DETAIL.ID, Jakarta – KPK angkat bicara soal kemungkinan menerapkan pasal ancaman pidana mati kepada Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dalam kasus dugaan suap bansos Corona. KPK mengaku masih mendalami penerapan pasal ancaman hukuman mati itu.
“Kami mengikuti apa yang menjadi diskusi media terkait dengan pasal-pasal khususnya Pasal 2 ayat 2, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentu kita akan dalami terkait dengan apakah Pasal 2 itu bisa kita buktikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu 6 Desember 2020.
“Karena unsur-unsurnya adalah satu, setiap orang ada pelaku, kedua perbuatan sifat melawan hukum dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian negara, atau perekonomian negara. Itu kita dalami tentang proses pengadaannya,” imbuhnya.
ArtikelTerkait
Bunyi pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud Firli yakni:
Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Firli mengatakan sampai saat ini kasus yang menjerat Juliari Batubara ini berkaitan dengan suap. Ia mengatakan KPK akan terus mendalami kasus tersebut.
“Tapi perlu diingat bahwa yang kita sampaikan hari ini adalah salah satu klaster dari tindak pidana korupsi yaitu penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara agar mengerahkan seseorang untuk melalukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu yang kita gelar hari ini,” tuturnya.
Sebelumnya, MAKI mendorong KPK untuk menerapkan pasal ancaman pidana mati untuk Menteri Sosial (mensos) Juliari Batubara dalam kasus dugaan suap bansos Corona. Pasalnya, MAKI melihat perbuatan Mensos Juliari dan 4 tersangka lainnya layak dituntut hukuman mati.
“Layak dituntut hukuman pidana mati karena diduga korupsi pada saat bencana, harus dikonstruksikan Pasal 2 dan 3 karena penyalahgunaan wewenang juga,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman saat dihubungi, Minggu melansir detikcom.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan 5 orang tersangka yakni Juliari Batubara selaku Mensos, dua pejabat PPK Kemensos Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono dijerat sebagai penerima suap, sedangkan Ardian IM dan Harry Sidabuke yang merupakan vendor penyedian bansos sebagai pemberi suap.
KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paketnya. Total setidaknya KPK menduga Juliari sudah menerima Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar.
“Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee kurang lebih sebesar Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar,” ucap Firli Bahuri dalam konferensi pers sebelumnya.
“Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB,” imbuh Firli.
Discussion about this post