DAERAH
Proyek PJP PDAM Muara Bulian Rp4,6 Miliar Terancam Gagal, Ini Jawaban Kadis PUPR Batanghari
DETAIL.ID, Batanghari – Proyek Pengembangan Jaringan Perpipaan (PJP) PDAM Muara Bulian senilai Rp4,6 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus Reguler (DAK Reguler) hingga kini belum teken kontrak. Padahal proyek pada Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, sudah dimenangkan PT Nurita Sari Pratama.
Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Pengembangan Jaringan Perpipaan PDAM Muara Bulian, Zuldistra Fauzi mengatakan, pengumuman pemenang lelang pada 20 Agustus 2020 dan masa sanggah sampai 28 Agustus 2020.
“Pemenang proyek PJP PDAM Muara Bulian PT Nurita Sari Pratama. Setelah kita lakukan pengumuman, ternyata ada sanggahan dari PT Karya Bersama Putra Mandiri dan menyatakan keberatan dengan apa yang kita sampaikan,” kata Fauzi kepada detail, Rabu 23 September 2020 di ruang kerjanya.
Fauzi berujar sanggahan PT Karya Bersama Putra Mandiri telah dijawab Kelompok Kerja Pemilihan (Pokjamil) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Batanghari pada 28 Agustus 2020. Namun pihak perusahaan merasa kurang puas dengan jawaban Pokjamil dan melakukan sanggah banding pada 3 September 2020.
“Sanggah banding ditujukan kepada PA (Pengguna Anggaran) Dinas PUPR Kabupaten Batanghari. Dalam aturannya seperti itu, cuma kami ada tembusan dan jaminan asli,” ucapnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Menurut Fauzi, dalam dokumen lelang sangat jelas bahwa setelah sanggah banding, Pokjamil UKPBJ melakukan klarifikasi kepada KPA Kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan (DAK) Reguler di Jambi, Nomor: 14/049/UKPBJ-BTH/PUPR/VIII/2020, perihal Penyampaian Klarifikasi Jaminan Sanggah Banding.
“Nama penerbitnya PT ASKRINDO (Asuransi Kredit Indonesia). Jadi isinya itu, Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sanggah banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti sanggah banding sebelum mendapatkan klarifikasi Pokja pemilihan,” ucapnya.
Selanjutnya, silakan KPA menjawab sanggah banding Pokjamil UKPBJ Batanghari. Jika nantinya sanggah banding dijawab Dinas PUPR Batanghari, pihak dinas bisa bertanya dengan Pokjamil. Dalam dokumen, kata Fauzi, sangat jelas KPA menyampaikan tembusan sanggah banding kepada UKPBJ paling lambat 14 hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokjamil.
“Memang sekarang belum 14 hari. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban sanggahan banding, maka KPA dianggap menerima sanggahan ini. Sanggah banding ini harusnya KPA menjawab, panggil kami lagi, tanya kami lagi. Apabila sanggahan banding diterima, UKPBJ memerintahkan Pokjamil menyatakan tender gagal,” katanya.
Fauzi lagi-lagi mengatakan seharusnya Dinas PUPR Kabupaten Batanghari memanggil Pokjamil UKPBJ Batanghari. Namun hingga saat ini pihak Pokjamil belum dipanggil Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran (PA). Padahal, Fauzi mengaku telah memberitahu Kabid Cipta Karya melalui pesan WhatsApp agar menjawab surat klarifikasi sanggah banding.
“Sanggah banding ini menghentikan proses tender,” katanya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Setelah proses evaluasi, kata Fauzi, pemenang proyek PJP PDAM Muara Bulian senilai Rp4,6 miliar adalah PT Nurita Sari Pratama. Dalam dokumen ada namanya evaluasi kualifikasi. Karena usaha non kecil, di atas Rp2,5 miliar, itu ada namanya KD (Kemampuan Dasar). Definisi KD dalam dokumen adalah tiga kali paket tertinggi dalam 15 tahun terakhir.
“Sedangkan untuk kualifikasi usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi atau layanan SBU yang disyaratkan. Nah, sub bidang klasifikasi itulah tadi SI 008. Setelah kita teliti di LPSE Kementerian PU, ternyata pengalaman PT Karya Bersama Putra Mandiri, pengalamannya SI 002, bukan SI 008, makanya kita gugurkan pada tahap evaluasi kualifikasi,” ucapnya.
Dari hasil verifikasi Pokjamil UKPBJ Batanghari, kata Fauzi, ada enam perusahaan yang masuk dalam proyek PJP PDAM Muara Bulian. Tapi dari jumlah itu, hanya PT Nurita Sari Pratama yang memiliki persyaratan SI 008. Alasan PT Karya Bersama Putra Mandiri melakukan sanggahan banding karena ada surat dari LPJK menyatakan bahwa SI 008 sama dengan SI 002.
“Tapi ranahnya sudah di KPA bukan pada kami (Pokjamil UKPBJ). Silakan saja, tapi yang jelas kalau sama, kenapa dibedakan di aturan SI 008 atau SI 002. Proyek ini kan bersumber dari DAK, terakhir diinput tanggal 30 September 2020, harusnya berakhir tanggal 31 Agustus 2020. Karena ada Surat dari Menteri Keuangan, makanya jadi 30 September,” katanya.
Kalau sampai 30 September 2020 tidak ada teken kontrak, kata Fauzi, maka proyek PJP PDAM Muara Bulian, dinyatakan tender gagal. Kalau dana ini bukan berasal dari DAK, setelah dinyatakan tender gagal, maka akan dilakukan tender ulang.
“Kalau nanti ada gugatan dari PT Nurita Sari Pratama, yang digugat adalah Dinas PUPR, karena pekerjaan Pokjamil UKPBJ sudah selesai. Itulah makanya ada sanggah banding, karena PT Karya Bersama Putra Mandiri kurang puas dengan hasil kami,” ujarnya.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Batanghari, Zulkifli mengakui telah menerima surat klarifikasi jaminan sanggah banding dari Pokjamil UKPBJ Batanghari tanggal 9 September 2020. Klarifikasi jaminan sanggah banding muncul setelah PT Karya Bersama Putra Mandiri melakukan upaya banding kepada Pokjamil UKPBJ Batanghari.
“Kalau dilihat nilai jaminan sanggah banding satu persen dari nilai pagu. Dinas PUPR akan memberikan jawaban sanggah banding 14 hari kerja setelah 9 September 2020. Kalau kami tidak jawab, berarti kami menerima sanggah banding itu, berarti menang orang yang sanggah banding itu,” ujarnya kepada detail di ruang kerjanya, Rabu 23 September 2020.
Menurut dia, Pokjamil UKPBJ harus melakukan proses ulang terhadap perusahaan yang telah digugurkan, jika sanggah banding tidak dijawab Dinas PUPR Batanghari. Misalnya, proses pengguguran pada tahap evaluasi kualifikasi. Artinya, Pokjamil UKPBJ harus melakukan proses ulang dari tahap itu.
“Pihak yang sanggah banding adalah PT Karya Bersama Putra Mandiri tanggal 3 September 2020. Kami terakhir jawab sanggah banding tanggal 29 September 2020,” ucapnya.
Zulkifli bercerita, sanggah banding PT Karya Bersama Putra Mandiri harus dilengkapi dengan jaminan sanggah banding. Selanjutnya, jaminan sanggah banding diteliti oleh UKPBJ Batanghari. Merasa tidak puas, PT Karya Bersama Putra Mandiri melakukan klarifikasi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jambi.
“Yang menentukan persyaratan sub bidang itu kan LPJK. Rekanan bersurat ke LPJK, LPJK mengatakan bahwa persyaratan masuk dalam poin penawaran, tidak ada masalah kata LPJK. Sedangkan UKPBJ mengatakan bahwa yang dimiliki PT Karya Bersama Putra Mandiri, persyaratannya tidak sesuai dengan yang diminta,” ujarnya.
Proses penandatanganan kontrak, kata Zulkifli, belum bisa dilakukan karena masih dalam proses sanggah banding. Sanggah banding ini membutuhkan waktu untuk dipelajari. Dia tidak mau ada pihak-pihak merasa dirugikan. Makanya Dinas PUPR Batanghari diberikan waktu 14 hari guna melihat aturannya dan permasalahan.
“Kita tidak mau juga bola panas mati di tangan kita,” ucapnya.
DAERAH
Menguak Rahasia Sukses: Dinas Pendidikan Kedah Malaysia Tinjau Pengelolaan Pesantren Legendaris Kauman Padang Panjang
DETAIL.ID, Padang Panjang – Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang kembali mengukuhkan posisinya sebagai rujukan pendidikan Islam terkemuka di Asia Tenggara. Kali ini, Pesantren yang sarat sejarah tersebut menerima Kunjungan Kerja Resmi dari Dinas Pendidikan Baling, Kedah, Malaysia pada Kamis, 6 Oktober 2025 dalam rangka meninjau secara langsung pengelolaan pesantren di Indonesia.
Rombongan tamu istimewa dari Kedah, yang diketuai oleh Hj. Abu Bakar Bin Man, yang juga menjabat Pegawai Pendidikan Daerah Baling, disambut dengan nuansa budaya dan semangat persyarikatan yang kental.
Kedatangan rombongan disambut meriah dengan alunan musik tradisional khas Minangkabau, Tambua, yang membangkitkan suasana. Kehangatan penyambutan semakin terasa dengan peragaan olahraga bela diri kebanggaan Muhammadiyah, Tapak Suci, yang diperagakan secara apik oleh para santri. Para tamu tampak terpukau dengan keterampilan dan kedisiplinan santri Kauman.
Mudir Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, Dr. Derliana, MA. beserta jajaran pimpinan menyambut hangat rombongan. Selepas penampilan Tapak Suci yang memukau, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama, mengabadikan momen kebersamaan lintas negara.
Setelah sesi penyambutan, rombongan diajak berkeliling lingkungan Pesantren. Mereka meninjau berbagai fasilitas yang tersedia serta melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran dan kegiatan sehari-hari di Pesantren Kauman.
“Kami tidak menyangka bisa berkunjung dan berinteraksi langsung dengan sekolah yang sarat akan sejarah ini,” ujar Hj. Abu Bakar Bin Man dengan antusias, mengungkapkan kekaguman rombongan atas kesempatan yang didapat.
Tak hanya melihat fasilitas akademik, rombongan juga diajak mengunjungi ruangan Bimbingan Konseling (BK) untuk mengamati bagaimana proses penanganan dan pembinaan karakter santri dilakukan di Kauman.
Acara formal kemudian dilanjutkan di ruangan Majelis Guru Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Dalam sesi ini, Dr. Derliana, MA., memaparkan secara komprehensif sejarah dan transformasi yang telah dialami oleh Pesantren Kauman Muhammadiyah dari masa ke masa, termasuk peran pentingnya dalam pergerakan dan pendidikan di Indonesia.
Beliau juga memaparkan perkembangan signifikan pesantren dalam beberapa tahun terakhir, sebuah capaian yang dinilai telah meningkatkan mutu dan kepercayaan publik. Seluruh hadirin, termasuk tamu dari Kedah, tampak takjub dengan paparan yang disampaikan oleh Mudir Pesantren Kauman tersebut.
Dr. Derliana juga turut menyampaikan bahwa, popularitas Pesantren Kauman di tingkat internasional sangat tinggi, terlihat dari fakta bahwa Pesantren Kauman setidaknya mendapat 2 hingga 3 kali kunjungan setiap bulannya dari berbagai institusi pendidikan yang ada di negara Malaysia.
Sementara itu, Ketua Rombongan, Hj. Abu Bakar Bin Man, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan hangat dan ilmu yang didapat selama berada di Pesantren Kauman.
“Kami berharap ilmu yang didapat di Pesantren Kauman ini menjadi pengalaman berharga bagi seluruh rombongan dan dapat kami aplikasikan di Kedah nanti untuk memajukan pendidikan,” tutur Hj. Abu Bakar Bin Man.
Sesi formal ditutup dengan penyerahan cenderamata sebagai simbol persahabatan dan kolaborasi. Acara dilanjutkan dengan kunjungan rombongan ke Unit Ekonomi Kreatif Pesantren Kauman, yang merupakan penunjang utama bagi kemandirian finansial dan pengembangan entrepreneurship santri di Pesantren Kauman. Kunjungan ini menunjukkan komitmen Kauman tidak hanya pada aspek akademik dan keagamaan, tetapi juga pada kemandirian ekonomi.
Reporter: Diona
DAERAH
Lapas Kelas III Suliki Gelar Panen Raya Sayuran Dukung Ketahanan Pangan Nasional
DETAIL.ID, Suliki – Lapas Kelas III Suliki menggelar kegiatan Panen Raya Sayuran di lahan SAE Brandgang pada Rabu, 5 November 2024 sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan 13 Program Akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kemandirian warga binaan melalui kegiatan pertanian.
Panen raya tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas III Suliki, Farid Wajdi yang turut didampingi oleh jajaran pejabat struktural, pegawai, serta warga binaan. Kehadiran seluruh elemen dalam kegiatan ini menunjukkan sinergi dan semangat gotong royong dalam membangun program pembinaan berbasis kerja produktif. Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat nilai-nilai rehabilitasi sosial di lingkungan pemasyarakatan.
Beragam jenis sayuran berhasil dipanen dalam kegiatan tersebut, antara lain terung, bayam, kangkung, dan pakcoy. Hasil panen ini tidak hanya menjadi bukti keberhasilan program pembinaan, tetapi juga berpotensi untuk mendukung kebutuhan pangan lokal serta memberikan keterampilan bertani kepada warga binaan sebagai bekal pasca pemasyarakatan.
Kepala Lapas Kelas III Suliki, Farid Wajdi dalam kesempatan panen ini menyampaikan, “Panen raya ini merupakan bukti nyata bahwa warga binaan mampu berkontribusi positif melalui kegiatan produktif seperti pertanian. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional dan program akselerasi menimipas, tetapi juga menjadi sarana pembinaan yang membekali mereka dengan keterampilan hidup. Dengan semangat kebersamaan, kami akan terus mendorong program-program yang memberdayakan warga binaan secara berkelanjutan.”
Dengan adanya kegiatan seperti ini, Lapas Kelas III Suliki menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang produktif dan berdaya guna. Panen raya ini diharapkan menjadi inspirasi bagi lembaga pemasyarakatan lainnya untuk terus berinovasi dalam mendukung program nasional dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap warga binaan.
Reporter: Diona
DAERAH
Usai Paripurna DPR RI, M. Shadiq Pasadigoe Tekankan Penguatan Ekonomi Daerah, Hukum, dan Infrastruktur Sumbar
DETAIL.ID, Jakarta – Usai pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH., MM, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi daerah pasca-reses.
Dalam rapat yang disiarkan secara daring melalui tautan resmi s.id/RAPURKe-7, Shadiq menegaskan bahwa pembangunan nasional harus sejalan dengan kebutuhan nyata di daerah, terutama dalam bidang ekonomi rakyat, penegakan hukum, dan perbaikan infrastruktur dasar.
“Paripurna bukan sekadar agenda seremonial, tetapi tanggung jawab politik dan moral untuk membawa suara rakyat dari daerah ke pusat. Sumatera Barat memerlukan perhatian serius, terutama di sektor ekonomi dan penegakan hukum,” ujar Shadiq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.
Ekonomi Sumbar Tumbuh, Tapi Perlu Dorongan Pemerintah Pusat
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dalam publikasi Sumatera Barat Dalam Angka 2024, ekonomi Sumbar pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,36 persen (c-to-c) dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 367,45 triliun.
Pertumbuhan tertinggi tercatat di sektor pertanian, perdagangan, dan penyediaan akomodasi, sedangkan sektor konstruksi dan industri pengolahan masih tumbuh lambat.
“Angka pertumbuhan itu cukup baik, namun belum mencerminkan kesejahteraan rakyat secara merata. Pemerintah pusat harus memperkuat dukungan untuk UMKM dan koperasi, karena di situlah denyut ekonomi rakyat sesungguhnya,” ujar Shadiq.
Data BPS menunjukkan terdapat lebih dari 600 ribu pelaku UMKM di Sumbar, tetapi baru sekitar 18 persen yang terhubung ke ekosistem digital. Karena itu, ia mendorong perluasan pembiayaan mikro berbasis syariah melalui Koperasi Syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), BTM agar masyarakat nagari memiliki akses permodalan yang berkeadilan, dan sekarang telah mulai hadir Koperasi Merah Putih.
Infrastruktur dan Ketimpangan Wilayah
Berdasarkan publikasi Statistik Daerah Sumatera Barat 2024, sekitar 27 persen jalan kabupaten dan kota di provinsi ini masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat.
“Infrastruktur adalah kunci pemerataan. Kita butuh percepatan program perbaikan jalan dan jembatan di daerah pedalaman. Termasuk digitalisasi nagari agar anak-anak muda punya peluang yang sama dalam pendidikan dan ekonomi,” kata Shadiq.
Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur, serta program padat karya yang melibatkan masyarakat lokal.
Soroti Penegakan Hukum dan Kondisi Lapas di Sumbar
Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, Shadiq juga menyoroti persoalan klasik lembaga pemasyarakatan di Sumatera Barat. Beberapa Lapas lama di Padang, Batusangkar dan Bukittinggi masih mengalami kelebihan kapasitas hingga 180 persen serta minim fasilitas pembinaan.
“Lapas bukan tempat membuang orang, tetapi ruang membina manusia. Pemerintah harus mempercepat modernisasi sistem pemasyarakatan dan memperluas program pembinaan berbasis agama dan kemandirian,” ujarnya.
Ia juga mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga sosial keagamaan seperti Muhammadiyah, PERTI, dan pesantren dalam pembinaan moral warga binaan.
Pendidikan dan Penguatan SDM
Di bidang pendidikan, Shadiq menilai pemerataan akses pendidikan tinggi di Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan. Menurut Sumbar Dalam Angka 2024, angka partisipasi pendidikan tinggi baru mencapai 23,1 persen, di bawah rata-rata nasional 28 persen.
“Banyak anak nagari cerdas tetapi terkendala biaya dan jarak. Perguruan tinggi daerah seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Unidha Padang dll nya, harus terus diperkuat perannya untuk melahirkan generasi unggul dan berakhlak,” katanya.
Shadiq juga mengusulkan agar pendidikan vokasi dan wirausaha lokal dimasukkan ke dalam program strategis pemerintah untuk mengurangi pengangguran.
Komitmen Restorasi dan Pembangunan Berkeadilan
Menutup pernyataannya, Shadiq menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan restorasi dan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat Sumatera Barat.
“Politik bagi kami di NasDem adalah jalan pengabdian. Kami akan terus menyuarakan kebutuhan rakyat, memperkuat hukum yang berkeadilan, dan memastikan pembangunan berpihak kepada yang lemah,” tuturnya.
Reporter: Diona

