Connect with us
Advertisement

DAERAH

Penjabat Gubernur Jambi Luncurkan Jelajah Jambi “The Hidden Paradise in Jambi”

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni meluncurkan rangkaian objek wisata dan kekayaan budaya Jambi dalam acara yang bertajuk Jelajah Jambi “The Hidden Paradise in Jambi” pada Selasa, 16 Maret 2021, bertempat di auditorium rumah dinas Gubernur.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekda Provinsi Jambi, H. Sudirman, SH, MH; Forkompimda, dan Dekranasda. Kegiatan ini sebagai rangkaian memperkenalkan objek wisata di Jambi dan juga untuk mendukung program pemerintah pusat yaitu “Bangga Berwisata di Indonesia” dan “Bangga Buatan Indonesia”. Acara ini dibuka secara virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada kesempatan ini, Pj Gubernur langsung mempromosikan secara virtual dan berhasil menjual produk batik Jambi kepada para Menteri dan undangan yang juga hadir secara virtual yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md; dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate; serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; dan juga kepada para Gubernur yang hadir secara virtual. Acara ini juga menampilkan seni budaya Jambi melalui seni tari, kerajinan batik, perhiasan dan kuliner Jambi.

Dalam sambutannya Pj. Gubernur mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaan terhadap para undangan yang telah hadir secara virtual untuk mendukung pengembangan potensi budaya di Provinsi Jambi.

”Saya sangat bersyukur karena Bapak/Ibu, hadirin telah meluangkan waktu, untuk meringankan langkah hadir secara offline pada acara launching “Jelajah Jambi dengan tema “The Hidden Paradise in Jambi”. Pandemi COVID-19 dirasakan sangat berdampak bagi sektor pariwisata di Indonesia bahkan di dunia dan juga di Jambi. Ketika pariwisata lesu efek berantai yang membuat banyak hotel berhenti operasi, transportasi dan restoran sepi, kuliner dan toko oleh-oleh gulung tikar, para pengrajin UMKM juga terkena dampak” kata Pj Gubernur.

Dijelaskan Pj Gubernur Jambi, hal ini mengharuskan Pemerintah Provinsi Jambi terus bertransformasi menata kembali sektor pariwisata agar adaptif dengan adanya pandemi COVID-19.

“Mari kita gotong royong memulihkan perekonomian di Indonesia bukan hanya tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah namun masyarakat juga bisa berperan, pihak swasta, perbankan, E comers, semua bisa dilibatkan agar pada saat kita bangkit kembali dan bisa menyasar pasar nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Ia meyakini bahwa perekonomian Jambi juga akan lebih cepat tumbuh dan berkembang karena potensi pariwisata dan kebudayaannya memiliki keindahan dan kekuatan untuk menumbuhkan perekonomian.

Ia menjelaskan, Provinsi Jambi memiliki potensi yang luar biasa, mengingat situs Candi Muaro Jambi yang masuk kawasan strategis pariwisata nasional merupakan peninggalan situs bersejarah tertua di Indonesia yang dibangun menggunakan bata merah, terdapat juga wisata Gunung Kerinci yang merupakan gunung berapi tertinggi di Indonesia dan di Asia Tenggara dengan ketinggian 3.805 m dpl di atas permukaan laut, di tengahnya terdapat danau dan di kaki gunungnya terdapat satu hamparan kebun terluas kedua di dunia yaitu kebun teh.

“Jambi juga  memiliki 4 kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat, Bukit 30, Bukit 12 dan taman nasional Berbak yang antara lain memiliki hutan terluas di Asia Tenggara landscape yang sangat menawan dengan aliran sungainya berwarna hitam berpagar hutan mangrove. Sekilas mudah mengingatkan kita pada hutan hujan tropis yang sangat terkenal,” katanya memaparkan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap semangat dari pemerintah Provinsi Jambi beserta jajarannya untuk mengangkat Provinsi Jambi dengan menampilkan destinasi wisata yang begitu indah disertai produk unggulan daerah.

“Kami yakin Jambi sudah siap menyambut wisatawan dengan standar protokol kesehatan yang baik. Terima kasih kepada Menkopolhukam dan Menteri Kominfo, seluruh pemerintah daerah untuk menampilkan potensi wisata dan produk unggulan dalam gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia Aja. Ini juga menjadi kekuatan bangsa kita bahwa di dalam program ini kita sedang menggalakkan semangat persatuan Indonesia. Kita buktikan kebanggaan kita membeli dan menggunakan produk anak bangsa,” kata Luhut.

Menurut Luhut, apa yang dilakukan oleh Jambi bisa menjadi contoh bagi provinsi lain. Semangat ini tentunya menjadi motivasi dan mengingatkan kita semua bahwa Indonesia begitu kaya dengan kearifan lokal budaya dan sejarah.

“Saya berpesan kepada Ibu Penjabat Gubernur Jambi agar terus mengawal tugas mulia ini begitu juga Kepala Daerah yang akan terpilih bersama OPD terkait, kita bekerja tidak sendiri, kita bekerja tidak terkotak-kotak tapi kita bekerja bergotong-royong dan berkelanjutan. Inilah yang harus dipertahankan karena kebersamaan kerja sama yang bagus akan menghasilkan hasil yang lebih bagus. Mari kita singkirkan perbedaan-perbedaan tapi kita kedepankan surga destinasi heritage di Indonesia,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud  MD juga mengapresiasi kegiatan ini acara Jelajah Jambi ini juga dalam rangka mendukung program Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata di Indonesia Aja.

“Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi telah meluncurkan gerakan bangga buatan Indonesia sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap produk-produk dalam negeri, UMKM dan ekonomi nasional. Bahkan Bapak Presiden beberapa hari yang lalu dengan narasi yang kuat juga menggabungkan gerakan bangga buatan Indonesia dan benci buatan asing,” kata Mahfud  MD.

Menurutnya, ungkapan Presiden tersebut jelas bukan bertujuan untuk menolak produk buatan asing, namun hendaknya dipahami itu adalah untuk lebih menumbuhkan rasa cinta kepada produk buatan anak bangsa sendiri tidak hanya sebatas produk-produk dalam bentuk barang dan jasa melainkan juga wisata lokal dan tradisi yang juga mesti dibanggakan,” ujar Mahfud.

Dijelaskan Mahfud bahwa gerakan bangga buatan Indonesia pada dasarnya tidak hanya sebatas bicara bagaimana melainkan juga menyangkut bagaimana gerakan tersebut akan berdampak pada munculnya kecintaan pada produk bangsa sendiri

“Rasa percaya dan bangga dalam diri masyarakat Indonesia terhadap buatan bangsanya sendiri kebanggaan pada buatan bangsa sendiri juga merupakan ekspresi nasionalisme atau rasa cinta tanah air dan cinta sesama anak bangsa yang pada gilirannya ia akan turut menjadi faktor perekat antar sesama anak bangsa yang beradab,” ucapnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate juga memberikan dukungan penuh penyelenggaraan kegiatan ini. Jelajah Jambi, “The Hidden Paradise in Jambi”, katanya adalah Firdaus tersembunyi di Jambi satu yang luar biasa, yang dilakukan dalam rangka pemulihan perekonomian, pariwisata Indonesia.

“Saya sampaikan, di tengah pandemi COVID-19 ini di mana di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia, pertumbuhan makro ekonomi itu mengalami kendala atau yang dikenal dengan kontraksi ekonomi bahkan Indonesia bertumbuh secara negatif 2%. Pada pandemi COVID-19 justru sektor komunikasi dan Informatika tahun 2020 di Indonesia bertumbuh double digit 10,58% year-on-year,” katanya.

Menurutnya, ini melambangkan menandakan kesiapan Indonesia untuk bermigrasi dari ruang fisik ke ruang digital. “Ruang digital harus kita kuasai bersama-sama, peluncuran pada hari ini secara konsisten, tentunya Kominfo akan memberikan dukungan bagi pelaksanaan gerakan Bangga Buatan Indonesia dan gerakan Bangga Berwisata di Indonesia Aja, secara khusus yang mendukung The Hidden Paradise Jambi Jelajah Jambi,” ujarnya. (***)

DAERAH

Penasihat Kelompok Tani Sepakat Sampaikan Hak Jawab, Perampasan Sawit Dinilai Keliru

DETAIL.ID

Published

on

Foto: Ilustrasi sawit.

DETAIL.ID, Jambi – Penasihat Kelompok Tani Sepakat Desa Teluk Rendah Pasar, MM Harahap melayangkan hak jawab terkait pemberitaan di media online detail.id tertanggal 28 November 2025 dengan judul ‘Sawit Dirampas dari Buruh Panen, Diduga Didalangi Oknum Mantan Dewan Provinsi Jambi’. Ia menilai pemberitaan tersebut keliru.

Dalam keterangannya, MM Harahap menegaskan bahwa peristiwa yang diberitakan sebagai ‘perampasan’ sebenarnya merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat kepada Polsek Tebo Ilir mengenai dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) di areal yang berada dalam pengawasan kurator.

“Itu bukan perampasan. Masyarakat yang bertugas di lapangan hanya menjalankan perintah kurator untuk mengawasi, menjaga, dan melaporkan dugaan pencurian TBS kepada pihak kurator di Jakarta,” ujar MM Harahap, dalam hak jawab yang diterima, Sabtu, 29 November 2025.

Harahap juga membantah keterlibatan Amin Lok, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, dalam kasus tersebut.

“Saudara Amin Lok tidak mengetahui adanya pencurian di lokasi PT PAH. Jadi jelas beliau tidak terlibat, sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan,” katanya.

Sementara itu mengutip keterangan Kasat Reskrim Polres Tebo, Harahap menyampaikan bahwa laporan polisi yang dibuat oleh pelapor Eri bin Ali Ajis (alm) adalah terkait dugaan pengancaman, bukan perampasan seperti yang diberitakan.

“Pemberitaan tersebut keliru karena peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan pengancaman, bukan perampasan. Bahasa dalam pemberitaan berubah akibat pernyataan saudara Azri SH yang digunakan media,” ujarnya.

Harahap meminta agar hak jawab ini ditayangkan sebagai bentuk koreksi dan klarifikasi versi pihaknya atas informasi yang dianggap tidak tepat dalam pemberitaan sebelumnya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

DAERAH

DPW APRI Jambi Teken Kerja Sama dengan Ombudsman untuk Perkuat Tata Kelola Pertambangan Rakyat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Jambi menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Jambi pada Jumat, 28 November 2025 di Balai Adat LAM Kota Jambi. Kerja sama ini bertujuan memperkuat pengawasan dan tata kelola pertambangan rakyat di Provinsi Jambi.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jambi, Saiful Roswandi menilai pemerintah masih ragu menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi para penambang karena masih kuatnya anggapan bahwa potensi mudarat lebih besar dibanding manfaat. Padahal, kata dia, wilayah pertambangan rakyat (WPR) telah ditetapkan pemerintah pusat dan tinggal menunggu proses izin di tingkat daerah.

“Untuk beroperasi, penambang harus memiliki izin dari gubernur. Saya menduga keterlambatan penerbitan izin ini karena masih ada keraguan terkait integritas para penambang. APRI harus menjawab keraguan ini,” ujar Saiful, Jumat, 28 November 2025.

Saiful menegaskan, jika izin diberikan, pemerintah membutuhkan jaminan bahwa kegiatan eksplorasi dan pengelolaan tambang rakyat berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Karena itu, ia berharap kerja sama antara Ombudsman dan APRI dapat memperkuat keyakinan pemerintah bahwa pengelolaan pertambangan rakyat dapat dilakukan dengan baik, benar, dan berorientasi pada konservasi.

“Kerja sama ini penting untuk memastikan tata kelola sumber daya alam dilakukan dengan nilai-nilai kebermanfaatan dan tetap menjaga kelestarian, sebagaimana amanah leluhur kita,” katanya.

Sementara itu Ketua DPW APRI Jambi, David Chandra Harwindo, menyatakan keberadaan WPR dan IPR akan mengurai aktivitas penambangan ilegal yang selama ini merugikan masyarakat dan negara.

“Dengan regulasi yang belum berpihak, banyak aktivitas tambang rakyat akhirnya berjalan di jalur ilegal. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan royalti,” kata David.

Menurutnya penguatan peran APRI dapat menekan tingkat gangguan keamanan, menjaga stabilitas politik, serta mempermudah pemerintah melakukan pengawasan. Ia juga menyebut pertambangan rakyat yang legal dapat mendorong pemerataan ekonomi melalui tumbuhnya sektor transportasi dan UMKM di daerah.

David juga membantah isu penggunaan merkuri secara sembarangan oleh penambang rakyat.

“Isu pembuangan merkuri ke sungai tidak benar. Merkuri itu mahal, jadi tidak mungkin dibuang sembarangan dan APRI punya solusi pengganti merkuri yang ramah lingkungan,” katanya.

Ia menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo dan Kapolri mengenai aktivitas tambang rakyat adalah pembinaan, bukan kriminalisasi.

“Artinya, aktivitas tambang rakyat harus diurus, dibina, dan diberdayakan,” tutunya.

Dengan penandatanganan kerja sama ini, kedua pihak berharap tata kelola pertambangan rakyat di Jambi menjadi lebih baik, transparan, dan berkelanjutan.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

DAERAH

Barang-barang Elektronik dan Mobiler Milik DPRD Ogan Ilir Diduga Diambil Oknum Anggota DPRD Ogan Ilir

DETAIL.ID

Published

on

Ruang kerja anggota DPRD OI yang sedang direhab. (ist)

DETAIL.ID, Indralaya – Barang-barang milik DPRD Ogan Ilir berupa AC, TV, kulkas, dispenser, meja dan kursi diduga diambil alias dijarah oleh puluhan anggota DPRD Ogan Ilir.

Informasi tak sedap ini menyebar di kalangan pegawai DPRD Ogan Ilir hingga tersiar kepada awak media pada Rabu, 26 November 2025.

Menurut salah satu sumber yang merupakan pegawai DPRD Ogan Ilir yang namanya dirahasiakan, mengatakan sejumlah oknum anggota DPRD Ogan Ilir ini dapat mengambil barang-barang tersebut kesempatan karena kantornya sedang dilakukan renovasi, sehingga barang-barang yang ada di kantor tersebut dikeluarkan.

“Yang seharusnya disimpan sebagai aset negara, namun diambil oleh oknum anggota dewan tersebut,” ujar sumber.

Sumber menambahkan, saat ditanya mengapa barang-barang dapat diambil, katanya sudah konfirmasi melalui Sekwan.

“Kami di dalam gak berani negur, cuma liat-liat saja,” kata sumber.

Diketahui, untuk tahun 2025 ini DPRD Ogan Ilir menganggarkan rehab kantor anggota dewan sebesar Rp 2.400.750.000, yang dikerjakan oleh CV. Nizra Bersaudara. Pekerjaannya adalah pengecetan dinding dan pemasangan backdrop. Selain itu ada perbaikan kamar mandi dengan penggantian closet duduk dan wastafel.

Dan di tahun yang sama 2025 DPRD Ogan Ilir juga menganggarkan pengadaan AC, TV, kulkas sebesar Rp 500 juta dan pengadaan mobiler (meja, kursi) senilai Rp 500 juta.

Ketika media mengecek ke lokasi DPRD Ogan Ilir pada Kamis, 27 November 2025, papan proyek tidak terpasang.

Dan proyek yang dikerjakan tersebut terlihat hanya merenovasi 38 ruang kerja anggota DPRD Ogan Ilir.

Plt. Sekwan DPRD Ogan Ilir,
Ahmad Alfarisi, dikonfirmasi via WhatsApp pada Kamis, 27 November 2025, masuk/centang dua namun tidak memberikan penjelasan/tanggapan.

Menurut salah seorang ustadz dari Indralaya yang minta namanya dirahasiakan, mengatakan mengambil hak milik orang lain atau penjarahan itu hukumnya haram dan zalim dalam hukum islam, serta merupakan tindak pidana pencurian dalam hukum. Perbuatan ini dilarang keras karena merugikan orang lain dan diancam dengan balasan setimpal diakhirat, termasuk ditolaknya àmal ibadah atau bahkan dosanya akan ditanggung oleh pelaku.

Reporter: Suhanda

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs