NASIONAL
Ini Daerah yang Miliki APBD Tertinggi namun Sumbang Kemiskinan Terbesar di Sumsel

DETAIL.ID, Sumatera Selatan – Angka kemiskinan di Sumatera Selatan dinilai terus terjadi penurunan setiap tahun. Mirisnya, sejumlah daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) terbesar justru tetap menjadi penyumbang angka kemiskinan tertinggi di provinsi itu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Musi Banyuasin yang notabene menjadi daerah dengan APBD paling tinggi yakni di atas Rp3 triliun justru memiliki warga miskin terbesar kedua di Sumsel. Angka kemiskinan di kabupaten itu sebesar 16,13 persen pada 2020, menurun sedikit di 2019 sebesar 16,41 persen, dan 16,52 persen di tahun 2018.
Kabupaten Lahat juga termasuk sebagai penyumbang terbesar angka kemiskinan di Sumsel dengan persentase 15,95 persen pada 2020, dan meningkat dibanding tahun 2019 di angka 15,92 persen, dan 16,15 persen pada 2018. Kabupaten Lahat memiliki APBD sangat besar dibanding daerah lain dan juga banyak terbanyak sumber daya alam di kawasan itu.
Kemudian, angka kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir masuk sebagai lima daerah tertinggi angka kemiskinan di Sumsel yang juga bertolak belakang dengan APBD yang tinggi. Angka kemiskinan di kabupaten berbatasan dengan Lampung tersebut sebesar 14,73 persen pada 2020, 15,01 persen di 2019, dan 13,56 persen di 2018.
Daerah yang memiliki APBD besar dan terbilang kaya tetapi menjadi penyumbang angka kemiskinan terbesar di Bumi Sriwijaya adalah Kabupaten Muara Enim. Pada 2020, angka kemiskinan di sana sebesar 12,32 persen, 12,41 persen pada 2019, dan 12,56 persen pada 2018.
Kota Palembang juga masuk dalam daftar daerah dengan kemiskinan cukup tinggi. Dari total penduduk ibu kota, sebanyak 10,89 persen diantaranya tergolong miskin yang tercatat pada 2020, 10,90 persen pada 2019, dan 10,95 persen pada 2018.
Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas menjadi daerah paling tinggi angka kemiskinannya namun dengan APBD cukup kecil, yakni sekitar Rp1 triliun. Di daerah itu, angka kemiskinan hampir menyentuh angka 20 persen, tepatnya 19,47 persen di 2020 dan naik dari dari dua tahun sebelumnya di angka 19,12 persen. Dalam catatan BPS, hanya Kota Pagaralam yang memiliki angka kemiskinan satu digit, yakni 9,07 persen pada 2020, 8,90 persen di 2019, dan 8,77 persen pada 2018.
Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsi mengungkapkan, pada dasarnya terjadi penurunan signifikan angka kemiskinan di tingkat Provinsi Sumsel sejak 2018 atau ketika Herman Deru menjabat gubernur. Pada tahun itu, angka kemiskinan menyentuh angka 12,80 persen, tetapi berhasil turun signifikan pada 2019 menjadi 12,71 persen.
“Dan hingga Maret 2020, tren penurunan kembali terjadi di angka 12,66 persen,” ungkap Endang, Selasa 23 Februari 2021 melansir merdeka.
Begitu perekonomian masyarakat terus menggeliat, Indonesia dihantam pandemi Covid-19 yang dimulai Maret 2020. Provinsi Sumsel tak luput menjadi imbas dengan nyaris lumpuhnya perekonomian di setiap sektor.
Alhasil, persentase penduduk miskin bertambah periode Maret-September 2020 di angka 12,98 persen. Meski bertambah sebesar 0,32 persen point, namun angka tersebut jauh lebih rendah dari penambahan rata-rata nasional sebesar 0,41 persen poin.
“Penambahan angka kemiskinan terjadi merata di seluruh Indonesia dampak pandemi. Tapi, Sumsel mampu menekan penambahan sehingga masih di bawah rata-rata nasional,” kata dia.
Dia menjelaskan, Garis Kemiskinan (GK) dipergunakan sebagai suatu batas mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk dikatakan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per orang per bulan di bawah GK.
Selama periode Maret-September 2020 GK naik 0,51 persen yaitu dari Rp 439.041 per orang perbulan pada Maret 2020 menjadi Rp 441.259 per orang perbulan pada September 2020. Sementara pada periode September 2019-September 2020, GK naik sebesar 3,63 persen dari Rp425.808 per orang per bulan pada September 2019 menjadi Rp441.259 per orang per bulan pada September 2020.
GK ditentukan dari GK Makanan (GKM) dan GK Non-makanan (GKNM). Menghitung angka kemiskinan bukan dari penghasilan melainkan pengeluaran penduduk. Peranan kelompok makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan kelompok bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
“Komoditas kelompok makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun perdesaan pada umumnya sama yakni, beras, rokok kretek filter, dan beberapa komoditi lainnya,” terangnya.
Menurut Endang, menurunkan angka kemiskinan bukan perkara mudah. Namun dia mengapresiasi Provinsi Sumsel cukup tangguh dalam menghadapi pandemi. Perekonomian tetap tumbuh bertahan sehingga daya beli masyarakat tidak terlalu menurun drastis.
Pada 2020, Sumsel mencatatkan diri sebagai daerah paling tertinggi di regional Sumatera di bidang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 5,71 persen dan juga tertinggi di pulau Sumatera, bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional di angka 4,57 persen.
“Ini membuktikan Sumsel mampu bertahan di tengah pandemi dibanding daerah lain, pembangunan terus berlanjut, dan sekarang dilanjutkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat,” tegasnya.
“Kami apresiasi juga ada sinergitas antara Gubernur Sumsel dan bupati atau walikota dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan. Utamanya daerah-daerah yang paling besar penduduk miskin seperti OKI, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Palembang dan lainnya,” sambungnya.
NASIONAL
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja Resmi Dilantik oleh Presiden Prabowo

DETAIL.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melantik Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi untuk masa jabatan 2025-2030 dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upacara serentak yang melibatkan 961 Kepala Daerah dari seluruh Indonesia.
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebelumnya ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi pada 9 Januari 2025, setelah memenangkan Pilkada 2024 dengan perolehan suara sebanyak 666.494 atau 45,68%.
Dalam berbagai hal, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah besar dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saudara-saudara adalah pelayan rakyat yang harus membela dan menjaga kepentingan rakyat. Itu adalah tugas kita bersama,” ujar Presiden.
Pelantikan serentak ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pemerintahan daerah serta menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Presiden juga mengingatkan bahwa semua kepala daerah yang dilantik adalah bagian dari satu keluarga besar Republik Indonesia.
Dengan dilantiknya Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja, masyarakat Kabupaten Bekasi menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru ini untuk mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah Kabupaten Bekasi.
Reporter: Yayat Hidayat
NASIONAL
Resmi, Syukur Bupati dan Khafied Wakil Bupati Merangin

DETAIL.ID, Jakarta – H. M Syukur, SH MH dan Drs H. Abdul Khafied Moein resmi menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Merangin masa jabatan 2025-2030, setelah dilantik secara serentak bersama 961 orang kepala daerah lainnya pada Kamis, 20 Februari 2025.
Sebanyak 961 orang kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta tersebut, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.
“Alhamdulillah rangkaian prosesi pelantikan telah kami jalankan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Merangin untuk kembali bersatu padu, bersama-sama membangun Merangin yang sangat kita cintai,” kata Bupati Merangin H M Syukur dibenarkan Wabup H Khafied Moein.
Pelantikan secara simbolis dilakukan Presiden kepada enam orang kepala daerah yang berdiri di depan perwakilan dari masing-masing agama, yaitu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mewakili agama Katolik.
Selanjutnya Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie mewakili agama Buddha, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mewakili agama Hindu, Wali Kota Manado Andrei Angouw mewakili agama Konghucu dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze mewakili agama Kristen.
Meskipun demikian, semua kepala daerah yang dilantik secara serentak mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu. Prabowo memimpin sumpah jabatan yang diikuti para kepala daerah.
Pelantikan itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Presiden) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangakatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.
Sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 dibacakan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. (*)
NASIONAL
Hanya Sehari, PaDi UMKM Raup Omset Rp 1,2 Triliun

DETAIL.ID, Jakarta – Hanya dalam waktu sehari PaDI UMKM, salah satu platform yang diperuntukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari PG Telkom Indonesia, mampu meraup omset hingga Rp 1,2 triliun.
VP Synergy Telkom, Kuncoro Wastuwibowo, dalam keterangan resmi yang diperoleh Media pada Senin, 3 Januari 2025, mengatakan omset Rp 1 triliun itu diperoleh PT Telkom menggelar business matching di Ballroom The Gade, Jakarta, belum lama ini.
Kegiatan tersebut, kata Kuncoro Wastuwibowo, merupakan rangkaian kegiatan PaDi Business Forum dan Showcase di tahun kedua.
Kegiatan tersebut, kata dia, diikuti oleh 86 BUMN dan 27 UMKM yang berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hingga Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dengan berbagai kategori seperti elektronik, fashion, juga makanan dan minuman.
PaDi UMKM sendiri merupakan salah satu platform digital dari PT Telkom Indonesia yang berhasil buktikan komitmennya dalam membantu meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM di Indonesia.
“Inovasi penciptaan platform itu soal kecil. Serahkan saja pada Telkom, pasti beres. Inovasi yang betul-betul hebat adalah inovasi penciptaan market,” ucap Kuncoro menjelaskan.
“Dan inovasi itu sudah dilaksanakan para BUMN dengan mengubah operasi procurement jadi kapabilitas penciptaan market, dan diakui sebagai inovasi yang berhasil,” tuturnya lebih lanjut.
Awalnya, kata dia, Business Matching hanya menghasilkan beberapa miliar rupiah saja dalam sehari, tetapi sekarang sudah mencapai Rp 16 triliun selama pelaksanaan acara.
Tentu, ujarnya lagi, hal ini merupakan inovasi luar biasa yang patut dibanggakan oleh seluruh BUMN, sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk terus mendukung UMKM di Indonesia.
Business Matching yang baru lalu dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan PaDi Business Forum and Showcase yang menyertakan kegiatan lain seperti talkshow, showcase, dan PaDi Talk.
Juga merupakan puncak kegiatan Business Matching yang telah berlangsung di seluruh Indonesia sejak awal tahun.
Business Matching menjadi wadah bertemunya UMKM dengan BUMN secara langsung di mana mereka dapat memperkenalkan dan memasarkan produknya secara langsung pula.
Terbukti sebanyak 31 ribu lebih transaksi dengan nominal 1 triliun rupiah telah berhasil dicatatkan.
EVP Digital Business & Technology Telkom, Komang Budi Aryasa, menambahkan, melihat betapa strategisnya UMKM dalam menggerakkan perekonomian nasional, pihaknya di Telkom terus berupaya mengembangkan PaDi UMKM.
“Tidak hanya sebagai platform pengadaan, tetapi juga sebagai solusi menyeluruh untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM, baik dari kolaborasi dengan BUMN maupun perusahaan swasta,” kata EVP Digital Business & Technology Telkom, Komang Budi Aryasa.
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, UMKM telah menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup 99% total unit usaha di Indonesia.
Adapun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari 60% dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.
Kegiatan ini, ujarnya, diharapkan tidak hanya sekadar mendorong transaksi pembelanjaan saja, tetapi juga berfungsi sebagai wadah membangun jaringan, kolaborasi, dan komunikasi.
Terutama, sambungnya lagi, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kapabilitas UMKM yang belum terserap oleh BUMN. Begitu juga sebaliknya, kebutuhan BUMN yang belum bisa dipenuhi oleh UMKM.
Keberhasilan program Business Matching ini menjadi tonggak sejarah kontribusi Telkom dalam mendukung pertumbuhan bisnis UMKM. Lewat PaDi UMKM, Telkom berharap bisa memajukan kesejahteraan masyarakat sekaligus juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.
Reporter: Heno