DAERAH
Kunker Komisi IX DPR RI, Fachrori: Balita Stunting di Jambi Capai 30,1 Persen
detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi, H Fachrori Umar menyambut kunjungan kerja Komisi IX DPR RI asal Jambi, Saniatul Lativa ke Provinsi Jambi.
Kehadiran Saniatul Lativa merupakan reses pribadi yang dilakukannya selaku Anggota DPR RI untuk bersilaturahmi dan menyerap aspirasi Pemerintah Provinsi Jambi dalam sektor kesehatan dan ketenagakerjaan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (2/3/2020).
Fachrori mengatakan sangat membutuhkan dukungan Anggota Komisi IX DPR RI untuk bekerja sama terutama dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Anggota Komisi IX DPR RI atas dukungan positif dan langsung serta perhatian yang diberikan selama ini dalam memajukan pembangunan di Provinsi Jambi. Dengan kunker ini diharapkan dapat memberikan arti tersendiri bagi percepatan pembangunan di Provinsi Jambi ke depan,” ujarnya.
Menurut Fachrori, beberapa capaian kesehatan di Provinsi Jambi di antaranya Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Jambi tahun 2019 mencapai 71,06 persen, meningkat dari tahun 2018 sebesar 70,89 persen.
“Dari sisi kepesertaan JKN KIS, Provinsi Jambi per 31 Januari 2020 sekitar 73,54 persen. Isu kesehatan lainnya yaitu masih tingginya angka prevalensi stunting, pada tahun 2018 berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan, masih ada 30,1 persen balita stunting di Provinsi Jambi,” kata Fachrori.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Pada bidang ketenagakerjaan Provinsi Jambi dihadapkan dengan masalah peningkatan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,19 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2018 lalu sudah mencapai 3,86 persen dari sisi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan capaian Provinsi Jambi sebesar 27,62 persen dari 1.692.193 angkatan kerja.
“Untuk menjawab beberapa hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa saat ini Provinsi Jambi sudah menyiapkan berbagai program kegiatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas tenaga kerja salah satunya dengan akan membentuk Skill Development Center (SDC),” kata Fachrori.
Sementara itu Saniatul Lativa mengatakan bahwa silaturahmi dan penyerapan aspirasi untuk Pemerintah Provinsi Jambi tentunya akan membawa manfaat luas bagi Provinsi Jambi. Reses yang dilakukan ini adalah reses pribadi/perseorangan.
“Saat ini adalah masa reses anggota DPR dan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melihat dan menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI untuk legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan,” kata Saniatul.
Saniatul Lativa mengatakan capaian yang disampaikan oleh Gubernur Jambi tentunya semua berkat kerja sama dan dukungan dari pemerintah pusat dan capaian ini alangkah baiknya jika bisa ditingkatkan kembali menjadi 80 persen sampai 90 persen.
“Program yang berdasarkan insiatif saya, akan membangun 9 titik Balai Latihan Kerja Mandiri di kabupaten/kota dan saya harap pemerintah daerah dapat bekerja bersama dan bersinergi. Saya juga akan memperjuangkan DAK yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jambi,” ujar Saniatul.
Reporter: Syahrul Husni
DAERAH
Ada Dugaan Pungli Program PTSL di Desa Bulukandang, Biaya Pengurusan Sertifikat Dimintai Rp 600 Ribu
DETAIL.ID, Pasuruan – Biaya pengurusan sertifikat tanah lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebenarnya hanya Rp 150 ribu. Namun ada warga yang dimintai biaya Rp 600 ribu.
Salah seorang warga mengatakan, dia tak pernah diundang untuk sosialiasi soal PTSL. Menurutnya, hanya perwakilan saja yang diundang. “Saya sendiri tidak pernah diundang untuk sosialisasi akan tetapi saya mengikuti arahan sesama warga di untuk bayar Rp 600 ribu kalau ingin mendaftarkan progam PTSL,” kata warga berinisial Ubii itu pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Ia mengaku sudah membayar. “Pembayaran sudah saya lakukan sewaktu ada informasi sewaktu di tahun 2025 padahal saya dengar dari desa sebelah ada yang bayar Rp 400 ribu atau Rp 500 ribu itu agar cepat selesai saya tidak bertanya lagi,” ujarnya.
Salah satu rekan media mencoba menghubungi melalui telepon ke salah satu pemohon sekaligus oknum wartawan yang memback up program PTSL di Desa Bulukandang. Inisial Ti memaparkan melalui telepon menyebutkan kalau sekarang dialihkan ke anak media berinisial Nas. “Hubungi dia saja sekarang dia yang memback up progam PTSL,” ucapnya.
Kepala Desa Bulukandang, sewaktu hendak dikonfirmasi awak media tepatnya di lokasi perbaikan jembatan langsung menghindar pada Sabtu, 23 Mei 2026. Ia tidak mau dikonfirmasi awak media dan langsung melarikan diri dari tim media.
Ketua PTSL, Tajuli yang hendak dikonfirmasi di kantor balai desa ternyata sedang tidak berada di tempat. Salah satu perangkat desa menyarankan agar langsung menghubungi kepala desa.
Hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari pihak terkait.
Reporter: Tina
DAERAH
Samsat Bangil Rutin Mengedukasi Pajak Kendaraan kepada Masyarakat Sebelum Dilayani
DETAIL.ID, Pasuruan – Pelayanan pengurusan surat kendaraan telah tersedia di kantor Samsat Bangil Kabupaten Pasuruan bagi masyarakat yang hendak memperpanjang pajak atau balik nama unit motor atau mobil.
Demi meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pasuruan memberikan pelayanan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Bangil.
Baur Cek Fisik Samsat Bangil, Aiptu Harid Kurniawan siap memberikan pelayanan prima serta memberikan edukasi langsung kepada para wajib pajak. “Saya secara langsung di saat bertugas di setiap hari menyapa masyarakat Pasuruan atau luar daerah yang datang ke Samsat memastikan setiap proses pemeriksaan berjalan cepat, tertib, dan transparan,” kata Harid pada Jumat, 22 Mei 2026.
Tidak hanya sekadar menyelesaikan tugas administrasi, ia juga meluangkan waktu untuk menjelaskan secara rinci mengenai tata cara pembayaran pajak tahunan maupun perpanjangan lima tahunan, persyaratan berkas yang wajib dibawa, hingga dampak dan risiko jika menunggak pembayaran pajak kendaraan.
“Kami dari Satlantas Polres Pasuruan ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya dilayani dengan baik akan tetapi harus paham betul pentingnya membayar pajak tepat waktu. Karena dari pembayaran pajak masyarakat anggaran yang sudah terkumpul bisa digunakan untuk pembangunan daerah dan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat sendiri,” ujarnya.
Harid memaparkan mengenai kemudahan layanan digital yang tersedia, agar wajib pajak semakin mudah dan tidak perlu mengantre lama.
“Kami memberikan pendekatan pelayanan yang humanis dan informatif ini agar masyarakat mendapatkan respons positif agar warga merasa terbantu supaya dalam pengurusan sesuai prosedur tidak lagi kata kebingungan yang baru dalam pengurusan perpajakan,” tuturnya.
Ia berharap semangat pelayanan seperti ini terus dipertahankan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan layanan publik semakin meningkat.
Reporter: Tina
DAERAH
DKP3 Kabupaten Pasuruan Memeriksa Dua Lapak Memastikan Hewan Kurban Bebas Penyakit
DETAIL.ID, Pasuruan – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban.
Seperti yang terlihat di dua lapak penjualan hewan kurban di wilayah Kecamatan Pohjentrek pada Rabu, 20 Mei 2026, salah satu dokter hewan dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan antemortem, yakni prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih atau dipotong.
Selama pemeriksaan hewan yang akan dijadikan kurban, mereka mengamati kondisi fisik luar hewan meliputi mata, hidung, mulut, bulu, kulit, dan suhu tubuh, serta memastikan hewan dapat berdiri dan berjalan dengan normal.
Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kabupaten Pasuruan, Muhammad Syaifi mengatakan pemeriksaan antemortem penting untuk dilakukan. Terutama memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban, serta menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
“Penyakit ternak masih ada seperti penyakit mulut dan kuku yang masih harus kita waspadai dan penyakit menular lainnya. Selain itu, kelayakan ternak untuk bisa digunakan sebagai hewan kurban atau tidak harus diperhatikan, dilihat poel tidaknya dan lainnya,” katanya.
Untuk melaksanakan pemeriksaan antemortem, para petugas dilengkapi dengan APD (alat pelindung diri) seperti masker, sarung tangan, apron dan lainnya.
Menurut Syaifi, total ada 100 orang petugas dan pengawas hewan kurban se-Kabupaten Pasuruan selama pemeriksaan antemortem maupun post mortem pada H+3 Hari Raya Idul Adha.
“Jadi kami bentuk Tim Pengawas Hewan Kurban ada 100 orang yang kita sebar di 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan selama pemeriksaan hewan kurban,” ujarnya.
Dari dua lapak yang diperiksa, seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan.
“Setelah kita periksa bersama, di lapak pertama ada 10 ekor sapi dan 28 ekor kambing. Sudah diperiksa dokter hewan dan petugas dengan hasil semuanya sehat dan kami berikan surat keterangan kesehatan hewan,” tuturnya.
Sementara itu, salah seorang pemilik lapak hewan kurban, Irfan mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban.
Dari jumlah tersebut, separuhnya telah terjual dengan harga mulai Rp 2,5 juta sampai Rp 4,5 juta untuk 1 ekor kambing serta Rp 20 juta untuk 1 ekor sapi Bali.
Reporter: Tina



