DAERAH
Ketua DPRD Sarolangun Hadiri Kunjungan Kerja Pangdam II/Sriwijaya ke Air Hitam

DETAIL.ID, Sarolangun – Ketua DPRD Sarolangun, Jambi, Tontawi Jauhari menghadiri kunjungan kerja Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, S.IP, M. Hum ke kawasan terpadu Suku Anak Dalam (SAD) Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Selasa (7/7/2020).
Kunjungan kerja Pangdam tersebut sekaligus dalam rangka serah terima dari pihak TNI ke pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun, terkait pengelolaan aset kawasan terpadu SAD yang telah selesai dibangun pada tahap pertama ini.
“Kita melihat hari ini luar biasa sumbangsih dari pihak TNI, terutama dalam membuat kawasan terpadu Suku Anak Dalam (SAD) ini. Tentu ini kerja yang luar biasa yang perlu kita apresiasi terhadap pihak TNI maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten Sarolangun,” kata Tontawi Jauhari kepada detail setelah acara tersebut.
Tontawi Jauhari mengatakan terkait pengelolaan kawasan ini ke depan tentu dari DPRD Sarolangun, terkait dengan dukungan anggaran secara kontinu pihaknya akan selalu siap apapun kondisinya.
“Melihat kondisi yang ada sekarang, di area ini kita cukup kagum melihat kesiapan fisik yang ada di kawasan terpadu ini. Dan hal-hal lain terkait pengawasan pengelolaannya ke depan kita tetap akan jalankan,” katanya.
Di antaranya kata Tontawi soal berapa anggaran yang masuk ke sini, apa-apa saja yang sudah didapatkan oleh kawasan terpadu ini dan apa-apa saja yang akan dibangun ke depan.
Tentu katanya hal ini tidak terlepas dari sinergitas antara Bupati, Pemerintah daerah dan DPRD dan didukung terus oleh TNI Polri tentunya.
“Jelas, tentunya ini akan menjadi perhatian khusus kita dari pihak DPRD Sarolangun. Tadi ketika masuk kesini saya tanya sama Kadis PU kira-kira apalagi yang perlu kita bangun, untuk menarik perhatian orang ke sini,” kata pria yang akrab dipanggil Iton ini.
Dari langkah tersebut menurut Iton. Sehingga orang akan berduyun-duyun ke sini nanti dalam rangka wisata. Tadi terbuka suatu wacana yaitu membuka area jalan baru terkait dengan Air Terjun Telentam Desa Lubuk Jering yang memang dekat dengan kawasan tersebut.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” newsticker_animation=”vertical” number_post=”8″ post_offset=”2″]
“Tentu kapan akses ini dibuka, pasti akan menarik pengunjung untuk datang ke sini. Untuk mengunjungi tempat wisata ini selain kawasan terpadu Suku Anak Dalam,” katanya lagi.
DAERAH
Wiky Rahmad Putra Diamanahi Manager MPZ Alumni FK Unand, Siap Wujudkan Lembaga Pengelola Zakat yang Terpercaya

DETAIL.ID, Padang – Yayasan MPZ Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand) resmi mengamanahkan Wiky Rahmad Putra, S.Pt. sebagai Manager Mitra Pengelola Zakat (MPZ) FK Unand pada Kamis, 27 Februari 2025 di Sekretariat MPZ Alumni FK Unand, Padang.
Selaku Manager yang baru, Wiky menyampaikan komitmennya untuk menjadikan MPZ Alumni FK Unand sebagai lembaga pengelola zakat yang terpercaya, profesional, dan terdepan dalam pemberdayaan umat.
“Sebuah tanggung jawab yang mulia dan terus bergerak di garis terdepan, mengabdi demi kemaslahatan umat,” ujar Wiky, yang juga merupakan mantan aktivis Unand ini, Kamis, 27 Februari 2025.
Sebagai langkah awal, ia telah menyiapkan berbagai program strategis guna mengembangkan MPZ Alumni FK Unand. Program tersebut mencakup optimalisasi penghimpunan zakat, penyaluran yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan literasi zakat bagi masyarakat dan sivitas akademika Unand.
Tidak hanya itu, Wiky juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk instansi pemerintah, organisasi sosial, dan pihak swasta untuk ikut berkontribusi dalam mendukung program MPZ Alumni FK Unand.
“Zakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga sarana berbagi keberkahan dan memperkuat solidaritas sosial. Kami mengundang seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kebaikan dan menciptakan dampak positif bagi mereka yang membutuhkan,” ucapnya.
MPZ Alumni FK Unand berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengelolaan zakat serta menyalurkan dana secara transparan dan akuntabel. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan MPZ Alumni FK Unand dapat menjadi contoh lembaga zakat yang amanah, profesional, dan memberikan manfaat luas bagi umat.
Reporter: Diona
DAERAH
Kepala MAN 2 Tanah Datar Sukses Mengantarkan MAN 2 Menuju Madrasah Zona Integritas

DETAIL.ID, Tanah Datar – MAN 2 Kabupaten Tanah Datar raih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2025 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI pada Rabu, 26 Februari 2025.
Kepala MAN 2 Kabupaten Tanah Datar, Drs. Sabrimen, MA menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas capaian penilaian MAN 2 Tanah Datar dengan Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2025.
Ia menjelaskan berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan untuk mewujudkan tata kelola madrasah yang bersih, transparan, dan profesional. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan madrasah dalam menerapkan prinsip-prinsip Zona Integritas serta menilai implementasi program yang telah berjalan.
Ia menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berintegritas.
Sabrimen mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras, seluruh majelis guru, serta pihak terkait atas bantuannya
“Predikat ini buah hasil kerja keras tim MAN 2 Tanah Datar dalam mempersiapkan dokumen serta berbagai inovasi pendukung pencapaian WBK dan WBBM,” tuturnya.
“Melalui pembangunan Zona Integritas ini, kami berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, serta berkualitas bagi seluruh warga madrasah,” ucapnya.
Reporter: Diona
DAERAH
Normalisasi Sungai Penanganan Banjir di Kota Jambi Terkendala Pembebasan Lahan

DETAIL.ID, Jambi – Di tengah kondisi cuaca yang semakin tak menentu, banjir kian jadi momok yang menakutkan bagi warga Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly pun mendorong kolaborasi lintas sektor guna percepatan upaya normalisasi Sungai Asam dan aliran Sungai Kenali.
Sebab menurut Ketua DPRD Kota Jambi tersebut, drainase di Kota Jambi meliputi kewenangan dari Pemerintah Kota, provinsi hingga pusat. Terkait masalah ini sebenarnya Kota Jambi sudah punya alokasi anggaran untuk normalisasi anak Sungai Batanghari dengan total Rp 144 miliar, selama 4 tahun anggaran dari 2023 – 2026 yang diinisiasi oleh BWSS Sumatera VI.
“Ternyata di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kenapa? Ada spot-spot daerah yang harus diganti rugi. Itu sebenarnya yang jadi kendala, sementara batas waktu anggarannya sampai tahun 2026,” kata Kemas Faried Alfarelly pada Kamis, 26 Februari 2025.
Masalah pun terungkap bahwa alokasi anggaran Rp 144 miliar yang bersumber dari bantuan luar negeri (Jepang) tersebut tidak mengakomodir untuk masalah pembebasan lahan. Sementara APBD Pemkot Jambi dinilai terbatas.
Kemas Faried pun mengaku bahwa dirinya sudah mendiskusikan masalah ini dengan Kepala BWSS VI, agar anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan sebagian untuk pembebasan lahan pada titik-titik tertentu, atau proyek normalisasi dikurangi demi pembebasan lahan.
Selain masalah lahan, Kemas juga tak memungkiri masalah lainnya yakni adanya sedimentasi yang menyebabkan penumpukan hingga saluran tersumbat pada spot daerah aliran sungai.
“Itu kan harus kita segera benahi sekarang. Baru kedepan kita harus menyiapkan kolam retensi penampungan sementara. Tapi secara singkat kendalanya ganti rugi,” ujarnya.
Dia pun lagi-lagi menekankan bahwa penanganan banjir di Kota Jambi butuh kolaborasi lintas sektor antara pusat, provinsi, dan kota.
“Kita ini kan tidak bisa lepas dari APBD yang terbatas. Tetap solusinya itu ada di pemerintah pusat. Karena biayanya tidak tanggung-tanggung,” tuturnya.
Reporter: Juan Ambarita