DETAIL.ID, Jambi – Pernyataan Ketua DPP Bidang Politik PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebutkan Provinsi Sumatra Barat tidak mendukung Pancasila, langsung direspons oleh Ikatan Keluarga Minang (IKM) Provinsi Jambi.
Tokoh muda Jambi asal Minang yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dari Partai Gerindra, Rocky Chandra mengatakan bahwa sebagai Ketua DPR RI, Puan harusnya menjadi pemersatu bukan pemecah bangsa.
“Saya selaku putra Minang meminta ada klarifikasi dari ibu Puan Maharani Ketua DPR RI sebagai tokoh nasional, bahwasanya kita sama-sama tahu tokoh nasional itu sebagai pemersatu bukan sebagai pemecah,” ucap Rocky Chandra, seperti dilansir dari pemayung.com pada Sabtu, 5 September 2020.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Tak hanya itu saja, Rocky juga berharap kepada seluruh pendukung Puan Maharani agar jangan memperuncing suasana.
“Berikutnya juga saya harapkan jajaran-jajaran para pendukung dari ibu Puan Maharani juga jangan memperuncing permasalahan ini bahwasanya kita bernegara NKRI harus sama-sama meredam emosi dan juga bagaimana menyejukkan suasana,” ujar Rocky.
Sebelumnya, Ketua IKM Provinsi Jambi, Prof Jhoni Nazwan, mengatakan, pernyataan Puan tersebut keliru, karena para faunding father yang ikut membidani kelahiran negara ini juga banyak orang Minang.
“Jadi memang kalau ada statement dari seorang Ketua DPR yang mengatakan orang Sumbar itu diragukan Pancasila, saya pikir itu satu statement yang keliru,” kata Jhoni Nazwan.
Dengan tegas, dirinya meminta kepada Ketua DPP PDIP tersebut untuk mengklarifikasi maksud dan tujuannya mengeluarkan statement pedas yang langsung menorehkan luka kepada rakyat Minang tersebut.
“Karena itu memang kita berharap bisa diklarifikasi apa maksudnya, apakah memang terbawa emosi atau karena ada persoalan persoalan lain. Karena itu kan memang sangat sensitif apalagi dalam kondisi pandemi ini, masyarakat sangat sensitif ditambah lagi statement dari pimpinan penyelenggara negara,” tuturnya.
Seakan sangat kecewa dengan peryataan Puan, Jhoni selaku tokoh Minang-Jambi dengan tegas menyebutkan bahwa persoalan Puan Maharani ini bisa selesai kalau Puan. minta maaf.
“Mohon maaf kalau begini-begini, jika ada yang kurang berkenan melalui media ini saya mohon maaf, ‘selesai’. Tapi kalau tidak minta maaf dengan masyarakat Minang, saya yakin itu akan bergulir terus. Perlu klarifikasi dari yang bersangkutan (Puan) jadi memang menurut saya keliru kalau ada yang mengatakan orang Minang tidak Pancasila,” ucapnya.
Ia menyatakan protes akan statement itu. “Yang kita minta dari IKM Minang yang ada di Jambi agar ada permintaan maaf, minimal ada klarifikasi apa maksudnya. Karena kalau tidak, kita akan gulirkan persoalan ini terus menerus,” kata Jhoni Nazwan.
Diketahui, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani saat mengumumkan pasangan cagub-cawagub Sumatra Barat untuk Pilkada 2020, berharap agar Provinsi Sumatra Barat mendukung Pancasila.
“Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila,” kata Puan.
Sementara itu, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga sempat curhat sulitnya PDIP menang di Sumatra Barat. Mega mempertanyakan kenapa rakyat di Sumatera Barat belum sepenuhnya mempercayakan pilihannya kepada PDI Perjuangan atau calon-calon yang diusung PDIP sebagai alat perjuangan politik di pemilihan umum.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Berita yang sudah dirilis eramuslim.com ini juga menyebutkan pernyataan Ketua Umum PDIP.
“Kenapa ya? Sepertinya rakyat di Sumatra Barat belum menyukai PDI Perjuangan. Meskipun sudah ada beberapa daerah yang mau, yang minta, sudah ada DPC-nya, sudah ada DPD-nya, tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut mengapa kok agak sulit,” kata Megawati.
