DETAIL.ID, Jakarta – Indonesia Political Opinion (IPO) melakukan survei terkait menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju yang diharapkan masuk bursa reshuffle (perombakan) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Hasilnya, nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berada di posisi paling atas, dengan suara sebesar 64,1 persen dari total responden.
“Paling muncul pertama ini bukan nama yang asing Yasonna Laoly ada 61,4 persen paling layak dilakukan reshuffle,” ujar Direktur IPO Dedi Kurnia Syah dalam acara Diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (4/7/2020).
Diikuti oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebesar 52,4 persen suara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5 persen, dan Menteri Agama Fahrul Razy 40,8 persen.
ArtikelTerkait
Dalam 10 besar menteri yang diharapkan reshuffle ada juga nama Menteri KKP Edhy Prabowo 36,1 persen, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan 33,2 persen, dan Menteri Sosial Juliari batubara 30,6 persen.
Lebih lanjut, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 28,1 persen, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali 24,7 persen, dan Menteri BUMN Erick Thohir 18,4 persen.
Menariknya, Dedi menuturkan menteri yang diharapkan oleh publik justru diganti, justru orang yang dianggap paling dekat dengan Jokowi. Sebut saja Yasonna yang merupakan satu kader dari partai PDIP dengan presiden, maupun Erick Thohir yang merupakan ketua tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Jangan sampai kedekatan itu membuat mereka kemudian tidak berupaya lebih baik karena merasa aman dari kritik dan koreksi dari presiden,” ucapnya.
Selain itu, ia mengungkapkan terjadi peningkatan keinginan masyarakat terhadap reshuffle dibandingkan dengan survei sebelumnya yakni pada 100 hari kerja Jokowi-Ma’ruf.
Hasilnya, sebanyak 72,9 persen responden menganggap perlu dilakukan reshuffle. Sedangkan saat survei 100 hari kerja Jokowi-Ma’ruf hanya 42 persen. Dari presentasi tersebut, sebanyak 57,4 persen menyatakan reshuffle sangat mendesak dan 42,6 persen menilai reshuffle mendesak.
Survei IPO sendiri dilakukan kepada 1.350 responden yang tersebar di 135 desa dari 30 provinsi. Survei dilakukan pada periode 8-25 juni 2020.
Dedi menuturkan metodologi survei menggunakan metode well-being. Artinya, respon tidak hanya diberikan pertanyaan namun juga dibekali dengan pengetahuan mendasar seperti nama dan kebijakan menteri terkait.
Discussion about this post