Connect with us
Advertisement

DAERAH

Dampak Corona Terhadap Guru dan Kebijakan Nadiem yang Tak Sampai ke Daerah

Published

on

guru nadiem

detail.id/, Jakarta – Guru di daerah terpencil mengaku tak mendapat arus informasi yang utuh soal kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Salah satunya, mereka kehilangan kesempatan mendapat kabar pelatihan dari pemerintah soal kemampuan mengajar di tengah pandemi virus corona.

Padahal mereka menilai pembelajaran tahun ajaran baru di tengah corona lebih banyak kendala di daerah terpencil. Kurang akses internet dan fasilitas penunjang menjadi kendala terberat.

“Kita masih bingung ini gimana cara ngajar dengan keterbatasan yang kami miliki,” ujar Adimo, Guru SD Negeri 08 Benua di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara seperti dilansir CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (10/7/2020).

Ia bercerita, tahun ajaran baru ini pihak sekolah memutuskan untuk mengajar dengan cara guru berkunjung ke rumah siswa. Ini karena ketika pembelajaran dilakukan daring selama tiga bulan kemarin, banyak kendala.

Beberapa di antaranya terkait jaringan yang kerap putus ketika sedang belajar. Komunikasi ke siswa juga minim karena tak semua siswa punya telepon genggam.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”4″]

Pada akhirnya, Adimo harus membagi siswa menjadi 4 orang per kelompok. Pada hari yang ditentukan, siswa akan berkumpul di rumah salah satu anggota kelompok dan guru berkunjung untuk mengajar.

Hal ini jadi satu-satunya solusi yang dianggap solutif bagi guru dan tenaga pendidik di Konawe Selatan. Terlebih karena pelatihan atau bantuan dari pemerintah masih minim diterima tenaga pendidik di sini.

Kebingungan serupa juga didapati di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ridwan, seorang guru di SD Negeri 015 Muara Muntai mengatakan Dinas Pendidikan setempat sebenarnya sudah membuat video edukasi cara mengajar di tengah pandemi.

Namun video tersebut diunggah dan disebarkan secara daring. Sedangkan ia mengatakan tidak semua guru bisa mengakses internet secara maksimal, sehingga sosialisasi pun tidak sampai.

guru nadiem

Kepala Sekolah SMPN 4 Bawang Mulud Sugito (kanan) dan guru Wiyata Bhakti melewati aliran sungai di dasar bukit saat mengantar lembar tugas siswa secara langsung ke rumahnya di Pranten, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. (Detail/ist)

“[Soal] Alokasi anggaran untuk kuota [dari dana BOS] saja tidak jalan. Karena banyak yang enggak tahu ada kebijakan itu. Sosialisasi minim sekali,” ujarnya.

Hal ini mengacu pada kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang mengizinkan pemakaian dana BOS untuk kuota dan pembiayaan pembelajaran jarak jauh.

Namun Ridwan mengatakan masih banyak sekolah yang tidak menjalankan kebijakan tersebut. Banyak yang justru kebingungan menggunakan dana tersebut.

Tahun ajaran baru nanti, pemerintah daerah setempat belum bisa mengizinkan sekolah di daerah tempatnya mengajar dibuka kembali. Karena wilayah Muara Muntai masih berada di zona oranye.

Untuk itu pembelajaran di SD Negeri 015 Muara Mantai terpaksa dilakukan dengan metode berbeda-beda. Yakni 50 persen dengan luar jaringan (luring), 30 persen tatap muka dengan kunjungan guru, dan 20 persen secara daring.

“Karena tidak semua murid bisa belajar daring maksimal. Karena infrastruktur, fasilitas, jaringan bermasalah. Apalagi di pedalaman Kalimantan,” katanya.

Tahun ajaran baru bakal dimulai pekan depan tepatnya 13 Juli 2020. Mendikbud Nadiem mengatakan 94 persen sekolah masih harus belajar jarak jauh.

Namun berkaca pada PJJ tiga bulan berlangsung, banyak kendala yang didapati terlebih di daerah terpencil. Mulai dari kendala jaringan sampai keterbatasan fasilitas.

DAERAH

Tingkatkan Sinergi Pembangunan, Bupati M. Syukur Hadiri Musrenbang RKPD Provinsi Jambi 2027

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi tahun 2027 yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, pada Rabu, 15 April 2026.

Dalam agenda strategis tersebut, Bupati M. Syukur didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Zainal Abidin.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi, Al Haris, serta dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto. Selain itu, hadir pula seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.

Musrenbang tahun ini mengusung tema “Akselerasi Produktivitas Investasi dan Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing.”

Tema ini menjadi acuan utama bagi seluruh daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan target nasional dan provinsi.

Dalam forum tersebut, Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan prioritas Kabupaten Merangin agar terakomodasi dalam rencana kerja provinsi.

Fokus utama yang disampaikan meliputi peningkatan infrastruktur jalan provinsi, pengembangan sektor pertanian, hingga optimalisasi potensi pariwisata daerah.

“Musrenbang RKPD adalah rancangan awal pembangunan daerah. Jadi, harus ada sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah. Artinya, setiap usulan prioritas untuk Kabupaten Merangin harus berjalan selaras agar pembangunan dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, M. Syukur berharap kehadiran unsur pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri RI dapat memberikan dukungan strategis, baik dari sisi regulasi maupun penguatan anggaran. Hal ini dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan di “Bumi Merangin” guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2027 mendatang.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan, sekaligus mengoptimalkan potensi investasi dan hilirisasi di setiap wilayah di Provinsi Jambi. (*)

Continue Reading

DAERAH

Imigrasi Jember Terjunkan Tim Operasi Wirawaspada 2026, Perketat Pengawasan Orang Asing di Titik Rawan

DETAIL.ID

Published

on

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember menggelar Operasi Wirawaspada 2026. (Foto: Dok/Humas Kantor Imigrasi Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember resmi memulai pelaksanaan Operasi Wirawaspada 2026 sebagai langkah konkret dalam memperkuat pengamanan keimigrasian dan penegakan hukum di wilayah hukumnya.

Operasi yang dijadwalkan berlangsung sejak 7 April hingga 10 April 2026 ini menyasar berbagai lokasi yang terindikasi rawan pelanggaran aturan keimigrasian.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan sinergi lintas instansi bersama Aparatur Penegak Hukum (APH) lainnya.

Tim gabungan melakukan razia terintegrasi di sejumlah titik strategis, mulai dari perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, objek wisata, penginapan, hingga kawasan pemukiman penduduk yang diduga menjadi lokasi aktivitas mencurigakan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Eko Julianto Rachmad, menegaskan bahwa operasi ini merupakan respons terhadap dinamika keamanan global yang semakin menantang.

Fokus utama petugas di lapangan mencakup pemeriksaan dokumen perjalanan, deteksi dini terhadap warga asing yang melebihi izin tinggal (overstay), serta upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

“Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Operasi Wirawaspada 2026 menjadi momentum strategis untuk menjaga kedaulatan NKRI. Kami fokus pada pemeriksaan dokumen perjalanan, deteksi overstay, dan pencegahan human trafficking dengan pendekatan terkoordinasi dan berbasis teknologi. Masyarakat diimbau untuk taat aturan imigrasi demi keamanan bersama,” ujar Eko Julianto Rachmad.

Selain tindakan pengawasan langsung, pihak Imigrasi juga mendorong peran aktif masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan setiap keberadaan orang asing yang kegiatannya dinilai mencurigakan.

Laporan tersebut juga diharapkan dapat membantu mencegah warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maupun Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui kanal komunikasi resmi Kantor Imigrasi Jember, di antaranya melalui Hotline (0331) 335494, layanan WhatsApp 081130503666, atau via email kanim.jember@imigrasi.go.id.

Melalui Operasi Wirawaspada ini, diharapkan kepatuhan hukum keimigrasian di wilayah Jember dapat terjaga dengan optimal.

Continue Reading

DAERAH

Bupati dan Wabup Hadiri Halalbihalal KBBM Merangin, Ingatkan Pentingnya Kebersihan Lingkungan

DETAIL.ID

Published

on

Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, bersama Wakil Bupati (Wabup) A. Khafidh, menghadiri acara Halalbihalal Keluarga Besar Batak Muslim (KBBM) Kabupaten Merangin.

Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut digelar di Desa Sungai Ulak, RT 10 RW 05, Minggu, 12 April 2026.

Selain Bupati dan Wabup, hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Zulhifni, Kabag Kesra Agus Salim Idris, sejumlah tokoh masyarakat, serta pengurus organisasi paguyuban lainnya, seperti Himpunan Keluarga Kerinci (HKK).

Dalam sambutannya, Wabup A. Khafidh menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap eksistensi organisasi kedaerahan seperti KBBM.

Menurutnya, acara halalbihalal bukan hanya ajang berkumpul, melainkan sarana krusial untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga.

“Organisasi seperti ini sangat positif. Selain untuk mempererat silaturahmi, kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling berinteraksi dan menjaga keaktifan sosial, yang tentu baik untuk kesehatan,” ujar A. Khafidh.

Di tengah suasana keakraban, Wabup A. Khafidh juga menyelipkan pesan penting terkait isu kebersihan lingkungan yang kini tengah menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Merangin.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah gencar mengampanyekan kesadaran membuang sampah pada tempatnya sebagai bentuk dukungan terhadap instruksi pemerintah pusat.

“Indonesia, termasuk Merangin, sedang ‘berperang’ dengan sampah. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian, jika selama ini masih ada yang membuang sampah tidak pada kotaknya, ke depan mohon untuk lebih tertib,” katanya tegas.

Ia juga memberikan arahan khusus kepada warga terkait pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga agar memudahkan petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam melakukan pengangkutan.

“Kami minta kerja samanya. Bagi warga yang kebetulan memiliki pekerjaan sebagai pemulung sampah, tolong diingatkan agar tidak mengacak-acak sampah yang sudah berada di dalam tong, sehingga kebersihan lingkungan tetap terjaga dengan rapi,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menanggapi rencana KBBM yang ingin membangun gedung sekretariat atau pusat kegiatan. Ia memberikan dukungan penuh dan mendoakan agar rencana tersebut dapat segera terealisasi.

“Saya ucapkan selamat atas kegiatan halalbihalal ini. Terkait rencana pembangunan gedung untuk KBBM, mudah-mudahan bisa cepat terlaksana, dan saya yakin dengan gotong royong, hal itu bisa diwujudkan,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs