DETAIL.ID, Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mematok angka defisit dalam Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 sebesar 5,2% dari produk domestik bruto (PDB).
Angka defisit yang diputuskan pemerintah bertambah dari yang sebelumnya disepakati antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di rentang 3,21% hingga 4,17% dari PDB.
Berbicara usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merancang strategi pembiayaan untuk tahun depan dengan kondisi defisit yang melebar.
“Kita akan tetap lakukan langkah hati-hati. Seperti apa? Kita akan gunakan sumber pembiayaan yang kita perkirakan dampak kepada stabilitas SBN kita sendiri,” kata Sri Mulyani, seperti dilansir CNBC Indonesia, Selasa, 28 Juli 2020.
Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan tetap mengandalkan surat berharga negara sebagai sumber pembiayaan negara, baik itu melalui lelang domestik maupun global. Tak terkecuali, dengan instrumen pembiayaan lainnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” newsticker_animation=”vertical” number_post=”8″ post_offset=”2″]
“Sehingga kita akan mendapatkan komposisi yang stabil. Ritel non ritel, konvensional dan syariah, rupiah dan non rupiah. Kita akan jaga,” katanya.
“Dan BI sesuai dengan SKB pertama tetap bisa menjadi stand by buyer sesuai SKB yang diatur dalam UU 2/2020. Kita akan diskusi dengan BI bagaimana dia melaksanakan fungsi sebagai peserta lelang reguler,” ujarnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan masuk ke dalam pembiayaan multilateral agar mendapatkan pembiayaan yang relatif lebih murah. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga rasio utang dalam batas aman.
“Kita akan terus mengelola outstanding utang tersebut hati-hati karena dengan defisit meningkat debt GDP ratio bisa mendekati 40%,” ucapnya.
