Connect with us
Advertisement

DAERAH

Waka DPRD Jambi Sebut Puan Harusnya Jangan Jadi Pemecah Bangsa

Published

on

Waka DPRD Jambi Sebut Puan Harusnya Jangan Jadi Pemecah Bangsa

detail.id/, Jambi – Pernyataan Ketua DPP Bidang Politik PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebutkan Provinsi Sumatra Barat tidak mendukung Pancasila, langsung direspons oleh Ikatan Keluarga Minang (IKM) Provinsi Jambi.

Tokoh muda Jambi asal Minang yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dari Partai Gerindra, Rocky Chandra mengatakan bahwa sebagai Ketua DPR RI, Puan harusnya menjadi pemersatu bukan pemecah bangsa.

“Saya selaku putra Minang meminta ada klarifikasi dari ibu Puan Maharani Ketua DPR RI sebagai tokoh nasional, bahwasanya kita sama-sama tahu tokoh nasional itu sebagai pemersatu bukan sebagai pemecah,” ucap Rocky Chandra, seperti dilansir dari pemayung.com pada Sabtu, 5 September 2020.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Tak hanya itu saja, Rocky juga berharap kepada seluruh pendukung Puan Maharani agar jangan memperuncing suasana.

“Berikutnya juga saya harapkan jajaran-jajaran para pendukung dari ibu Puan Maharani juga jangan memperuncing permasalahan ini bahwasanya kita bernegara NKRI harus sama-sama meredam emosi dan juga bagaimana menyejukkan suasana,” ujar Rocky.

Sebelumnya, Ketua IKM Provinsi Jambi, Prof Jhoni Nazwan, mengatakan, pernyataan Puan tersebut keliru, karena para faunding father yang ikut membidani kelahiran negara ini juga banyak orang Minang.

“Jadi memang kalau ada statement dari seorang Ketua DPR yang mengatakan orang Sumbar itu diragukan Pancasila, saya pikir itu satu statement yang keliru,” kata Jhoni Nazwan.

Dengan tegas, dirinya meminta kepada Ketua DPP PDIP tersebut untuk mengklarifikasi maksud dan tujuannya mengeluarkan statement pedas yang langsung menorehkan luka kepada rakyat Minang tersebut.

“Karena itu memang kita berharap bisa diklarifikasi apa maksudnya, apakah memang terbawa emosi atau karena ada persoalan persoalan lain. Karena itu kan memang sangat sensitif apalagi dalam kondisi pandemi ini, masyarakat sangat sensitif ditambah lagi statement dari pimpinan penyelenggara negara,” tuturnya.

Seakan sangat kecewa dengan peryataan Puan, Jhoni selaku tokoh Minang-Jambi dengan tegas menyebutkan bahwa persoalan Puan Maharani ini bisa selesai kalau Puan. minta maaf.

“Mohon maaf kalau begini-begini, jika ada yang kurang berkenan melalui media ini saya mohon maaf, ‘selesai’. Tapi kalau tidak minta maaf dengan masyarakat Minang, saya yakin itu akan bergulir terus. Perlu klarifikasi dari yang bersangkutan (Puan) jadi memang menurut saya keliru kalau ada yang mengatakan orang Minang tidak Pancasila,” ucapnya.

Ia menyatakan protes akan statement itu. “Yang kita minta dari IKM Minang yang ada di Jambi agar ada permintaan maaf, minimal ada klarifikasi apa maksudnya. Karena kalau tidak, kita akan gulirkan persoalan ini terus menerus,” kata Jhoni Nazwan.

Diketahui, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani saat mengumumkan pasangan cagub-cawagub Sumatra Barat untuk Pilkada 2020, berharap agar Provinsi Sumatra Barat mendukung Pancasila.

“Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila,” kata Puan.

Sementara itu, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga sempat curhat sulitnya PDIP menang di Sumatra Barat. Mega mempertanyakan kenapa rakyat di Sumatera Barat belum sepenuhnya mempercayakan pilihannya kepada PDI Perjuangan atau calon-calon yang diusung PDIP sebagai alat perjuangan politik di pemilihan umum.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Berita yang sudah dirilis eramuslim.com ini juga menyebutkan pernyataan Ketua Umum PDIP.

“Kenapa ya? Sepertinya rakyat di Sumatra Barat belum menyukai PDI Perjuangan. Meskipun sudah ada beberapa daerah yang mau, yang minta, sudah ada DPC-nya, sudah ada DPD-nya, tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut mengapa kok agak sulit,” kata Megawati.

DAERAH

Makkah Route Hadir di Makassar, Proses Keimigrasian Jemaah Haji Dipercepat

DETAIL.ID

Published

on

Makkah Route Hadir di Makassar. (Foto: Dok/Humas Kantor Imigrasi Jember)

DETAIL.ID, Jakarta – Pemerintah menerapkan skema Makkah Route bagi 15.804 jemaah calon haji asal Makassar melalui Bandara Sultan Hasanuddin mulai 2026.

Penerapan ini menambah titik layanan Makkah Route di Indonesia setelah sebelumnya berjalan di Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Adi Soemarmo Solo, dengan total cakupan mencapai 221.000 jemaah.

Melalui skema ini, proses pemeriksaan keimigrasian dilakukan sejak di bandara keberangkatan di Indonesia.

Jemaah tidak lagi menjalani pemeriksaan paspor saat tiba di Arab Saudi, sehingga perjalanan menuju Tanah Suci menjadi lebih singkat dan efisien.

Program hasil kerja sama Indonesia dan Arab Saudi ini juga memberi kemudahan mobilitas serta meningkatkan kenyamanan perjalanan, khususnya bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

“Perluasan Makkah Route ke Makassar adalah upaya strategis untuk memastikan semakin banyak jemaah Indonesia yang merasakan kemudahan proses keimigrasian sejak dari tanah air. Kami ingin memangkas birokrasi, sehingga jemaah bisa lebih tenang dalam mempersiapkan diri menuju Tanah Suci,” ujar Hendarsam.

Untuk mendukung pelaksanaan, sebanyak 115 petugas Imigrasi Arab Saudi tiba di Indonesia pada Minggu, 26 April 2026 dan akan bertugas di bandara haji.

Infrastruktur di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) telah siap sepenuhnya, termasuk integrasi data lintas sektor serta penyusunan profil risiko guna mengantisipasi keberangkatan non-prosedural.

Ke depan, layanan ini ditargetkan menjangkau seluruh embarkasi haji di Indonesia dan berjalan secara resiprokal antara kedua negara.

“Imigrasi akan terus bertransformasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang adaptif dan solutif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menyukseskan ibadah haji. Layanan Imigrasi untuk rakyat adalah prioritas kami,” tutur Hendarsam Marantoko.

Continue Reading

DAERAH

Peringati Hari Kemala Bhayangkari ke-46, Bhayangkari Cabang Polres Pasuruan Kota Tanam Ratusan Pohon

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Dalam rangka memperingati Hari Kemala Bhayangkari ke-46, Bhayangkari Cabang Polres Pasuruan Kota menggelar kegiatan penanaman pohon sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung program penghijauan serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 22 April 2026, bertempat di Taman Pekuncen yang berlokasi di Jalan Raya Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudho Uly, S.I.K., M.Si., didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Pasuruan Kota Ny. Desna Yudho, Wakapolres Pasuruan Kota Kompol Yokhbeth Wally, Pejabat Utama Polres Pasuruan Kota, personel Polres Pasuruan Kota, Bhayangkari Cabang Pasuruan Kota, Kepala Kelurahan Pekuncen Kecamatan Bugul Kidul, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan, serta para guru dan murid TK Bhayangkari Kota Pasuruan.

Kapolres Pasuruan Kota didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Pasuruan Kota menyampaikan bahwa kegiatan penanaman pohon ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Momentum Hari Kemala Bhayangkari ke-46 tidak hanya diperingati secara seremonial, namun juga diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi lingkungan dan masyarakat.

Ketua Bhayangkari Cabang Pasuruan Kota Ny. Desna Yudho mengatakan, “Kegiatan penanaman pohon ini merupakan wujud nyata kepedulian kami terhadap kelestarian lingkungan. Melalui momentum Hari Kemala Bhayangkari ke-46, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam, karena lingkungan yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan generasi mendatang.”

Selain melibatkan Instansi Pemerintah Kota Pasuruan, Kegiatan ini juga melibatkan anggota Bhayangkari serta murid TK Kemala Bhayangkari Kota Pasuruan yang turut berpartisipasi secara aktif, harapannya kegiatan ini juga dapat menjadi kunci dalam menanamkan kesadaran kan pentingnya menjaga dan menciptalan lingkungan yang hijau sejak dini.

Ratusan bibit pohon tabe buya ditanam di sejumlah titik area taman yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Selain penanaman pohon, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi kepada tamu undangan yang hadir mengenai pentingnya merawat tanaman dan menjaga kebersihan lingkungan agar pohon yang ditanam dapat tumbuh dengan optimal.

Melalui kegiatan ini, Bhayangkari Cabang Polres Pasuruan Kota menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Reporter: Tina

Continue Reading

DAERAH

Lantik Dewan Pengawas RSUD Kol. Abundjani, Bupati M. Syukur: Jadilah Mata dan Telinga yang Objektif

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, didampingi Wakil Bupati A. Khafidh, melantik empat anggota Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonel Abundjani Bangko.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di aula RSUD setempat pada Jumat, 17 April 2026.

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Merangin Nomor 93/DINKES/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Merangin Nomor 259/RSD/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko Periode 2021-2026.

Adapun jajaran Dewas yang baru dilantik yakni:

  1. Zulhifni (Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin) sebagai Ketua merangkap Anggota;
  2. Mashuri (Kepala BPKAD) sebagai Anggota;
  3. Zamroni, SKM sebagai Anggota;
  4. Ns. Yulianti, S.Kep sebagai Sekretaris bukan anggota.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah sekadar formalitas administratif.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas merupakan instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik atau Good Corporate Governance.

“Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab besar untuk memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi kinerja rumah sakit. Saya berharap saudara-saudara mampu menjadi jembatan yang efektif antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai penerima layanan,” ujar Bupati M. Syukur.

Bupati memberikan tiga pesan khusus kepada jajaran Dewas yang baru dilantik.

Pertama, ia meminta agar Dewas menjadi mata dan telinga pemerintah yang objektif dalam mendeteksi masalah lebih dini agar tidak menjadi kendala serius dalam pelayanan.

Kedua, Bupati mengingatkan agar Dewas membangun sinergi yang harmonis dengan direktur dan manajemen RSUD. Menurutnya, Dewas harus memposisikan diri sebagai mitra strategis, bukan sekadar mencari kesalahan.

Terakhir, Bupati mendorong fokus pada peningkatan kualitas layanan melalui inovasi, terutama dalam menghadapi era digitalisasi kesehatan saat ini.

Kepada manajemen RSUD Kolonel Abundjani, Bupati meminta agar memberikan dukungan penuh kepada Dewan Pengawas agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal.

“Segera pelajari regulasi yang ada, lakukan pengawasan secara objektif, dan berikan masukan-masukan strategis demi kemajuan rumah sakit kebanggaan kita ini,” tuturnya. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs