DAERAH
Kementerian PUPR Padat Karya Kala Pandemi COVID-19 di Jambi Sebanyak 4.500 Unit Rumah

DETAIL.ID, Jambi – Provinsi Jambi patut berbangga hati. Di masa pandemi COVID-19 ini, Jambi mendapat alokasi bantuan sebanyak 4.500 unit dengan anggaran sebesar Rp78,750 miliar. Bantuan tersebut akan diberikan dalam dua tahap.
Kasatker SNVT Perumahan Provinsi Jambi, Ir. Tambat Yulis mengatakan pada tahap pertama sebanyak 4.145 tersebar di 11 kabupaten/kota. Sisanya 355 unit akan menyusul pada tahap kedua menunggu SK dari pemerintah pusat.
Menurut Tambat Yulis, rincian pada tahap pertama ini adalah Kabupaten Muaro Jambi 945 unit (9 kecamatan), Sarolangun 250 unit rumah (satu kecamatan), Batanghari 630 unit (5 kecamatan), Tebo 330 unit (4 kecamatan), Kota Sungaipenuh 250 unit (2 kecamatan), Kota Jambi 405 unit (8 kecamatan, Bungo 350 unit (9 kecamatan), Kerinci 60 unit (3 kecamatan), Merangin 185 unit (6 kecamatan), Tanjung Jabung Barat 610 unit (11 kecamatan), dan Tanjung Jabung Timur 130 unit (4 kecamatan).
“Penerima Bantuan (PB) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp17,5 juta per kk (Rp15 juta untuk fisik dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja). Syaratnya PB harus bisa berswadaya untuk menunjang pembangunan rumah,” kata Tambat Yulis, Senin (29/6/2020).
Menabung Selama 20 Tahun
Ada cerita menarik yang terjadi pada 15 Mei 2020 lalu. Persisnya di RT 21 Desa Tangkit, Kecamatan Sei Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Salah satu rumah tampak terlihat mentereng, sementara bantuan diberikan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki rumah layak huni.
Timbul pertanyaan apakah PB yang diberi bantuan ini tepat sasaran? Kasatker SNVT Perumahan Provinsi Jambi, Ir. Tambat Yulis bersama PPK Rumah Swadaya, Angga Sukmana, ST MM langsung mewawancarai PB BNBA 07 atas nama Suyanti.
Dari hasil wawancara itu terkuak cerita bahwa Suyanti dan sang suami rajin menabung selama 20 tahun melalui arisan RT. Alhasil, mereka berdua yang hanya buruh tani mampu membangun rumah sebagus itu.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Suyanti bercerita masyarakat menabung dengan jumlah berapa pun. Tabungan bisa diambil dalam bentuk uang atau pun barang. Setelah menabung selama 20 tahun akhirnya Suyanti berhasil mengumpulkan 320 sak semen, pasir dan besi.
Tidak hanya itu. Sejak tahun 2000 lalu, Suyanti menanam pohon jati yang bibitnya dibeli dari Jawa.
“Mereka berpikir suatu saat akan berguna untuk membuat rumah. Lewat program BSPS barulah mereka bisa mewujudkan impiannya untuk memiliki rumah sendiri yang layak huni dengan memanfaatkan hasil tanam pohon jati yang dijadikan kusen jendela dan pintu,” ujar Tambat Yulis.

Kasatker Kasatker SNVT Perumahan Provinsi Jambi, Ir. Tambat Yulis usai menandatangani MOU dengan Bank Penyalur Bantuan BSPS, Bank 9 Jambi.
Dengan adanya program BSPS, Suyanti mengucapkan banyak terima kasih karena merasa sangat terbantu dan sangat menikmati hasilnya, cita cita untuk mempunyai rumah layak huni dapat terwujud dari buah kesabarannya.
“Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Ibu Suyanti karena tingkat swadayanya sangat tinggi. Dengan dana pancingan (stimulan) kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keinginan masyarakat itu sendiri untuk memiliki rumah layak huni bagi keluarganya. Salah satu peran penting suksesnya pelaksanaan kegiatan BSPS ini tidak terlepas dari para TFL yang bekerja sepenuh hati apalagi dalam pandemi COVID-19 ini. Akan ada reward bagi TFL dan Korfas serta Tim Teknis Kabupaten/Kota yang dapat bekerja maksimal sebagai penyemangat kerja,” ucap Tambat Yulis.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Program Padat Karya melalui kegiatan BSPS tahun anggaran 2020 dengan mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor: 149/KPTS/M/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Penetapan Besaran Nilai dan Lokasi BSPS tahun anggaran 2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor: 37/KPTS/Dr/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Lokasi Bantuan BSPS untuk kelurahan/desa tahun anggaran 2020.
Selanjutnya untuk pelaksanaan program BSPS mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor: 07/PRT/M/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 07/SE/Dr/2018 tanggal 03 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
DAERAH
Sambut Rombongan Perwira Siswa Sesko AU, Wagub Vasko: Sumbar Adalah Daerah dengan Aura Perjuangan yang Kental

DETAIL.ID, Padang – Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy, menyatakan bahwa Sumatera Barat adalah daerah dengan aura sejarah perjuangan bangsa yang sangat kental. Hal itu ia sampaikan di hadapan ratusan Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Pasis Sesko AU) Angkatan 62 yang digelar di Auditorium Istana Gubernuran pada Senin, 24 Februari 2025.
“Kami ucapkan selamat datang di Sumatera Barat kepada para Perwira siswa Sesko AU angkatan 62. Terima kasih telah berkunjung untuk kuliah kerja lapangan di sini, dan selamat meresapi aura kental perjuangan di tanah para pejuang ini,” kata Wagub Vasko yang juga menjabat sebagai Plh. Gubernur selama Gubernur Mahyeldi menjalani retret di Magelang.
Wagub berharap, agar para Pasis Sesko AU terus berupaya menjaga bangsa dan sejarah yang telah menjaga dan membangunnya. Serta, menularkan semangat menjaga bangsa itu kepada generasi muda bangsa, terkhusus di titik-titik kunjungan kuliah kerja lapangan di Sumbar.
“Kami mewakili pemerintah dan masyarakat, merasa bangga atas kunjungan kuliah kerja lapangan para Pasis di Sumbar. Aura perjuangan yang kental di Sumbar ini, juga dirasakan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, setiap kali beliau berkunjung ke Sumbar, yang bahkan beliau sebut sebagai kampung kedua karena orang tua beliau pernah berjuang dan bertugas di Sumbar,” ucap Wagub Vasko lagi.
Wagub Vasko juga menegaskan, Sumbar adalah daerah yang sangat menjunjung tinggi semangat nasionalisme dan patriotisme, serta selalu menjadi daerah terdepan dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa dan negara.
“Banyak situs bersejarah yang dapat para Pasis kunjungi di Sumbar, sembari menikmati eloknya keindahan alam di sini,” ujarnya menutup.
Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Komandan (Wadan) Sesko AU, Marsekal Pertama TNI Joko Sugeng Sriyanto, membacakan sambutan dari Komandan Sesko AU Marsekal Muda TNI I Made Susila A, yang menyatakan terima kasih atas sambutan Sumbar terhadap para Pasis Sesko AU Angkatan 62, yang dalam tiga hari ke depan akan mengikuti Kuliah Kerja Kejuangan di Sumbar.
“Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian untuk menyukseskan kuliah Pasis Sesko AU Angkatan 62. Nantinya, kami akan melakukan kunjungan ke situs-situs bersejarah. Menggali sejarah bangsa untuk memahami nilai kejuangan, sikap patriotik, dan cinta tanah air,” ucap Marsma Joko Sugeng Sriyanto.
Ia merincikan, Sarasehan dan Kuliah Kerja Kejuangan Pasis Sesko AU A-62 ini diikuti oleh 217 peserta, yang terdiri dari 10 pejabat, 53 dosen, pendamping, serta 141 Perwira Siswa Sesko. Ada pun para Pasis sendiri terdiri dari 121 Pasis AU, 4 Pasis Tamu dari TNI AD, 4 Pasis Tamu dari TNI AL, 6 Pasis Tamu dari Polri, dan 6 Pasis Tamu Mancanegara asal Singapura, Malaysia, Arab Saudi, India, dan Australia.
Kuliah Kerja Lapangan kali ini mengusung tema ‘Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai Pondasi dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kejuangan bagi Generasi Muda guna Mencetak Pemimpin Nasional’.
Turut hadir sebagai pendamping dan narasumber, Kakordos Sesko AU Kolonel Tek Muhammad Zuhdizul, Asisten 1 Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, Jurnalis Senior Hasril Chaniago, dan Akademisi/Sejarawan, Dr. Zulqayyim.
Reporter: Diona
DAERAH
DPRD Pertanyakan Koperasi Tiga Serumpun

DETAIL.ID, Merangin – Anggota DPRD Merangin, M Topik mempertanyakan keberadaan Koperasi Tiga Serumpun yang selama ini menjadi mitra PT KDA dan keberadaannya berada di mana saja.
“Tiga Serumpun lokasinya dimana saja, berapa luasan yang dikelola. Jangan sampai ada gesekan lagi di tengah masyarakat sebab saat ini sudah ada masyarakat yang mengklaim di lokasi tersebut,” kata M Topik pada Senin, 24 Februari 2025.
Jika ada yang di kabupaten Merangin, Pengelolaan lahan milik koperasi Tiga Serumpun, jangan sampai memunculkan konflik di tengah masyarakat.
“Saya minta lahan yang dikuasai Koperasi Tiga Serumpun jangan sampai memunculkan konflik baru di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu Nazar, salah satu Humas PT KDA menjelaskan bahwa lahan yang dikelola Koperasi Tiga Serumpun berada di Kabupaten Merangin dan Sarolangun.
“Kalau luasan lahan koperasi Tiga Serumpun ada 1.500 hektare berada di Merangin dan 1.500 hektare berada di wilayah Sarolangun, tapi yang bisa menjelaskan Ketua Koperasi Tiga Serumpun. Untuk PT KDA selama ini bekerja sama dengan dua koperasi, Tiga Serumpun dan Koperasi STK,” kata Nazar.
Waka II DPRD Merangin, Ahmad Fahmi meminta agar lahan yang dikelola Koperasi Tiga Serumpun jangan sampai merugikan masyarakat.
“Lahan yang dikelola Tiga Serumpun silakan dilakukan dengan baik dan jangan sampai merugikan perusahaan,” ujar Ahmad Fahmi.
Sementara itu Kadis Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, Hendri Widodo meminta agar PT KDA segera mewujudkan ISPO.
“Perusahaan PT KDA sudah baik, cobalah wujudkan satu saja ISPO tahun ini baik pengelolaan kerja sama dengan koperasi atau Gapoktan. Selain itu soal harga potongan rendemen saya juga sudah dipanggil pihak kejaksaan,” kata Hendri.
Reporter: Daryanto
DAERAH
PT KDA Diminta Jangan Kucing-kucingan Soal CSR, Data Sudah Ada di Tangan APH

DETAIL.ID, Merangin – Rapat antara PT KDA dan DPRD Merangin di ruang Banggar berjalan cukup dinamis. Rapat yang dibuka oleh Waka I DPRD Merangin, Fahmi dihadiri oleh OPD dan Forum Pemuda Batin IX Ilir banyak diwarnai temuan.
Pengelolaan CSR banyak disoroti. Bahkan dari keluhan yang masuk ke DPRD Merangin ditemukan banyak keluhan seperti tidak pedulinya perusahaan terhadap keluhan masyarakat.
Seperti yang diungkapkan oleh M Topik, Ketua Komisi I DPRD Merangin bahwa dirinya pernah mengalami sendiri untuk mengantar surat yang ditandatangani Bupati Merangin untuk meminta bantuan tetapi banyak sekali alasannya.
“Saya sendiri pernah mengalami, ngantar surat dari kepala daerah. Jawaban orang perusahaan bilang harus dikirim ke Jakarta dulu, padahal ini kepala daerah yang menandatangani diabaikan apalagi cuma masyarakat,” kata Topik pada Senin, 24 Februari 2025.
Rasa kesal disampaikan di ruang rapat bukan hanya soal CSR tetapi pola replanting yang dilakukan di Jelatang juga diduga menyalahi aturan penanaman yang berada di lokasi daerah aliran sungai.
”Coba cek tanaman baru di dekat sungai, berapa jarak dari sungai, jangan sampai tidak diindahkan,” ujarnya.
Sementara itu M Helmi, anggota DPRD Merangin menegaskan, jika perusahaan Hanya menyalurkan CSR dalam satu tahun hanya Rp 150 juta tentu tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
“Bagaimana mungkin perusahaan yang katanya sudah centang biru, tapi penyaluran CSR cuma ratusan juga saja, berapa sebenarnya CSR yang setiap tahun disalurkan, jangan-jangan jumlahnya jauh lebih besar tetapi dimanfaatkan oknum. Ini wajib diperjelas dan dipertegas dalam pengelolaan CSR PT KDA,” kata Helmi.
Waka II DPRD Merangin, M. Fahmi meminta agar perusahaan KDA bisa menjelaskan secara rinci dan meminta data untuk diungkapkan.
“Jangan main-main ini, Pak. Kalau CSR ada Forum CSR tetapi faktanya sangat kecil dibanding dengan perusahaan lain di Merangin, ada apa dengan PT KDA? Soal penamaan baru di dekat sungai nanti kita sidak kalau tidak diindahkan, akan saya permasalahkan. Saya sepakat jangan sampai ada kucing-kucingan, sebab data kamu ada di tangan aparat penegak hukum. Jangan coba-coba ya,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Forum Pemuda Batin IX Ilir, Mahyudin mengaku sangat kecewa dengan sikap manajemen PT KDA yang tidak pernah menghargai organisasi.
“Kami sudah tiga kali bersurat, bahkan sampai datang ke kantor perusahaan tapi tidak ada satupun yang menemui. Kami hanya ingin berdiskusi banyak warga yang perlu perhatian dari PT KDA, jika tidak ada kontribusi untuk masyarakat untuk apa ada perusahaan di lingkungan kami,” kata Mahyudin.
Reporter: Daryanto