Pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja di tengah pandemi COVID-19 dengan alokasi anggaran Rp20 triliun.
Dari jumlah itu Rp5,6 triliun dialokasikan untuk pelatihan yang menyasar jutaan pencari kerja.
Para pencari kerja yang mendaftar program ini bisa mendapat insentif dengan syarat wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan delapan mitra platform digital.
Pada tahap I ini, mitra platform yang dapat kesempatan memberi pelatihan adalah Skill Academy dari Ruangguru.
Pelatihan lain yang ditawarkan sejumlah mitra platform, antara lain ‘Dapatkan Pekerjaan Tetap Jadi Customer Service’. Paket yang ditawarkan Skill Academy ini berisi 7 pelatihan dan dibanderol Rp700 ribu. Ruangguru menyebut harga normal paket pelatihan ini senilai Rp3.730.000.
Selain itu, ada juga pelatihan berjudul ‘Membuat dan Menjual Masker Kain Melawan Virus Corona’. Video berdurasi 24 menit 53 detik itu dijual seharga Rp500 ribu. Setelah diskon, video bisa didapat dengan harga Rp150 ribu.
Bahkan ada pelatihan ‘Belajar Mengaji agar Fasih Membaca Al Quran’ yang dibanderol Rp119.000 oleh Skill Academy.
Saleh sendiri meragukan Kartu Prakerja bisa menciptakan tenaga kerja yang ahli sesuai dengan bidangnya. Selain itu, ia juga ragu masyarakat yang telah mengikuti Kartu Prakerja mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
Ia mempertanyakan pihak-pihak yang mau memberikan modal kepada masyarakat yang telah mengikuti Kartu Prakerja.
“Siapa yang akan tampung mereka bekerja, sementara sekarang ini banyak perusahaan yang lakukan PHK. Jadi mereka mau bekerja di mana, ada enggak jaminannya? Kemudian kalau mereka mau bekerja sendiri dengan modal sendiri, ini lembaga apa yang bisa beri mereka modal untuk bekerja?” kata Saleh.
Ia kemudian menyoroti proses pelaksanaan tes seleksi untuk menjadi penerima Kartu Prakerja yang hanya bersifat normatif. Menurutnya, proses seleksi tidak dilakukan untuk menyaring calon peserta Kartu Prakerja secara benar.
Berangkat dari itu, ia pun meminta pemerintah segera menyetop Kartu Prakerja dan menggantinya dengan program bansos.
Menurutnya, hal tersebut akan membuat jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah lebih banyak.
“Jangkauan program bisa menjadi luas, tidak hanya 5,6 juta orang karena anggaran Rp5,6 triliiun bisa jadi bansos yang bisa lebih banyak menjangkau masyarakat,” ujar dia
Discussion about this post