PERKARA
Polisi Gadungan Dibekuk Karena Tipu Bos Rental Mobil
detail.id/, Jakarta – Postur tubuh yang dimiliki RMF alis SH (34) sudah memenuhi kriteria untuk bergaya layaknya seorang perwira menengah. Apalagi, pengalaman sebagai mantan anggota Polri membuat semakin mahir menjalankan peran sebagai polisi gadungan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menerangkan, RMF dulunya adalah anggota polisi yang berdinas di Polda Sumatera Selatan dengan pangkat terakhir Briptu. Tapi, dia diberhentikan secara tidak hormat karena ketahuan tidak masuk kerja tanpa keterangan selama berbulan-bulan.
“Ternyata yang bersangkutan mantan anggota Polri di Polda Sumsel dengan pangkat Briptu. Tapi sekarang jadi pengangguran setelah dipecat karena desersi,” kata dia saat konferensi pers, Kamis 28 Januari 2021.
RMF yang telah kehilangan pekerjaan terus memutar otak untuk mendapatkan pemasukan. Cara-cara lancung dilakukan supaya dapur tetap ngebul. Semenjak menyandang status pengangguran, RMF malah mencoreng citra kepolisian dengan menipu seorang pengusaha rental mobil.
RMF membeli seragam dan artibut kepolisian di sebuah kios Pasar Senen, Jakarta Pusat. Biar penyamaran semakin sempurna, dia juga menyematkan pangkat melati dua di bagian pundak serta melengkapi diri dengan senjata airsoft gun.
RMF berpenampilan layaknya seperti polisi sungguhan. Dia pun kini memiliki pangkat yang lebih tinggi yakni Ajun Komisaris Besar Polisi . Tak seperti sebelumnya, RMF sekarang mengaku berdinas di Mabes Polri.
Singkat cerita, RMF mampir ke sebuah rental mobil di daerah Jakarta Timur. Dia berpura-pura menyewa satu unit mobil. Namun, tujuan utamanya adalah berkenalan dengan pemilik rental agar nanti bisa masuk ke dalam perangkap.
“Dia datang pakai pakaian dinas dan setelah itu mengajak pemilik rental untuk berbinis,” ucap Yusri.
RMF yang menurut kepolisian pintar bersilat lidah berhasil merayu pemilik rental berinsial S untuk diajak bisnis pinjam-meminjam uang. Kepada korban, RMF mengaku mempunyai jaringan di Bank Dunia. Dia pun bisa memberikan pinjaman sampai Rp 3 Miliar. Asalkan, peminjam bersedia mengagunkan sertifikat tanah, rumah atau apartemen.
S yang saat itu sangat membutuhkan uang tertarik untuk memenuhi syarat yang dipinta oleh RMF.
“Hanya saja, S saat itu tak memiliki sertifikat. Tapi ingin minjam uang sehingga timbul akal pelaku. Jadi pelaku membujuk RMF untuk membeli satu unit Apartemen seharga Rp 700 juta. Korban cukup bayar DP nanti bukti surat pembayaran bisa diangunkan,” ucap Yusri.
Setorkan Uang Rp 140 Juta
Tanpa pikir panjang, S menyetorkan uang Rp 140 juta dengan cara mencicil ke RMF. Namun uang tersebut malah dibawa kabur oleh RMF.
“Jadi korban setelah menyeor uang itu, merasa kesulitan menghubungi pelaku, dan korban akhirnya mengecek apakah betul RMF anggota polri, hasil pengecekan ternyata polisi gadungan,” ucap dia.
Yusri menyebut korban yang merasa dirugikan membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Selang dua hari kemudian, RMF dibekuk di kantornya, kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara. “Kami amankan pelakunya di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara,” ucap dia.
Hasil penyelidikan, uang yang disetorkan oleh korban dibelikan satu unit mobil. Pihaknya saat ini masih mendalami kemungkinan ada korban lain yang terjerat dengan modus serupa.
“Menurut keterangan korban, pelaku pintar merayu jadi kami duga kemungkinan ada korban. Silakan yang pernah tertipu untuk melapor ke Polda Metro Jaya,” ujar Yusri melansir liputan6.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan RMF dijerat Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP dengan ancaman 8 tahun kurungan penjara. Kepolisian juga menyita sebagai barang bukti sejumlah atribut kepolisian dan senjata airsoft gun saat menggeledah kediaman pelaku.
DETAIL.ID, Jambi – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi menjatuhkan vonis 6 tahun penjara terhadap Komisaris Utama PT Prosympac Agro Lestari (PT PAL), Bengawan Kamto, dalam kasus korupsi kredit macet fasilitas kredit investasi dan modal kerja dari BNI senilai Rp 105 miliar pada Rabu, 20 Mei 2026.
Selain pidana penjara, Bengawan juga dijatuhi denda Rp 200 juta serta uang pengganti. “Uang pengganti Rp 80 miliar subsider 3 tahun kurungan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Anisa Bridgestirana, membacakan putusan.
Jalannya persidangan tampak ramai disaksikan pihak keluarga kedua terdakwa. Istri dan orang tua Bengawan juga tampak selalu mendampingi selama persidangan berlangsung.
Dalam persidangan, Bengawan beberapa kali terlihat tertunduk saat berhadapan dengan majelis hakim yang diketuai hakim Anisa.
Hakim menilai terdakwa Bengawan terbukti bersalah merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dalam dakwaan primer Pasal 603.
Hal yang memberatkan, Bengawan dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi serta tidak mengakui kesalahannya selama persidangan.
Sementara hal yang meringankan, Bengawan disebut bersikap sopan selama persidangan, jujur, dan belum pernah dihukum sebelumnya.
Kuasa hukum terdakwa, Ilham menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan.
”Kami banding yang mulia,” kata Ilham.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Putusan Inkrah Tak Dihormati, PN Jambi Dinilai Lamban Eksekusi Sengketa Universitas Batanghari
DETAIL.ID, Jambi – Sengketa pengelolaan Universitas Batanghari (Unbari) kembali memanas. Meski putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, pelaksanaan eksekusi hingga kini belum juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jambi.
Dalam putusan perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Jmb yang diperkuat melalui Putusan Banding Nomor 56/PDT/2024/PT JMB serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6456 K/Pdt/2024, majelis hakim menyatakan Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pengelolaan Universitas Batanghari.
Putusan tersebut juga menegaskan bahwa Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi merupakan badan penyelenggara pendidikan tinggi Universitas Batanghari yang sah berdasarkan hukum. Selain itu, pengadilan menghukum Turut Tergugat, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, untuk mengembalikan pengelolaan akademik Unbari kepada pihak penggugat.
Namun hingga saat ini, eksekusi putusan belum berjalan. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jambi, permohonan eksekusi telah diajukan sejak 26 Februari 2025. PN Jambi juga telah mengeluarkan penetapan aanmaning atau teguran eksekusi pada 28 Februari 2025 dan melaksanakan peneguran pada 18 Maret 2025 serta 16 April 2025.
PN Jambi bahkan mengirim surat delegasi aanmaning kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi selaku termohon eksekusi agar hadir dalam proses teguran eksekusi tersebut.
Meski demikian, hingga kini pengelolaan Universitas Batanghari disebut masih berada di bawah YPJ 2010. Kondisi ini memunculkan kritik keras terhadap Ditjen Dikti yang dinilai tidak menghormati putusan pengadilan yang telah inkrah.
”Putusan pengadilan sudah jelas menyatakan YPJ melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam mengelola Unbari. Tapi sampai sekarang Dikti tetap mengakomodir mereka. Ini menimbulkan kesan ada pembiaran bahkan dugaan persekongkolan,” ujar sumber yang mengikuti proses sengketa tersebut.
Lambannya pelaksanaan eksekusi oleh PN Jambi juga menjadi sorotan. Sebab, meski seluruh proses hukum mulai dari tingkat pertama, banding hingga kasasi telah selesai, namun pelaksanaan putusan belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh pledoi atau nota pembelaan yang diajukan empat terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pengadaan peralatan praktik SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022, dalam sidang replik di Pengadilan Negeri Jambi pada Senin kemarin, 18 Mei 2026.
Kasus yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 21 miliar itu menjerat 4 terdakwa yakni Rudy Wage Soeparman selaku perantara, Endah Susanti pemilik PT Tahta Djaga Internasional (TDI), Zainul Havis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Wawan Setiawan pemilik PT Indotec Lestari Prima (ILP).
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menilai para terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan dan tuntutan yang sebelumnya telah dibacakan.
”Kami memohon agar majelis hakim menolak pembelaan para terdakwa, dan mengabulkan tuntutan,” kata JPU dalam persidangan.
Sementara itu, kuasa hukum masing-masing terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan yang telah disampaikan sebelumnya.
”Kami tetap pada pembelaan yang mulia,” kata kuasa hukum para terdakwa.
Sebelumnya, JPU menyatakan keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan primer Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 55 KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Dalam tuntutannya, terdakwa Wawan Setiawan dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 120 hari kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 6,5 miliar.
Terdakwa Endah Susanti dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 389 juta.
Zainul Havis dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 205 juta. Sebelumnya, Zainul disebut telah menyerahkan uang pengganti sebesar Rp 110 juta kepada penyidik, sehingga tersisa Rp 95 juta.
Sementara Rudy Wage Soeparman dituntut paling berat, 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 180 hari, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1,8 miliar.
Jaksa menilai para terdakwa yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, menghambat pendidikan, serta bekerja sama melakukan tindak pidana korupsi.
Perkara ini diagendakan bakal diputus pada 20 Mei 2026 mendatang.
Reporter: Juan Ambarita
Tinjau Calon Pusat Kuliner Jember, Gus Fawait: Proyek Street Food Baru 30 Persen!
Lakalantas Truk Vs Motor, Seorang Wanita Meninggal di Tempat
Eks Komisaris PT PAL Arief Rohmat Divonis 2 Tahun, Uang Pengganti Rp 2,5 Milliar
Sesuai Tuntutan, Bengawan Kamto Divonis 6 Tahun Penjara Hingga Uang Pengganti Rp 80 Miliar
Sertifikat Tanah Ulayat Jadi Benteng Nagari dalam Menjaga Kepemilikan Adat
Putusan Inkrah Tak Dihormati, PN Jambi Dinilai Lamban Eksekusi Sengketa Universitas Batanghari
Sebanyak 154 Paket Pengadaan 3 Satker KPU di Jambi Tanpa KAK dan Spesifikasi Teknis Nilainya Rp 15 Miliar, BPK Temukan Celah Pengadaan di KPU Jambi
Penyaluran BBM Nonsubsidi PT Elnusa Petrofin ke PT Karo Jambi Disorot BPK, Ada Selisih Rp 2,4 Triliun
Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Imbau Kendaraan Tidak Parkir Sembarangan
Siapkan SDM Unggul, Pascasarjana UNJA Gelar Seleksi PMB Program Magister dan Doktor
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
