Connect with us

DAERAH

Dua Sekolah Dapat Laptop dari Perwakilan BI Jambi dan Hasbi Anshory

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Batanghari – Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi begitu peduli terhadap dunia pendidikan. Dua sekolah tingkat atas wilayah Kabupaten Batanghari dapat sumbangan laptop dalam rangka HUT BI ke-67.

Mengusung tema “Dedikasi untuk Negeri”, sumbangan delapan unit laptop Perwakilan BI Jambi diterima Kepala SMK PP Jambi, Jon Kuswanto dan Kepala SMA Negeri 4 Batanghari, Febridawati Asmi.

SMK PP Jambi berada dalam wilayah Kecamatan Pemayung. Sedangkan SMA Negeri 4 Batanghari berada dalam wilayah Kecamatan Mersam. HUT BI ke-67 turut dihadiri anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi Partai NasDem, Hasbi Anshory.

Sumbangan delapan unit laptop diserahkan Deputi Kepala Perwakilan BI Jambi, Jazali Abdul Hamid. Dalam sambutannya Jazali mengatakan bantuan laptop termasuk dalam PSBI (Program Sosial Bank Indonesia).

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]

“Harapan kami dengan PSBI bisa bermanfaat mendukung proses belajar mengajar, terutama proses belajar mengajar secara virtual. Kita tahu wabah COVID-19 masih melanda, mudah-mudahan maksimalisasi belajar virtual tercapai,” ujar Jazali, Sabtu (25/7/2020).

Dia berujar Bank Indonesia juga melakukan transformasi digital. Salah satunya adalah pembayaran non tunai yang telah terdaftar di Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Satu QRIS bisa digunakan semua aplikasi.

“Inilah salah satu tugas Bank Indonesia dibidang sistem pembayaran. Kita tahu bersama sistem pembayaran ada dua, yaitu tunai dan non tunai,” ucapnya.

Hasbi Anshory mengatakan Komisi XI DPR-RI bukan komisi pendidikan. Dia hadir mendampingi BI Jambi memberikan laptop karena PSBI. Komisi XI dan BI selalu membahas ATBI (Anggaran Tahunan Bank Indonesia).

“Saya selaku anggota Komisi XI salah satu fungsi pengawasan agar PSBI benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, termasuk sumbangan laptop yang diterima SMA Negeri 4 Batanghari dan SMK PP Jambi,” katanya.

Salah satu mitra kerja Komisi XI, kata Hasbi, adalah LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Melalui LPDP, Hasbi berjuang agar anak-anak Jambi mendapatkan beasiswa pendidikan. Sehingga LPDP tidak lagi diserap anak-anak di Pulau Jawa.

“Mereka dapat beasiswa ke Amerika, Inggris dan negata Eropa lainnya. Alhamdulillah anak-anak Jambi tidak berhasil. Padahal anggaran ditentukan Komisi XI. Karena salah satu sumpah saya sebagai DPR-RI adalah memperjuangkan daerah pemilihan. Sedangkan daerah pemilihan saya adalah Provinsi Jambi,” ucapnya.

Hasbi ingin kuota beasiswa anak-anak Jambi dari LPDP sebanyak 30 orang menyandang gelar S3 setiap tahun. Kalau tidak mampu dapat beasiswa di luar negeri, minimal dalam negeri dan kampus negeri pada daerah masing-masing.

“Posisi saya di Komisi XI, saya berharap bermanfaat bagi masyarakat dan pendidikan anak-anak Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari. Saya juga minta jabatan saya ini dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Kepala SMA Negeri 4 Batanghari, Febridawati Asmi mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia. Sekolah yang baru dia pimpin sejak Januari 2020 sangat keterbatasan laptop. Terlebih saat ini sistem belajar dalam jaringan (Daring).

“Bantuan laptop BI Jambi sangat bermanfaat sekali. SMA 4 Batanghari akan menunggu bantuan-bantuan berikutnya. Sebelum acara berakhir, saya akan menyampaikan pantun. Pergi memancing ke Batanghari, ikan dipancing menjelang siang, terima kasih Bank Indonesia Jambi, kami menunggu bantuan yang akan datang,” katanya.

DAERAH

DPRD Pertanyakan Koperasi Tiga Serumpun

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Anggota DPRD Merangin, M Topik mempertanyakan keberadaan Koperasi Tiga Serumpun yang selama ini menjadi mitra PT KDA dan keberadaannya berada di mana saja.

“Tiga Serumpun lokasinya dimana saja, berapa luasan yang dikelola. Jangan sampai ada gesekan lagi di tengah masyarakat sebab saat ini sudah ada masyarakat yang mengklaim di lokasi tersebut,” kata M Topik pada Senin, 24 Februari 2025.

Jika ada yang di kabupaten Merangin, Pengelolaan lahan milik koperasi Tiga Serumpun, jangan sampai memunculkan konflik di tengah masyarakat.

“Saya minta lahan yang dikuasai Koperasi Tiga Serumpun jangan sampai memunculkan konflik baru di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Nazar, salah satu Humas PT KDA menjelaskan bahwa lahan yang dikelola Koperasi Tiga Serumpun berada di Kabupaten Merangin dan Sarolangun.

“Kalau luasan lahan koperasi Tiga Serumpun ada 1.500 hektare berada di Merangin dan 1.500 hektare berada di wilayah Sarolangun, tapi yang bisa menjelaskan Ketua Koperasi Tiga Serumpun. Untuk PT KDA selama ini bekerja sama dengan dua koperasi, Tiga Serumpun dan Koperasi STK,” kata Nazar.

Waka II DPRD Merangin, Ahmad Fahmi meminta agar lahan yang dikelola Koperasi Tiga Serumpun jangan sampai merugikan masyarakat.

“Lahan yang dikelola Tiga Serumpun silakan dilakukan dengan baik dan jangan sampai merugikan perusahaan,” ujar Ahmad Fahmi.

Sementara itu Kadis Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, Hendri Widodo meminta agar PT KDA segera mewujudkan ISPO.

“Perusahaan PT KDA sudah baik, cobalah wujudkan satu saja ISPO tahun ini baik pengelolaan kerja sama dengan koperasi atau Gapoktan. Selain itu soal harga potongan rendemen saya juga sudah dipanggil pihak kejaksaan,” kata Hendri.

Reporter: Daryanto

Continue Reading

DAERAH

PT KDA Diminta Jangan Kucing-kucingan Soal CSR, Data Sudah Ada di Tangan APH

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Rapat antara PT KDA dan DPRD Merangin di ruang Banggar berjalan cukup dinamis. Rapat yang dibuka oleh Waka I DPRD Merangin, Fahmi dihadiri oleh OPD dan Forum Pemuda Batin IX Ilir banyak diwarnai temuan.

Pengelolaan CSR banyak disoroti. Bahkan dari keluhan yang masuk ke DPRD Merangin ditemukan banyak keluhan seperti tidak pedulinya perusahaan terhadap keluhan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh M Topik, Ketua Komisi I DPRD Merangin bahwa dirinya pernah mengalami sendiri untuk mengantar surat yang ditandatangani Bupati Merangin untuk meminta bantuan tetapi banyak sekali alasannya.

“Saya sendiri pernah mengalami, ngantar surat dari kepala daerah. Jawaban orang perusahaan bilang harus dikirim ke Jakarta dulu, padahal ini kepala daerah yang menandatangani diabaikan apalagi cuma masyarakat,” kata Topik pada Senin, 24 Februari 2025.

Rasa kesal disampaikan di ruang rapat bukan hanya soal CSR tetapi pola replanting yang dilakukan di Jelatang juga diduga menyalahi aturan penanaman yang berada di lokasi daerah aliran sungai.

”Coba cek tanaman baru di dekat sungai, berapa jarak dari sungai, jangan sampai tidak diindahkan,” ujarnya.

Sementara itu M Helmi, anggota DPRD Merangin menegaskan, jika perusahaan Hanya menyalurkan CSR dalam satu tahun hanya Rp 150 juta tentu tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

“Bagaimana mungkin perusahaan yang katanya sudah centang biru, tapi penyaluran CSR cuma ratusan juga saja, berapa sebenarnya CSR yang setiap tahun disalurkan, jangan-jangan jumlahnya jauh lebih besar tetapi dimanfaatkan oknum. Ini wajib diperjelas dan dipertegas dalam pengelolaan CSR PT KDA,” kata Helmi.

Waka II DPRD Merangin, M. Fahmi meminta agar perusahaan KDA bisa menjelaskan secara rinci dan meminta data untuk diungkapkan.

“Jangan main-main ini, Pak. Kalau CSR ada Forum CSR tetapi faktanya sangat kecil dibanding dengan perusahaan lain di Merangin, ada apa dengan PT KDA? Soal penamaan baru di dekat sungai nanti kita sidak kalau tidak diindahkan, akan saya permasalahkan. Saya sepakat jangan sampai ada kucing-kucingan, sebab data kamu ada di tangan aparat penegak hukum. Jangan coba-coba ya,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Forum Pemuda Batin IX Ilir, Mahyudin mengaku sangat kecewa dengan sikap manajemen PT KDA yang tidak pernah menghargai organisasi.

“Kami sudah tiga kali bersurat, bahkan sampai datang ke kantor perusahaan tapi tidak ada satupun yang menemui. Kami hanya ingin berdiskusi banyak warga yang perlu perhatian dari PT KDA, jika tidak ada kontribusi untuk masyarakat untuk apa ada perusahaan di lingkungan kami,” kata Mahyudin.

Reporter: Daryanto

Continue Reading

DAERAH

Wabup Merangin H Khafid Ambil Apel Perdana

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Wakil Bupati Merangin, H. A. Khafid Moein mengambil apel disiplin perdana di halaman kantor bupati Merangin, yang diikuti seluruh pejabat dan ribuan pegawai di jajaran Pemkab Merangin pada Senin, 24 Februari 2025.

Pada apel tersebut, Wabup menyampaikan pesan maaf Bupati Merangin, H. M. Syukur yang mestinya hadir mengambil apel, tapi karena masih mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sehingga belum bisa hadir.

“Pak Bupati titip salam kepada semua pejabat dan pegawai di jajaran Pemkab Merangin. Mudah-mudahan apel Senin depan Pak Bupati bisa hadir,” ujar Wabup yang saat itu tampak rapi mengenakan seragam baju kuning khaki dilengkapi syal selimpang.

Wabup bangga kerena pada apel itu dibawah komando Sekda Merangin Fajarman, semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Merangin hadir semua, begitu juga dengan para pegawai tampak ‘meluber’ di lapangan apel.

Semua lanjut wabup, sangat berkomitmen dengan niat yang tulus dan ikhlas bersama-sama cepat bergerak, membangun Kabupaten Merangin yang sama-sama dicintai dan disayangi.

Selain menekankan kedisiplinan, Wabup juga pesan pentingnya menjaga kebersihan Kota Bangko. Berdasarkan pengaduan sejumlah ketua Rukun Tetangga (RT) ke wabup, kondisi sampah sudah menumpuk di sejumlah tempat di Kota Bangko.

“Nanti pengaduan RT itu akan langsung kita sikapi. Setelah rakor pengendalian inflasi nanti, saya bersama OPD terkait akan langsung memantau kondisi tumpukan sampah itu dan langsung minta petugas membersihkannya,” ucap Wabup.

Sebelumnya Wabup sempat menghentikan apel yang baru dimulai. Hal itu karena masih banyak pegawai yang terlambat memasuki lapangan apel, sehingga Wabup minta apel jangan dimulai dulu sebelum semua pegawai masuk ke lapangan apel. (*)

Continue Reading
Advertisement