PERISTIWA
FAKTA Dokter Sogok Keluarga Jenazah Ikuti Protokol Pemakaman COVID-19

DETAIL.ID – Pada Senin (1/6/2020) kemarin sempat heboh dengan postingan akun Facebook Alifah Nisa. Ia membagikan empat video yang memperlihatkan suasana saat warga sebuah kampung menjemput jenazah pasien COVID-19 di rumah sakit dengan mendobrak pintu secara paksa.
Peristiwa dalam video itu diklaim menunjukkan ada bisnis di balik pandemi COVID-19. Di salah satu video, terdengar suara seorang pria yang menyebut pihak rumah sakit menyogok pihak keluarga agar jenazah dimakamkan sesuai dengan protokol COVID-19.
Akun Alifah Nisa seraya membagikan empat video itu membagikan narasi sebagai berikut:
Ya allah apakah berita ini benarr
Alhamdulillah.. akhirnya terbongkar juga BISNIS meraka.. Kejadian tadi siang di Manado Rumah sakit Pancaran kasih, pasien org wonasa yg sakit jantung dan meninggal Dunia, dan Dokter menyogok Keluarga Almarhum dengan uang pecahan 50 ribu yg tergulung rapi agar korban di jadikan korban Covid, keluarga korban tdk setuju dan jenazah diambil secara paksa,.. TERBONGKARLAH BISNIS MEREKA.
CORONA ADALAH PERDAGANGAN😂😂😂
Beberapa bagian dari video-video tersebut juga menyebar di YouTube dan Instagram. Hingga artikel ini dimuat, unggahan akun Alifah Nisa telah dibagikan lebih dari 20 ribu kali dan dikomentari lebih dari 4 ribu kali.
Apakah benar keempat video di atas menunjukkan bahwa COVID-19 adalah bisnis? Hasil pemeriksaan fakta oleh tempo.co, Selasa (2/6/2020) adalah berikut ini:
Konteks peristiwa dalam video
Berdasarkan pemberitaan, pasien yang dimaksud dalam video tersebut adalah Jamin Lasarika, 52 tahun. Ia merupakan warga Kelurahan Ternate Baru Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Manado, yang masuk rumah sakit pada 26 Mei 2020 pukul 10.20 WITA dan meninggal pada 1 Juni pukul 13.30 WITA.
Menurut keterangan perawat RS Pancaran Kasih, pasien didiagnosa mengalami pneumonia dan hilang kesadaran. Dengan adanya gejala tersebut, Jamin masuk ke kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan ditangani sesuai dengan protokol COVID-19.
Namun, pada 1 Juni pukul 15.00 WITA, pihak keluarga masih tidak setuju jenazah ditangani dengan protokol COVID-19. Pada pukul 17.40 WITA, tersiar isu jika pihak keluarga akan mendapatkan uang sebesar Rp 15 juta dari RS Pancaran Kasih. Massa pun semakin tidak terkendali dan langsung mencari jenazah untuk dibawa ke rumah duka.
Pada pukul 17.50 WITA, pihak keluarga dan masyarakat berhasil mengeluarkan jenazah dari rumah sakit. Mereka pun menuju rumah duka di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan I untuk menggelar pemandian dan salat jenazah serta persiapan pemakaman.
Sumber: Sulutreview.com dan Suara.com
Penjelasan terkait pemberian uang
Direktur Utama RS Pancaran Kasih Frangky Kambey menjelaskan, dalam situasi wabah, jenazah yang berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP), PDP, dan positif Covid-19 harus dimakamkan dengan protokol COVID-19. Karena pasien yang dimaksud, yakni Jamin Lasarika, beragama Islam dan berstatus PDP, protokol pemulasaran dan pemakaman jenazah menggunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19. Dalam Pasal 7, jenazah bisa dimandikan, dikafani, dan disalatkan oleh pemuka agama yang beragama Islam.
Menurut Frangky, RS Pancaran Kasih memberlakukan kebijakan untuk memberikan insentif kepada mereka yang memandikan, mengafani, dan menyalatkan jenazah, masing-masing sebesar Rp 500 ribu.
“Mengingat mereka menanggung risiko yang besar, dalam hal ini tertular, maka harus menggunakan APD (alat pelindung diri) level 3. Biasanya, kami berikan insentif sebesar Rp500 ribu per orang,” katanya.
Akan tetapi, untuk jenazah pasien tersebut, petugas yang memandikan, mengafani, dan menyalatkan hanya satu orang, sehingga ada dua insentif yang tertinggal. Frangky pun menginstruksikan kepada bawahannya agar dua insentif itu diberikan kepada pihak keluarga. Namun, pihak keluarga keberatan dan terjadi salah paham. Situasi pun ricuh dan berujung pada kerusakan fasilitas di RS Pancaran Kasih.
Sumber: Jawapos.com
Kesalahpahaman informasi
Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 telah mengatur secara detail mengenai protokol pemulasaran dan pemakaman jenazah pasien Covid-19. Satu di antaranya adalah jenazah dikafani dengan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman serta tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga, saat dikuburkan, jenazah menghadap ke arah kiblat.
Selain itu, insentif kepada petugas pemulasaran dan pemakaman jenazah tidak hanya berlaku di Manado. Insentif juga diberikan oleh pemerintah daerah lain seperti Provinsi DKI Jakarta dan Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Dengan demikian, insentif tidak terkait dengan sogokan.
Menurut anggota DPRD Manado, Syarifudin Saafa, kisruh antara RS Pancaran Kasih dan pihak keluarga pasien berstatus PDP terjadi karena masalah kehumasan. Kehumasan yang dimaksud adalah antara gugus tugas Covid-19, pemerintah, dan rumah sakit.
“Hal-hal yang berhubungan dengan rumah sakit itu betul-betul harus terjelaskan kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan ‘mispersepsi’,” kata Saafa. Akibatnya, menurut Saafa, rumah sakit harus memberikan penjelasan saat memberikan uang kepada keluarga pasien.
Sumber: Situs resmi Gugus Tugas Covid-19, Beritamanado.com, Zonautara.com, dan Liputan6.com
KESIMPULAN
Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, peristiwa dalam empat video di atas memang benar terjadi di Manado pada 1 Juni 2020. Pihak keluarga menolak jenazah pasien yang dimaksud dalam video tersebut dimakamkan dengan protokol COVID-19. Pasien sendiri berstatus PDP sehingga berlaku protokol pemulasaran dan pemakaman jenazah sesuai Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020. Namun, tuduhan adanya sogokan dari rumah sakit adalah kesalahpahaman. Uang yang diberikan oleh RS Pancaran Kasih kepada pihak keluarga adalah insentif yang biasanya diberikan kepada petugas yang memandikan, mengafani, dan menyalatkan jenazah. Dengan demikian, klaim bahwa video-video itu menunjukkan adanya bisnis di balik pandemi COVID-19 menyesatkan.

PERISTIWA
Aksi Tolak Stockpile Batu Bara PT SAS (RMKE Group) Berujung Penyegelan PT SAS Bersama Sekda Provinsi dan Kota Jambi

DETAIL.ID, Jambi – Suasana cekcok antara warga RT 3 Aur Kenali, Telanai Pura, Kota Jambi dengan Sekda Provinsi Jambi Sudirman dan Sekda Kota Jambi, Ridwan tak terhindarkan di lokasi aksi demonstrasi penolakan stockpile PT Sinas Anugerah Sentosa (SAS) RMKE Group pada Sabtu sore, 11 September 2025.
Massa yang memblokade Jl Lintas Timur Sumatera dengan mendirikan tenda tepat di depan Kantor BWSS VI Sumatera sedari pukul 09.00 WIB, sebelumnya sempat ditemui oleh Asisten II Setda Provinsi Jambi Johansyah, yang menyampaikan bahwa aspirasi warga bakal disampaikan kepada Gubernur Jambi Al Haris.
Namun warga menolak, Johansyah bahkan diusir oleh massa yang terdiri dari orangtua, pemuda hingga anak-anak.
“Balek, balek. Tak bisa ambil kebijakan balek bae. Kami mau Haris (Gubernur),” ujar massa aksi, meneriaki Johansyah.
Dikonfirmasi lebih lanjut, Johansyah mengaku bahwa aspirasi warga bakal disampaikan kepada Gubernur Al Haris.
Hingga sekira pukul 16.00 WIB, Sekda Provinsi Jambi Sudirman bersama Sekda Kota Jambi Ridwan turun menemui massa. Kepada mereka warga menyampaikan keresahan soal aktivitas pembangunan underpas dan stockfile PT SAS.
Menurut warga PT SAS yang belakangan mulai menggarap underpas yang berlokasi persis di kawasan permukiman warga RT 3 sudah menimbulkan berbagai dampak buruk, salah satunya kaca jendela rumah yang pecah akibat getaran saat pekerja PT SAS melakukan pemancangan paku bumi.
“Pak, kami minta pindahkan ini PT SAS dari Aur Kenali!” ujar salah seorang emak-emak.
Sudirman pun merespons bahwa Gubernur sedang ada giat lain. Selain itu dia juga menawarkan untuk audiensi yang direncanakan berlangsung di rumah dinas Walikota Jambi.
“Saya memahami apa yang Bapak Ibu sampaikan. Cuman kami harap bapak ibu juga memahami. Kami tidak bisa memutuskan,” kata Sudirman.
Sekda Prov Jambi tersebut juga mengklaim bahwa PT SAS berdiri di wilayah Pemkot Jambi, sehingga keputusan berada pada Wali Kota Jambi. Klaimnya juga tidak ada perizinan dari Provinsi terhadap PT SAS. Klaim pertanyaan tersebut pun langsung dipatahkan kembali oleh massa.
“Orang kerja (bikin underpas) enggak mungkin enggak ada izin. Pokoknya kami minta pindahkan PT SAS dari pemukiman kami!” ujar warga.
Sementara itu Sekda Kota Jambi Ridwan kembali menyampaikan permohonan maaf lantaran Wali Kota juga, katanya, sedang ada giat lain. Dia pun menyampaikan pesan Wali Kota Jambi, untuk audiensi pada Senin, 15 September mendatang.
“Tawaran dari Pak Wali, itu rencana pada Sensin siang di rumah dinas. Bisa juga di tempat lain. Kami serahkan sepenuhnya kepada warga. Aspirasi akan kami sampaikan kepada pimpinan,” kata Ridwan.
Lantaran kedua pejabat Pemprov dan Kota Jambi tersebut tak punya kewenangan memutus. Perwakilan massa kemudian meminta mereka berdua menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi 3 tuntutan, di antaranya;
- Menghentikan Pembangunan Houling di pemukiman padat penduduk di wilayah Aur Kenali, Mendalo Darat dan sekitarnya secara permanen.
- Menghentikan pembangunan Stockpile PT. SAS dan RMKE di wilayah Aur Kenali dan sekitarnya yang terdampak.
- Jika kewenangan untuk menutup pembangunan PT. SAS dan RMKE tidak ada pada Sekda maka Sekda harus memfasilitasi pertemuan antara Gubernur, Pihak Perusahaan dengan Rakyat dan pendampingnya pada Selasa 16 September 2025.
Aksi massa tak berhenti di situ, mereka meminta kedua Sekda tersebut untuk ikut menyegel langsung lokasi pembangunan underpas jalan menuju stockfile yang bertetangga dengan rumah-rumah warga, hingga pintu gerbang seng stockpile PT SAS.
Setelah menempelkan 3 segel bersama massa di proyek PT SAS. Aktivitas lalu lintas yang lumpuh sejak pukul 09.00 hingga 16.45 berangsur normal. Warga membuka tenda yang dipasang di tengah jalan.
Sudirman dikonfirmasi lebih lanjut soal penyegelan PT SAS bilang bahwa aspirasi bakal dikomunikasikan pada Gubernur dan Walikota Jambi. Kepada PT SAS, Sekda Prov Jambi tersebut pun mengimbau agar perusahaan tidak membuka segel, sebelum ada kejelasan sembari menunggu pertemuan antara Gubernur dan Wali Kota dengan para warga.
“Masyarakat yang menyegel, nanti berhadapannya dengan masyarakat. Sebaiknya perusahaan tidak membuka, sebelum ada klir ya,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Blokade Jalan Nasional, Ratusan Warga RT 3 Aur Kenali Tolak Pembangunan Stockpile RMK Energy PT SAS

DETAIL.ID, Jambi – Penolakan masyarakat terhadap stockpile batu bara di daerah RT 03, Kelurahan Aur Kenali, Telanai Pura, Kota Jambi makin memanas, masyarakat memblokade Jalan Lintas Timur Sumatera, tepat di depan kantor BWSS VI.
Ratusan masyarakat, mulai dari orang tua, pemuda, hingga anak-anak kompak menyerukan penolakan terhadap stockpile PT SAS (RMK Energy) pada aksi demonstrasi yang digelar di depan kantor BWSS VI Jambi atau lokasi yang digadang-gadang oleh PT SAS untuk jadi underpas jalan baru bara, pada Sabtu, 13 September 2025.
“Kami tidak akan berhenti sampai PT SAS benar-benar tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintah untuk beroperasi di sini. Kami tidak mau ruang hidup dan kesehatan kami dirampas oleh kehadiran PT SAS,” ujar salah seorang warga di lokasi aksi.
Massa pun membentang tikar dan mendikan tenda di tengah jalan. Salah satu warga dalam orasinya menegaskan bahwa sudah berkali-kali aspirasi penolakan terhadap PT SAS disampaikan kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, namun sejauh ini tak ada progres berarti. PT SAS tetap saja melanjutkan pembangunan stockpilenya.
Di tengah-tengah aksi massa memblokade Jl Lintas Timur Sumatera, Asisten II Setda Provinsi Jambi Johansyah turun mendatangi massa. Dia sempat ditolak, lantaran masyarakat hanya menginginkan sosok pengambil kebijakan yang menemui dan menerima aspirasi mereka.
“Sudah pulang saja, tak bisa ambil kebijakan. Kami mau Haris (Gubernur),” ujar massa.
Setelah mencoba negosiasi beberapa saat, Johansyah pun akhirnya diberi kesempatan bicara. Di hadapan massa, dia menyampaikan bahwa aspirasi warga RT 03, bakal disampaikan pada Gubernur.
“Kita pemerintah ini siap saja, karena dasar dari surat kelompok masyarakat kan sudah naik ke Pak Gubernur. Dan intinya Pak Gubernur siap beraudiensi dengan masyarakat yang mengajukan permohonan tersebut. Tinggal kita atur waktunya, mudah-mudahan secepatnya bisa dijadwalkan,” kata Johansyah.
Pernyataan Johansyah, tak meredakan amarah massa aksi. Hingga saat ini aksi penolakan stockpile batu bara PT SAS oleh warga RT 03 Aur Kenali masih terus berlangsung.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Kebakaran Hanguskan SMP Negeri 20 Kota Jambi

DETAIL.ID, Jambi – Kebakaran melanda SMP Negeri 20 Kota Jambi yang terletak di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, pada Rabu pagi, 10 September 2025. Api yang pertama kali terlihat sekitar pukul 06.15 WIB dengan cepat membesar dan menghanguskan tiga ruang kelas.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari, mengatakan pihaknya menurunkan 7 armada dan 35 personel untuk memadamkan api.
“Saat tim tiba, api sudah membesar dan merambat ke atap serta beberapa ruangan sekolah. Tidak ada korban jiwa,” ujar Mustari.
Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik dari colokan softcase di ruang koperasi sekolah. Seorang saksi mata menyebut sempat terjadi lampu padam sebelum muncul kepulan asap. Namun upaya warga memadamkan api sempat terhambat karena pintu rolling door terkunci.
Imbasnya, api dengan cepat menghanguskan ruang UKS, ruang Kesenian, dan 3 ruang kelas. Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Kota Jambi, Subaidir, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan total kerugian akibat kebakaran. Namun Tim dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah meninjau lokasi dan sedang menghitung dampak kerusakan bangunan.
Subaidir berharap pemerintah Kota Jambi dapat segera melakukan perbaikan gedung sekolah, sehingga proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung lancar.
“Tadi pagi Pak Wakil Wali Kota Jambi datang dan merespons positif agar gedung segera direhabilitasi,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita