DAERAH
Proyek Smart Park Jogging Track Gagal Dibangun
DETAIL.ID, Muaro Jambi – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tahun ini menganggarkan dana yang bersumber dari APBD senilai Rp3.510.895.239.68 guna untuk pembangunan proyek Smart Park Joging Track yang berlokasi di lapangan Kantor Bupati Muaro Jambi melalui SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Pada Agustus tahun 2019 yang lalu proyek tersebut sudah ditenderkan dan sudah ditentukan pemenang lelangnya yaitu CV SEPESIA CONTRADESINDO selaku pemenang berdasarkan pengumuman pemenang lelang dengan Nomor 24/08/umum/pokja.VI-BLP/DPUPR/2019 dari Pokja VI bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Muaro Jambi.
Ironisnya, perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang tersebut hingga saat ini tidak pernah diundang. Untuk mengadakan rapat persiapan penunjukan penyedia barang/jasa seharusnya selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan disampaikan oleh Pokja.
Sementara sampai saat ini CV SEPESIA CONTRADESINDO sebagai pemenang belum mendapatkan undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
Bahkan kami selaku pihak pemenang lelang CV SEPESIA CONTRADESINDO sudah tiga kali melayangkan surat pernyataan sikap kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi, Ridwan namun tidak pernah digubris,” kata sumber detail yang enggan disebutkan namanya dengan nada jengkel.
Padahal, katanya, waktu sudah mepet, mana mungkin lagi proyek tersebut dikerjakan karena sudah hampir penghujung tahun jelas tidak terkejar. Alhasil, proyek yang dianggarkan oleh Pemkab Muaro Jambi tersebut sia-sia gagal total.
“Kadis Perkim kami nilai terkesan sengaja menunda-nunda dan mengulur-ngulur waktu untuk penandatanganan kontrak kerja, karena diduga dia menginginkan agar proyek tersebut gagal dilaksanakan, karena proyek tersebut tidak dapat atau tidak dimenangkan oleh orang dekatnya alias orang suruhannya,” ujarnya.
Menurutnya, atas ketidakjelasan proses penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tersebut pihaknya selaku pemenang lelang merasa dirugikan secara materiil dan immateriil. Untuk itu pihaknya akan mengajukan upaya hukum, yaitu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Attan Tambun, Ketua Ormas Seknas Jokowi yang juga selaku Aktivis Pemerhati Pembangunan Provinsi Jambi mengomentari hal tersebut. Menurutnya sungguh sangat disayangkan sikap dan tindakan Ridwan selaku Kepala Dinas Perkim Kabupaten Muaro Jambi.
“Bukannya membantu percepatan pembangunan sesuai dengan program Bapak Presiden Jokowi, malah sebaliknya menghambat pembangunan. Saya berharap kepada Bupati Muaro Jambi, Masnah Busro, agar secepatnya mencopot Kadis Perkim Muaro Jambi yang tidak becus dan diduga sengaja menghalangi. Itu ada sanksi hukumnya,” katanya.
Sementara itu, Ridwan hanya menjawab singkat. “Proyek itu belum terlaksana,” katanya.
Reporter: Tholip
DAERAH
Danramil 426-02/Menggala Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau 2026 di Polres Tulang Bawang
DETAIL.ID, Tulang Bawang – Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, Komando Distrik Militer (Kodim) 0426/Tulang Bawang melalui Danramil 426-02/Menggala, Kapten Inf Hasin menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Mapolres Tulang Bawang, Jalan Lintas Timur Sumatera Km 13, Kelurahan Lebuh Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Senin, 26 Oktober 2026.
Apel yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin oleh Wakapolres Tulang Bawang Kompol Dede Suheri, S.Kom., selaku inspektur upacara. Kegiatan diikuti sekitar 150 peserta dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Apel ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Wujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”.
Dalam amanatnya, Wakapolres Tulang Bawang menyampaikan bahwa Operasi Patuh Krakatau 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polda Lampung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi tersebut mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis, yang didukung dengan penegakan hukum lalu lintas secara elektronik serta pemberian teguran simpatik kepada para pelanggar.
Lebih lanjut, operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya, khususnya yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Adapun sasaran utama operasi meliputi penggunaan helm berstandar SNI, kelengkapan surat-surat kendaraan berupa SIM dan STNK, larangan melawan arus, penggunaan knalpot sesuai ketentuan, serta larangan menggunakan ponsel saat berkendara.
Kehadiran Danramil 426-02/Menggala Kapten Inf Hasin dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya Polri dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas. Sinergitas antara TNI-Polri dan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan operasi serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara.
“Seluruh rangkaian Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau Tahun 2026 selesai pada pukul 09.00 WIB. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar sebagai bentuk kesiapan personel serta sarana pendukung dalam menyukseskan pelaksanaan operasi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang,” tuturnya.
DAERAH
Bupati Tubaba Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Patriotisme, Kegigihan, dan Empati
DETAIL.ID, Tulang Bawang Barat —Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Ir. Novriwan Jaya, S.P., bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Upacara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu, 28 Oktober 2026.
Upacara tersebut dihadiri Wakil Bupati Tubaba Nadirsyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK, jajaran Dharma Wanita Persatuan, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tubaba, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati, Pemuda untuk Indonesia”. Tema tersebut menekankan pentingnya membangun generasi muda yang memiliki semangat kebangsaan, ketangguhan dalam menghadapi tantangan, serta kepedulian terhadap sesama.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Novriwan Jaya membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Sambutan itu mengingatkan kembali pentingnya semangat persatuan yang diwariskan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai landasan dalam menjaga keutuhan bangsa dan menghadapi berbagai tantangan zaman.
Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, perkembangan teknologi, maupun kekayaan sumber daya, tetapi juga oleh kualitas manusia yang berkarakter, mencintai tanah air, pantang menyerah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Tiga nilai utama yang menjadi penekanan dalam peringatan tahun ini adalah patriotisme, kegigihan, dan empati. Patriotisme diwujudkan melalui kecintaan terhadap tanah air yang tercermin dalam pengabdian dan tindakan nyata. Kegigihan ditunjukkan melalui semangat untuk terus berjuang, menghadapi kesulitan, serta bangkit dari kegagalan. Sementara itu, empati tercermin dalam kepedulian terhadap kondisi dan kesulitan yang dihadapi orang lain.
Ketiga nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya mampu mengembangkan potensi dan meraih prestasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial serta kesediaan untuk berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Sambutan tersebut juga mengajak generasi muda untuk berani bermimpi, bekerja keras, dan terus mengembangkan kemampuan diri tanpa kehilangan kepedulian terhadap sesama. Keberhasilan pribadi diharapkan dapat berjalan seiring dengan semangat pengabdian dan kontribusi nyata bagi kepentingan bersama.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi momentum untuk memperkuat kembali persatuan di tengah keberagaman serta mendorong generasi muda mengambil peran aktif dalam pembangunan. Semangat Sumpah Pemuda diharapkan tidak sekadar menjadi peringatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui sikap, karya, dan tindakan yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.
Melalui momentum ini, nilai patriotisme, kegigihan, dan empati diharapkan semakin tertanam dalam diri generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
DAERAH
Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat
DETAIL.ID, Jakarta – Dengan pendaftaran dan pengadministrasian tanah ulayat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berusaha memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat hukum adat. Dalam dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN mencatat telah memberikan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap 68 bidang tanah ulayat milik 16 kesatuan masyarakat hukum adat, yang luasnya mencapai 86,94 hektare.
“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat perlu terus diperkuat melalui penatausahaan dan pendaftaran tanah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN tetap memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak yang melekat pada tanah ulayat,” ujar Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.
Dengan tambahan pendaftaran tanah ulayat tersebut, terhitung sejak 2023 hingga Oktober 2026 ini Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 110 bidang tanah ulayat seluas 1.059 hektare yang dikelola oleh 31 masyarakat hukum adat.
Di awal tahun 2026, Kementerian ATR/BPN menargetkan pendaftaran 25 bidang tanah ulayat. Dari data per Oktober 2026, sudah terealisasi pendaftaran 48 bidang tanah ulayat, yang artinya melampaui target hingga 192%. Sementara itu, untuk target pengadministrasian tanah ulayat sebanyak 50 bidang terealisasi sebanyak 86 bidang, atau mencapai 172% dari target.
Dari sisi persebaran wilayah, pendaftaran tanah ulayat telah menjangkau 20 provinsi di Indonesia. Cakupan tersebut menunjukkan pelaksanaan penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat di berbagai daerah dengan tetap memperhatikan keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat.
“Ke depan, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait. Kami berharap upaya ini dapat memperluas cakupan pendaftaran tanah ulayat sekaligus memperkuat kepastian hukum dengan tetap menghormati hak masyarakat hukum adat,” tutur Bernadus Wijanarko. (*)



