Connect with us
Advertisement

DAERAH

Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD, Bappeda Sarolangun Terima Berbagai Masukan 

Published

on

detail.id/, Sarolangun – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun tahun 2022, Senin 22 Februari 2021.

Kegiatan itu dibuka oleh Wakil Bupati Sarolangun H Hillalatil Badri, yang berlangsung di aula Kantor Bappeda Sarolangun dengan tertib dan lancar serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penularan wabah virus corona (covid-19).

Tampak hadir juga dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I DPRD Sarolangun Aang Purnama, SE, MM, Kepala Bappeda Sarolangun H Lukman, M.Pd, Kepala BPKAD Sarolangun Emalia Sari, beserta para Kepala OPD dan Forkompinda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kabid Pendanaan Bappeda Sarolangun Hj Maria Susanti, SE beserta staf, para camat, sejumlah Ormas, OKP, Ketua PD IWO Sarolangun Husnil Aqili serta jajaran, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Dalam Laporannya, Kepala Bappeda Lukman mengatakan bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan memang harus betul-betul tersusun sesuai dengan aspirasi masyarakat, salah satu prosesnya melalui forum konsultasi publik.

Tujuan kegiatan ini dalam rangka menjaring aspirasi pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten sarolangun tahun 2022.

Mendapatkan masukan, gagasan, pikiran dari sudut pandang publik, terhadap prioritas dan sasaran pembangunan, serta meningkatkan transparansi dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Terima kasih atas kehadiran bapak/ibu sekalian, semoga kehadiran kita hari ini dapat bersinergi dan bermufakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sarolangun,” katanya.

Selain itu, Lukman juga berharap melalui kegiatan forum konsultasi publik ini dapat terjadi dialog interaktif antara para peserta dengan narasumber yang disiapkan, sehingga nanti dapat memberikan masukan dalam rangka merumuskan kegiatan dan sub kegiatan strategis dan prioritas kebutuhan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sarolangun.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

“Apabila dalam penyelenggaraan ini dijumpai hal yang tidak berkenan, saya mewakili panitia pelaksana memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik ini,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Hillalatil Badri dalam arahannya mengatakan bahwa melalui kegiatan ini dapat melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 mendatang.

RKPD tahun 2022 diharuskan diselaraskan dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Pemerintah Pusat.

“Tahun 2022 merupakan tahun kelima dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah kabupaten sarolangun menuju Sarolangun lebih sejahtera, dengan lima prioritas pembangunan tahun 2022 diantaranya meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan infrastrukrur, meningkatkan ekonomi daerah, meningkatkan tata kelola pemerintahan, meningkatkan sdm dan sosial agama, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan,” katanya.

Wabup juga mengatakan bahwa forum konsultasi publik diharapkan untuk mengembangkan pemikiran untuk memberikan masukan dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun.

“RKPD harus mampu membangun sinergitas pembangunan secara lintas sektoral, terukur dan akuntabel dan menjaring isu-isu yang strategis pembangunan daerah. Namun, tentunya tidak semua aspirasi dapat diakomodir akan tetapi kepedulian dan peran untuk membangun daerah sangat diharapkan,” katanya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Dalam kegiatan itu juga dilanjutkan dengan penandatangan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik, pemaparan nara sumber terkait perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 dan diskusi tanya jawab dari peserta forum konsultasi publik.

Reporter : Warsun Arbain

DAERAH

Sholat Id di Durian Lecah, Bupati M. Syukur Temukan Jembatan Rusak, Minta Dinas PU Segera Perbaiki

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin — Bupati Merangin, M. Syukur melaksanakan sholat Iduladha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Pondok Pesantren, Desa Durian Lecah, Kecamatan Sungai Manau, Rabu, 27 Mei 2026.

Sementara itu, Wakil Bupati A. Khafidh melaksanakan salat Id di Masjid Baitul Makmur kawasan Sungai Misang, Bangko.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menyampaikan sejumlah komitmen penting terkait pembangunan infrastruktur, evaluasi kinerja pemerintahan, hingga sikap keterbukaannya dalam melayani masyarakat.

Hal paling menjadi sorotan adalah fasilitas publik. Dalam perjalanan menuju Masjid, Bupati M. Syukur melihat kondisi lantai jembatan gantung yang mulai rusak.

“Saya tadi lewat jembatan kita, saya lihat lantainya sudah agak sedikit rusak. Maka saya perintahkan Kadis PU untuk segera memperbaiki lantai jembatan demi keamanan masyarakat,” kata M. Syukur di hadapan jemaah.

Di hadapan para ulama, kiai, dan warga, Bupati yang telah menjabat selama satu tahun lebih ini secara berlapang dada menyampaikan permohonan maaf atas visi-misi pemerintahan yang belum terealisasi secara sempurna.

Ia mengajak pada momen Iduladha ini sebagai ajang untuk introspeksi diri dan saling berbagi. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin juga menyerahkan bantuan hewan kurban.

“Ada enam ekor sapi yang kami serahkan, dan salah satunya ada di Desa Durian Lecah ini. Silakan panitia untuk membagikannya kepada masyarakat,” ujarnya.

Bupati M. Syukur juga menjamin tidak ada sekat birokrasi kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

“Rumah dinas bupati selalu terbuka untuk masyarakat. Dan nomor handphone saya enggak pernah diganti. Silakan kalau ada persoalan-persoalan di tengah masyarakat, mohon kiranya bisa disampaikan,” ucapnya sembari meminta doa agar tetap istiqomah dan amanah dalam memimpin Kabupaten Merangin.

