Connect with us
Advertisement

DAERAH

Paripurna HUT Sarolangun Diwarnai Aksi Demonstrasi

DETAIL.ID

Published

on

Paripurna HUT Sarolangun Diwarnai Aksi Demonstrasi

DETAIL.ID, Sarolangun – Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun, Jambi, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 21 daerah itu diwarnai oleh aksi demonstrasi dari sejumlah pemuda dan pelajar yang mengatasnamakan Lintas Pemuda Kabupaten Sarolangun, Senin 12 Oktober 2020.

Pantauan lapangan, dalam orasinya para pendemo yang berjumlah puluhan orang pemuda dan pemudi itu, menolak dengan keras pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada 05 Oktober 2020 yang lalu.

Mereka menilai UU Omnibus Law ini banyak merugikan masyarakat khususnya para buruh.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

“Kami hari ini berdiri dihadapkan rumah Wakil rakyat, menyampaikan aspirasi kami. 05 oktober menjadi hari sejarah baru, dimana Wakil rakyat yang ada di pusat menjadi Penghianat rakyat, telah mati hati nurani. Kami menuntut Wakil rakyat untuk menolak UU cilaka. Rapatkan barisan, maju satu langkah kawan-kawan,” teriak Abdullah Johan selaku korlap Aksi.

Selain hal itu, mereka juga menuntut Transparansi penggunaan anggaran Covid-19 Kabupaten Sarolangun, menuntut pemberantasan aktivitas PETI dan penuntasan akses jalan ke daerah terpencil seperti Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Limun.

“Kami juga menuntut transparansi anggaran covid-19, kucuran dana miliaran kemana anggaran itu. Berantas PETI yang ada di Kabupaten Sarolangun, Batang Asai-Limun sudah habis sama peti, kami khawatirkan 10 tahun kedepan tidak ada lagi kekayaan alam kita di Kabupaten Sarolangun. Kami juga menuntut akses jalan ke daerah terpencil, apakah tidak sanggup untuk melakukan pembangunan akses jalan,” katanya.

Para pendemo sempat ditemui, Kakan Kesbangpol Hudri, yang meminta agar para pendemo tetap menyampaikan aspirasinya dengan tertib. Sebab, nanti akan ditemui langsung oleg ketua dprd Sarolangun Tontawi Jauhari, yang masih mengikuti kegiatan rapat paripurna HUT Kabupaten Sarolangun ke-21 pada tahun 2020.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

“Pak ketua DPRD nanti akan menemui adik-adik, jadi silahkan menyampaikan aspirasi dulu, dengan tertib,” ujarnya.

Tak berselang lama, Plt Bupati Sarolangun Hillalatil Badri, bersama Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari bersama Wakil Ketua DPRD beserta Forkompinda sarolangun turun menemui pendemo di depan gerbang gedung DPRD Sarolangun, usai melaksanakan rapat paripurna HUT Kabupaten Sarolangun.

Pada kesempatan itu, Peltu Bupati Sarolangun Hillalatil Badri mengatakan bahwa mengenai UU Omnibus Law merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga pihaknya selaku jajaran pemerintah daerah hanya dapat menerima aspirasi dan menyampaikan ke pemerintah pusat.

“Terkait dana Covid-19, yang kita laksanakan tiga bulan terakhir pertama membantu masyarakat terdampak covid-19 memberikan bantuan beras 20 kg kepada masyarakat, secara by name by addres. Soal PETI, ini juga dalam sambutan kami bahwa ini salah satu konsisten kami sebagai pemerintah, kami akan menyuarakan ini ke pemerintah provinsi Jambi, karena ini harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah kabupaten dengan Provinsi, UU 23 tentang minerba, itu menjadi kewenangan provinsi Jambi,” katanya.

Sementara mengenai akses jalan, untuk pembangunan jalan dari simpang Pelawan menuju Kecamatan Batang Asai merupakan kewenangan pemerintah provinsi Jambi, dan akses jalan di Kecamatan Limun dari Simpang pulau pandan ke wilayah Marga bukit bulan merupakan kewenangan Kabupaten Sarolangun.

“Untuk akses jalan di Kecamatan Limun dari pulau pandan-Panca karya dan kemudian Panca Karya-Meribung, sudah kita perhatikan. Tahun sebelumnya kita bangun jembatan dalam dua tahun terakhir, dan Insa allah empat poon tuntutan ini kami sepakat,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, bahwa memang pihaknya mendukung apa yang disampaikan oleh para pendemo, baik itu dari kalangan mahasiswa yang sebelumnya juga melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

“Saya adalah bagian dari adik-adik semua, u tuk menyampaikan penolakan terhadap UU Omnibus Law, kalau memang merugikan masyarakat Indonesia tentu ini harus kita protes, menyampaikan aspirasi ke pusat untuk dapat ditindak lanjuti. Kalau ada yang harus kami tandatangani, mari kita tandatangani,” katanya.

“Tuntutan peti, ini akan kami tindak lanjuti sesuai dengan kerja sama provinsi Jambi dan ini menjadi pembahasan rapat kami, kedepan kami akan menindak melalukan pemberantasan yang dibantu oleh aparat TNI/Polri. Terkait anggaran covid-19, tentu menjadi perhatian kami juga untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona. Panca Karya-Meribung, pada apbd perubahan ini sudah dianggarkan untuk pembangunan jalan,” kata dia menambahkan.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Jalannya aksi demo tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI serta jajaran Satpol PP. Kapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyudiyono, Sik, MTCP, CFE beserta jajaran.

Reporter: Warsun Arbain   

DAERAH

Menguak Rahasia Sukses: Dinas Pendidikan Kedah Malaysia Tinjau Pengelolaan Pesantren Legendaris Kauman Padang Panjang

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang Panjang – Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang kembali mengukuhkan posisinya sebagai rujukan pendidikan Islam terkemuka di Asia Tenggara. Kali ini, Pesantren yang sarat sejarah tersebut menerima Kunjungan Kerja Resmi dari Dinas Pendidikan Baling, Kedah, Malaysia pada Kamis, 6 Oktober 2025 dalam rangka meninjau secara langsung pengelolaan pesantren di Indonesia.

Rombongan tamu istimewa dari Kedah, yang diketuai oleh Hj. Abu Bakar Bin Man, yang juga menjabat Pegawai Pendidikan Daerah Baling, disambut dengan nuansa budaya dan semangat persyarikatan yang kental.

Kedatangan rombongan disambut meriah dengan alunan musik tradisional khas Minangkabau, Tambua, yang membangkitkan suasana. Kehangatan penyambutan semakin terasa dengan peragaan olahraga bela diri kebanggaan Muhammadiyah, Tapak Suci, yang diperagakan secara apik oleh para santri. Para tamu tampak terpukau dengan keterampilan dan kedisiplinan santri Kauman.

Mudir Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, Dr. Derliana, MA. beserta jajaran pimpinan menyambut hangat rombongan. Selepas penampilan Tapak Suci yang memukau, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama, mengabadikan momen kebersamaan lintas negara.

Setelah sesi penyambutan, rombongan diajak berkeliling lingkungan Pesantren. Mereka meninjau berbagai fasilitas yang tersedia serta melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran dan kegiatan sehari-hari di Pesantren Kauman.

“Kami tidak menyangka bisa berkunjung dan berinteraksi langsung dengan sekolah yang sarat akan sejarah ini,” ujar Hj. Abu Bakar Bin Man dengan antusias, mengungkapkan kekaguman rombongan atas kesempatan yang didapat.

Tak hanya melihat fasilitas akademik, rombongan juga diajak mengunjungi ruangan Bimbingan Konseling (BK) untuk mengamati bagaimana proses penanganan dan pembinaan karakter santri dilakukan di Kauman.

Acara formal kemudian dilanjutkan di ruangan Majelis Guru Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Dalam sesi ini, Dr. Derliana, MA., memaparkan secara komprehensif sejarah dan transformasi yang telah dialami oleh Pesantren Kauman Muhammadiyah dari masa ke masa, termasuk peran pentingnya dalam pergerakan dan pendidikan di Indonesia.

Beliau juga memaparkan perkembangan signifikan pesantren dalam beberapa tahun terakhir, sebuah capaian yang dinilai telah meningkatkan mutu dan kepercayaan publik. Seluruh hadirin, termasuk tamu dari Kedah, tampak takjub dengan paparan yang disampaikan oleh Mudir Pesantren Kauman tersebut.

Dr. Derliana juga turut menyampaikan bahwa, popularitas Pesantren Kauman di tingkat internasional sangat tinggi, terlihat dari fakta bahwa Pesantren Kauman setidaknya mendapat 2 hingga 3 kali kunjungan setiap bulannya dari berbagai institusi pendidikan yang ada di negara Malaysia.

Sementara itu, Ketua Rombongan, Hj. Abu Bakar Bin Man, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan hangat dan ilmu yang didapat selama berada di Pesantren Kauman.

“Kami berharap ilmu yang didapat di Pesantren Kauman ini menjadi pengalaman berharga bagi seluruh rombongan dan dapat kami aplikasikan di Kedah nanti untuk memajukan pendidikan,” tutur Hj. Abu Bakar Bin Man.

Sesi formal ditutup dengan penyerahan cenderamata sebagai simbol persahabatan dan kolaborasi. Acara dilanjutkan dengan kunjungan rombongan ke Unit Ekonomi Kreatif Pesantren Kauman, yang merupakan penunjang utama bagi kemandirian finansial dan pengembangan entrepreneurship santri di Pesantren Kauman. Kunjungan ini menunjukkan komitmen Kauman tidak hanya pada aspek akademik dan keagamaan, tetapi juga pada kemandirian ekonomi.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Lapas Kelas III Suliki Gelar Panen Raya Sayuran Dukung Ketahanan Pangan Nasional

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Suliki – Lapas Kelas III Suliki menggelar kegiatan Panen Raya Sayuran di lahan SAE Brandgang pada Rabu, 5 November 2024 sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan 13 Program Akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kemandirian warga binaan melalui kegiatan pertanian.

Panen raya tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas III Suliki, Farid Wajdi yang turut didampingi oleh jajaran pejabat struktural, pegawai, serta warga binaan. Kehadiran seluruh elemen dalam kegiatan ini menunjukkan sinergi dan semangat gotong royong dalam membangun program pembinaan berbasis kerja produktif. Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat nilai-nilai rehabilitasi sosial di lingkungan pemasyarakatan.

Beragam jenis sayuran berhasil dipanen dalam kegiatan tersebut, antara lain terung, bayam, kangkung, dan pakcoy. Hasil panen ini tidak hanya menjadi bukti keberhasilan program pembinaan, tetapi juga berpotensi untuk mendukung kebutuhan pangan lokal serta memberikan keterampilan bertani kepada warga binaan sebagai bekal pasca pemasyarakatan.

Kepala Lapas Kelas III Suliki, Farid Wajdi dalam kesempatan panen ini menyampaikan, “Panen raya ini merupakan bukti nyata bahwa warga binaan mampu berkontribusi positif melalui kegiatan produktif seperti pertanian. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional dan program akselerasi menimipas, tetapi juga menjadi sarana pembinaan yang membekali mereka dengan keterampilan hidup. Dengan semangat kebersamaan, kami akan terus mendorong program-program yang memberdayakan warga binaan secara berkelanjutan.”

Dengan adanya kegiatan seperti ini, Lapas Kelas III Suliki menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang produktif dan berdaya guna. Panen raya ini diharapkan menjadi inspirasi bagi lembaga pemasyarakatan lainnya untuk terus berinovasi dalam mendukung program nasional dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap warga binaan.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Usai Paripurna DPR RI, M. Shadiq Pasadigoe Tekankan Penguatan Ekonomi Daerah, Hukum, dan Infrastruktur Sumbar

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Usai pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH., MM, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi daerah pasca-reses.

Dalam rapat yang disiarkan secara daring melalui tautan resmi s.id/RAPURKe-7, Shadiq menegaskan bahwa pembangunan nasional harus sejalan dengan kebutuhan nyata di daerah, terutama dalam bidang ekonomi rakyat, penegakan hukum, dan perbaikan infrastruktur dasar.

“Paripurna bukan sekadar agenda seremonial, tetapi tanggung jawab politik dan moral untuk membawa suara rakyat dari daerah ke pusat. Sumatera Barat memerlukan perhatian serius, terutama di sektor ekonomi dan penegakan hukum,” ujar Shadiq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

Ekonomi Sumbar Tumbuh, Tapi Perlu Dorongan Pemerintah Pusat

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dalam publikasi Sumatera Barat Dalam Angka 2024, ekonomi Sumbar pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,36 persen (c-to-c) dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 367,45 triliun.

Pertumbuhan tertinggi tercatat di sektor pertanian, perdagangan, dan penyediaan akomodasi, sedangkan sektor konstruksi dan industri pengolahan masih tumbuh lambat.

“Angka pertumbuhan itu cukup baik, namun belum mencerminkan kesejahteraan rakyat secara merata. Pemerintah pusat harus memperkuat dukungan untuk UMKM dan koperasi, karena di situlah denyut ekonomi rakyat sesungguhnya,” ujar Shadiq.

Data BPS menunjukkan terdapat lebih dari 600 ribu pelaku UMKM di Sumbar, tetapi baru sekitar 18 persen yang terhubung ke ekosistem digital. Karena itu, ia mendorong perluasan pembiayaan mikro berbasis syariah melalui Koperasi Syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), BTM agar masyarakat nagari memiliki akses permodalan yang berkeadilan, dan sekarang telah mulai hadir Koperasi Merah Putih.

Infrastruktur dan Ketimpangan Wilayah

Berdasarkan publikasi Statistik Daerah Sumatera Barat 2024, sekitar 27 persen jalan kabupaten dan kota di provinsi ini masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat.

“Infrastruktur adalah kunci pemerataan. Kita butuh percepatan program perbaikan jalan dan jembatan di daerah pedalaman. Termasuk digitalisasi nagari agar anak-anak muda punya peluang yang sama dalam pendidikan dan ekonomi,” kata Shadiq.

Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur, serta program padat karya yang melibatkan masyarakat lokal.

Soroti Penegakan Hukum dan Kondisi Lapas di Sumbar

Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, Shadiq juga menyoroti persoalan klasik lembaga pemasyarakatan di Sumatera Barat. Beberapa Lapas lama di Padang, Batusangkar dan Bukittinggi masih mengalami kelebihan kapasitas hingga 180 persen serta minim fasilitas pembinaan.

“Lapas bukan tempat membuang orang, tetapi ruang membina manusia. Pemerintah harus mempercepat modernisasi sistem pemasyarakatan dan memperluas program pembinaan berbasis agama dan kemandirian,” ujarnya.

Ia juga mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga sosial keagamaan seperti Muhammadiyah, PERTI, dan pesantren dalam pembinaan moral warga binaan.

Pendidikan dan Penguatan SDM

Di bidang pendidikan, Shadiq menilai pemerataan akses pendidikan tinggi di Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan. Menurut Sumbar Dalam Angka 2024, angka partisipasi pendidikan tinggi baru mencapai 23,1 persen, di bawah rata-rata nasional 28 persen.

“Banyak anak nagari cerdas tetapi terkendala biaya dan jarak. Perguruan tinggi daerah seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Unidha Padang dll nya, harus terus diperkuat perannya untuk melahirkan generasi unggul dan berakhlak,” katanya.

Shadiq juga mengusulkan agar pendidikan vokasi dan wirausaha lokal dimasukkan ke dalam program strategis pemerintah untuk mengurangi pengangguran.

Komitmen Restorasi dan Pembangunan Berkeadilan

Menutup pernyataannya, Shadiq menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan restorasi dan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat Sumatera Barat.

“Politik bagi kami di NasDem adalah jalan pengabdian. Kami akan terus menyuarakan kebutuhan rakyat, memperkuat hukum yang berkeadilan, dan memastikan pembangunan berpihak kepada yang lemah,” tuturnya.

Reporter: Diona

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs