DAERAH
Penegak Hukum Diminta Tuntaskan Kasus Pipanisasi Tanjung Jabung Barat

DETAIL.ID, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah merayakan Hari Bhakti Adyaksa (HBA) ke-60. Jaksa Agung ST Burhanuddin, menginstruksikan jajarannya agar mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan mampu memberikan kepastian hukum.
Menurut Burhanuddin, penegakan hukum berkeadilan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum dalam pernyataan sikapnya, meminta Kejagung menyelesaikan kasus korupsi proyek pipanisasi air bersih di Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) secara tuntas dan memporoses hukum semua pihak yang diduga terlibat.
Pasalnya, kata Yuni Yanto, dari aliansi tersebut, dalam persidangan mengemuka bahwa terdakwa Hendri Sastra, mantan Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjabbar yang kini sudah divonis bersalah, menyebut adanya fee sebesar 20% dari total Rp151 miliar kepada SYF yang kini menjabat orang penting di Pemkot Jambi dan SFL pejabat di Tanjabbar.
Yanto menyampaikan bahwa pihaknya juga meminta Kejagung mengusut tuntas dugaan kasus UPCA Kota Jambi karena BPK telah menyatakan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp5,1 miliar.
Jelang akhir tahun lalu, Tim Penyidik Satuan Tugas Khusus Penangaan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgas P3TPK) Kejagung pun memeriksa sejumlah petinggi pemerintahan daerah di Jambi dalam dalam kasus korupsi proyek pipanisasi air bersih Tanjabbar tahun anggaran 2009-2010.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” newsticker_animation=”vertical” number_post=”8″ post_offset=”2″]
Dilansir dari Gatra.com, Pihak yang diperiksa berdasarkan Surat Perintah Direktur Penyidikan Jampidsus Nomor PRINT-28/F.2/FD.1/05/2019 tertanggal Mei 2019 itu, di antaranya Bupati Tanjabbar Safrial dan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha.
Dikonfirmasi apakah pemeriksaan tersebut menindaklanjuti keterangan Hari Satra yang menyebut mereka diduga menerima fee sebesar 20%, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono, dan Direktur Penyidikan Pidana Khusus, Febrie Adriansyah pada Senin 27 Juli menyampaikan, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu.
Kejagung dikabarkan tengah memproses kasus ini sesuai informasi Dirdik kepada wartawan. Namun dikonfirmasi soal ini, Febrie belum memberikan jawaban setelah sebelumnya mengatakan, akan mengeceknya terlebih dahulu.
Terkait nyanyian Hendri Satra, Safrial dikutip dari Antara, menyampaikan bahwa tudingan itu harus dibuktikan, yakni siapa yang memberikan, di mana lokasinya, dan apa buktinya. Menurutnya, jika hanya sebatas omongan, siapapun bisa ngomong.
Sementara itu, Sy Fasha kepada wartawan menyampaikan tidak mau menanggapinya karena saat itu tidak mempunyai kapasitas apapun terkait pengadaan tersebut. Selain itu, perusahaannya pun tidak terkait pengadaan ini.
DAERAH
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang

DETAIL.ID, Padang – Dinas Pariwisata Kota Padang akan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pantai Padang tepatnya di depan Masjid Al-Hakim. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau kawasan Pujasera pada Sabtu, 22 Februari 2025, menyampaikan kondisi Pujasera saat ini kurang terawat.
“Bangunan dan sarana prasarana sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan segera. Kami akan melakukan penataan terhadap Pujasera ini, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitasnya, karena ini merupakan Program Unggulan (Progul) Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran, yaitu Padang Rancak,” ujarnya.
Maigus Nasir berharap, dengan tertatanya Pujasera, perekonomian pedagang dan masyarakat setempat dapat meningkat. Kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Padang semakin bertambah.
“Sebelum memulai perbaikan ini, kami akan mengundang pedagang untuk menyamakan komitmen dan persepsi agar penataan berjalan sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani menyampaikan, perbaikan Pujasera Pantai Padang masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang. Anggaran perbaikan bersumber dari dana APBD Kota Padang.
Yudi menyebutkan, perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian tenda berjualan pedagang dengan kanopi berbahan baja ringan, perbaikan bangunan tempat berjualan, fasilitas toilet, serta penataan area medan nan bapaneh.
“Kami juga akan melakukan penataan terhadap titik-titik tempat berjualan bagi pedagang sehingga tidak ada yang menggunakan trotoar. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk merapikan pohon pelindung di kawasan Pujasera ini,” tutur Yudi.
Reporter: Diona
DAERAH
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret

DETAIL.ID, Bandung – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut bahwa kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dia menyebut, di Jawa Barat terdapat empat kepala daerah asal PDIP yang menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang. Mereka ialah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
“Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu Ketua Umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif,” kata Ono di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dia mengaku saat ini PDIP masih mengkaji aturan terkait retreat untuk kepala daerah di Magelang. Ono menegaskan, yang terpenting saat ini adalah para kepala daerah langsung bekerja membangun daerahnya masing-masing.
“PDI Perjuangan selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal ke rakyat,” tutur Ono.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H. M. Syukur bertemu dengan Gubernur Jambi H. Al Haris, saat mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan orientasi atau retreat Kepala Daerah pada hari pertama, Jumat, 21 Februari 2025.
“Alhamdulillah ini bersama Pak Gubernur Jambi, kami mengikuti kegiatan hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah,” ujar Bupati Merangin dibenarkan Gubernur Jambi, yang keduanya terlihat sangat bersemangat.
Pada hari pertama tersebut, baik H. M. Syukur maupun H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, mengikuti pengarahan dan ramah tamah sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.
Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti olahraga dan harus bangun sebelum subuh serta materi kepemimpinan, akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir pelaksanaan retreat.
Para Kepala Daerah juga akan mendapat berbagai materi lainnya, salah satunya adalah terkait program strategis Pemerintah Pusat, yang harus diselaraskan dengan visi-misi para Kepala dtaerah.
Melalui retreat tersebut, diharapkan nanti para kepala daerah saat berkonsolidasi dengan Pemerintah Pusat, supaya terjadi sinkronisasi dan selaras misinya dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Orientasi atau retreat Kepala Daerah tersebut jelas Bupati Merangin, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia dan H. M. Syukur siap untuk melaksanakannya. “Masyarakat Merangin tunggu, seminggu lagi saya pulang ke Merangin,” kata Bupati.
Ketika mengikuti retreat itu, tampak Bupati Merangin H. M. Syukur dan Gubernur Jambi H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya di Indonesia, mengenakan baju seragam army yang terlihat sangat gagah dan tegas. (*)