DETAIL.ID, Jambi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi diminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menambah alokasi anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dewan beralasan kuatnya sinyalemen dengan alokasi anggaran masih mengacu pada iuran lama akan berdampak pada jumlah peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung APBD Kota Jambi.
“Sesuai mekanisme anggaran, peluang untuk memastikan terpenuhnya anggaran BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dapat diakomodir pada APBD Perubahan,” kata Anggota DPRD Kota Jambi, M. Zayadi ketika dikonfirmasi detail, Selasa (31/12/2019).
Baca Juga: Benarkah BPJS Jambi Tanggung Klaim Perawatan Suspect Corona (COVID-19)?
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berujar, sampai saat ini pihaknya dan BPJS Kesehatan memang belum berkomunikasi terkait kenaikan iuran tersebut.
“Tapi merujuk pada rampungnya proses pembahasan Ranperda Penanggulangan Kemiskinan, kita cukup optimis layanan dasar kesehatan bagi warga tidak mampu di Kota Jambi ke depannya jauh lebih baik,” ujarnya.
Zayadi bilang dalam Ranperda tersebut ada klausul yang ditujukan untuk memperluas jaminan kesehatan.
“Klausulnya ada tertuang dalam Ranperda. Ini jelas arahnya agar memperluas jaminan kesehatan ataupun peluang bagi warga tak mampu yang tidak ditanggung oleh pemerintah pusat,” ucapnya.
Reporter: Muhammad Fayzal
Editor: Ardian Faisal
