DAERAH
Hasbi Anshory Bilang COVID-19 Bukan Penyakit Kutukan, Hermina: Terima Kasih
detail.id/, Batanghari – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Hasbi Anshory dalam sambutannya di aula RSUD HAMBA Muara Bulian, Jambi mengatakan corona virus disease (COVID-19) bukan penyakit kutukan.
“COVID-19 bukan penyakit kutukan,” kata Hasbi dihadapan Direktur RSUD HAMBA Muara Bulian, Hermina Basri sebelum penyerahan 50 unit Alat Pelindung Diri (APD), Kamis (4/6/2020).
Legislator NasDem daerah pemilihan Provinsi Jambi ini merasa sedih masih ada masyarakat terpapar COVID-19 tak mau menjalani isolasi mandiri. Bahkan ada masyarakat yang kabur saat petugas menjemput menggunakan APD lengkap.
“Kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa penyakit COVID-19 bisa sembuh, asal mengikuti protokol kesehatan dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.
RSUD HAMBA Muara Bulian merupakan rumah sakit ke lima penyaluran APD Hasbi Anshory bersama Partai NasDem peduli COVID-19. Tak hanya RSUD HAMBA Muara Bulian, kata Hasbi, tim dia akan memberikan bantuan APD ke semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Batanghari.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”4″]
“Satu puskemas ada yang 5 ada yang 10 APD, tergantung kebutuhan. Tujuan pemberian APD ke puskesmas karena Puskesmas adalah garda terdepan. Sebab kalau ditemukan ada masyarakat yang terpapar COVID-19, maka petugas Puskesmas yang paling duluan menjemput,” katanya.
Hasbi berujar anggaran penanganan COVID-19 sekitar Rp75 triliun se-Indonesia. Sewaktu rapat dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, ia minta agar Kementerian Keuangan menganggarkan insentif untuk petugas medis.
“Saya ingin bertanya apakah anggaran itu telah diterima atau telah dikutip dari anggaran APBD. Kalau memang dikutip dari APBD, setelah masa reses, saya akan menyampaikan dengan Menteri Keuangan bahwa metodenya seperti apa,” ucapnya.
Kalau dari APBD, kata Hasbi, berarti dari kantong kiri ke kantong kanan. Ia mengharapkan insentif petugas medis dari APBN murni. Petugas medis jangan melihat nominal uang insentif, tapi lihatlah wujud perhatian Pemerintah.
“Untuk non medis Rp5 juta, para medis Rp7,5 juta, dokter Rp10 juta dan dokter spesialis Rp15 juta. Karena ini hak dari teman-teman para medis selaku garda terdepan. Resiko yang dihadapi adalah, mereka mempunyai keluarga, anak, istri dan suami,” katanya.
Pria kelahiran Mersam 48 tahun silam ini berucap kejadian di pulau Jawa ada para medis wafat namun saat pemakaman mendapat penolakan. Meski demikian, ia tetap memberikan dukungan penuh bahwa tugas semua para medis adalah tugas mulia.
“APD yang saya serahkan hasil buah tangan UMKM Jambi dengan standar kesehatan nasional. Saya bisa saja datangkan APD dari Bandung dan Jakarta, tapi UMKM Jambi tidak jalan. Tujuan saya agar UMKM Jambi lebih bergairah selama masa pandemi COVID-19,” ujarnya.
Direktur RSUD HAMBA Muara Bulian, dr Hermina Basri mengucapkan terima kasih atas sumbangsih Hasbi Anshory memberikan APD. Ia berpesan kepada Hasbi bahwa pasien COVID-19 bukan untuk dijauhi.
“Tetapi menjadi pelajaran bagi kita bahwa mereka tidak membahayakan orang disekitarnya, asal kita tetap mematuhi aturan dari pemerintah. Tetap pakai masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir,” ucapnya.
Jika bertemu dengan orang lain, hal yang tidak boleh dilakukan adalah menyentuh area wajah. Jadi, kemana pun Hasbi Anshory pergi, ia berharap pesan ini disampaikan kepada seluruh masyarakat. Apalagi banyak tanggapan miring masyarakat tentang COVID-19.
“Mudah-mudahan dengan kunjungan ini, masyarakat semakin hari semakin bertambah mengerti tentang pencegahan corona virus. Besar harapan kami kegiatan bapak tidak berakhir di rumah sakit ini saja. Tetapi dapat mengunjungi tempat kesehatan lainnya,” katanya.
DAERAH
Shuttle Bus Gratis Bandara Notohadinegoro Jalan Lagi, Pemkab Jember Sambungkan Kota dan Bandara
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember kembali mengoperasikan shuttle bus gratis dari dan menuju Bandara Notohadinegoro sebagai layanan transportasi publik untuk penumpang pesawat, Kamis, 5 Februari 2026.
Layanan tersebut menghubungkan pusat kota dengan bandara dan mengikuti jadwal penerbangan yang beroperasi di Bandara Notohadinegoro.
Pemerintah daerah menjalankan layanan ini melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk memudahkan mobilitas masyarakat tanpa biaya.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Gatot Triyono, menjelaskan shuttle bus gratis tersebut beroperasi menyesuaikan jadwal penerbangan.
“Shuttle bus ini kami operasikan kembali mengikuti jadwal penerbangan yang ada di Bandara Notohadinegoro. Layanan ini gratis dan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perhubungan untuk mempermudah masyarakat,” ujar Gatot.
Untuk rute menuju bandara, shuttle bus berangkat dari Terminal Tawangalun, melintasi Stasiun Jember, lalu menuju Bandara Notohadinegoro.
Sementara rute dari bandara menuju kota melewati kawasan Tegal Besar, Alun-alun Jember (Halte Pendopo), Stasiun Jember, dan kembali ke Terminal Tawangalun.
Penumpang yang tinggal di sepanjang lintasan, seperti kawasan Gajah Mada, Sultan Agung, hingga Trunojoyo, dapat turun di titik yang dilalui armada.
Gatot Triyono menyebut, jadwal keberangkatan dari kota menuju bandara pada Senin, Rabu, dan Jumat berlangsung pukul 10.00 WIB.
Sementara pada Selasa dan Kamis, keberangkatan dimulai pukul 11.00 WIB.
Untuk rute dari bandara menuju kota, shuttle bus berangkat menyesuaikan waktu kedatangan pesawat yang umumnya tiba sekitar pukul 14.00 WIB.
“Kami menyiapkan armada dengan kapasitas 25 penumpang. Saat ini, penggunaan dari arah bandara menuju kota memang lebih tinggi karena jadwal kedatangan pesawat lebih pasti,” ucap Gatot.
Data operasional awal 2026 mencatat rata-rata manifest penumpang penerbangan mencapai sekitar 50 orang dari Jakarta dan 24 orang dari Jember.
Dari jumlah tersebut, sekitar 10 hingga 15 penumpang setiap hari rutin memanfaatkan shuttle bus gratis.
Layanan ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
Warga Kecamatan Jenggawah, Seger Haryono, mengaku terbantu dengan keberadaan shuttle bus gratis tersebut.
“Layanan ini sangat meringankan masyarakat, terutama bagi penumpang yang baru tiba di Jember. Daripada harus mencari jemputan atau transportasi lain, shuttle bus ini jauh lebih praktis dan tidak mengeluarkan biaya,” ujar Seger.
Reporter: Dyah Kusuma
DETAIL.ID, Jember — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember bersama Tim Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang menertibkan pemasangan kabel fiber optic (FO) ilegal yang menempel di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah kota Jember pada Kamis, 5 Februari 2026.
Kepala Dishub Kabupaten Jember, Gatot Triyono, menyatakan pemasangan kabel tersebut tidak mengantongi izin dan menghambat operasional perawatan infrastruktur jalan milik Pemerintah Kabupaten Jember.
“Keberadaan kabel tersebut ilegal dan tidak ada izin. Ini sangat mengganggu kami saat melaksanakan perawatan,” ujar Gatot.
Gatot menguraikan, gesekan antara kabel FO dan kabel milik Pemkab Jember sering memicu gangguan teknis saat petugas melaksanakan pekerjaan di lapangan.
Melalui penertiban ini, Dishub menargetkan kondisi kota Jember lebih tertata dan rapi.
Tim gabungan yang terdiri dari Dishub, Bakesbangpol, Satpol PP, dan Bapenda melaksanakan operasi dengan kekuatan sekitar 30 personel.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberikan arahan langsung kepada tim untuk menjalankan penertiban tersebut.
Pada hari pertama kegiatan, tim lapangan menindak lima titik pemasangan kabel FO ilegal di wilayah kota Jember.
Gatot belum menyebutkan jumlah penyedia layanan telekomunikasi yang terdampak penertiban.
Dishub memilih langkah penindakan langsung tanpa sanksi administratif.
Tim memotong dan menyita kabel FO ilegal untuk diamankan di kantor Dishub.
“Kami hanya memotong kabel dan menyita kabel-kabel tersebut di Dinas Perhubungan,” katanya.
Gatot menegaskan, Dishub mendasarkan langkah ini pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2019 yang melarang pemasangan utilitas yang mengganggu operasional perlengkapan fasilitas jalan.
Ia menyampaikan, tiang PJU tetap dapat dimanfaatkan sebagai sarana utilitas kabel telekomunikasi selama penyedia layanan mengantongi izin resmi dan menjaga fungsi utama fasilitas jalan.
“Semua harus berizin dan tidak mengganggu operasional kami,” ujarnya.
Dishub Jember mengajak seluruh penyedia layanan telekomunikasi dan masyarakat untuk mengurus perizinan sebelum melakukan pemasangan kabel.
“Tim lapangan akan melanjutkan penertiban secara bertahap dari wilayah kota menuju wilayah lain di Kabupaten Jember,” tuturnya.
Reporter: Zainul Hasan
DETAIL.ID, Jakarta – Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan penonaktifan sejumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang berlaku sejak 1 Februari 2026 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026, Rabu, 4 Februari 2026.
Rizzky menyebutkan penyesuaian tersebut dilakukan melalui pembaruan data PBI JK oleh Kementerian Sosial, dengan skema penggantian peserta lama yang dinonaktifkan dengan peserta baru, sehingga jumlah total peserta PBI JK tetap sama seperti bulan sebelumnya.
“Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya. Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria,” ujar Rizzky.
Ia menguraikan tiga kriteria peserta PBI JK yang dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya, yakni peserta yang termasuk daftar penonaktifan Januari 2026, peserta yang berdasarkan verifikasi lapangan masuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin, serta peserta yang mengidap penyakit kronis atau berada dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.
“Peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut bisa melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang diusulkan. Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan,” kata Rizzky.
Rizzky juga menjelaskan sejumlah kanal untuk pengecekan status kepesertaan JKN, mulai dari layanan PANDAWA melalui WhatsApp, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, hingga kantor BPJS Kesehatan terdekat.
Selain itu, peserta JKN yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit dapat menghubungi petugas BPJS SATU atau Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang tersedia di rumah sakit.
“Sekali lagi kami imbau kepada masyarakat, selagi masih sehat harap meluangkan waktu mengecek status kepesertaan JKN-nya. Jika ternyata masuk ke dalam peserta yang dinonaktifkan, supaya bisa segera melakukan pengaktifan kembali. Jadi harapannya tidak terkendala jika mendadak perlu JKN untuk berobat,” tutur Rizzky.
Reporter: Zainul Hasan
Baru Dirazia, PETI di Padang Kelapo Kata Warga Sudah Operasi Lagi, Kapolres Bilang Bakal Ditindaklanjuti
Shuttle Bus Gratis Bandara Notohadinegoro Jalan Lagi, Pemkab Jember Sambungkan Kota dan Bandara
Tersangka Korupsi DAK SMK Kembali Diperiksa Polisi
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