Bupati yang sengaja datang lebih awal sejak pukul 06.30 WIB ini mengajak seluruh jemaah untuk menyambut Iduladha dengan penuh kegembiraan yang bermakna, sekaligus bersama-sama memakmurkan masjid. (*)

Continue Reading

DAERAH

Desa Empang Benao Terima Sapi Kurban Bantuan Presiden Prabowo Seberat 826 Kg

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi menerima bantuan kemasyarakatan berupa satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Prosesi serah terima bantuan ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting langsung dari Ruang Ruang MPC Bappeda Kabupaten Merangin.

Sapi kurban yang diberikan merupakan jenis Simental dengan bobot pakan mencapai 826 kilogram. Bantuan ini dialokasikan untuk masyarakat di Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, dan akan disalurkan melalui pengurus Masjid Jami’ Nurul Falah.

Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, Daryanto, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden atas perhatian yang diberikan kepada warga Merangin.

“Kami Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas pemberian sapi Bantuan Masyarakat (Banmas) ini. Sapi tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar masjid sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya,” ujar Daryanto.

Daryanto juga menambahkan bahwa sapi jenis Simental tersebut tidak didatangkan dari luar daerah, melainkan dibeli langsung dari peternak lokal Merangin, yaitu Irwanto, warga Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan.

“Semoga dengan adanya kegiatan Banmas ini akan memacu para peternak lokal untuk terus mengembangkan peternakannya. Kami juga berharap di tahun-tahun mendatang Kabupaten Merangin bisa kembali mendapatkan program bantuan ini,” tuturnya. (*)

Continue Reading

DAERAH

Tak Ada Lagi Kesalahpahaman, Bupati M. Syukur dan Delapan Temenggung Gelar Audiensi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin — Pemerintah Kabupaten Merangin akhirnya berhasil menyelesaikan kesalahpahaman dengan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD).

Bupati Merangin, M. Syukur, menggelar audiensi langsung bersama delapan Temenggung SAD di ruang kerja Kepala Dinas Sosial pada Senin, 25 Mei 2026.

Pertemuan ini dilakukan guna meluruskan miskomunikasi terkait bantuan keramba ikan serta insiden kericuhan yang sempat terjadi di Kantor Bupati Merangin beberapa waktu lalu.

Para pemimpin adat SAD yang hadir diantaranya Temenggung Jhon Edward, Temenggung Carak, Temenggung Ngapas, Temenggung Pak Jang, Temenggung Jamal, Temenggung Stampung, Temenggung Sikar, dan Temenggung Jon.

Sementara, para pejabat yang turut mendampingi Bupati diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin Zulhifni, Asisten I Setda Sukoso, Kepala Dinas Sosial A. Lazik, sejumlah kepala OPD, perwakilan Forkopimda, Kepala BIN Daerah Merangin, serta Camat Tabir Ulu dan Camat Nalo Tantan.

Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan bahwa persoalan yang terjadi murni karena adanya miskomunikasi. Menurutnya, para Temenggung SAD sengaja datang karena ingin mendengarkan penjelasan langsung dari kepala daerah yang mereka anggap sebagai “Rajo”.

“Ini kan hanya ada miskomunikasi dan hari ini sudah kita selesaikan. Tadi sudah kita jelaskan semua, dan kami sudah saling memaafkan hal-hal yang mengganjal. Semua pihak bisa menerima dengan baik,” ujar Bupati M. Syukur saat diwawancarai usai pertemuan.

Dalam audiensi tersebut, Bupati juga mengklarifikasi isu mengenai tuntutan honor para Temenggung yang sempat memicu polemik. M. Syukur meluruskan bahwa secara aturan pemerintah, tidak ada alokasi anggaran untuk honorarium jabatan Temenggung secara khusus.

“Kita masih punya rekaman pertemuan sebelumnya. Saya tidak pernah menjanjikan honor. Yang saya katakan waktu itu, gaji saya pribadi selama satu bulan silakan diambil untuk dibuatkan baju. Kalau honor dari pemerintah, aturan tidak memperbolehkan lagi,” ucap Bupati.

Ia menambahkan, jika para pemimpin SAD ingin mendapatkan honorarium resmi dari daerah, mereka harus masuk ke dalam struktur administrasi pemerintahan desa.

“Kalau mau ada honor, harus menjadi Kades, Kepala Dusun, atau Ketua RT. Nah, kalau mereka masuk dalam kepengurusan RT, baru bisa mendapatkan gaji. Tadi mereka sudah memahami hal tersebut dan meminta maaf,” tuturnya.

Ke depan, Pemkab Merangin berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang intens dan persuasif dengan masyarakat SAD. Bupati berharap agar kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan anak-anak warga SAD dapat terus meningkat secara bertahap.

Di akhir wawancara, M. Syukur juga memberikan imbauan tegas agar tidak ada pihak-pihak luar yang mencoba memanfaatkan masyarakat SAD demi kepentingan tertentu yang justru dapat merugikan mereka.

“Saya berharap komunikasi terus dijaga. Jangan sampai ada pihak tertentu yang memanfaatkan keadaan, kasihan masyarakat kita. Kita ingin warga SAD punya kehidupan dan citra baru yang lebih bagus ke depannya. Proses perbaikan kebiasaan lama ini memang bertahap, tapi alhamdulillah hari ini semua berjalan sangat baik dan saling berjiwa besar,” ujarnya. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs