DETAIL.ID, Jambi – Persoalan legalitas tanah masih terus jadi pembahasan dalam sidang korupsi pengadaan tanah untuk akses jalan pelabuhan ujung jabung, oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi TA 2019 – 2023. Kali ini 3 saksi dari ATR/BPN dihadirkan dalam sidang perkara yang menjerat terdakwa eks Kepala BPN Tanjabtim, Anggasana Siboro dan Ketua Satgas B, M Desrizal, Kamis 5 November 2026.
Dimulai dari saksi Beni Hernawan, selaku Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jambi pada 2018-2019, Beni menjelaskan bahwa pengadaan tanah jalan ujung jabung berawal dari permohonan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kemudian dirinya melimpahkan kepada Kantor Pertanahan Tanjungjabung Timur, pada Agustus 2019 hingga Kantah membentuk Satgas pengadaan tanah pada Oktober 2019.
Sama seperti saksi-saksi sebelumnya, Beni kembali menjelaskan soal tahapan pengadaan tanah yang diawali dengan perencanaan oleh instansi yang memerlukan. Didalamnya harus memuat, data tentang luasan, penguasaan, hingga kepemilikan.
”Dan itu disahkan oleh pimpinan instansinya,” ujar Beni, di persidangan.
Kemudian instansi yang memerlukan tanah lanjut mengajukan pada Gubernur pada tahap persiapan. Gubernur kembali membentuk Tim persiapan yang bertugas melakukan pendataan terhadap subjek dan objek tanah, melakukan pengumuman dan konsultasi publik, hingga keluar penetapan lokasi.
”Disini Kantah, hanya melakukan inventarisasi terhadap data perencanaan dan persiapan. Tidak melakukan pengumpulan data. Karena datanya sudah fix disitu,” ujarnya.
Namun data pengadaan tanah tersebut masih dimungkinkan untuk berubah sekalipun sudah terbit SK Penlok oleh Gubernur, sebab menurut eks Kakanwil BPN itu data penguasaan tanah bersifat dinamis.
Sementara terkait bidang tanah yang alas hak belum diketahui, dicantumkan dengan kategori no name dalam daftar nominatip (DNP). Tim identifikasi dan inventarisasi disebut kemudian melaporkan hal tersebut pada instansi yang memerlukan tanah.
Jaksa penuntut umum kemudian mempertanyakan, terhadap bidang tanah yang tidak punya alas hak, apakah bisa diajukan untuk dilakukan pembayaran. Disini saksi mengacu pada UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadan Tanah hingga Perpres No 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yang pada intinya, menekankan pada pembuktian atas penguasaan bidang tanah.
Kesaksian dalam persidangan juga mengungkap bahwa bukti kepemilikan dan penguasaan atau alas hak dapat menyusul diserahkan pada sekretariat BPN.
Sementara itu saksi Ahmad Nazarudin, selaku Kasi Survey dan Pemetaan BPN Tanjabtim pada 2020, yang juga merupakan Kasatgas A Pengadaan Tanah, mengklaim bahwa terhadap DNP dengan kategori No Name merupakan tanah terdampak yang belum diketahui pemilik serta alas hak nya. Dengan kondisi umum, tanaman tidak terurus hingga semak belukar.
Objek tanah pada PT Metro Yakin Jaya (MYJ) pun kembali jadi pembahasan. Berdasarkan pengakuan Ahmad pihaknya melakukan pengukuran terhadap tanah terdampak di lokasi PT MYJ dengan metode Overlay (analisis peta) berdasarkan data dari pihak MYJ sendiri.
”Itu Kami laksanakan overlay peta, pengukuran tidak turun ke lapangan karena covid di akhir 2019,” katanya.
Saksi lainnya, Egi Metri Wilda selaku Kasubbag TU Kantah BPN Taniabtim pada 2019 – 2022, dan Kakantah BPN Tanjabtim hingga 2025 mengaku bahwa terhadap bidang tanah dengan kategori no name, tetap diajukan untuk pembayaran dengan cara konsinyasi.
Penyerahan alas hak setelah penetapan SK Penlok juga dibenarkan olehnya.
”Ada 39 yang diajukan pembayaran dijaman saya,” ujarnya.
Dengan nilai mencapai Rp7 milliar, selain itu menurut Egi, juga terdapat pembayaran pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Plt Kakantah BPN Tanjabtim, namun ia mengaku tidak tau jumlahnya.
Usai sidang JPU Hisam, mengatakan bahwa pada intinya berdasarkan dakwaan terdapat 202 bidang tanah bermasalah yang dibayarkan periode 2019-2023. “Yang bermasalah ada yang tanpa alas hak, ada yang alas haknya itu ditetapkan setelah Penlok,” katanya.
Soal PT MYJ yang jadi pembahasan panjang dalam persidangan, JPU Hisam menyinggung soal perbedaan lokasi yang tertera dalam daftar nominatif dengan sporadik pemecahan bidang tanahnya. Dimana PT MYJ disebut berada di desa Simpang Datuk, sementara 10 sporadik yang diakui sebagai bukti kepemilikan berada di desa Sungai Jeruk.
”Itukan desa yang berbeda. Itulah kenapa jadi permasalahan, ya memang mereka melakukan pemecahan itu tanpa turun ke lapangan,” ujarnya.
Hisam pun memastikan bahwa kedepan pihak PT MYJ bakal dihadirkan untuk dimintai keterangan di persidangan.
Sementara itu Penasehat Hukum terdawa Anggasana, Vernandus Hamonangan menekankan bahwa dari dakwaan JPU dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp11 milliar, 63 persennya atau Rp7 milliar diantaranya dibayarkan pada 2023, dimasa Egi Metri Wilda selalu Kakantah BPN Tanjabtim.
Atas ssjumlah bidang tanah yang dibayarkan tanpa alas hak sebagaimana dakwaan JPU, ia kembali menegaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, kebenaran dan keabsahan bukti kepemilikan atau alas hak merupakan tanggungjawab penuh dari penerima ganti kerugian. Selain itu pihak yang melakukan pembayaran adalah Dinas PUPR selaku instansi yang memerlukan tanah.
”Menyangkut dokumen alas hak, itu menjadi tanggungjawab penerima ganti kerugian. Bukan yang melaksakan atau pihak BPN ini, jelas di UU Nomor 2/2012, baca aja di pasal 41 ayat 2,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita