DAERAH
Mensos Risma Ingin Bangun Community Center SAD, Bupati MFA: Kita Mendukung
DETAIL.ID, Batanghari – Bupati Batanghari Jambi, Muhammad Fadhil Arief (MFA) sangat mendukung terobosan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini soal multi senter Suku Anak Dalam (SAD) Sungai Terap, Kecamatan Batin XXIV.
“Pertama kita sadari bahwa sudah banyak yang dilakukan pemerintah dari zaman orde baru, bagaimana membuat Suku Anak Dalam (SAD) atau Suku Kubu hidup layak,” kata MFA kepada detail sepulang dari lokasi pemukiman SAD.
MFA berujar hal sama juga telah dilakukan LSM terhadap komunitas SAD daerah itu, tapi belum ada formula yang tepat, sehingga mereka bisa hidup seperti masyarakat umum.
“Saya juga tawarkan kepada Menteri Sosial bagaimana mereka bisa hidup seperti kita dengan formula tepat,” ucap ayah empat anak ini.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Menurut MFA kelompok SAD sejak dulu memang hidup di rimba, berarti jangan tempat tinggal mereka dipindahkan ke tempat lain. Tapi bagaimana mereka hidup di rimba, namun kehidupan mereka layak seperti kehidupan masyarakat lainnya.
“Maka nanti akan di bangun multi senter di lokasi mereka berdomisili sesuai usulan Bu Menteri Sosial. Kita sepakati itu, kewenangan yang bisa dilakukan pemerintah daerah akan kita lakukan bagaimana mereka bisa hidup layak,” kata suami Zulva.
Orang nomor satu Bumi Serentak Bak Regam ingin anak-anak SAD bisa sekolah, bisa berobat secara rutin dan bisa menjalankan ibadah. Hak sipil SAD sebagai warga negara sudah di penuhi setelah data base kependudukan selesai.
“Sehingga nanti kita dapat forsi yang jelas apa yang kita lakukan. Mungkin nanti kita akan tindaklanjuti dengan pihak pemerintah provinsi sehingga punya penanganan bersama,” katanya.
Penanganan dan perhatian SAD menurut MFA selama ini dilakukan masing-masing pemerintahan. Misalnya, pemerintah daerah dengan forsi pemerintah daerah, LSM dengan forsi LSM, pemerintah Pusat juga begitu. Kini, kolaborasi ini yang perlu di bangun dengan formula baru agar kelompok SAD bisa hidup sebagaimana mestinya.
“Proses rekam e-KTP berdasarkan laporan Dirjen Dukcapil melalui Dinas Dukcapil Batanghari berjumlah 200 SAD di Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV. Ini merupakan peningkatan yang bagus dan ini harus kita tuntaskan,” ucapnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
SAD berdomisili dalam wilayah Kabupaten Batanghari saat ini diperkirakan mencapai 2.668 orang. Jumlah ini terdiri dari 658 Kepala Keluarga (KK) dan ini harus di kejar supaya semuanya bisa di rekam data kependudukan.
“Agar nanti perencanaan menjadi baik kalau datanya sudah jelas. Selama ini datanya masih ngawur-ngawur. Kemudian rute SAD melangun juga harus kita kuasai. Apakah rute mereka dari Desa Jelutih ke Desa Hajran,” ujarnya.
Ada adat budaya SAD yang pelan-pelan akan di rubah. Seperti mereka bilang tak bisa rumahnya atap berbahan seng karena akan menghalangi dewa mereka datang. MFA langsung menawarkan solusi atap rumah SAD berbahan nipah.
“Bu Mensos bertanya, Nipah itu apa? Saya katakan bahwa Nipah adalah budaya Batanghari yang di bawahnya akan lebih nyaman. Sewaktu cuaca panas akan terasa sejuk dan sewaktu cuaca dingin dia akan lebih hangat,” katanya.
Usulan atap Nipah bagi rumah kelompok SAD Sungai Terap dari Bupati MFA seketika dapat persetujuan Temenggung. MFA juga ingin secara perlahan merubah pola hidup sehat SAD agar menggunakan jamban. Dengan demikian tak ada lagi SAD buang air besar di semak belukar dan mandi di sungai.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Seperti yang kita lihat mereka banyak terkena penyakit kulit dan diare. Jadi transpormasi kebiasaan ini kita lakukan pelan-pelan. Alhamdulillah Bu Mensos sepakat dan ini memang perlu dorongan pemerintah Pusat. Karena kadang-kadang pemukiman mereka menyentuh wilayah konsesi atau sebagian daerah hutan-hutan produksi. Kita minta Mensos menjadi pengungkit bagaimana kehidupan sosial SAD bisa berubah,” ujarnya.
Reporter: Ardian Faisal
DAERAH
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang

DETAIL.ID, Padang – Dinas Pariwisata Kota Padang akan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pantai Padang tepatnya di depan Masjid Al-Hakim. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau kawasan Pujasera pada Sabtu, 22 Februari 2025, menyampaikan kondisi Pujasera saat ini kurang terawat.
“Bangunan dan sarana prasarana sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan segera. Kami akan melakukan penataan terhadap Pujasera ini, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitasnya, karena ini merupakan Program Unggulan (Progul) Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran, yaitu Padang Rancak,” ujarnya.
Maigus Nasir berharap, dengan tertatanya Pujasera, perekonomian pedagang dan masyarakat setempat dapat meningkat. Kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Padang semakin bertambah.
“Sebelum memulai perbaikan ini, kami akan mengundang pedagang untuk menyamakan komitmen dan persepsi agar penataan berjalan sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani menyampaikan, perbaikan Pujasera Pantai Padang masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang. Anggaran perbaikan bersumber dari dana APBD Kota Padang.
Yudi menyebutkan, perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian tenda berjualan pedagang dengan kanopi berbahan baja ringan, perbaikan bangunan tempat berjualan, fasilitas toilet, serta penataan area medan nan bapaneh.
“Kami juga akan melakukan penataan terhadap titik-titik tempat berjualan bagi pedagang sehingga tidak ada yang menggunakan trotoar. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk merapikan pohon pelindung di kawasan Pujasera ini,” tutur Yudi.
Reporter: Diona
DAERAH
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret

DETAIL.ID, Bandung – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut bahwa kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dia menyebut, di Jawa Barat terdapat empat kepala daerah asal PDIP yang menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang. Mereka ialah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
“Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu Ketua Umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif,” kata Ono di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dia mengaku saat ini PDIP masih mengkaji aturan terkait retreat untuk kepala daerah di Magelang. Ono menegaskan, yang terpenting saat ini adalah para kepala daerah langsung bekerja membangun daerahnya masing-masing.
“PDI Perjuangan selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal ke rakyat,” tutur Ono.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H. M. Syukur bertemu dengan Gubernur Jambi H. Al Haris, saat mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan orientasi atau retreat Kepala Daerah pada hari pertama, Jumat, 21 Februari 2025.
“Alhamdulillah ini bersama Pak Gubernur Jambi, kami mengikuti kegiatan hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah,” ujar Bupati Merangin dibenarkan Gubernur Jambi, yang keduanya terlihat sangat bersemangat.
Pada hari pertama tersebut, baik H. M. Syukur maupun H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, mengikuti pengarahan dan ramah tamah sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.
Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti olahraga dan harus bangun sebelum subuh serta materi kepemimpinan, akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir pelaksanaan retreat.
Para Kepala Daerah juga akan mendapat berbagai materi lainnya, salah satunya adalah terkait program strategis Pemerintah Pusat, yang harus diselaraskan dengan visi-misi para Kepala dtaerah.
Melalui retreat tersebut, diharapkan nanti para kepala daerah saat berkonsolidasi dengan Pemerintah Pusat, supaya terjadi sinkronisasi dan selaras misinya dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Orientasi atau retreat Kepala Daerah tersebut jelas Bupati Merangin, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia dan H. M. Syukur siap untuk melaksanakannya. “Masyarakat Merangin tunggu, seminggu lagi saya pulang ke Merangin,” kata Bupati.
Ketika mengikuti retreat itu, tampak Bupati Merangin H. M. Syukur dan Gubernur Jambi H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya di Indonesia, mengenakan baju seragam army yang terlihat sangat gagah dan tegas. (*)