ADVERTORIAL
Reses Dapil V, Sumarsen Purba Tampung Aspirasi Warga Mendalo Darat

DETAIL.ID, Muaro Jambi – Reses anggota DPRD Muaro Jambi turut berlangsung di daerah pemilihan (Dapil) V, Kecamatan Jambi Luar Kota. Sebanyak enam anggota DPRD Muaro Jambi yang duduk dari Dapil V melaksanakan reses di desa-desa yang ada di wilayah kecamatan tersebut.
Anggota DPRD Muaro Jambi Dapil V yang melaksanakan reses salah satunya adalah Sumarsen Purba. Politisi PDI-P itu reses di Perumahan Puri Masurai II, Desa Mendalo Darat, pada Sabtu (8/2/2020) sore. Reses ini mendapat antusias dari masyarakat Desa Mendalo Darat sehingga acara reses baru berakhir hingga pukul 21.00 WIB.
Dalam agenda reses itu cukup banyak aspirasi yang disampaikan warga kepada Anggota DPRD Muaro Jambi, Sumarsen Purba. Aspirasi yang disampaikan itu cukup beragam. Ada yang meminta perbaikan jalan, perbaikan drainase, perbaikan tiang listrik, pelayanan PDAM yang sering macet, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, masalah pengangguran, UMKM, pemasangan lampu jalan, hingga masalah penerimaan siswa baru yang tidak lama lagi akan berlangsung.
Seluruh aspirasi yang disampaikan warga itu ditanggapi Sumarsen Purba secara satu persatu. Setiap keluhan yang disampaikan warga terlebih dahulu ditanggapi, lalu kemudian dirinya memastikan akan menampung seluruh aspirasi itu untuk dibawa ke sidang paripurna DPRD Muaro Jambi.
Aspirasi dari saudara-saudara semuanya akan kami tampung dan akan kita bawa ke sidang paripurna DPRD Muaro Jambi. Tentunya akan kita perjuangkan agar dapat direalisasikan melalui APBD-P 2020, serta di APBD 2021,” ujarnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Sumarsen menyampaikan kepada warga bahwa anggaran APBD untuk Kecamatan Jaluko memang sangat kecil. Nilai APBD Muaro Jambi yang digelontorkan ke Dapil V ini bahkan yang terkecil dibanding kecamatan yang lain.
“Jadi, anggaran di Kecamatan Jaluko ini yang paling kecil. Kalau enggak salah nilainya cuma Rp8 miliar setahun. Sekarang sudah naik dan akan terus kita perjuangkan supaya anggaran ke kecamatan kita ini bisa dapat lebih besar lagi,” ujarnya.
Sumarsen turut menjelaskan perihal keluhan warga terkait pembangunan jalan di dalam perumahan yang tidak boleh dibangun melalui dana desa. Pembangunan jalan perumahan memang tidak boleh dilakukan sepanjang belum ada serah terima aset dari pihak developer kepada pemerintah.
“Fasum dan fasos perumahan harus terlebih dahulu diserahkan ke pemerintah. Nanti akan kami dorong pihak pemerintah agar segera menindak lanjuti serah terima asetnya,” kata Sumarsen Purba.
Menurut Sumarsen, serah terima aset perumahan kepada pihak pemda sebenarnya hanya masalah administrasi. Sebab, rata-rata perumahan yang ada di Mendalo Darat tergolong perumahan lama. Urusan para developer sudah selesai dan bahkan sebagian dari mereka sudah tidak diketahui keberadaannya.
“Saya kira ini hanya masalah administrasinya saja, tidak susah sebenarnya. Tugas kami mendorong agar pemerintah segera melaksanakan serah terima aset tersebut supaya kita dapat melakukan perawatan dan pemeliharaan,” ujarnya.
Demikian juga keluhan warga terkait pelayanan PDAM Muaro Jambi. Sumarsen mengatakan bahwa keluhan ini sudah sering diadukan kepadanya dan telah ditindaklanjuti dengan mendatangi kantor PDAM Unit Mendalo.
“Saya sudah ke kantornya langsung, tapi yang ada di kantor itu cuma staf. Staf ini tidak bisa menjelaskan apa penyebab macetnya air PDAM itu. Tentu nanti akan kita pertanyakan lagi, supaya keluhan-keluhan warga ini dapat diatasi,” ujarnya.
Sementara terkait tiang listrik dan lampu jalan, Sumarsen mengatakan bahwa persoalan ini merupakan ranah PLN. Status dari instansi ini merupakan BUMN sehingga memiliki tingkat kesulitan untuk mewujudkannya. ” Tentunya tetap kita sampaikan kepada instansi terkait,” ujarnya.
Sumarsen memastikan seluruh aspirasi warga telah dicatat untuk disampaikan dalam paripurna di DPRD Muaro Jambi. Termasuk aspirasi terkait kerusakan jalan di Lorong Bahtera, termasuk permintaan perbaikan jalan maupun drainase di Perumahan Kembar Lestari. (Advertorial)
ADVERTORIAL
Taufik Zainal Abidin Mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang

DETAIL.ID, Asahan – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si ikuti kegiatan Orientasi Retreat Kepala Daerah yang dimulai pada Jumat, 21 Februari 2025, bertempat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri tersebut akan berlangsung sampai dengan tanggal 28 Februari 2025, yang dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para Kepala Daerah.
“Dalam kegiatan retreat ini kami akan diberikan pelatihan secara fisik dan mental dengan maksud untuk memberikan kesiapan menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas tugas sebagai Kepala Daerah,” ucap Taufik.
Hari pertama kegiatan, diawali dengan sesi pengarahan dan ramah tamah, dan hari berikutnya peserta akan mengikuti berbagai kegiatan fisik, seperti olahraga serta pembekalan materi kepemimpinan.
“Kegiatan retreat ini akan memberikan pembekalan penting agar para kepala daerah semakin mantap dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing,” katanya.
Dipilihnya Akmil Magelang sebagai tempat acara, dimaksudkan untuk memberikan pengalaman mendalam utamanya terkait dengan kepemimpinan, manajemen pemerintahan serta strategi pembangunan daerah.
Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pentingnya ketangguhan Kepala Daerah dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.
“Kepala Daerah harus tangguh dan siap menghadapi segala macam tantangan dalam memajukan daerahnya,” ucap Taufik.
Selain sebagai wadah dalam memperkuat kepemimpinan, retreat ini juga diharapkan dapat menjadi ajang bagi Kepala Daerah untuk saling berbagi pengalaman utamanya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat di daerah masing masing.
Pada pelaksanaan retreat ini, para Kepala Daerah juga akan diberikan materi terkait program strategis pemerintahan pusat yang harus diselaraskan dengan visi misi para kepala daerah.
Bupati Taufik menghimbau kepada seluruh OPD untuk bergerak cepat dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memastikan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dapat dilaksanakan di Kabupaten Asahan, utamanya dalam mendukung Swasembada pangan dan berjalannya program Makan Bergizi Gratis.
Reporter : Fitriyani Harahap
ADVERTORIAL
Resmi, Hari Ini Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik Dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Natuna

DETAIL.ID, Natuna – Pasangan pemenang pada hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024, Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik hari ini resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna untuk masa jabatan 2025 – 2030 di Instana Negara Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Februari 2025.
Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik dilantik bersama 480 pasangan Kepala Daerah lainnya se-Indonesia secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada pukul 10.00 WIB.
Sebelum memasuki tempat pelantikan, Bupati Natuna Cen Sui Lan berkesempatan untuk meminta dukungan dan do’a restu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Natuna agar seluruh prosesi kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
“Hari ini tangal 20 Februari 2025, saya Ibu Cen Sui Lan dan Bapak Jarmin Sidik akan segera di lantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Natuna. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar, kami meminta do’anya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Natuna agar semuanya berjalan dengan baik,” ucap Cen Sui Lan.
Usai mengucapkan permintaan dukungan dan do’a restu kepada masyarakat Natuna, pasangan Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik langsung menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia pelantikan sebelum memasuki Istana Negara. Sedangkan untuk keluarga dan pendamping hanya dapat menyaksikan prosesi pelantikan di tempat yang telah disediakan panitia di luar Istana Negara.
Tampak hadir stakeholder dari Kabupaten Natuna dalam memenuhi undangan pada acara tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah
Reporter: Saipul Bahari
ADVERTORIAL
Terus Upayakan Pemenuhan Kebutuhan dan Peningkatan Jaringan Telekomunikasi, Pemkab Natuna Bersama DPRD Laksanakan Koordinasi ke Kementerian Terkait

DETAIL.ID, Natuna – Dalam upaya memenuhi kebutuhan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Natuna yang sampai saat ini masih menjadi PR bersama bagi Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna H. Boy Wijanarko bersama Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna Daeng Ganda Rahmatullah laksanakan koordinasi ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu 19 Februari 2025, guna untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan jaringan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Natuna.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Natuna H. Ikhwan Solihin beserta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Natuna.
Mengawali maksud dan tujuan dari koordinasi tersebut, Sekda Natuna H. Boy Wijanarko mengatakan selain merupakan menjadi kebutuhan bersama untuk masyarakat, ketersediaan jaringan telekomunikasi yang lebih baik juga sangat penting bagi pertahanan nasional dimana Natuna saat ini diibaratkan menjadi kapal induknya Indonesia dari sisi pertahanan. Untuk itu, ia sangat menyayangkan jika hal itu tidak didukung dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi yang layak.
“Kita lihat saat ini, disana itu sudah sebagai kapal induknya Indonesia di sisi pertahanan, makanya kalau di sini juga lemah, kami rasa percuma akan dibangun kapal induknya Indonesia disana tapi penguatan sinyalnya belum ada,” kata H. Boy Wijanarko.
Pada kesempatan tersebut, ada 2 poin besar yang disampaikan terkait dengan permasalahan jaringan telekomunikasi di Natuna. Yang pertama adalah keterbatasan jaringan internet yang berada di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna seperti Kecamatan Midai, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Panjang dan Kecamatan Seluan.
Lalu yang kedua adalah dampak dari pemutusan kontrak infrastruktur jaringan akses internet yang disediakan oleh BAKTI Kominfo. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, H. Ikhwan Solihin.
“Jadi kedatangan kami pada hari ini merupakan tindak lanjut dari apa yang pernah kami sampaikan sebelumnya terkait dengan keadaan jaringan telekomunikasi yang ada di Natuna saat ini. Karena memang dari permasalahan yang terjadi, ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan karena kurang optimalnya tower BTS yang ada seperti di Midai, Serasan, Pulau Laut, Pulau Panjang dan Seluan. Kemudian ditambah lagi dengan pemutusan kontrak oleh BAKTI Kominfo terhadap infrastruktur jaringan internet yang menggunakan visat yang ada di kantor-kantor desa dan sekolah-sekolah sehingga pemanfaatannya tidak lagi dirasakan saat ini,” ujar H. Ikhwan Solihin.
H. Ikhwan Solihin juga menyampaikan beberapa lokasi yang terdampak dari pemutusan kontrak infrastruktur layanan akses internet tersebut diantaranya ada 2 Kantor Camat, 36 Kantor Desa, 2 Puskesmas dan 39 sekolah. Ia juga menyampaikan bahwa ada 11 Desa yang blank sinyal karena tower BTS yang mati.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna Daeng Ganda Rahmatullah menyampaikan bahwa ia Ingin mempercepat akselerasi peningkatan pembangunan di bidang telekomunikasi ini. Oleh sebab itu ia berharap dari kesempatan ini ada titik terang dari pemerintah pusat kedepannya untuk mengatasi masalah telekomunikasi di Kabupaten Natuna.
“Jika dilihat nilai ekonomis bisnis dari provider memang tidak terpenuhi, namun harus ada intervensi oleh pemerintah. Harapan kita agar mendapatkan hasil yang memuaskan untuk masyarakat terkait dengan masalah sinyal yang ada di Kabupaten Natuna,” ujar Daeng Ganda.
Menanggapi dari beberapa hal tersebut, Ketua Tim Pengembangan Ekosistem Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Lessy Sutiyono Aji mengatakan pihaknya akan berusaha sebaik mungkin dengan mengkoordinasikannya kepada beberapa lembaga terkait seperti BAKTI dan juga provider-provider yang ada. Kemungkinan penyebab yang terjadi akibat dari efisiensi anggaran yang terjadi, sehingga pihak BAKTI sedikit kewalahan untuk membiayai semua yang berkaitan dengan infrastruktur tersebut, namun pihaknya akan tetap berusaha untuk mencari solusi terbaik terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kami akan berusaha sebaik mungkin pak, nanti kami akan coba mengundang pihal BAKTI dan juga provider-provider yang ada untuk bersama-sama untuk membahas hal ini. Karena karena tidak mungkin juga kan untuk mengefisiensi kan anggaran kita mengabaikan satu hal yang menjadi sangat penting untuk masyarakat,” tutur Sutiyono Aji.
Sebelumnya, dalam upaya peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan jaringan telekomunikasi ini, pemerintah Kabupaten Natuna juga telah melakukan koordinasi ke Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) Republik Indonesia pada Selasa, 18 Februari 2025.
Hal serupa juga telah disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna H. Boy Wijanarko kepada Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika Kemenkopolkam RI terkait dengan kendala jaringan telekomunikasi ini. Berharap dari unsur pertahanan dan keamanan juga dapat membantu mendobrak percepatan peningkatan kualitas jaringan tersebut karna memang kebutuhannya tidak hanya untuk masyarakat dan aparat pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan saja, akan tetapi juga untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia dari sisi pertahanan dan keamanan.
Reporter: Saipul Bahari