NASIONAL
Ini Daerah yang Miliki APBD Tertinggi namun Sumbang Kemiskinan Terbesar di Sumsel
DETAIL.ID, Sumatera Selatan – Angka kemiskinan di Sumatera Selatan dinilai terus terjadi penurunan setiap tahun. Mirisnya, sejumlah daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) terbesar justru tetap menjadi penyumbang angka kemiskinan tertinggi di provinsi itu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Musi Banyuasin yang notabene menjadi daerah dengan APBD paling tinggi yakni di atas Rp3 triliun justru memiliki warga miskin terbesar kedua di Sumsel. Angka kemiskinan di kabupaten itu sebesar 16,13 persen pada 2020, menurun sedikit di 2019 sebesar 16,41 persen, dan 16,52 persen di tahun 2018.
Kabupaten Lahat juga termasuk sebagai penyumbang terbesar angka kemiskinan di Sumsel dengan persentase 15,95 persen pada 2020, dan meningkat dibanding tahun 2019 di angka 15,92 persen, dan 16,15 persen pada 2018. Kabupaten Lahat memiliki APBD sangat besar dibanding daerah lain dan juga banyak terbanyak sumber daya alam di kawasan itu.
Kemudian, angka kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir masuk sebagai lima daerah tertinggi angka kemiskinan di Sumsel yang juga bertolak belakang dengan APBD yang tinggi. Angka kemiskinan di kabupaten berbatasan dengan Lampung tersebut sebesar 14,73 persen pada 2020, 15,01 persen di 2019, dan 13,56 persen di 2018.
Daerah yang memiliki APBD besar dan terbilang kaya tetapi menjadi penyumbang angka kemiskinan terbesar di Bumi Sriwijaya adalah Kabupaten Muara Enim. Pada 2020, angka kemiskinan di sana sebesar 12,32 persen, 12,41 persen pada 2019, dan 12,56 persen pada 2018.
Kota Palembang juga masuk dalam daftar daerah dengan kemiskinan cukup tinggi. Dari total penduduk ibu kota, sebanyak 10,89 persen diantaranya tergolong miskin yang tercatat pada 2020, 10,90 persen pada 2019, dan 10,95 persen pada 2018.
Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas menjadi daerah paling tinggi angka kemiskinannya namun dengan APBD cukup kecil, yakni sekitar Rp1 triliun. Di daerah itu, angka kemiskinan hampir menyentuh angka 20 persen, tepatnya 19,47 persen di 2020 dan naik dari dari dua tahun sebelumnya di angka 19,12 persen. Dalam catatan BPS, hanya Kota Pagaralam yang memiliki angka kemiskinan satu digit, yakni 9,07 persen pada 2020, 8,90 persen di 2019, dan 8,77 persen pada 2018.
Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsi mengungkapkan, pada dasarnya terjadi penurunan signifikan angka kemiskinan di tingkat Provinsi Sumsel sejak 2018 atau ketika Herman Deru menjabat gubernur. Pada tahun itu, angka kemiskinan menyentuh angka 12,80 persen, tetapi berhasil turun signifikan pada 2019 menjadi 12,71 persen.
“Dan hingga Maret 2020, tren penurunan kembali terjadi di angka 12,66 persen,” ungkap Endang, Selasa 23 Februari 2021 melansir merdeka.
Begitu perekonomian masyarakat terus menggeliat, Indonesia dihantam pandemi Covid-19 yang dimulai Maret 2020. Provinsi Sumsel tak luput menjadi imbas dengan nyaris lumpuhnya perekonomian di setiap sektor.
Alhasil, persentase penduduk miskin bertambah periode Maret-September 2020 di angka 12,98 persen. Meski bertambah sebesar 0,32 persen point, namun angka tersebut jauh lebih rendah dari penambahan rata-rata nasional sebesar 0,41 persen poin.
“Penambahan angka kemiskinan terjadi merata di seluruh Indonesia dampak pandemi. Tapi, Sumsel mampu menekan penambahan sehingga masih di bawah rata-rata nasional,” kata dia.
Dia menjelaskan, Garis Kemiskinan (GK) dipergunakan sebagai suatu batas mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk dikatakan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per orang per bulan di bawah GK.
Selama periode Maret-September 2020 GK naik 0,51 persen yaitu dari Rp 439.041 per orang perbulan pada Maret 2020 menjadi Rp 441.259 per orang perbulan pada September 2020. Sementara pada periode September 2019-September 2020, GK naik sebesar 3,63 persen dari Rp425.808 per orang per bulan pada September 2019 menjadi Rp441.259 per orang per bulan pada September 2020.
GK ditentukan dari GK Makanan (GKM) dan GK Non-makanan (GKNM). Menghitung angka kemiskinan bukan dari penghasilan melainkan pengeluaran penduduk. Peranan kelompok makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan kelompok bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
“Komoditas kelompok makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun perdesaan pada umumnya sama yakni, beras, rokok kretek filter, dan beberapa komoditi lainnya,” terangnya.
Menurut Endang, menurunkan angka kemiskinan bukan perkara mudah. Namun dia mengapresiasi Provinsi Sumsel cukup tangguh dalam menghadapi pandemi. Perekonomian tetap tumbuh bertahan sehingga daya beli masyarakat tidak terlalu menurun drastis.
Pada 2020, Sumsel mencatatkan diri sebagai daerah paling tertinggi di regional Sumatera di bidang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 5,71 persen dan juga tertinggi di pulau Sumatera, bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional di angka 4,57 persen.
“Ini membuktikan Sumsel mampu bertahan di tengah pandemi dibanding daerah lain, pembangunan terus berlanjut, dan sekarang dilanjutkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat,” tegasnya.
“Kami apresiasi juga ada sinergitas antara Gubernur Sumsel dan bupati atau walikota dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan. Utamanya daerah-daerah yang paling besar penduduk miskin seperti OKI, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Palembang dan lainnya,” sambungnya.
NASIONAL
Kolaborasi Pendidikan Global: Chungbuk University Korea Selatan Kunjungi SMA Kolese De Britto Yogyakarta
DETAIL.ID, Yogyakarta – SMA Kolese De Britto Yogyakarta menerima kunjungan akademik dari Chungbuk National University, Korea Selatan, yang berlangsung selama 2–6 Februari 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan jejaring Internasional sekaligus ruang pembelajaran lintas budaya dalam dunia pendidikan.
Selama hampir sepekan, delegasi Chungbuk University terlibat langsung dalam berbagai agenda utama, mulai dari praktik mengajar di kelas-kelas, workshop pengembangan profesional guru, hingga kegiatan City Tour budaya Yogyakarta bersama siswa dan pembimbing SMA Kolese De Britto.
Pada agenda praktik mengajar, para dosen dan mahasiswa Chungbuk University berinteraksi langsung dengan siswa di berbagai kelas. Kegiatan ini menjadi sarana pertukaran pendekatan pedagogis, memperkenalkan perspektif pendidikan global, sekaligus membangun suasana belajar yang dialogis dan kolaboratif.

Puncak kegiatan akademik dilaksanakan pada Rabu, 4 Februari 2026, melalui Workshop Guru yang berlangsung pukul 13.30–15.00 WIB. Workshop ini diikuti oleh para guru SMA Kolese De Britto dan difokuskan pada pengembangan praktik pembelajaran, refleksi pedagogi, serta berbagi pengalaman pendidikan antara Indonesia dan Korea Selatan. Suasana workshop berlangsung dinamis, penuh diskusi, dan saling memperkaya wawasan profesional pendidik.
