DAERAH
Fadhil-Bakhtiar Optimis Menang Bersama NasDem
detail.id/, Batanghari – Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar optimis bersama Partai NasDem bisa memenangi Pilkada Batanghari 9 Desember 2020. Duo mantan Sekretaris daerah (Sekda) beda Kabupaten ini dapat dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Ini yang harus kita perjuangkan bersama. Kami yakin bersama Partai NasDem kita bisa berbuat baik untuk Kabupaten yang kita cintai ini. Kami mohon maaf belum berkomunikasi secara intensif dengan kawan-kawan di NasDem,” kata Fadhil Arief kepada detail Jumat 4 September 2020.
Menurut suami tercinta Zulva, dia dan Bakhtiar tak bisa masuk ke rumah NasDem serta merta sebelum menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari DPP Partai NasDem. Sehingga ada kawan-kawan NasDem merasa Fadhil-Bakhtiar cuek dengan anggota DPRD dari NasDem.
“Bukan cuek, kami takut bukan waktu yang tepat untuk memasuki area ini. Internal (DPP NasDem) belum menetapkan keputusan. Ini kadang-kadang jadi petaka bagi kita. Karena saya tahu setiap undang-undang tentang kepartaian yang terbit di Indonesia yang terakhir, bahwa semua partai menjadi sistem komando,” ucapnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Bahwa semua keputusan DPP harus dituruti sampai ketingkatan paling bawah, sampai ke ranting. Dan itu mejadi filosofi partai di Indonesia saat ini. Jadi, dia tidak akan melangkah kalau DPP belum memutuskan. Begitu banyak kejadian pada Pilkada 2020 karena ada proses adaptasi dari undang-undang kepartaian yang lama kepada undang-undang kepartaian yang baru.
“Sehingga ada di daerah Riau, DPC dibekukan. Ada DPW dibubarkan oleh DPP, karena DPP mempunyai hak prerogatif untuk hal itu. Pada saat saya melangkah mendekati ibu Aminah jauh-jauh hari, saya akan membahayakan ibu Aminah, karena partai belum memutuskan. Rekomendasi masih 50:50, bisa iya bisa tidak,” ujarnya.
Dia berujar belum ada sejarah Partai NasDem merubah rekomendasi, sepanjang calon tidak one prestasi. Misalnya, partai tidak cukup, calon meninggal dunia, sakit atau tidak jadi mencalonkan diri. Tapi saat ini hingga kedepan, tidak ada lagi istilah tidak bisa berkomunikasi.
“Dan ini harus kita rajut bersama. Dinamika pasti terjadi sepanjang keputusan belum dibuat. Sama hal kita musyarawah, pasti banyak usulan A, B dan C. Tapi pada saat keputusan telah dibuat, saya yakin kawan-kawan di NasDem tetap berdiri tegak lurus mengikuti perintah DPP Partai NasDem,” katanya.
SK DUKUNGAN: SK DPP Partai NasDem di teken Surya Paloh tanggal 29 Juli 2020. (DETAIL/Ardian Faisal)
Fadhil dengan tegas meyakini tak mungkin ada kader NasDem akan merugikan diri sendiri dengan perkataan atau tindakan yang tidak selaras dengan keputusan DPP. Apalagi SK Nomor: 113-Kpts/DPP-NasDem/VII/2020 tentang persetujuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, model B.1-KWK PARPOL tanggal 29 Juli 2020 di teken Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Johnny G Plate.
“Walaupun ada yang bunyi, itu anggota Dewan itu tak memihak Fadhil-Bakhtiar. Tidak mungkin, sewaktu DPP memutuskan, pasti memihak. Kalau selama ini bisa berkreasi, itulah orang politik pasti berkreasi terus. Kalau tak berkreasi bukan orang politik,” ujarnya.
Partai NasDem punya plafon jelas dan kepingin punya kepala daerah sebanyak-banyaknya di Indonesia dalam rangka untuk menggenjot perolehan kursi. Pernyataan ini begitu tegas dan jelas diucapkan Ketua Bappilu NasDem, Prananda Surya Paloh. Hebatnya lagi NasDem ini, kata Fadhil, anggota Bappilu tidak ada umurnya di atas 40 tahun.
“Sehingga salah satu calon gubernur Jambi agak keberatan dengan gaya anak muda NasDem yang bertanya selenge’an. Tapi itulah restorasi, bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Bisa saja orang itu hebat, tapi zaman dahulu, di zaman sekarang tidak hebat. Bisa saja dia kuat zaman dahulu, zaman sekarang tidak kuat lagi. Bisa saja kita lemah dahulu, tapi sekarang telah menjadi kuat,” katanya.
Tahun baru Islam adalah momentum tepat untuk hijrah dari Batanghari yang begini-begini saja, menjadi Batanghari yang dibanggakan oleh rakyatnya. Menjadi Batanghari yang nyaman sebagai tempat tinggal. Dia yakin semua kader NasDem Batanghari dengan usia produktif akan seiring sejalan dengan Fadhil-Bakhtiar.
“Bang Bakhtiar walaupun umur lebih tua dari saya, tapi jiwanya masih muda dan semangat beliau sangat tinggi menjadikan Kabupaten Batanghari lebih baik lagi. Pilkada tinggal tiga bulan, kita tak boleh terlalu ngebut takut numbur, pelan kito kalah. Jadi kecepatan ngebut, nikung, belok kita sama-sama. Jangan sampai belok dak pakai lampu sen agar menghindari tumburan. Sementara kompoian kita panjang. Kami selalu membuka diri untuk menerima saran kritik dan masukan untuk melangkah kedepan,” ujarnya.
Calon Wakil Bupati Batanghari pilihan DPP Partai NasDem, Bakhtiar bangga dengan seluruh partai pengusung Fadhil-Bakhtiar. Partai NasDem adalah partai dengan gerakan Perubahan Indonesia, khususnya di Kabupaten Batanghari harus lebih menghadapi zaman dengan tindakan modern.
“Kalau dulu dapat makan sudah. Kalau sekarang tuntutan anak muda kita jauh ingin berkembang lagi, baik bidang ekonomi, sosial, politik, budaya termasuk keamanan dan pertahanan kita di rumah tangga. Tentu bersama-sama dengan para politikus kita bisa bersinergi. Bukan saat ini saja, tapi sampai masa akhir jabatan kami mendatang,” ucapnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Bakhtiar berharap karena Partai NasDem telah berhasil menduduki satu Fraksi di DPRD Kabupaten Batanghari, bisa menyatukan persepsi antara eksekutif dan legislatif. NasDem juga mempunyai anggota DPRD Provinsi Jambi bahkan anggota DPR RI. Tak hanya itu, NasDem mempunyai perwakilan pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kominfo.
“Prananda Surya Paloh mengatakan, manfaatkan kementerian kami. Semua struktur ini memberikan peluang restorasi terhadap semua peluang yang harus kita perbaiki bersama. Kita harus berbuat lebih baik dan lebih maju lagi ke depan,” katanya.
DETAIL.ID, Merangin – Berkat kegigihan dan kerja kerasnya dalam membangun Merangin, Bupati H M Syukur meraih Penghargaan detikSumatera Awards 2026, untuk kategori Inovasi Kesehatan dan Penurunan Stunting dari media ternama www.detik.com.
Penghargaan bergengsi tersebut diterima H M Syukur dari Wakil Pimpinan Redaksi detik.com, Fajar Pratama pada Malam Anugerah detikSumatera Awards 2026, yang digelar di Grand Ballroom The Trans Hotel Jakarta, Jumat malam, 28 Agustus 2026.
detikSumatera Awards 2026 yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Menteri Lingkungan Hidup M Jumhur Hidayat, diinisiasi sebagai puncak apresiasi penghargaan kepada tokoh, institusi serta komunitas yang inovatif dan berkontribusi positif untuk Sumatera.
Bupati Merangin merupakan satu-satunya kepala daerah di Provinsi Jambi, yang meraih penghargaan maha bintang tersebut.
”Penghargaan ini milik seluruh masyarakat Provinsi Jambi, khususnya masyarakat Merangin,” ujar Bupati.
Dikatakan Bupati, penurunan prevalensi stunting Kabupaten Merangin dari 14,9% (2023) berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), menjadi 9,6% (2024) berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
“Penurunan angka stunting Kabupaten Merangin ini, jauh di bawah angka nasional 19,8%,” ucap Bupati yang malam itu tampil ceria berbusana batik didampingi Asisten II Setda Merangin Agus Salim, sembari melempar senyum khasnya.
Keberhasilan Merangin menurunkan angka stunting itu lanjut bupati, disertai dengan diraihnya penghargaan komitmen dari Pemerintah Provinsi Jambi, peningkatan Jamkesda menjadi 38.748 jiwa.
Selain itu, Desa Plakar Jaya Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin berhasil meraih juara II Desa Berkinerja Baik tingkat nasional, dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting 2025.
Kadis Kominfo Merangin, Ahmad Khoiruddin Agung Saputro menambahkan, semua prestasi yang diraih Kabupaten Merangin di bawah kepemimpinan Bupati H M Syukur dan Wakil Bupati H A Khafid tersebut, membuat www.detik.com menilai Merangin sebagai rujukan praktik baik kesehatan masyarakat di Sumatera. (*)
DETAIL.ID, Jember – Kantor Imigrasi Jember dan Polres Jember mempererat koordinasi untuk memperkuat pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) sekaligus mencegah potensi tindak pidana yang berkaitan dengan mobilitas lintas negara di Kabupaten Jember.
Komitmen tersebut mengemuka dalam silaturahmi dan koordinasi Kepala Kantor Imigrasi Jember dengan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jember, Kamis, 27 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antarlembaga, terutama dalam pertukaran informasi mengenai keberadaan dan kegiatan WNA di wilayah Jember.
Koordinasi yang berjalan baik diharapkan dapat mempercepat langkah apabila ditemukan aktivitas yang membutuhkan perhatian maupun penanganan lebih lanjut.
Pengawasan terhadap WNA menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.
Kantor Imigrasi Jember bersama Polres Jember memiliki peran masing-masing yang saling mendukung dalam memastikan keberadaan serta kegiatan WNA tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kerja sama juga diarahkan pada upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Tindak Pidana Penyelundupan Migran (TPPM).
Kedua tindak pidana tersebut membutuhkan penanganan terpadu karena dapat melibatkan jaringan dan wilayah yang berbeda.
Melalui koordinasi yang semakin erat, informasi yang berkaitan dengan potensi pelanggaran maupun tindak pidana diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Kepala Kantor Imigrasi Jember menilai sinergi dengan Polres Jember menjadi bagian penting untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian.
“Sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan keimigrasian. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik bersama Polres Jember, kami berharap pengawasan terhadap WNA serta pencegahan TPPO dan TPPM dapat dilakukan secara lebih efektif,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Jember.
Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada koordinasi, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah bersama dalam menjaga keamanan wilayah.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara terpadu, potensi pelanggaran keimigrasian maupun kejahatan yang melibatkan warga negara asing dapat diantisipasi sejak dini. (*)
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan sertipikasi 11 juta bidang tanah rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 2029. Langkah ini dilakukan untuk memberi kepastian hukum sekaligus memberi akses ekonomi bagi masyarakat.
“Tahun 2026 sampai dengan 2027, kita akan targetkan sebanyak 3 juta. Kemudian sisanya 8 juta. Lalu, itu akan kita targetkan di tahun 2028 sebanyak 5 juta. Mudah-mudahan sisanya bisa kita selesaikan di tahun 2029,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat konferensi pers di Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
Dalam proses sertipikasi rumah bagi MBR, Kementerian ATR/BPN berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Kolaborasi tersebut telah dituangkan ke dalam Surat Edaran Bersama antara Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri PKP, dan Kepala BPS.
Adapun program Sertipikasi bagi MBR ini menyasar tiga kluster. Ketiga kluster itu meliputi rumah dari program bantuan pemerintah, rumah yang dibiayai melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta rumah pada kluster mandiri.
“Syarat mendapat program ini, yaitu bagi pekerja sektor formal itu sesuai dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025, itu ditunjukkan melalui bukti penghasilan. Selain itu juga dilengkapi dengan surat yang menerangkan bahwa pemohon termasuk dalam kategori MBR. Nah, bagi sektor non-formal itu masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSEN,” kata Dalu Agung Darmawan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari turut menyampaikan mengenai program prioritas pemerintah, yakni KIP Kuliah. Melalui program tersebut pemerintah berharap bisa memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu.
Sekjen ATR/BPN dalam kesempatan ini hadir dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono serta jajaran Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol. Turut hadir, Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana. (*)
Bupati H M Syukur Raih Penghargaan detikSumatera Awards 2026
Dua Jembatan Gantung Baru Perkuat Akses Warga Pelosok Jember
Kapan Peserta JKN Mendapat Surat Kontrol? Begini Alur dan Ketentuannya
Imigrasi Jember dan Polisi Rapatkan Barisan Awasi WNA
Viral Video Penyerangan Terhadap TNI di Area PT SAL Sarolangun
BPJS Kesehatan dan Polije Siapkan Talenta Unggul untuk Mendukung Program JKN di Wilayah Tapal Kuda
BPJS Kesehatan Pastikan Perubahan FKTP Tidak Mengurangi Hak Peserta JKN
Bingung Urusan Layanan JKN? BPJS SATU Siap Membantu
Diduga Nambang Tanpa Dokumen Hingga Main Dokumen Terbang, GERAM Jambi Desak Mabes Polri Periksa Pasutri AE dan NA
Kementerian ATR/BPN Kejar Sertipikasi 11 Juta Rumah MBR hingga 2029
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
