Connect with us
Advertisement

PERISTIWA

Ini Alasan Pemprov Jambi Tolak Berikan Izin Lokasi Tugu Juang Buat Deklarasi KAMI

DETAIL.ID

Published

on

Deklarasi KAMI

DETAIL.ID, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi menolak memberikan izin peminjaman lokasi monumen Tugu Juang untuk dijadikan kegiatan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada 9 Oktober 2020 mendatang. Penolakan yang dilakukan Pemprov Jambi itu bukan lantaran tidak ingin meminjamkan lokasi monumen, melainkan menghindari kerumunan dan menjaga ketenangan di masa Pilkada Jambi.

“Mengingat kondisi penyebaran COVID-19 di Kota Jambi semakin meningkat pada akhir-akhir ini dan juga telah memasuki masa kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020, maka permohonan KAMI Provinsi Jambi untuk menggunakan area Tugu Juang sebagai tempat deklarasi belum dapat dipertimbangkan,” begitu bunyi surat yang diberikan Pemprov Jambi kepada KAMI yang dilihat detail, Senin, 5 Oktober 2020.

Pemprov Jambi juga mencantumkan dalam surat itu bahwa kegiatan deklarasi KAMI berpotensi kerumunan orang banyak sehingga berisiko menjadi pusat penyebaran COVID-19. Tindakan penolakan pemberian izin lokasi monumen yang dilakukan Pemprov Jambi kepada KAMI juga sebagai bentuk menjaga stabilitas keamanan di masa Pilkada.

Surat penolakan itu tercantum dengan nomor 2331/ SETDA.PBMD-2.3/IX/2020, surat itu juga ditanda tangani secara langsung oleh Pj Sekda Pemprov Jambi, yakni Sudirman. Surat penolakan yang dilayangkan Pemprov Jambi itu sebagai bentuk surat balasan terhadap KAMI yang memasukkan surat permohonan permintaan izin lokasi monumen tugu juang untuk dijadikan tempat deklarasi.

Deklarasi KAMI itu rencananya juga akan dihadiri oleh beberapa toko nasional di antaranya Jendral (Purn) TNI Gatot Nurmantyo, Din Samsuddin serta Rocky Gerung.

Sebelumnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) batal melakukan deklarasi pada Jumat, 9 Oktober 2020 mendatang. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jambi menolak meminjamkan area Tugu Juang untuk digunakan sebagai tempat deklarasi.

“Kami sudah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Jambi. Isinya, permohonan izin peminjaman Tugu Juang untuk deklarasi ditolak,” kata Presidium KAMI Provinsi Jambi Amrizal Ali Munir pada Senin, 5 Oktober 2020.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]

Amrizal memperlihatkan surat yang ditandatangani Sekda Provinsi Jambi. Surat tersebut tertanggal 29 September 2020 dan diterima KAMI dua hari kemudian.

“Salah satu alasan penolakan adalah alasan keamanan. Menurut kami, alasan tersebut tidak beralasan. Gangguan keamanan apa sih yang diakibatkan dari pelaksanaan deklarasi tersebut? Kalau ada aksi penolakan, ya biarin aja, itu kan bukan gangguan keamanan,” ucapnya.

Sementara itu, Komite Eksekutif KAMI Provinsi Jambi Muhamad Usman menyebutkan pihaknya akan mencari lokasi alternatif dan menjadwalkan ulang rencana deklarasi.

“Panitia deklarasi telah merespons surat Pemprov Jambi dan langsung menggelar rapat. Hasilnya, panitia akan menjadwalkan kembali rencana deklarasi. Kami juga akan mencari tempat alternatif untuk deklarasi,” kata Muhamad Usman.

Muhamad Usman berjanji pelaksanaan deklarasi akan menerapkan protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak membuat kerumunan.

“KAMI juga akan melakukan deklarasi jika kondisi pandemi sudah membaik. Jika situasinya masih pandemi, kami belum akan melakukan deklarasi,” ujarnya.

Ketua Panitia Deklarasi KAMI Jamb, Ika Sonizar menyatakan pihaknya telah menggelar rapat membahas surat Pemprov Jambi.

“Kami bergerak cepat dan langsung menggelar rapat Sabtu, 3 Oktober 2020 kemarin. Kami tidak mempermasalahkan jika Pemprov Jambi menolak meminjamkan Tugu Juang untuk dijadikan lokasi deklarasi. Kami sudah  mempertimbangkan sejumlah lokasi lainnya sebagai alternatif lokasi deklarasi,” kata Ika Sonizar.

Ika Sonizar mengaku tidak mempersoalkan jika deklarasi harus ditunda.

“Nggak apa-apa ditunda, apalagi sekarang situasinya pandemi COVID-19 sedang memburuk. Kan ada surat instruksi dari Wali Kota Jambi, kami akan patuhi. Kami juga tak ingin anggota KAMI ada yang terpapar COVID-19,” ujarnya.

 

Reporter: Nanda

PERISTIWA

Remisi Natal, Satu WBP di Jambi Langsung Bebas

DETAIL.ID

Published

on

Jambi — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi memberikan Remisi Khusus Natal Tahun 2025 kepada 105 warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama Nasrani di wilayah Jambi.

Dari jumlah tersebut, satu orang WBP langsung bebas setelah menerima remisi.
Pemberian remisi dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Raya Natal pada 25 Desember 2025 dan diberikan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, mengatakan bahwa remisi merupakan hak bersyarat bagi warga binaan yang beragama Nasrani dan rutin diberikan setiap perayaan Natal.

“Ini adalah hak bersyarat yang kami berikan kepada warga binaan Nasrani pada setiap perayaan Natal,” ujar Irwan,  Kamis 25 Desember 2025.

Ia menjelaskan, dari 105 WBP penerima remisi, sebanyak 104 orang memperoleh Remisi Khusus I (RK I) berupa pengurangan sebagian masa pidana sehingga masih harus menjalani sisa hukuman.

Sementara satu orang lainnya memperoleh Remisi Khusus II (RK II) dan langsung bebas setelah remisi diberikan.
Menurut Irwan, pemberian remisi merupakan bentuk komitmen negara dalam menjunjung prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.

“Remisi diberikan secara selektif, objektif, dan akuntabel, setelah warga binaan memenuhi persyaratan administratif dan substantif serta aktif mengikuti program pembinaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai penghargaan atas perubahan perilaku dan kesungguhan warga binaan dalam menjalani proses pembinaan.

Melalui pemberian Remisi Khusus Natal 2025 ini, Kanwil Ditjenpas Jambi berharap warga binaan dapat memperkuat nilai keimanan, menyadari kesalahan serta siap kembali dan berperan positif di tengah masyarakat.

Kanwil Ditjenpas Jambi, lanjut Irwan, terus berkomitmen menghadirkan sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berdampak bagi masyarakat sesuai dengan semangat reformasi pemasyarakatan. (*)

Continue Reading

PERISTIWA

Arus Lalu Lintas Jelang Natal di Jambi Kondusif, Polisi Waspadai Bencana Hidrometeorologi

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi mencatat kondisi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Jambi menjelang perayaan malam Natal, 25 Desember 2025 masih terpantau kondusif. Hingga saat ini, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan.

Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Adi Benny Cahyono pada Rabu sore 24 Desember 2025. Ia mengatakan situasi lalu lintas secara umum masih berjalan normal dan terkendali.

Meski demikian, pihak kepolisian tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Beberapa wilayah di Provinsi Jambi dilaporkan telah mengalami bencana alam, seperti tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Kerinci.

“Untuk mengantisipasi dampak bencana, Ditlantas Polda Jambi telah berkoordinasi dengan BPJN serta Dinas PUPR guna menempatkan alat berat di sejumlah titik rawan bencana,” ujar Kombes Pol Adi Benny.

Selain pengamanan jalur lalu lintas, Ditlantas Polda Jambi juga telah menyiagakan pos pelayanan di sejumlah gereja yang menggelar ibadah Natal. Penempatan pos tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah.

“Dalam pengamanan ini, kami juga melibatkan sejumlah stakeholder terkait untuk mendukung kelancaran dan keamanan perayaan Natal,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERISTIWA

Syaiful Kipli dan Ali Abdullah Pimpin KSPSI AGN Provinsi Jambi, AGN Tekankan Dewan Pengupahan Perjuangkan Kenaikan UMP 2026

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, DPD Provinsi Jambi kembali dipimpin oleh Syaiful Kipli dan Ali Abdulah. Keduanya terpilih secara aklamasi dalam forum Konferda DPD KSPSI Provinsi Jambi yang digelar di Grand Hotel, Minggu 21 Desember 2025.

Ketua DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi, Syaiful Kipli menyampaikan rasa terimakasih atas amanah dari para anggota untuk kembali memimpin KSPSI Jambi. Menurutnya, kedepan KSPSI AGN Jambi akan fokus pada pendampingan hak-hak buruh secara masif di seluruh DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

“Terimakasih, pada Konferda ini telah terjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Terimakasih juga pada Presiden KSPSI AGN, pak Andi Gandi Nena Wea yang telah jauh-jauh dari Jakarta ke Jambi untuk memantau Konferda kita sekaligus melantik pengurus baru periode 2025-2030,” ujar Syaiful Kipli, Minggu 21 Desember 2025.

Di depan para anggota, Syaiful Kipli kembali menekankan bahwa kedepan pihaknya bakal berfokus pada konsolidasi internal dan eksternal untuk mengembangkan organisasi demi pemenuhan hak-hak kaum pekerja.

Konferda DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi juga turut dihadiri oleh DPD KSPSI AGN Provinsi Sumatera Barat. Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, pun langsung melantik secara resmi ke-2 pengurusan KSPSI tingkat Provinsi tersebut.

“Kami berharap organisasi KSPSI bisa profesional, modern dan juga mandiri. Ini harus diikuti oleh teman-teman pengurus daerah,” ujar Andi Gani.

Diainggung soal sikap terkait UMP tahun 2026, Presiden KSPSI tersebut menekankan agar seluruh Dewan Pengupahan mulai dari tingkat nasional hingga ke daerah memaksimalkan perjuangan bagi kenaikan UMP dengan kisaran 6,5 persen hingga 8 persen.

“KSPSI mengintruksikan agar seluruh Dewan Pengupahan di tingkat daerah, nasional untuk maksimal memperjuangkan persentase yang tinggi, atau paling tidak sama dengan tahun 2025,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs