Connect with us
Advertisement

DAERAH

Soal THR Pekerja, Kadis Nakertrans: Kita Belum Terima Surat Permohonan

Published

on

May Day

detail.id/, Batanghari – Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Batanghari, Syargawi mengatakan belum ada satupun perusahaan mengirim surat permohonan tidak memberi Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja.

“THR merupakan peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 bahwa THR termasuk normatif karena merupakan hak perusahaan,” kata Syargawi dikonfirmasi detail, Sabtu (2/5/2020) melalui sambungan telepon.

Ia berujar jumlah perusahaan di Kabupaten Batanghari berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan terhitung Januari hingga April 2020 sebanyak 88 perusahaan.

“Dari total 88 perusahaan, jumlah pekerja mencapai 15 ribu orang. Mereka tergabung dalam pekerja tetap dan pekerja harian lepas (PHL),” ucapnya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” number_post=”10″]

Jadi kalau ada kebijakan pemerintah memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk membayar THR, kata Syargawi, Dinas Nakertrans menunggu surat edaran dari pusat dari Menteri.

“Sampai hari ini belum ada. Kita tidak bisa membuat aturan dari daerah atau kebijakan Dinas Nakertrans, karena itu bertentangan dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja,” ujarnya.

Menurut Syargawi, sampai hari ini perusahaan dalam wilayah Kabupaten Batanghari belum ada mengirim surat permohonan tidak memberikan THR. Artinya, kemungkinan tetap THR diberikan.

“Bagaimana cara perusahaan menyikapinya kita tidak tahu juga,” katanya.

Dinas Nakertrans Kabupaten Batanghari telah mengirim surat kepada semua perusahaan agar menyampaikan data pekerja yang di PHK maupun dirumahkan.

“SOP kita berdasarkan dokumen yang disampaikan ke perusahaan, kita meyakini sampai hari ini belum ada pekerja yang rumahkan. Kita juga belum ada menerima laporan dari pekerja dan dari serikat pekerja juga belum ada,” ucapnya.

Ia berharap mudah-mudahan memang tidak ada pekerja di PHK maupun dirumahkan oleh perusahaan. Dinas Nakertrans Batanghari, Selasa pekan lalu rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Batanghari.

“Salah satu anggota DPRD Batanghari menyampaikan bahwa ada salah satu karyawan dirumahkan. Kami minta suratnya, lalu dewan bilang katanya. Tidak bisa kalau berdasarkan katanya, katanya,” katanya.

Syargawi mengatakan sejak COVID-19 melanda, ada kebijakan dari perusahaan membatasi pertemuan dengan pihak luar. Apalagi situasi Kabupaten Batanghari semakin banyak ditemukan positif corona hasil rapid test.

“Ada beberapa perusahaan yang kami hubungi melalui aplikasi percakapan, apakah bersedia apabila ada supervisi?. Namun ada beberapa perusahaan belum berkenan karena mereka dapat imbauan dari kantor pusat dalam masa pandemi COVID-19, agar mengurangi pertemuan,” katanya.

DAERAH

Berbagi Berkah Ramadan, Lavita Syukur dan DWP Merangin Salurkan Puluhan Paket Sembako

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Nuansa kepedulian mewarnai sisa sepuluh hari terakhir bulan suci Ramadan di Kabupaten Merangin.

Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Merangin, Lavita Syukur, turun langsung menyalurkan bantuan paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Rabu, 11 Maret 2026.

Bersama Ketua DWP Kabupaten Merangin, Sri Rezeki, rombongan disambut hangat oleh warga di Aula Balai Desa Sungai Kapas. Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi sosial DWP yang menyasar anak yatim, kaum duafa, hingga lansia.

Dalam sambutannya, Lavita Syukur mengungkapkan bahwa kehadirannya adalah untuk memberikan dukungan moral sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat. Ia menuturkan bahwa bantuan ini merupakan bentuk keikhlasan dan kasih sayang dari seluruh anggota DWP.

