Connect with us
Advertisement

PERISTIWA

Purnomo ‘Tolak Halus’ Tawaran Jokowi, PDIP Pilih Gibran

Published

on

PDIP Gibran

detail.id/, Solo – Mantan bakal calon Wali Kota Solo, Achmad Purnomo mengakui bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis 16 Juli 2020 lalu. Ada pembicaraan antara dia dan Jokowi, termasuk soal tawaran untuk mengisi jabatan di pemerintahan pusat.

Diketahui sehari setelah pertemuan itu, pada Jumat 17 Juli 2020, PDIP resmi mengusung putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota di Pilkada Solo 2020.

Purnomo mengatakan, meski ada pembicaraan mengenai kemungkinan pengisian jabatan, namun dia membantah itu bersifat transaksi.

“Itu hanya kemungkinan-kemungkinan saja. Jadi bukan tawaran,” kata Purnomo saat dihubungi, Sabtu, 18 Juli 2020 seperti dilansir CNNIndonesia.com.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”3″]

Wakil Wali Kota Solo itu mengaku tak bersedia meninggalkan Solo karena masih mencintai Kota Bengawan. Apalagi banyak bisnis dan kegiatan sosialnya yang berkutat di Solo dan Yogyakarta.

Dia pun menyebut tak mungkin baginya saat ini menerima tawaran dari Jokowi tersebut.

“Saya masih cinta dan bangga dengan Kota Solo. Kalau harus ke Jakarta ya nggak lah,” katanya.

Ia menceritakan pertemuan itu berawal dari telepon yang meminta Purnomo ke Jakarta untuk menemui Jokowi. Mendapat panggilan dari Presiden, Purnomo langsung mencari tiket pesawat. Ia mengajak rekannya, Farid Sunarto yang juga menjadi Sekretaris Pembangunan Masjid Taman Sriwedari Surakarta (MTTS).

“Saya pikir ini kan kesempatan saya untuk matur ke Pak Presiden supaya dibantu menyelesaikan pembangunan masjid. Makanya saya mengajak mas Farid,” kata Purnomo.

Ia meminta Presiden Jokowi untuk membantu menuntaskan pembangunan MTSS. Dibangun awal 2018, konstruksi masjid itu tak mengalami kemajuan sejak beberapa tahun terakhir.

Panitia pembangunan masjid yang diketuai Purnomo masih berutang puluhan miliar rupiah kepada PT WIKA selaku kontraktor pembangunan. Belum lagi pembuatan taman dan pengembangan kawasan yang diperkirakan menelan puluhan miliar rupiah tambahan.

“Kurangnya masih ratusan miliar lebih,” katanya.

Purnomo buru-buru menjelaskan bahwa permintaan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan dinamika politik di Solo menjelang Pilkada. Ia berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan masjid tersebut terlepas dari hasil rekomendasi dari DPP PDIP.

“Saya dapat rekomendasi atau tidak ya saya akan tetap minta. Itu sudah jadi komitmen saya untuk menyelesaikan pembangunan masjid kok,” katanya.

Dalam pertemuan itu juga, Purnomo mengetahui bahwa rekomendasi DPP PDIP jatuh ke tangan Gibran. Kabar itu ia dengar langsung dari Jokowi, ayah Gibran.

Ia mengaku tak kaget mendengar kabar tersebut. Apalagi dia juga sudah memprediksi sulit rasanya memenangkan persaingan dengan Gibran di internal PDIP.

“Mau bagaimana lagi. Realitanya kan seperti itu. Mas Gibran kan anak presiden dan masih muda. Mana mungkin saya menang. Dari awal kan saya sudah menduga ke arah sana,” katanya.

Diketahui, Purnomo lebih dulu dicalonkan sebagai Wali Kota Solo di Pilkada 2020 oleh DPC PDIP Solo. Di tengah jalan, Gibran melakukan lobi ke DPD PDIP Jawa Tengah untuk mendapat dukungan.

Pada akhirnya, nama Gibran yang mendapat rekomendasi dari DPP PDIP untuk bertarung di Pilkada Solo 2020.

PERISTIWA

‎DPC PIKI Kota Jambi Resmi Berdiri, Siap Jadi Wadah Kaum Intelegensia Kristen Jambi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Kota Jambi resmi dibentuk dalam pertemuan yang digelar di E’TED Coffee, Sabtu 9 Mei 2026.

‎Dalam pembentukan tersebut, Luis Damanik dipercaya menjabat Ketua DPC PIKI Kota Jambi. Sementara posisi Sekretaris dijabat Okto Simangunsong dan Bendahara dipercayakan kepada Olo Sirait.

‎Ketua DPD PIKI Provinsi Jambi, Robinson Hutapea, mengatakan pembentukan DPC PIKI Kota Jambi menjadi momentum penting bagi perkembangan organisasi PIKI di Provinsi Jambi.

‎”Hari ini hari yang bersejarah, telah sah dibentuk DPC PIKI Kota Jambi,” ujar Robinson Hutapea. Ia menegaskan seluruh pengurus dan anggota harus memiliki komitmen dalam mengembangkan organisasi ke depan.

‎”Ini adalah bentuk komitmen kita dalam mengembangkan sayap PIKI untuk mengawal isu-isu kekristenan dan kebangsaan di Provinsi Jambi,” katanya.

‎Robinson juga mengapresiasi kerja keras pengurus carateker yang telah mempersiapkan pembentukan organisasi hingga resmi terbentuk.

‎”Terimakasih kepada carateker, saya percaya akibat kerja keras akan menyusul Tanjabbar, kemudian Muaro Jambi,” katanya.

‎Menurut Robinson, DPD PIKI Jambi menargetkan pembentukan 6 DPC di kabupaten/kota hingga Juni 2026 mendatang sebagai persiapan menghadapi Konferda PIKI Provinsi Jambi.

‎Selain itu, Robinson berharap DPC PIKI Kota Jambi dapat berperan aktif dalam menjaga pluralisme dan kemajemukan di Kota Jambi. Sementara, Ketua DPC PIKI Kota Jambi, Luis Damanik, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus DPD PIKI Provinsi Jambi dan formatur carateker DPC Kota Jambi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

‎Ia menegaskan akan proaktif dalam menahkodai organisasi sesuai harapan DPP, DPD, serta visi dan misi PIKI.
‎”Kami akan terus bersinergi dengan DPP dan DPP demi terwujudnya cita-cita PIKI di Kota Jambi, dan kami akan berusaha menjadi solusi atas persoalan-persoalan masyarakat, gereja, dan persoalan sosial lainnya di Kota Jambi,” katanya.

‎Adapaun Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) merupakan organisasi kemasyarakatan berbasis Kekristenan yang didirikan pada 19 Desember 1964 di Jakarta.

‎Organisasi tersebut beranggotakan sejumlah tokoh penting di Indonesia, mulai dari pejabat, pengusaha, guru, dosen, kepala daerah, anggota legislatif hingga menteri.

‎PIKI didirikan dengan tujuan membantu perkembangan Kekristenan di Indonesia dalam bidang kelembagaan, perekonomian, infrastruktur, keamanan, kesejahteraan, serta perlindungan umat Kristiani.

‎PIKI juga tercatat sebagai salah satu pelopor berdirinya sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, di antaranya Universitas Kristen Maranatha dan Universitas Kristen Indonesia Paulus.

‎Saat ini, DPP PIKI dipimpin Maruarar Sirait untuk periode 2026-2031. Ia terpilih dalam Kongres VII PIKI yang digelar di Jakarta pada 2 Mei 2026 lalu. (*)

Continue Reading

PERISTIWA

Beban Kerja Berlebih dan Perundungan Diduga Sebab Kematian Dokter Internship di RSUD KH Daud Arif, Kemenkes Segera Investigasi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Kementerian Kesehatan bakal melakukan investigasi atas kematian dr. Myta Aprilia Azmy, dokter internship (magang) di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal, yang diduga terkait beban kerja berlebihan dan perundungan. Kasus ini mencuat setelah Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (IKA FK Unsri) menyampaikan laporan resmi kepada Menteri Kesehatan RI.

Dalam laporan tersebut, IKA FK Unsri mengungkap dugaan tekanan kerja berat yang dialami korban selama menjalani masa internship, termasuk bertugas di bangsal dan instalasi gawat darurat tanpa hari libur selama tiga bulan. Selain itu, disebutkan tidak adanya supervisi dokter definitif, yang dinilai melanggar ketentuan Kemenkes terkait status dokter internship sebagai tenaga magang, bukan pegawai tetap rumah sakit.

IKA FK Unsri juga menyoroti dugaan pengabaian kondisi kesehatan korban. Meski mengalami sesak napas berat dan demam tinggi, dr. Myta dilaporkan tetap diminta menjalani jaga malam. Data medis yang disampaikan menunjukkan kondisi korban sempat mengalami penurunan signifikan, termasuk saturasi oksigen yang dilaporkan mencapai 80%  sebelum mendapatkan penanganan.

Selain aspek beban kerja, laporan tersebut turut memuat dugaan perundungan verbal terhadap dokter internship. Bentuknya antara lain narasi yang dinilai merendahkan kondisi mental tenaga medis muda saat menyampaikan keluhan kesehatan.

‎Sementara Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, dr. Azhar Jaya, membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait kasus tersebut. Ia menyatakan Kemenkes akan mendalami seluruh fakta, termasuk dugaan pelanggaran prosedur kerja dan praktik perundungan.

‎”Pasien sebelumnya sudah dirawat, tetapi kondisi memburuk dan akhirnya meninggal,” ujar Azhar Jaya, pada Jumat kemarin, 1 Mei 2026 dilansir dari detik.com.

Terkait isu perundungan dan jam kerja, Kemenkes menyatakan akan melakukan penelusuran menyeluruh. Jika terbukti terdapat pelanggaran, pemerintah memastikan akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap institusi maupun individu yang terlibat.

‎”Jika terbukti benar, maka kami akan mengambil tindakan. Untuk individu, akan diproses melalui Majelis Disiplin Profesi,” katanya.

Sementara itu, Direktur RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal, Sahala Simatupang belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

PERISTIWA

Akademisi Pengamat Jambi Doktor DK Terciduk Massa Indekos Sama Cewek, UIN Langsung Berhentikan Sementara

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Kabar penggerebekan oknum Dosen yang menjabat Wakil Dekan di UIN Sultan Thaha Jambi, seketika jadi perbincangan hangat.

‎Ceritanya, oknum dosen berinisial DK itu digerebek warga bersama istri sahnya sedang berduaan dengan seorang cewek di sebuah rumah kos, daerah Simpang IV Sipin pada Jumat malam, 2 Mei 2026.

‎Dalam potongan video yang beredar, tampak puluhan warga berkerumun di depan kos-kosan kejadian. Babinsa dan Babinkabtibmas pun turun melakukan pengamanan dan menggelandang DK dan cewek simpanannya ke Polsek Telanaipura.

‎Tak lama berselang, sebuah surat yang mengatasnamakan Masyarakat Jambi Peduli Almamater pun beredar luas di media massa. Surat yang ditujukan kepada Rektor UIN STS Jambi itu pada poinnya mendesak ketegasan moral dan hukum terhadap sang oknum wakil dekan DK, yang disinyalir sebagai Penjahat Kelamin (PK).

‎Rektor UIN STS Jambi, Prof Kasful Anwar didesak untuk segers menonaktifkan Doktor D dari jabatan Wakil Dekan, hingga mendesak sanksi pemecatan terhadap Doktor Dk.

‎”Bagaimana mungkin seorang pimpinan fakultas yang seharusnya menjadi teladan (uswatun hasanah), justru mempertontonkan perilaku yang jauh dari nilai-nilai keislaman dan etika ASN?” tulis Masyarakat Jambi Peduli Almamater, dalam suratnya.

‎Merespon desakan publik, UIN STS Jambi kemudian menyampaikan pernyataan sikap. Dalam siaran persnya diuraikan bahwa UIN Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Jambi telah mencermati informasi yang saat ini beredar luas di media sosial maupun sejumlah media massa terkait dugaan keterlibatan salah satu oknum dosen berinisial DK dalam peristiwa yang menjadi perhatian publik.

‎”Sehubungan dengan hal tersebut, UIN STS Jambi sangat menyayangkan dan menyesalkan telah terjadinya peristiwa penggerebekan salah satu oknum dosen itu. Tentunya kami akan langsung melakukan penelusuran lebih mendalam lagi untuk mengambil langkah tindakan tegas,” kata Profesor Kasful.

‎Sebagai komitmen dalam menjaga marwah institusi, integritas akademik, serta nilai-nilai etika yang menjadi landasan dalam kehidupan kampus. UIN STS Jambi menonaktifkan dari jabatan tambahan sebagai wakil dekan.

‎Kemudian, Rektor akan memastikan dan memerintahkan yang bersangkutan diperiksa secara etik untuk memastikan status hukum dan kebenaran peristiwa. Rektor juga menghentikan untuk sementara waktu yang bersangkutan dari berbagai aktivitas yang mewakili institusi UIN STS Jambi baik di internal maupun eksternal, termasuk dalam kegiatan mengajar, pengabdian, dan penelitian.

‎”Penerapan sanksi lanjutan jika memang terbukti peristiwa itu benar. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan maupun kode etik yang berlaku, maka UIN STS Jambi tentunya mengambil langkah sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku,” katanya. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs