PERKARA
Gaya Penipuan Berkedok Investasi Sapi, Kerugian Diduga Mencapai Rp152 Miliar
detail.id/, Muaro Jambi – Penipuan berkedok investasi kembali terjadi di Jambi. Sejak tiga hari terakhir, masyarakat dari tiga kecamatan: Bahar Utara, Bahar Selatan dan Sungai Bahar berbondong-bondong mendatangi Mapolsek Sungai Bahar.
Perihalnya, mereka melaporkan dugaan penipuan investasi sapi dari Ponorogo Jawa Timur lewat Ahmad Habibi, Direktur Marketing Wilayah Jambi dengan nama perusahaan CV Nurul Asyrof Sejahtera yang merupakan afiliasi dari perusahaan pengelola sapi perah CV Tri Manunggal Jaya yang berlokasi di Ponorogo, Jawa Timur.
Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan masyarakat Sungai Bahar mulai gusar sejak 21 Januari 2020 karena investasi yang dijanjikan mulai macet dibayarkan. Ahmad Habibi lantas mengaku berangkat ke Ponorogo untuk mempertanyakan hal itu. Namun nyatanya hingga kini, Ahmad Habibi hilang entah ke mana.
Masyarakat masih menunggu hingga 19 Februari 2020 seperti yang dijanjikan manajemen untuk bisa mengurus permasalahan yang terjadi di Tri Manunggal Jaya. Masyarakat sadar ini merupakan penipuan dari video yang beredar dari grup WhatsApp dari salah satu Direktur CV Tri Manunggal Jaya, Galih Kusuma yang membuat pernyataan bahwa bisnis sapi perah yang selama ini berjalan adalah rekayasa semua dan inisiatif dirinya pribadi.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Menurut data yang diperoleh dari Tri Manunggal Jaya sendiri daerah pengembangannya yaitu Jambi, Palembang, Bekasi, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Papua, Jawa Tengah, dan Riau.
Di Jambi saja, diperkirakan kerugian masyarakat mencapai Rp152 miliar. Hitungan itu berdasarkan jumlah paket 8.000. Harga satu paket senilai Rp19 juta.
Salah seorang korban bernama Joko (37) tergiur karena investasi ini sejak tahun 2016 berjalan lancar. “Karena berhasil makanya saya tergiur. Saya meminjam duit bank Rp380 juta untuk membeli 20 paket. Sekarang saya bingung bagaimana cara mengangsur pinjaman bank ini,” katanya kepada detail, Jumat (21/2/2020).
Joko dijanjikan mendapatkan keuntungan selama tiga tahun. Dalam setahun dua masa: masa kering lima bulan dan masa basah enam bulan. Selama masa basah, setiap bulan dia dijanjikan akan menerima per bulan Rp2.240.000.
Kemudian tahun pertama dan kedua, masing-masing akan diberikan satu ekor anak sapi. Lantas pada tahun ketiga akan diberi dua ekor sapi dengan dihargai Rp10 juta.
Joko dan masyarakat lain berharap kepada pihak kepolisian mampu memproses hukum semua pihak yang terlibat baik Tri Manunggal Jaya, Nurul Asyrof Sejahtera dan perusahaan lain yang terafiliasi dengan TMJ dan mengembalikan aset yang selama ini diserahkan malui TMJ dan perusahaan afiliasinya.
“Selain masyarakat umum diduga banyak juga pejabat, kepolisian dan pengusaha yang menjadi korban penipuan investasi sapi perah ini,” ujar Joko.
Info lain yang diberikan Joko bahwa sebagian marketing yang ikut memasarkan produk sapi perah ini diumrohkan oleh CV Tri Manunggal Jaya atau CV Nurul Asyrof Sejahtera. Mereka kesal merasa uang mereka dipakai pihak lain untuk kesenangan mereka pribadi.
Kapolsek Sungai Bahar, Iptu M. Suaib mengatakan jumlah yang melapor sudah mencapai 105 orang hingga Kamis (20/2/2020). Namun tidak semua yang diperiksa karena hampir sama semua laporannya.
“Kita masih akan terus mendalami. Masih memeriksa para saksi-saksi. Modusnya hampir sama jadi kita hanya periksa beberapa orang saja soalnya kalau mau memeriksa semua tak sanggup kita,” kata Suaib kepada detail, Jumat (21/2/2020).
Menurut Suaib, kasus ini akan ditangani Polres Muaro Jambi. Saat ini, Polsek Sungai Bahar hanya memeriksa awal saja. “Ada rencana Senin besok tapi baru sebatas wacana bahwa Polres akan lakukan investigasi ke kantor CV Nurul Asyrof Sejahtera (NAS),” ujarnya.
Reporter: Hakim Nasution
DETAIL.ID, Jambi – Helen Dian Krisnawati, yang dikenal sebagai ratu narkoba Jambi, kembali dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil bisnis narkotika.
Dalam amar putusan yang dibacakan dalam sidang pada Selasa kemarin, 10 November 2026, majelis hakim tidak menjatubkan pidana penjara terhadap Helen. Hal ini lantaran terdakwa sebelumnya telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara tindak pidana narkotika.
”Memutuskan hukuman penjara nol,” ujar hakim saat membacakan amar putusan.
Meski tidak dijatuhi tambahan hukuman penjara, majelis hakim memerintahkan sejumlah aset Helen dirampas untuk negara.
Aset tersebut meliputi 6 bidang tanah, dengan rincian 5 bidang tercatat atas nama Helen dan satu bidang lainnya atas nama Efendi, yang merupakan anak Helen. Selain itu, uang sebesar Rp 1 miliar juga diputuskan dirampas untuk negara.
Sementara itu, 9 bidang tanah lainnya diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya. Majelis hakim juga memerintahkan pengembalian 3 dari 7 rekening yang sebelumnya berkaitan dengan perkara TPPU tersebut.
Total uang dalam tujuh rekening itu mencapai sekitar Rp 1.8 miliar. Selain itu duit sebesar Rp 830 juta juga diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya.
Kuasa hukum Helen, Joni Iswandi mengatakan tidak dijatuhkannya pidana penjara dalam perkara TPPU tersebut karena kliennya telah lebih dahulu divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika.
”Untuk kasus TPA sudah divonis seumur hidup, maka pada kasus TPPU ini sudah tidak divonis lagi,” ujarnya pada Rabu, 11 November 2026.
Joni membenarkan adanya 6 bidang tanah dan uang Rp 1 miliar yang dirampas untuk negara. Sedangkan uang Rp 830 juta dikembalikan kepada pemiliknya.
Terkait langkah hukum selanjutnya, pihak Helen mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan mengajukan banding.
”Kami masih pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. Kalau jaksa banding maka kita kemungkinan juga akan banding,” katanya.
Sebelumnya Helen telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika pada 1 Agustus 2025. Ia dinyatakan terbukti mengendalikan peredaran narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi secara terorganisir.
Putusan tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah upaya kasasi ditolak. Sementara dalam perkara TPPU, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut Helen dengan pidana penjara selama 20 tahun.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Korupsi Subsidi PDAM Tirta Pengabuan: Dua Terdakwa Dituntut 4,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp2,28 Miliar
DETAIL.ID, Jambi – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 2 terdakwa kasus dugaan korupsi dana subsidi Perumda Tirta Pengabuan, Kabupaten Tanjungjabung Barat dengan pidana penjara masing-masing 4 tahun 6 bulan. Keduanya juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp2.28 miliar, Senin, 11 November 2026.
Dua terdakwa tersebut yakni Ustayadi Berlian, selaku Direktur PDAM Tirta Pengabuan dan Syamsudi yang menjabat Kepala Bagian Keuangan.
Selain pidana penjara, keduanya juga dituntut membayar denda masing-masing Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.
”Jika uang pengganti tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan,” ujar JPU saat membacakan tuntutan terhadap Ustayadi pada Senin, 11 November 2026.
Tuntutan serupa juga dijatuhkan kepada Syamsudi. JPU menuntut terdakwa membayar uang pengganti Rp 2.28 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan akan diganti pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan.
Sementara itu, terdakwa Marjulis selaku Direktur perusahaan penyedia bahan kimia dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 50 hari kurungan.
Marjulis juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 441 juta. Nilai tersebut disebut jaksa berasal dari kemahalan harga pengadaan bahan kimia.
”Uang pengganti ini dari kemahalan harga bahan kimia yang diterima,” ujar JPU Reki usai persidangan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Amy Setia selaku kuasa hukum Marjulis mengaku kecewa. Ia menilai tuntutan JPU tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Menurutnya, kliennya tidak menyebabkan kerugian negara maupun memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi.
”Malahan PDAM masih ada utang sama klien kami,” ujarnya.
Pihaknya memastikan akan menyampaikan seluruh keberatan dan pembelaan dalam agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi yang dijadwalkan pekan depan.
”Akan kami sampaikan semua keberatan dan pembelaan kami pada sidang pledoi mendatang,” katanya.
Dalam perkara ini, berdasarkan surat dakwaan, Perumda Tirta Pengabuan menerima dana subsidi dari Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Barat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019-2021 dengan total Rp 18.079.712.512. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung biaya operasional produksi air minum.
Namun, dalam pelaksanaannya, penggunaan dana subsidi diduga tidak sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jaksa menemukan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan biaya operasional produksi air minum.
Selain itu, pengadaan bahan kimia berupa tawas, soda ash, dan kaporit diduga tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan.
Pengadaan disebut dilakukan melalui penunjukan langsung kepada satu penyedia tanpa pembandingan harga, negosiasi, maupun penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kondisi tersebut diduga mengakibatkan terjadinya kemahalan harga.
Dalam dakwaan, Ustayadi disebut memperoleh keuntungan untuk diri sendiri sekitar Rp127 juta. Sementara Syamsudi disebut memperoleh sekitar Rp48 juta dan Marjulis sekitar Rp441 juta.
Akibat perbuatan para terdakwa, negara disebut mengalami kerugian keuangan sebesar Rp5,019 miliar. Pekan depan sidang bakal lanjut dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari para terdakwa.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Kejati Jambi Geledah Sejumlah Lokasi di Merangin dan Bungo, Sita 2 Mobil dan Puluhan Barang Bukti
DETAIL.ID, Jambi – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menggeledah sejumlah lokasi di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2019–2024.
Penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Oktober 2026. Dalam kegiatan itu, penyidik menyita dua unit mobil, puluhan dokumen keuangan, buku tabungan, sertifikat tanah, hingga sejumlah barang mewah.
Berdasarkan keterangan Kejati Jambi, penggeledahan dilakukan di tiga lokasi, yakni satu rumah di Kabupaten Bungo serta dua lokasi di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.
Di Kabupaten Bungo, penyidik menggeledah sebuah rumah di Lorong Pulai, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita satu unit mobil Suzuki XL7 Hybrid beserta kunci dan STNK serta dua buku catatan.
Sementara di Kabupaten Merangin, penggeledahan pertama dilakukan di sebuah rumah di Perumahan Kyky Regency, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko. Dari lokasi ini, penyidik menyita 39 jenis barang bukti.
Barang bukti tersebut di antaranya dokumen perjanjian jual beli dan pembiayaan, sertifikat hak milik, bukti pengeluaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD, bukti belanja makanan dan minuman rapat, cek Bank BPD Jambi, buku tabungan sejumlah bank, bukti setoran, serta STNK kendaraan roda dua.
Penyidik juga menyita dokumen pembelian logam mulia seberat 100 gram serta sejumlah barang mewah berupa tas, dompet, dan sepatu bermerek.
Penggeledahan kedua di Merangin dilakukan di ruko Rumah Makan Bu Yus yang juga menjadi kantor CV Berkah Bersama Group, di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko.
Dari lokasi tersebut, penyidik menyita 46 jenis barang bukti. Di antaranya dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), GU Nihil, mutasi rekening, dokumen belanja rumah tangga Ketua DPRD, bon Sekretariat DPRD Merangin, slip penarikan tunai, kuitansi, tanda terima, serta dokumen pemindahbukuan Sekretariat DPRD.
Selain itu, turut diamankan surat pesanan Tahun 2024, buku Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), akta pendirian CV Berkah Bersama Group, dan rekening koran.
Tak hanya melakukan penggeledahan, penyidik juga menyita satu unit mobil Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid beserta kunci dan STNK saat pemeriksaan saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Merangin.
Dalam keterangan tertulisnya, pihak Kejati Jambi menyebut seluruh barang bukti tersebut berasal dari tersangka Yusmarni, yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin pada periode 2019–2024.
”Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan sekaligus menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut,” ujar Kasi Penkum Kejati Jambi, Noly, dalam keterangan tertulis.
Kejati Jambi pun menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan, termasuk mendalami mekanisme pengelolaan anggaran, menelusuri aliran dana, serta mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Reporter: Juan Ambarita
Bobok Setiadi Simanjuntak dan Don Sebastian Tarigan Pimpin DPD PIKI Jambi 2026–2031, Siap Jadi Mitra Strategis Pemerintah Bangun Daerah
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Disporabudpar Jember Beri Akses Gratis Jogging Track dan Fitnes di JSG
Menyiapkan Pemimpin Pengabdi melalui Formasi yang Utuh
Tingkatkan Mutu Pendidikan Berbasis Al-Qur’an, 608 Kepala Sekolah dan Guru PAI Ikuti Pelatihan Seminar
Tubaba Q Sehat Home Care, Bupati Ajak Perkuat Kepedulian Sosial
Letkol Sroedji Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Gus Fawait Ajak Warga Teladani Perjuangannya
Menjadi Peserta JKN Aktif, Cara Sederhana Menjadi Pahlawan bagi Sesama
Samsul Apresiasi Inovasi BPJS Kesehatan, Ajak Masyarakat Jaga Keberlangsungan Program JKN
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
