DETAIL.ID, Jakarta – G20, forum negara-negara ekonomi utama di dunia akan memperpanjang kebijakan pengurangan utang untuk negara-negara miskin yang tengah menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 mulai semester II 2020. Tujuannya, untuk mempercepat pemulihan ekonomi global.
Dilansir dari AFP, Minggu 19 Juli 2020, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire menyebut rencananya kebijakan itu diperpanjang untuk mengamankan masalah mendasar di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Namun, rencananya keputusan diambil setelah G20 menerima rekomendasi dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia sebelum pertemuan tahunan pada Oktober mendatang.
Rekomendasi yang diberikan setelah mempertimbangkan kondisi terkini dari ekonomi masing-masing negara miskin. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengungkapkan dukungan pada penangguhan utang bagi negara-negara termiskin.
“Karena dampak berkelanjutan dari pandemi COVID-19, ekonomi global menghadapi resesi yang mendalam tahun ini, dengan pemulihan parsial dan tidak merata yang diharapkan pada 2021,” katanya.
“Kami perlu bersatu untuk membantu ekonomi termiskin dan paling rentan, terutama mereka yang berjuang dengan utang tinggi. Inisiatif penangguhan layanan utang G20 telah dipuji dan saya berharap bahwa pertimbangan akan diberikan untuk memperpanjangnya,” terang Georgieva.
Sebelumnya, kebijakan pengurangan utang sudah dilakukan pada April lalu. Saat itu, G20 mengumumkan pemberhentian pembayaran utang untuk negara-negara termiskin di dunia selama satu tahun.
Dari kebijakan itu, setidaknya ada 42 negara yang sudah mengajukan inisiatif penangguhan utang dengan nilai mencapai US$5,3 miliar.
Sementara, data beberapa lembaga amal dunia seperti Oxfam, Christian Aid, dan Global Justice Now mencatat total kewajiban pembayaran utang mencapai US$33,7 miliar dari 73 negara termiskin di dunia sampai akhir tahun ini.
Hal itu membuat beberapa pihak menilai kebijakan perpanjangan tidak akan cukup untuk mencegah dampak buruk dari pandemi corona. Sebab di sisi lain, ada kemungkinan munculnya krisis utang di negara-negara berkembang yang dilanda kemiskinan.
“Ekonomi global telah terpukul lebih keras oleh virus corona dari prediksi mengerikan pada April. Menteri Keuangan G20 memiliki mandat untuk mencegah bencana yang akan datang untuk ratusan juta orang,” kata Direktur Eksekutif Sementara Oxfam Chema Vera.
“Mereka harus membuat (inisiatif) mengikat secara hukum untuk membatalkan semua pembayaran utang, termasuk swasta dan multilateral sampai akhir 2022 dan juga termasuk negara-negara berpenghasilan menengah,” imbuh dia.
Senada, lembaga Amnesty International meminta G20 untuk membatalkan utang negara-negara termiskin di dunia selama dua tahun ke depan. Tujuannya agar ada kesetaraan ekonomi di masing-masing negara di dunia untuk menghadapi dampak pandemi corona.
“COVID-19 telah mengungkap ketimpangan mencolok yang ada di dunia. Jika kita ingin membangun ketahanan terhadap krisis di masa depan, kita perlu membuat perubahan struktural jangka panjang yang akan membutuhkan keberanian dan kepemimpinan dari negara-negara G20,” tutur Sekretaris Jenderal Amnesty International Julie Verhaar.
Sementara, Presiden Bank Dunia David Malpass melihat perpanjangan kebijakan setidaknya hanya perlu dilakukan sampai akhir 2021. Ia menilai negara-negara G20 juga harus menghadapi dampak pandemi corona di negara mereka masing-masing, termasuk dari ancaman resesi ekonomi.
Berrdasarkan data Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) mencatat ekonomi negara-negara G20 turun 3,4 persen pada kuartal I 2020.
Discussion about this post