“Jangan dinilai dari isi paketnya ya, Bu. Ini adalah bentuk kasih sayang dan keikhlasan dari Ibu-ibu DWP untuk kita semua di sini. Semoga bantuan ini menjadi jembatan silaturahmi dan membawa keberkahan bagi kita semua,” ujar Lavita penuh hangat.

Beliau juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pengurus DWP yang telah aktif menyisihkan sebagian rezekinya untuk berbagi.

Di tengah suasana Ramadan yang hampir berakhir, Lavita mengajak warga untuk tetap semangat beribadah.

“Mudah-mudahan dengan sisa Ramadan yang sekitar 9 atau 10 hari lagi ini, kita bisa mengisinya dengan seluruh amal kebaikan dan ibadah, hingga nanti kita bisa merayakan bulan Syawal dengan penuh sukacita,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Merangin, Sri Rezeki, merincikan bahwa total bantuan yang terkumpul mencapai angka lebih dari Rp48 juta. Dana tersebut dihimpun secara kolektif dari seluruh lini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Merangin.

Dari total bantuan yang terkumpul, sebanyak 48 paket didistribusikan secara bertahap.
30 Paket disalurkan khusus untuk warga di Desa Sungai Kapas. 18 Paket sisanya disebar kepada warga di lokasi lain yang juga sangat membutuhkan.

“Harapan kami, sedikit bantuan ini bisa membantu meringankan beban Ibu-ibu semua. Kami datang dengan ketulusan untuk saling membantu,” kata Sri Rezeki.

Acara penyerahan berlangsung khidmat dan tertib. Senyum syukur terpancar dari wajah para penerima manfaat saat satu per satu paket sembako diserahkan secara simbolis oleh Lavita Syukur dan pengurus DWP lainnya. (*)

Continue Reading

DAERAH

Kalimat Pamungkas Oknum Dikbud Merangin Meminta Dana Kontribusi “Ini Pesan Bapak Bupati”

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Dugaan permintaan dana kontribusi yang diminta oknum Dikbud Merangin semakin memanas. Sejumlah kepala sekolah baik SD maupun SMP di Merangin memilih untuk bungkam. Sebagian besar yang sudah ditelepon oleh para korwil agar tidak membocorkan informasi kepada DETAIL.ID.

Padahal sebelumnya informasi yang dihimpun DETAIL.ID menyebutkan bahwa ada aliran dana kontribusi yang digalang melalui korwil di setiap kecamatan namun ada pula yang tidak mau menuruti keinginan oknum Dikbud Merangin tersebut.

Dari keterangan beberapa kepala sekolah SMPN dan SDN, sebut saja R bahwa oknum Dikbud Merangin tersebut menelepon langsung dengan menggunakan kalimat intimidasi “Ini Pesan Bapak Bupati” demi untuk mendapatkan dana kontribusi.

“Saya pernah dihubungi. Kalau mau dilantik diminta siapkan dana kontribusi tapi nilainya saya tidak sanggup. Kalau saya pasrah mau diganti yang silakan,” katanya pada Rabu, 11 Maret 2026.

Sementara itu, sebut saja N salah satu Plt kepala sekolah mengaku dimintai langsung dana kontribusi agar bisa segera definitif menjadi kepala sekolah dengan nominal yang tinggi.

“Pernah dipanggil oknum Kabid, ini cuma setahun sekali dan Pak Kadis sudah terpilih, jadi meminta saya menyediakan dana ebanyak jumlah murid di sekolah dikalikan Rp 100 ribu per murid. Tentu saja saya menolak sebab murid sekolah saya yang bakal dirugikan,” ucapnya.

Sebelumnya para kepala sekolah yang masih berstatus Plt sempat diajak buka bersama. Di acara itu disampaikan bahwa ada permintaan uang agar bisa segera definitif.

Terpisah, salah satu korwil sebut saja K dengan tegas menolak permintaan penggalangan dana kontribusi sebab dirinya tahu kondisi sekolah dan rata-rata sudah lama menjabat kepala sekolah, bahkan ada yang langsung mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

“Saya pernah ditanya kok tenang-tenang saja, tidak ada kontribusi, dan saya sampaikan kalau mau hubungi langsung kepala sekolah tapi saya juga mendengar ada kepala sekolah yang mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, kalau mau diganti ya silakan diganti,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Dikdas, Tobri saat dikonfirmasi terkait dengan kabar miring yang diarahkan kepada dirinya langsung membantah bahwa kabar itu tidak benar.

“Mohon maaf info itu tidak benar. Mohon maaf, Bang. Kalau ada waktu main ke kantor, Bang. Ngobrol-ngobrol, Bang,” kata Tobri pada Rabu, 11 Maret 2026.

Dari pantauan media ini, banyak kepala sekolah yang diintimidasi agar tidak menceritakan kepada media.

Reporter: Daryanto

Continue Reading

DAERAH

BPOM dan Pemkab Merangin Pastikan Takjil di Pasar Bedug Bangko Aman Konsumsi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin  Pemerintah Kabupaten Merangin bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Muara Bungo menggelar inspeksi mendadak (sidak) dan uji kelayakan pangan terhadap jajanan buka puasa (takjil) di Pasar Bedug Bangko, Rabu, 11 Maret 2026.

Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan pangan masyarakat selama bulan suci Ramadan.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Merangin M. Syukur yang diwakili oleh Plt Asisten II Setda Merangin, Siahaan, turun langsung mendampingi Kepala BPOM Muara Bungo, Pernanda Sapryanoki, beserta jajaran terkait dari Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda, Satpol PP, Polres Merangin, hingga Disperindag.

Tim gabungan mengambil sebanyak 22 sampel makanan yang paling diminati pembeli, mulai dari gorengan, es cendol, hingga kudapan berbahan mie. Pengujian dilakukan secara langsung di lokasi menggunakan mobil laboratorium keliling milik BPOM.

Kepala BPOM Muara Bungo, Pernanda Sapryanoki, menyatakan bahwa seluruh sampel telah melalui rapid test (uji cepat) untuk mendeteksi empat bahan berbahaya yang kerap disalahgunakan dalam pangan.

“Tadi kita sudah melakukan sampling sekitar 22 jenis takjil. Kita uji secara rapid test untuk mendeteksi kandungan boraks, formalin, serta pewarna tekstil seperti Rhodamin B dan Methanyl Yellow. Alhamdulillah, hasilnya semua negatif,” ujar Pernanda saat diwawancarai di lokasi.

Meski dinyatakan aman, Pernanda tetap menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus bersinergi dalam melakukan pengawasan mandiri.

Menurutnya, hasil ini diharapkan menjadi cerminan bahwa pangan takjil yang beredar di wilayah Kabupaten Merangin secara umum layak dikonsumsi.

Senada dengan hal tersebut, Plt Asisten II Setda Merangin, Siahaan, menyampaikan apresiasinya kepada BPOM atas langkah proaktif ini.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan stabilitas dan keamanan pangan hingga menjelang Idul Fitri mendatang.

“Kami mewakili Bapak Bupati mengucapkan terima kasih kepada BPOM. Kehadiran berbagai instansi hari ini, mulai dari Dinas Kesehatan hingga kepolisian, adalah bentuk tanggung jawab kita untuk memastikan apa yang dikonsumsi masyarakat itu aman,” tutur Siahaan.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan tidak akan berhenti di Pasar Bedug saja. Mengingat tingginya konsumsi masyarakat di bulan Ramadan, pengawasan serupa akan terus dikoordinasikan secara berkala.

“Dengan hasil yang kita temukan saat ini, kondisi dinyatakan aman. Ke depan, pengawasan akan tetap intensif dilakukan bersama BPOM,” ucapnya. (*)

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs