malam, guna menuntaskan angka Stunting,” ujar Bupati dibenarkan istri tercinta Hj Lavita Syukur.

Bupati juga berterimakasih kepada Wabup Merangin H A Khafidh, Sekda Merangin Fajarman, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Merangin, TP PKK Merangin, Dharma Wanita Persatuan Merangin dan Forkopimda Merangin.

Bupati Merangin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada TPPS Merangin, dimana berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka prevalensi stunting Kabupaten Merangin turun, dari 14,9 persen pada 2023 menjadi 09,6 persen pada tahun 2024.

“Penurunan ini bahkan lebih rendah dibandingkan angka prevalensi Stunting nasional 19,8 persen dan angka prevalensi Stunting Provinsi Jambi yang mengalami kenaikan dari 13 persen pada 2023 menjadi 17,1 persen pada 2024,” kata Bupati.

Pada acara yang dihadiri Bupati/Wali Kota atau perwakilannya se-Provinsi Jambi, Ketua TP PKK Merangin Hj Lavita Syukur, Ketua Dharma Wanita Persatuan Merangin Ny Rizmila Fajarman dan para kepala OPD di jajaran Permkab Merangin tersebut, Bupati Merangin menandatangani Deklarasi Komitmen Bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting.

Padahal jauh-jauh sebelum komitmen itu ditandatangani, TPPS Merangin telah dulu sinergi dengan RSUD Kol Abundjani Bangko dan instansi lainnya di jajaran Pemkab Merangin, guna Percepatan Penurunan angka Stunting di Kabupaten Merangin.

Bahkan sinergi yang dilakukan TPPS Merangin yang berjalan dengan sangat baik itu, tidak hanya dilakukan pada instansi kesehatan, tapi juga pendidikan, sosial, ekonomi, pemberdayaan perempuan, pertanian dan terpenting infrastruktur serta Program ‘Genting’ (Gerakan orang tua asuh cegah stunting).

Hal ini selaras dengan yang dianjurkan Gubernur Jambi H Al Haris pada sambutan acara Penilaian kinerja delapan aksi konvergensi PPS kabupaten/kota se-Provinsi Jambi 2024, yang menegaskan penurunan Sunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan.

“Peran sektor pendidikan, sosial, ekonomi, pemberdayaan perempuan, pertanian, dan infrastruktur sangat penting. Oleh karena itu, pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif harus benar-benar dijalankan secara terintegrasi, termasuk peran orang tua asuh sangat dibutuhkan disetiap daerah,” ujar Gubernur Jambi. (*)