DAERAH
Guru di Batanghari Bekerja dari Rumah, Irsil Syarif: Cegah Penularan Covid-19
detail.id/, Batanghari – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Jambi telah mengambil kebijakan agar guru bekerja dari rumah.
Hal ini dilakukan sebagai langkah peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi Corona Virus Disease (Covid-19).
“Guru boleh bekerja dari rumah berdasarkan imbauan Bupati Batanghari sebagai pencegahan Covid-19,” kata Kasi Kurikulum Irsil Syarif dikonfirmasi detail, Kamis (19/3/2020).
Pemberlakuan guru bekerja dari rumah tertulis dalam Surat Edaran Nomor: 421/581/DD/PDK/2020 tanggal 18 Maret 2020. Surat ini meneruskan surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari Nomor: 421/556/DD/PDK/2020 tanggal 16 Maret 2020.
Ada enam poin tertulis dalam surat edaran yang di teken Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Agung Wihadi. Tujuan surat edaran kepada Kepala SD Negeri/Swasta dan SMP Negeri/Swasta dalam wilayah Kabupaten Batanghari.
Poin pertama berbunyi setiap sekolah membuat group WhatsApp beranggotakan Kepala Sekolah, guru dan wali murid. Poin kedua menyampaikan materi yang diajarkan atau diperoleh dari sumber ruang guru atau media lainnya ke group WhatsApp.
Poin ketiga setiap guru melaporkan kegiatan pada poin 2 kepada Kepala Sekolah. Poin keempat kegiatan poin 2 dan 3 boleh dilakukan di rumah atau sekolah.
Poin kelima sekolah tetap menerima layanan dengan membentuk menjadwalkan guru piket. Poin keenam kehadiran guru dapat dilakukan secara manual/sikepo. Tembusan surat edaran ini ditujukan kepada Bupati Batanghari dan arsip.
“Guru bekerja dari rumah berlaku hari ini sampai masalah ini selesai. Kalau ada perkembangan Covid-19 tidak menyebar, maka guru kembali ke sekolah,” ujarnya.
Apakah kebijakan ini tidak menggangu persiapan murid menghadapi ujian? Irsil berujar musibah Covid-19 merupakan skala nasional. Dalam surat edaran sebelumnya, murid diberi tugas membahas soal-soal ujian.
“Makanya saat ini murid-murid dan guru belajar dan mengajar dari rumah melalui group WhatsApp,” ucapnya.
Dalam surat edaran Nomor: 421/556/DD/PDK/2020 tanggal 16 Maret 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari telah meliburkan seluruh sekolah.
Mulai tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menegah Pertama (SMP).
Ada lima poin dalam surat edaran ini. Poin pertama meminta proses belajar mengajar sekolah di Kabupaten Batanghari di liburkan terhitung tanggal 16-30 Maret 2020.
Poin kedua untuk guru memberikan tugas sebagai persiapan ujian sekolah. Poin ketiga meminta Pendidikan dan Tenaga Kependidikan tetap hadir di sekolah sebagaimana biasanya.
Poin keempat meminta Kepala Sekolah menyampaikan kepada wali murid agar menjaga anaknya untuk berada dirumah sehubung dengan pencegahan Covid-19.
Poin kelima meminta Kepala Sekolah/Guru tetap menerima layanan kunjungan dan konsultasi dari wali murid selama anak liburkan apabila dibutuhkan.
Reporter: Ardian Faisal
DAERAH
Bupati Pasuruan Buka Buka Forum Konsultasi Publik 2026, Ini Pesannya
DETAIL.ID, Pasuruan – Bupati Rusdi Sutejo membuka Forum Konsultasi Publik 2026 dan Forum Perangkat Daerah RKPD 2027 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan pada Jumat, 19 Februari 2026 di Hotel Dalwa Syariah Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Dalam acara Forum konsultasi publik 2026 dihadiri Asisten Administrasi Umum, Diana Lukita Rahayu juga Kepala Bapperida, Bakti Jati Permana serta dalam forum tersebut juga sebagai penanda purnatugas dari Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan, Lilik Widji Asri.
Bupati Rusdi Sutejo mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bapenda atas pengabdian selama ini dan juga kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan, tidak terkecuali juga ucapan terima kasih kepada seluruh staf dan jajaran.
Bupati Rusdi mengatakan, Bapenda merupakan sektor yang diharapkan dapat mensubstitusi ketika dana transfer daerah berkurang, karena tanpa Bapenda apa yang telah direncanakan juga tidak dapat terlaksana.
“Bapenda ini adalah sektor yang kita harapkan sebagai instansi yang bisa mensubstitusi ketika transfer ke daerah berkurang maka penguatannya di Bapenda. Bapperida juga tidak akan bisa merencanakan jika tidak ada anggaran kas daerah,” katanya.
Selain itu juga seluruh staf yang ada di Bapenda juga diminta untuk dapat bekerja secara cerdas sekaligus cermat. Hal terpenting adalah dengan seluruh target yang ada dapat berbanding lurus dengan target yang telah ditetapkan oleh kementerian.
“Sehingga jika terdapat kekurangan hal tersebut akan menjadi koreksi agar target bisa sesuai. Karena saat ini beberapa daerah mengalami keterbatasan fiskal akibat pemotongan dari pusat maka diharapkan dapat menyesuaikan serta semakin mempercepat pelayanan terutama kepada masyarakat Pasuruan,” kata Bupati Rusdi.
Birokrasi saat ini Bupati Rusdi harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak ketinggalan dengan daerah lain harus menyesuaikan zaman kalau tidak mengikuti maka akan ketinggalan zaman.
“Kita harus bisa lebih baik dari yang lain. Dan karena keterbatasan fiskal kita harus kerja lebih cerdas serta pelayanan kepada masyarakat harus maksimal serta kondusif,” ujarnya. (Tina)
DAERAH
RSUD Grati Terus Berbenah, Lengkapi Fasilitas Ruang Operasi Smart Operating Theatre
DETAIL.ID, Pasuruan – Sebagai institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, RSUD Grati terus berbenah dan berlari dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Di antaranya dilakukan dengan melengkapi fasilitas Ruang Operasi Smart Operating Theatre.
Direktur RSUD Grati, drg. Dyah Retno Lestari memaparkan, penambahan fasilitas tersebut bagian dari inovasi terbarukan dengan Targetnya mampu menjawab tantangan kesehatan modern yang semakin kompleks.
“Saya bersyukur. Alhamdulillah tim kami terus berupaya mengoptimalkan layanan dengan menghadirkan Ruang Operasi Smart Operating Theatre. Tentunya dengan kelebihan yang berbeda dari ruang operasi biasa nya Jadi produk modul alatnya sangat canggih, bisa untuk menyetting tekanan negatif positif yang berfungsi melindungi pasien dan Nakesnya serta lebih meminimalkan infeksius,” katanya.
Dengan kedatangan Wakil Bupati Shobih Asroni bersama Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko dan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi di Aula Gedung Graha Sayyid Sulaiman RSUD Grati meresmikan alat sarana prasarana medis yang baru dinilai lebih canggih dan efektif.
“Sekaligus mempermudah operator ruang operasi dalam melakukan tindakan dengan tampilan data-data rekam medis terbaru pasien yang langsung dapat diakses ke ruang operasinya bisa langsung terintegrasi dengan SIM RS kita,” ujarnya.
“Jadi semua data rekam mediknya real time yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Seperti radiologi, pemeriksaan laborat dan sebagian di situ langsung bisa melihat data-data pasien dan terintegrasi, terhubung dengan layanan penunjang lainnya,” kata Direktur RSUD Grati.
Sementara itu, Wakil Bupati Gus Shobih mengapresiasi Ruang Operasi Smart Operating Theatre. Menurutnya, layanan medis yang baru menjadi bagian dari tugas dan peran RSUD Grati dalam memberikan perawatan terbaiknya kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas infrastruktur. Tidak terkecuali dalam mendukung keselamatan dan efisiensi kerja tenaga medis.
“Alhamdulillah RSUD Grati terus melakukan pengembangan-pengembangan layanan. Seperti yang hari ini kita meresmikan bersama sama serta penambahan ruang operasi Smart Operating Theater. Saya mengapresiasi penambahan fasilitas dan inovasi yang terus diupayakan bersama,” tutur Gus Shobih sapaannya pada Rabu, 18 Februari 2026.
Di sisi lain, Wabup Gus Shobih meminta kepada seluruh jajaran hospitalia RSUD Grati untuk terus meningkatkan kualitas. Baik SDM, fasilitas sarana dan prasarana maupun perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan dan prioritas. Berikut, pengembangan serta pelayanan dan inovasi agar tidak tertinggal khususnya di Kabupaten Pasuruan.
“Saya berharap, seluruh tenaga kesehatan di RSUD Grati memberikan pelayanan maksimal. Semoga ke depannya, RSUD Grati terus maju berkembang, kaya inovasi dan semakin bagus dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan profesional,” katanya. (Tina)
DAERAH
Wakil Bupati Merangin Kecewa, Minta OPD Turunkan Ego
DETAIL.ID, Merangin – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, menunjukkan kekecewaannya saat memimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 dan Percepatan Tahun 2026.
Kekesalan Wabup dipicu oleh rendahnya tingkat kehadiran kepala instansi serta lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Merangin lantai 4 pada Kamis, 19 Februari 2026 itu merupakan forum menyelaraskan program strategis daerah.
Sayangnya, sejumlah kursi kepala OPD dan Camat justru diwakili oleh staf yang dianggap tidak menguasai persoalan teknis di lapangan.
Dalam arahannya, A. Khafidh secara tegas meminta para staf yang mewakili pimpinannya untuk meninggalkan ruangan dan kembali ke kantor.
Ia menginstruksikan agar instansi terkait mengirimkan pejabat yang lebih berkompeten dan memiliki kewenangan pengambilan keputusan.
“Saya minta yang mewakili dan tidak tahu titik masalah untuk pulang ke kantor. Panggil perwakilan yang lebih tinggi untuk hadir di sini,” ujar Wabup A. Khafidh.
Selain masalah kehadiran, Wabup menyoroti lemahnya sinkronisasi antar instansi yang berdampak pada terhambatnya pelayanan publik. Ia mencontohkan sulitnya koordinasi pemangkasan pohon di area taman kota Bangko sebagai bukti nyata adanya ego sektoral.
“Ada kegelisahan karena antar OPD tidak ada sinkronisasi. Jangan ada lagi bahasa ‘itu bukan tugas saya’ ketika ada persoalan di lapangan. Setiap kegiatan pasti ada urusannya dengan OPD lain. Koordinasi tidak akan menurunkan derajat Bapak dan Ibu,” ujarnya.
Terkait agenda pembangunan, Wabup menekankan agar seluruh jajaran melakukan percepatan berdasarkan SK Bupati Nomor 50 tentang Penetapan Kegiatan Strategis Tahun 2026.
Ia juga mengingatkan para pejabat untuk segera menyesuaikan diri dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pasca-pergeseran jabatan beberapa waktu lalu.
Beberapa instruksi yang disampaikan Wabup antara lain meminta Camat dan OPD memastikan seluruh administrasi wilayah tertib agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.
Wabup A. Khafidh juga menyinggung soal program Stunting. Menurutnya, penurunan angka stunting sebagai prioritas nasional yang harus didukung data akurat dari desa dan Puskesmas.
Sementara itu, para camat diminta untuk melakukan pembinaan ketat terhadap Kepala Desa agar penggunaan anggaran tepat sasaran.
Wabup juga menegaskan agar seluruh OPD menjaga kualitas pekerjaan dan menghindari penumpukan progres di akhir tahun. (*)


