Connect with us
Advertisement

PERKARA

Dusta Oknum Satpol PP, Penantian 4 Tahun jadi Honorer Berakhir Kena Tipu

Published

on

Kena Tipu

detail.id/, Jambi – Malang betul nasib Eti Yusmala Sari. Ia dijanjikan akan bekerja sebagai honorer di kantor Satpol PP Provinsi Jambi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial A. Ujung-ujung malah kena tipu.

A diketahui adalah seorang PNS yang telah bekerja di Satpol PP Provinsi Jambi. Kisah ini berawal ketika Eti dimintai uang sejumlah Rp50 juta sebagai biayanya. Ia dan orangtuanya merasa tidak sanggup.

“Kami cuma sanggup membayar Rp25 juta. Itu pun harus menjual sawah,” ujar Eti.

Menurut Eti, A telah menyatakan akan membantu dirinya. A mengatakan dirinya telah mengkoordinir atasannya agar Eti mendapatkan pekerjaan sembari mendesak Eti agar segera menyiapkan uang.

“Uang kami serahkan pada September 2016 lalu, oleh saya dan kakak ipar serta seseorang lainnya,” ujar Eti.

Eti sadar betul atas tindakannya. Ia bahkan membuat kuitansi tanda serah terima uang ke A.

“Awal kami menyetorkan uang ke A sebesar Rp15 juta. Setelahnya itu, tak berselang lama A meminta kekurangan uang yang harus segera kami lunasi agar cepat dapat pekerjaan. Pada 22 September 2016, kami menyerahkan lagi uang sisa sebesar Rp10 juta,” kata Eti.

Setelah lunas, A menyuruh Eti untuk menunggu panggilan. A menjanjikan pada akhir tahun 2016. Janji A sampai awal tahun 2017 belum juga ditepati.

“Saya masih belum juga dipanggil untuk bekerja,” ujarnya.

Sontak Eti dan Ibunya mendatangi rumah A untuk menanyakan kepastian pekerjaan yang ia janjikan.

“Pernah sekali saya bersama Ibu datang ke rumah A malam hari. Kami temui istrinya di rumah. Istri A beralasan suaminya sedang kumpul di tempat acara pernikahan. Namun, kami yang langsung menghubungi A malah menemukan jawaban yang berbeda. A mengatakan dirinya sedang berada di luar kota,” kata Eti.

Iktikad baik Eti dan Ibunya tidak pernah berbuah manis. A bahkan telah memblokir nomor WhatsApp-nya. Ia sadar telah kena tipu.

Makin geram, Eti terus berupaya meminta kepastian kepada A dan memintanya mengembalikan uang hasil jual sawah orangtuanya.

“Ia sudah menyebutkan uang saya akan dikembalikan setelah ada pengganti. Saya terus menghubunginya untuk meminta kepastian. WhatsApp saya berulang kali diblokir,” kata Eti.

Hingga berita ini dimuat, detail masih menelusuri keberadaan A untuk dikonfirmasi.

 

Reporter: Syahrul Husni

PERKARA

‎KPK Periksa Kakanwil BPN Jambi sebagai Saksi Kasus Suap Pengurusan HGB Summarecon

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, ‎Jambi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jambi, Humaidi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
‎
‎Pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa kemarin, 17 November 2026.
‎
‎Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan terhadap pejabat Kanwil ATR/BPN Jambi tersebut. Namun, pemeriksaan masih dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi.
‎
‎”Benar, pemeriksaan dalam kapasitas Ybs sebagai saksi,” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp, Rabu, 18 November 2026.
‎
‎Berdasarkan keterangan resmi KPK, selain Kakanwil ATR/BPN Jambi Humaidi, penyidik juga memeriksa Kakanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan (Sulsel) Wartomo. Pemeriksaan keduanya berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
‎
‎KPK turut memeriksa seorang notaris berinisial JSU dan Direktur Utama PT Alia Digital Printex berinisial LA sebagai saksi dalam perkara yang sama.
‎
‎Sementara itu, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait pemeriksaan tersebut, Humaidi selaku Kakanwil ATR/BPN Jambi belum memberikan respons hingga berita ini diterbitkan.
‎
‎Begitu juga dengan eks Kakanwil BPN Jambi yang kini menjabat Kakanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan, Wartomo. Dikonfirmasi via WhatsApp, pesan hanya tertanda centang 2.
‎
‎Adapun kasus dugaan korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.
‎
‎Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
‎
‎Sehari setelah OTT, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak perusahaan, hingga pihak swasta yang diduga menjadi perantara.
‎
‎Delapan tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berinisial SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk berinisial APA, serta RP yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.
‎
‎Selain itu, terdapat mantan Bupati Kebumen berinisial AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.
‎
‎Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga memeriksa sejumlah pejabat dan pegawai perusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
‎
‎Pada Senin, 16 November 2026, penyidik memanggil sejumlah saksi dari PT Bela Parahiyangan Investindo, termasuk manajer legal, pemasaran, teknologi informasi dan PR, serta keuangan.
‎
‎Kemudian keesokan harinya, KPK kembali memeriksa sejumlah saksi di Polresta Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka di antaranya mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat berinisial GJ, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat DS, serta Kepala Seksi Survei dan Pemetaan berinisial ZM.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

PERKARA

Korupsi KUR BSI Tebo, 8 Saksi Akui Serahkan Data untuk Pinjaman Rp200 Juta

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, ‎Jambi – Delapan orang saksi mengakui menyerahkan data pribadi mereka kepada terdakwa Hendri Agusrian Putra untuk digunakan mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rimbo Bujang 1, Kabupaten Tebo.
‎
‎Dari pengajuan tersebut, masing-masing pinjaman disebut mencapai rata-rata Rp 200 juta. Namun, para saksi mengaku hanya menerima uang sebesar Rp 3 juta sebagai imbalan atau fee setelah kredit dicairkan.
‎
‎Fakta itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penyaluran KUR BSI di Pengadilan Negeri Jambi, Selasa, 17 November 2026. Persidangan dengan terdakwa Hendri Agusrian Putra tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
‎
‎Jaksa Penuntut Umum, Maulana, mengatakan delapan saksi yang diperiksa merupakan anak buah terdakwa. Mereka disebut mengetahui bahwa data pribadi yang diserahkan akan digunakan untuk mengajukan pinjaman KUR di BSI.
‎
‎”Mereka tahu dan dengan kesadaran penuh menyerahkan data mereka kepada terdakwa untuk digunakan sebagai pinjaman di BSI,” kata Maulana.
‎
‎Menurut Maulana, setiap saksi memperoleh uang Rp3 juta setelah pinjaman dicairkan. Sementara nilai kredit yang diajukan rata-rata mencapai Rp200 juta per orang.
‎
‎”Uang yang cair itu rata-rata Rp 200 juta dan mereka mendapatkan fee Rp 3 juta,” ujarnya.
‎
‎Dalam persidangan, para saksi juga mengaku sempat mempertanyakan risiko penggunaan identitas pribadi mereka kepada terdakwa. Salah satu kekhawatiran yang muncul berkaitan dengan dampak pinjaman tersebut terhadap riwayat kredit atau BI Checking.
‎
‎Keterangan delapan saksi ini menjadi bagian penting dalam mengungkap mekanisme pengajuan KUR yang diduga bermasalah. Terlebih, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan manipulasi dokumen persyaratan kredit di BSI KCP Rimbo Bujang 1 pada 2021.
‎
‎Dalam perkara ini, terdapat 26 pengajuan KUR yang diduga direkayasa dengan memanipulasi dokumen persyaratan agar memenuhi ketentuan pencairan kredit.
‎
‎Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara disebut mengalami kerugian mencapai Rp 4,8 miliar. Jaksa juga telah mengajukan 111 barang bukti dalam persidangan.
‎
‎Kasus ini terjadi di Kantor BSI KCP Rimbo Bujang 1, Jalan Pahlawan, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.
‎
‎Persidangan terhadap Hendri merupakan bagian dari pengusutan perkara dugaan korupsi penyaluran KUR yang sebelumnya juga telah menyeret pihak lain hingga dijatuhi vonis.
‎
‎JPU masih mendalami peran terdakwa, termasuk proses pengumpulan identitas, pengajuan dokumen, hingga pencairan dana kredit. Seluruh keterangan saksi dan barang bukti nantinya akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

PERKARA

Helen Lolos dari Tambahan Penjara di Kasus TPPU, Rp 1 Miliar dan 6 Tanah Disita

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Helen Dian Krisnawati, yang dikenal sebagai ratu narkoba Jambi, kembali dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil bisnis narkotika.
‎
‎Dalam amar putusan yang dibacakan dalam sidang pada Selasa kemarin, 10 November 2026, majelis hakim tidak menjatubkan pidana penjara terhadap Helen. Hal ini lantaran terdakwa sebelumnya telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara tindak pidana narkotika.
‎
‎”Memutuskan hukuman penjara nol,” ujar hakim saat membacakan amar putusan.
‎
‎Meski tidak dijatuhi tambahan hukuman penjara, majelis hakim memerintahkan sejumlah aset Helen dirampas untuk negara.
‎
‎Aset tersebut meliputi 6 bidang tanah, dengan rincian 5 bidang tercatat atas nama Helen dan satu bidang lainnya atas nama Efendi, yang merupakan anak Helen. Selain itu, uang sebesar Rp 1 miliar juga diputuskan dirampas untuk negara.

‎Sementara itu, 9 bidang tanah lainnya diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya. Majelis hakim juga memerintahkan pengembalian 3 dari 7 rekening yang sebelumnya berkaitan dengan perkara TPPU tersebut.
‎
‎Total uang dalam tujuh rekening itu mencapai sekitar Rp 1.8 miliar. Selain itu duit sebesar Rp 830 juta juga diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya.
‎
‎Kuasa hukum Helen, Joni Iswandi mengatakan tidak dijatuhkannya pidana penjara dalam perkara TPPU tersebut karena kliennya telah lebih dahulu divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika.
‎
‎”Untuk kasus TPA sudah divonis seumur hidup, maka pada kasus TPPU ini sudah tidak divonis lagi,” ujarnya pada Rabu, 11 November 2026.
‎
‎Joni membenarkan adanya 6 bidang tanah dan uang Rp 1 miliar yang dirampas untuk negara. Sedangkan uang Rp 830 juta dikembalikan kepada pemiliknya.
‎
‎Terkait langkah hukum selanjutnya, pihak Helen mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan mengajukan banding.
‎
‎”Kami masih pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. Kalau jaksa banding maka kita kemungkinan juga akan banding,” katanya.
‎
‎Sebelumnya Helen telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika pada 1 Agustus 2025. Ia dinyatakan terbukti mengendalikan peredaran narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi secara terorganisir.
‎
‎Putusan tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah upaya kasasi ditolak. Sementara dalam perkara TPPU, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut Helen dengan pidana penjara selama 20 tahun.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs