DAERAH
So Sweet, TNI/Polri di Tanjung Jabung Barat Redam Ricuh Tolak Omnibus Law Sambil Bagi Masker dan Nyanyi Ibu Pertiwi

DETAIL.ID, Tanjung Jabung Barat – Aliansi mahasiswa gabungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi menggelar aksi tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di gedung dewan Tanjung Jabung Barat. Massa menggelar aksi unjuk rasa ini dengan cara damai.
Pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Senin, 12 Oktober 2020 dihadiri ratusan mahasiswa gabungan di Tanjung Jabung Barat. Mereka menyampaikan aspirasinya untuk meminta pihak dewan dan pemerintah setempat untuk ikut menyetujui penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law.
Di sela-sela aksi, polisi yang hadir dalam pengamanan unjuk rasa itu terlihat seorang polisi yakni Kapolres Tanjung Jabung Barat Jambi, AKBP Guntur Saputro langsung mengajak massa untuk bernyanyi bersama melantunkan lagu Ibu Pertiwi untuk meredam aksi kericuhan.
Bukan hanya itu, usai bernyanyi bersama para mahasiswa juga ikut dibagikan masker oleh petugas TNI/Polri untuk pencegahan COVID-19. Dengan didampingi Dandim 0419/ Tanjung Jabung Barat, Letkol Inf Arry Yudistira, para mahasiswa dapat menjalani aksi dengan tenang tanpa bentrok dengan aparat sambil menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka.
Tak berselang lama turun aksi, Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Jambi, Ahmad Jahfar ikut menyetujui tuntutan mahasiswa. Pihak DPRD Tanjung Jabung Barat itu akan meneruskan surat pernyataan mahasiswa ke pemerintah pusat. Aksi yang kemudian berakhir damai itu sehingga diapresiasi oleh TNI/Polri.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Usai menyampaikan aspirasi mereka, mahasiswa meninggalkan lokasi demo dengan tertib dan tenang. Dalam aksi unjuk rasa ini tidak ada perusakan atau kericuhan antara mahasiswa dengan aparat. Mahasiswa ini juga pulang sambil diberikan bingkisan alat kesehatan di tengah pandemi serta sambil menikmati makan bersama antara mahasiswa dan aparat keamanan.
“Saya berterima kasih atas aksi yang berakhir damai ini, saya juga mengapresiasi sikap dan semangat rekan-rekan mahasiswa Tanjung Jabung Barat yang hari ini menggelar aksi dengan damai ini. Apalagi aksi ini juga tertib, lalu patuh atas protokol kesehatan,” kata AKBP Guntur Saputro.
Guntur juga menyampaikan aspirasi atas etika aksi unjuk rasa mahasiswa yang elegan serta menjaga kedisiplinan apalagi dalam menjaga kesehatan dan keselamatan bersama di masa pandemi COVID-19.
“Kita tunjukkan aksi yang damai ini. Silakan sampaikan aspirasi yang dilindungi undang-undang namun dengan cara yang aman dan damai. Kita TNI dan Polri selalu menjaga keamanan dan kenyamanan dalam melindungi massa yang dalam menjalankan aksi dengan sangat humanis,” ujar Guntur.
Reporter: Nanda
DAERAH
Wiky Rahmad Putra Diamanahi Manager MPZ Alumni FK Unand, Siap Wujudkan Lembaga Pengelola Zakat yang Terpercaya

DETAIL.ID, Padang – Yayasan MPZ Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand) resmi mengamanahkan Wiky Rahmad Putra, S.Pt. sebagai Manager Mitra Pengelola Zakat (MPZ) FK Unand pada Kamis, 27 Februari 2025 di Sekretariat MPZ Alumni FK Unand, Padang.
Selaku Manager yang baru, Wiky menyampaikan komitmennya untuk menjadikan MPZ Alumni FK Unand sebagai lembaga pengelola zakat yang terpercaya, profesional, dan terdepan dalam pemberdayaan umat.
“Sebuah tanggung jawab yang mulia dan terus bergerak di garis terdepan, mengabdi demi kemaslahatan umat,” ujar Wiky, yang juga merupakan mantan aktivis Unand ini, Kamis, 27 Februari 2025.
Sebagai langkah awal, ia telah menyiapkan berbagai program strategis guna mengembangkan MPZ Alumni FK Unand. Program tersebut mencakup optimalisasi penghimpunan zakat, penyaluran yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan literasi zakat bagi masyarakat dan sivitas akademika Unand.
Tidak hanya itu, Wiky juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk instansi pemerintah, organisasi sosial, dan pihak swasta untuk ikut berkontribusi dalam mendukung program MPZ Alumni FK Unand.
“Zakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga sarana berbagi keberkahan dan memperkuat solidaritas sosial. Kami mengundang seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kebaikan dan menciptakan dampak positif bagi mereka yang membutuhkan,” ucapnya.
MPZ Alumni FK Unand berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengelolaan zakat serta menyalurkan dana secara transparan dan akuntabel. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan MPZ Alumni FK Unand dapat menjadi contoh lembaga zakat yang amanah, profesional, dan memberikan manfaat luas bagi umat.
Reporter: Diona
DAERAH
Kepala MAN 2 Tanah Datar Sukses Mengantarkan MAN 2 Menuju Madrasah Zona Integritas

DETAIL.ID, Tanah Datar – MAN 2 Kabupaten Tanah Datar raih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2025 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI pada Rabu, 26 Februari 2025.
Kepala MAN 2 Kabupaten Tanah Datar, Drs. Sabrimen, MA menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas capaian penilaian MAN 2 Tanah Datar dengan Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2025.
Ia menjelaskan berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan untuk mewujudkan tata kelola madrasah yang bersih, transparan, dan profesional. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan madrasah dalam menerapkan prinsip-prinsip Zona Integritas serta menilai implementasi program yang telah berjalan.
Ia menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berintegritas.
Sabrimen mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras, seluruh majelis guru, serta pihak terkait atas bantuannya
“Predikat ini buah hasil kerja keras tim MAN 2 Tanah Datar dalam mempersiapkan dokumen serta berbagai inovasi pendukung pencapaian WBK dan WBBM,” tuturnya.
“Melalui pembangunan Zona Integritas ini, kami berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, serta berkualitas bagi seluruh warga madrasah,” ucapnya.
Reporter: Diona
DAERAH
Normalisasi Sungai Penanganan Banjir di Kota Jambi Terkendala Pembebasan Lahan

DETAIL.ID, Jambi – Di tengah kondisi cuaca yang semakin tak menentu, banjir kian jadi momok yang menakutkan bagi warga Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly pun mendorong kolaborasi lintas sektor guna percepatan upaya normalisasi Sungai Asam dan aliran Sungai Kenali.
Sebab menurut Ketua DPRD Kota Jambi tersebut, drainase di Kota Jambi meliputi kewenangan dari Pemerintah Kota, provinsi hingga pusat. Terkait masalah ini sebenarnya Kota Jambi sudah punya alokasi anggaran untuk normalisasi anak Sungai Batanghari dengan total Rp 144 miliar, selama 4 tahun anggaran dari 2023 – 2026 yang diinisiasi oleh BWSS Sumatera VI.
“Ternyata di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kenapa? Ada spot-spot daerah yang harus diganti rugi. Itu sebenarnya yang jadi kendala, sementara batas waktu anggarannya sampai tahun 2026,” kata Kemas Faried Alfarelly pada Kamis, 26 Februari 2025.
Masalah pun terungkap bahwa alokasi anggaran Rp 144 miliar yang bersumber dari bantuan luar negeri (Jepang) tersebut tidak mengakomodir untuk masalah pembebasan lahan. Sementara APBD Pemkot Jambi dinilai terbatas.
Kemas Faried pun mengaku bahwa dirinya sudah mendiskusikan masalah ini dengan Kepala BWSS VI, agar anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan sebagian untuk pembebasan lahan pada titik-titik tertentu, atau proyek normalisasi dikurangi demi pembebasan lahan.
Selain masalah lahan, Kemas juga tak memungkiri masalah lainnya yakni adanya sedimentasi yang menyebabkan penumpukan hingga saluran tersumbat pada spot daerah aliran sungai.
“Itu kan harus kita segera benahi sekarang. Baru kedepan kita harus menyiapkan kolam retensi penampungan sementara. Tapi secara singkat kendalanya ganti rugi,” ujarnya.
Dia pun lagi-lagi menekankan bahwa penanganan banjir di Kota Jambi butuh kolaborasi lintas sektor antara pusat, provinsi, dan kota.
“Kita ini kan tidak bisa lepas dari APBD yang terbatas. Tetap solusinya itu ada di pemerintah pusat. Karena biayanya tidak tanggung-tanggung,” tuturnya.
Reporter: Juan Ambarita