PERKARA
Gaya Penipuan Berkedok Investasi Sapi, Kerugian Diduga Mencapai Rp152 Miliar
detail.id/, Muaro Jambi – Penipuan berkedok investasi kembali terjadi di Jambi. Sejak tiga hari terakhir, masyarakat dari tiga kecamatan: Bahar Utara, Bahar Selatan dan Sungai Bahar berbondong-bondong mendatangi Mapolsek Sungai Bahar.
Perihalnya, mereka melaporkan dugaan penipuan investasi sapi dari Ponorogo Jawa Timur lewat Ahmad Habibi, Direktur Marketing Wilayah Jambi dengan nama perusahaan CV Nurul Asyrof Sejahtera yang merupakan afiliasi dari perusahaan pengelola sapi perah CV Tri Manunggal Jaya yang berlokasi di Ponorogo, Jawa Timur.
Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan masyarakat Sungai Bahar mulai gusar sejak 21 Januari 2020 karena investasi yang dijanjikan mulai macet dibayarkan. Ahmad Habibi lantas mengaku berangkat ke Ponorogo untuk mempertanyakan hal itu. Namun nyatanya hingga kini, Ahmad Habibi hilang entah ke mana.
Masyarakat masih menunggu hingga 19 Februari 2020 seperti yang dijanjikan manajemen untuk bisa mengurus permasalahan yang terjadi di Tri Manunggal Jaya. Masyarakat sadar ini merupakan penipuan dari video yang beredar dari grup WhatsApp dari salah satu Direktur CV Tri Manunggal Jaya, Galih Kusuma yang membuat pernyataan bahwa bisnis sapi perah yang selama ini berjalan adalah rekayasa semua dan inisiatif dirinya pribadi.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Menurut data yang diperoleh dari Tri Manunggal Jaya sendiri daerah pengembangannya yaitu Jambi, Palembang, Bekasi, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Papua, Jawa Tengah, dan Riau.
Di Jambi saja, diperkirakan kerugian masyarakat mencapai Rp152 miliar. Hitungan itu berdasarkan jumlah paket 8.000. Harga satu paket senilai Rp19 juta.
Salah seorang korban bernama Joko (37) tergiur karena investasi ini sejak tahun 2016 berjalan lancar. “Karena berhasil makanya saya tergiur. Saya meminjam duit bank Rp380 juta untuk membeli 20 paket. Sekarang saya bingung bagaimana cara mengangsur pinjaman bank ini,” katanya kepada detail, Jumat (21/2/2020).
Joko dijanjikan mendapatkan keuntungan selama tiga tahun. Dalam setahun dua masa: masa kering lima bulan dan masa basah enam bulan. Selama masa basah, setiap bulan dia dijanjikan akan menerima per bulan Rp2.240.000.
Kemudian tahun pertama dan kedua, masing-masing akan diberikan satu ekor anak sapi. Lantas pada tahun ketiga akan diberi dua ekor sapi dengan dihargai Rp10 juta.
Joko dan masyarakat lain berharap kepada pihak kepolisian mampu memproses hukum semua pihak yang terlibat baik Tri Manunggal Jaya, Nurul Asyrof Sejahtera dan perusahaan lain yang terafiliasi dengan TMJ dan mengembalikan aset yang selama ini diserahkan malui TMJ dan perusahaan afiliasinya.
“Selain masyarakat umum diduga banyak juga pejabat, kepolisian dan pengusaha yang menjadi korban penipuan investasi sapi perah ini,” ujar Joko.
Info lain yang diberikan Joko bahwa sebagian marketing yang ikut memasarkan produk sapi perah ini diumrohkan oleh CV Tri Manunggal Jaya atau CV Nurul Asyrof Sejahtera. Mereka kesal merasa uang mereka dipakai pihak lain untuk kesenangan mereka pribadi.
Kapolsek Sungai Bahar, Iptu M. Suaib mengatakan jumlah yang melapor sudah mencapai 105 orang hingga Kamis (20/2/2020). Namun tidak semua yang diperiksa karena hampir sama semua laporannya.
“Kita masih akan terus mendalami. Masih memeriksa para saksi-saksi. Modusnya hampir sama jadi kita hanya periksa beberapa orang saja soalnya kalau mau memeriksa semua tak sanggup kita,” kata Suaib kepada detail, Jumat (21/2/2020).
Menurut Suaib, kasus ini akan ditangani Polres Muaro Jambi. Saat ini, Polsek Sungai Bahar hanya memeriksa awal saja. “Ada rencana Senin besok tapi baru sebatas wacana bahwa Polres akan lakukan investigasi ke kantor CV Nurul Asyrof Sejahtera (NAS),” ujarnya.
Reporter: Hakim Nasution
PERKARA
KPK Periksa Kakanwil BPN Jambi sebagai Saksi Kasus Suap Pengurusan HGB Summarecon
DETAIL.ID, Jambi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jambi, Humaidi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa kemarin, 17 November 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan terhadap pejabat Kanwil ATR/BPN Jambi tersebut. Namun, pemeriksaan masih dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi.
”Benar, pemeriksaan dalam kapasitas Ybs sebagai saksi,” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp, Rabu, 18 November 2026.
Berdasarkan keterangan resmi KPK, selain Kakanwil ATR/BPN Jambi Humaidi, penyidik juga memeriksa Kakanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan (Sulsel) Wartomo. Pemeriksaan keduanya berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
KPK turut memeriksa seorang notaris berinisial JSU dan Direktur Utama PT Alia Digital Printex berinisial LA sebagai saksi dalam perkara yang sama.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait pemeriksaan tersebut, Humaidi selaku Kakanwil ATR/BPN Jambi belum memberikan respons hingga berita ini diterbitkan.
Begitu juga dengan eks Kakanwil BPN Jambi yang kini menjabat Kakanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan, Wartomo. Dikonfirmasi via WhatsApp, pesan hanya tertanda centang 2.
Adapun kasus dugaan korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak perusahaan, hingga pihak swasta yang diduga menjadi perantara.
Delapan tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berinisial SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk berinisial APA, serta RP yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.
Selain itu, terdapat mantan Bupati Kebumen berinisial AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga memeriksa sejumlah pejabat dan pegawai perusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Pada Senin, 16 November 2026, penyidik memanggil sejumlah saksi dari PT Bela Parahiyangan Investindo, termasuk manajer legal, pemasaran, teknologi informasi dan PR, serta keuangan.
Kemudian keesokan harinya, KPK kembali memeriksa sejumlah saksi di Polresta Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka di antaranya mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat berinisial GJ, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat DS, serta Kepala Seksi Survei dan Pemetaan berinisial ZM.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Korupsi KUR BSI Tebo, 8 Saksi Akui Serahkan Data untuk Pinjaman Rp200 Juta
DETAIL.ID, Jambi – Delapan orang saksi mengakui menyerahkan data pribadi mereka kepada terdakwa Hendri Agusrian Putra untuk digunakan mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rimbo Bujang 1, Kabupaten Tebo.
Dari pengajuan tersebut, masing-masing pinjaman disebut mencapai rata-rata Rp 200 juta. Namun, para saksi mengaku hanya menerima uang sebesar Rp 3 juta sebagai imbalan atau fee setelah kredit dicairkan.
Fakta itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penyaluran KUR BSI di Pengadilan Negeri Jambi, Selasa, 17 November 2026. Persidangan dengan terdakwa Hendri Agusrian Putra tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Jaksa Penuntut Umum, Maulana, mengatakan delapan saksi yang diperiksa merupakan anak buah terdakwa. Mereka disebut mengetahui bahwa data pribadi yang diserahkan akan digunakan untuk mengajukan pinjaman KUR di BSI.
”Mereka tahu dan dengan kesadaran penuh menyerahkan data mereka kepada terdakwa untuk digunakan sebagai pinjaman di BSI,” kata Maulana.
Menurut Maulana, setiap saksi memperoleh uang Rp3 juta setelah pinjaman dicairkan. Sementara nilai kredit yang diajukan rata-rata mencapai Rp200 juta per orang.
”Uang yang cair itu rata-rata Rp 200 juta dan mereka mendapatkan fee Rp 3 juta,” ujarnya.
Dalam persidangan, para saksi juga mengaku sempat mempertanyakan risiko penggunaan identitas pribadi mereka kepada terdakwa. Salah satu kekhawatiran yang muncul berkaitan dengan dampak pinjaman tersebut terhadap riwayat kredit atau BI Checking.
Keterangan delapan saksi ini menjadi bagian penting dalam mengungkap mekanisme pengajuan KUR yang diduga bermasalah. Terlebih, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan manipulasi dokumen persyaratan kredit di BSI KCP Rimbo Bujang 1 pada 2021.
Dalam perkara ini, terdapat 26 pengajuan KUR yang diduga direkayasa dengan memanipulasi dokumen persyaratan agar memenuhi ketentuan pencairan kredit.
Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara disebut mengalami kerugian mencapai Rp 4,8 miliar. Jaksa juga telah mengajukan 111 barang bukti dalam persidangan.
Kasus ini terjadi di Kantor BSI KCP Rimbo Bujang 1, Jalan Pahlawan, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.
Persidangan terhadap Hendri merupakan bagian dari pengusutan perkara dugaan korupsi penyaluran KUR yang sebelumnya juga telah menyeret pihak lain hingga dijatuhi vonis.
JPU masih mendalami peran terdakwa, termasuk proses pengumpulan identitas, pengajuan dokumen, hingga pencairan dana kredit. Seluruh keterangan saksi dan barang bukti nantinya akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Helen Lolos dari Tambahan Penjara di Kasus TPPU, Rp 1 Miliar dan 6 Tanah Disita
DETAIL.ID, Jambi – Helen Dian Krisnawati, yang dikenal sebagai ratu narkoba Jambi, kembali dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil bisnis narkotika.
Dalam amar putusan yang dibacakan dalam sidang pada Selasa kemarin, 10 November 2026, majelis hakim tidak menjatubkan pidana penjara terhadap Helen. Hal ini lantaran terdakwa sebelumnya telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara tindak pidana narkotika.
”Memutuskan hukuman penjara nol,” ujar hakim saat membacakan amar putusan.
Meski tidak dijatuhi tambahan hukuman penjara, majelis hakim memerintahkan sejumlah aset Helen dirampas untuk negara.
Aset tersebut meliputi 6 bidang tanah, dengan rincian 5 bidang tercatat atas nama Helen dan satu bidang lainnya atas nama Efendi, yang merupakan anak Helen. Selain itu, uang sebesar Rp 1 miliar juga diputuskan dirampas untuk negara.
Sementara itu, 9 bidang tanah lainnya diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya. Majelis hakim juga memerintahkan pengembalian 3 dari 7 rekening yang sebelumnya berkaitan dengan perkara TPPU tersebut.
Total uang dalam tujuh rekening itu mencapai sekitar Rp 1.8 miliar. Selain itu duit sebesar Rp 830 juta juga diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya.
Kuasa hukum Helen, Joni Iswandi mengatakan tidak dijatuhkannya pidana penjara dalam perkara TPPU tersebut karena kliennya telah lebih dahulu divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika.
”Untuk kasus TPA sudah divonis seumur hidup, maka pada kasus TPPU ini sudah tidak divonis lagi,” ujarnya pada Rabu, 11 November 2026.
Joni membenarkan adanya 6 bidang tanah dan uang Rp 1 miliar yang dirampas untuk negara. Sedangkan uang Rp 830 juta dikembalikan kepada pemiliknya.
Terkait langkah hukum selanjutnya, pihak Helen mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan mengajukan banding.
”Kami masih pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. Kalau jaksa banding maka kita kemungkinan juga akan banding,” katanya.
Sebelumnya Helen telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika pada 1 Agustus 2025. Ia dinyatakan terbukti mengendalikan peredaran narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi secara terorganisir.
Putusan tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah upaya kasasi ditolak. Sementara dalam perkara TPPU, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut Helen dengan pidana penjara selama 20 tahun.
Reporter: Juan Ambarita