Selain agenda akademik, delegasi Chungbuk University juga diajak mengenal kekayaan budaya Yogyakarta melalui City Tour pada Kamis, 5 Februari 2026, pukul 10.00–16.00 WIB. Bersama perwakilan siswa dan pembimbing SMA Kolese De Britto, rombongan mengunjungi Keraton Yogyakarta dan Museum Sonobudoyo. Kegiatan ini menjadi ruang perjumpaan lintas budaya, di mana nilai-nilai sejarah, tradisi, dan kearifan lokal Yogyakarta diperkenalkan secara langsung kepada tamu Internasional.

Kunjungan ini tidak hanya memperkuat kerja sama antar lembaga pendidikan lintas negara, tetapi juga sejalan dengan semangat pendidikan humanis yang dihidupi SMA Kolese De Britto, pendidikan yang membuka diri pada dunia, membangun dialog, serta menumbuhkan sikap saling menghargai dalam keberagaman.
Kunjungan Chungbuk University menegaskan komitmen SMA Kolese De Britto Yogyakarta untuk menghadirkan pendidikan yang berwawasan global, reflektif, dan berakar pada nilai kemanusiaan.
NASIONAL
MBG di Muaro Jambi Bikin 104 Orang Masuk Rumah Sakit, Kanreg BGN Jambi Bilang Begini…
DETAIL.ID, Jambi – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi dibikin heboh oleh insiden keracunan massal sejumlah pelajar di lingkup Kecamatan Sekernan dan Sengeti, Kabupaten Muara Jambi, Jumat 30 Januari 2026.
Hingga sekira pukul 21.30, pihak RSUD Ahmad Ripin mencatat terdapat sebanyak 104 pelajar dari berbagai sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Selain itu ada pula Guru dan Balita mengalami keracunan makanan.
Penyebabnya diduga kuat dari konsumsi soto, menu MBG yang disajikan oleh SPPG Sengeti. Pihak Pemprov Jambi lewat Satgas Pangan pun mengambil langkah cepat dengan menonaktifkan sekentara SPPG yang dikelola oleh Yayasan Aziz Rukiyah Aminah.
Soal ini Kepala Regional (Kanreg) BGN Provinsi Jambi, Adityo mengklaim bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Muaro Jambi juga Provinsi Jambi dan BPOM untuk melakukan uji lab atas sampel makanan.
”Kita masih nunggu hasil dari pengecekan lab. Yng dicek itu dari sampel makanan dan air,” ujar Adityo, Jumat 30 Januari 2026, di RSUD Ahmad Ripin.
Kalau menurut Kanreg BGN Jambi itu, insiden keracunan yang terjadi di Muara Jambi merupakan kali pertama dalam pelaksanaan MBG di Provinsi Jambi. Kepada murid, wali murid serta pihak terdampak lainnya. Dia pun menyampaikan permohonan maaf.
Untuk tindak lanjut dari BGN sendiri, SPPG Sengeti dihentikan sementara sembari hasil investigasi penyebab keracunan massal terungkap. Penyaluran terhadap 28 sekolah oleh SPPG Sengeti pun disetop sementara.
Disinggung terkait hasil pengecekan sementara, Adityo menolak untuk berkomentar dengan dalih bahwa saat ini investigasi masih dilakukan. Soal standar operasional masing-masing SPPG di Provinsi Jambi, dia mengklaim semua yang beroperai sudah tersertifikasi.
”Yang operasional itu semua sudah menggunakan sertifikasi Laik Higiene Sanitasi. Jadi memang kita memang sudah sesuai standar yang berlaku,” katanya.
Sementara untuk prosedur pengolahan dan penyajian makanan, Adityo kembali mengklaim bahwa semua sudah sesuai SOP yang berlaku meskipun ia tak menjelaskan secara detail SOP yang dimaksud.
Berdasarkan pengakuan masyarakat di RSUD Ahmad Ripin terdapat pelajar yang membawa pulang jatah MBG nya, kemudian dikonsumsi oleh keluarga. Selain itu terdapat juga guru yang turut mencicip makanan MBG.
Disini Adityo bilang kalau serah terima jatah MBG dilakukan pada penerima manfaat yang terdata. “Jadi kalau memang sudah nyampe di sekolah memang itu balik lagi ke pihak sekolahnya,” katanya.
Lantas bagaimana pengawasan dari BGN Regional terhadap pelaksanaan MBG di daerah-daerah? Disini Kanreg BGN Jambi lagi-lagi menekankan soal sertifikasi Laik Higiene Sanitasi.
Dengan insiden di SPPG Sengeti, Adityo menolak untuk sertifikasinya diragukan. Kata dia, bukan diragukan, berarti ada pelaksanaan SOP nya yang kurang berjalan dengan baik oleh pihak SPPG.
Dari insiden ini, Adityo mengklaim bahwa sudah terdapat banyak hal untuk melakukan pencegahan mulai dari penentuan menu makanan, pemilihan bahan baku hingga seluruh hal teknis harus sesuai SOP yang berlaku.
”Kali ini fatal. Karna kalau saya pribadi, apapun yang terjadi klau memang sudah ada yang terdampak itu fatal. Mkanya saya pribadi sebagai Kepala Regional memohon maaf atas kejadian ini,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
NASIONAL
Terus Bertambah! Korban Keracunan MBG dari SPPG Sengeti Kini Sudah 102, Ada Balita Hingga Guru
DETAIL.ID, Jambi – Jumlah korban keracunan MBG dari SPPG Sengeti terus bertambah, terbaru Sekda Muaro Jambi Budi Hartono didampingi Kadinkes Aang Hambali menyampaikan bahwa tercatat 102 korban yang sudah mendapat perawatan medis di RSUD Ahmad Ripin, Jumat malam 30 Januari 2026.
”Saat ini sudah terdata tadi 102 anak dari TK SD SMP, ada 1 orang SMA. Ada juga anak-anak yang itu kakaknya membawa makanan ke rumah terus dimakan sama adiknya, kena. Ada juga beberapa orang guru, kena juga,” ujar Sekda Budi, Jumat malam, 30 Januari 2026.
Lebih lanjut Sekda Muara Jambi itu menyampaikan terdapat 2 Balita yang dirujuk ke RSUD Raden Mattaher. Prtama berusia 1 tahun 4 bulan kedua 2 tahun 9 bulan.
Berdasarkan pemantauan sementara Pemkab Muara Jambi, penanganan terhadap korban keracunan MBG dapat tertangani sejauh ini. RSUD Ahmad Ripin disebut mengerahkan seluruh tenaga medisnya untuk melayani korban keracunan MBG.
Imbas insiden keracunan kali ini, operasional SPPG Sengeti dihentikan sementara berdasarkan hasil rapat bersama pihak BGN dan juga Pemerintah Provinsi Jambi.
”kemudian sampel makanan itu yang ada di dapur maupun di sekolah-sekolah akan diteliti nanti di labor kita. Setelah itu nanti akan kita investigasi dimana ini kelalaiannya,” katanya.
Terkait sanksi, menurut Sekda hal tersebut menjadi domain dari BGN RI.
Sementara itu pihak SPPG Sengeti ketika dikunjungi oleh awak media terkesan tertutup. Beberapa kendaraan roda dua dan 4 tampak mejeng depan SPPG.
Namun pihak keamanan mengatakan bahwa tidak ada pihak berwenang yang dapat memberi keterangan.
”Tadi dari Polres sama dari Dinkes udah datang. Sampel udah diambil,” ujar security SPPG Sengeti.
Informasi dihimpun, bahwa SPPG Sengeti dibawah Yayasan Aziz Rukiyah Aminah melayani 28 sekolah dengan 3400 porsi MBG bagi sekolah di Kecamatan Sekernan dan Sengeti.
Reporter: Juan Ambarita


