DETAIL.ID, Asahan – Selasa, 22 April 2025, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa Rapat Koordinasi Pemerintah (Rakorpem) merupakan sarana penting untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Rakorpem April 2025 yang digelar di Aula Melati, Kantor Bupati Asahan.

“Rakorpem ini diharapkan menghasilkan keputusan dan langkah strategis bagi kemajuan Kabupaten Asahan,” ujarnya di hadapan para pejabat Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang didampingi Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., mengajak seluruh peserta rapat untuk mengikuti kegiatan dengan serius demi tercapainya sinergi antar lembaga dan perumusan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Asahan, Drs. H. Suprianto, M.Pd., memaparkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta memperhatikan sasaran RPJMD.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Asahan, Drs. Sorimuda Siregar, menjelaskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sumber, termasuk opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Rakorpem ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Zainal Arifin Sinaga, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, Kabag, Camat, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Asahan, serta peserta lainnya.

Reporter: Fitriyani Harahap

Jambi – Al Haris selaku Gubernur Jambi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepegawaian kepada 43 tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang bertugas di Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta, Kamis, 22 April 2025.

Penyerahan SK ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jambi untuk memberikan kepastian hukum bagi para tenaga Non-ASN yang telah melalui proses seleksi dan tes kepegawaian.

“Hari ini saya hadir di Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta untuk memberikan SK Kepegawaian Tenaga Non ASN di lingkup Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta sebanyak 43 orang,” ujar Al Haris.

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pemberian SK ini menjadi bentuk legalitas serta pengakuan terhadap kinerja para tenaga Non-ASN tersebut.

Ia menjelaskan bahwa langkah ini sesuai dengan kebijakan nasional yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Pemberian SK ini agar ada kepastian hukum bagi mereka yang selama ini sudah kita lakukan tes,” katanya.

Mengacu pada arahan Kemenpan RB, para tenaga Non-ASN yang telah diberikan SK akan diangkat dengan status sebagai pegawai paruh waktu. Hal ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelayanan yang cepat dan efisien di wilayah perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta.

“Sesuai arahan Kemenpan RB mereka bisa diangkat dengan status pegawai paruh waktu,” ujar Al Haris.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris berharap dengan adanya kejelasan status dan legalitas ini, para tenaga Non-ASN dapat semakin meningkatkan kinerja dan profesionalismenya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Jambi yang berada di Ibu Kota.

“Kami berharap mereka dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat Jambi yang ada di Jakarta,” tuturnya.

Penyerahan SK ini disambut antusias oleh para tenaga Non-ASN dan menjadi momen penting dalam perjalanan mereka sebagai bagian dari perangkat pendukung pemerintah daerah di luar wilayah Provinsi Jambi.

Jambi – Gubernur Jambi Al Haris kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Dalam hal ini, penghargaan tersebut diberikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kapolri kepada Gubernur Al Haris pada di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa, 22 April 2025 pagi.

Kegiatan ini bertepatan dengan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Densus 88 AT Polri yang mengangkat tema “Peran Densus 88 AT Polri yang Presisi dalam Pemeliharaan Kamtibmas guna Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.”

Kapolri memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Gubernur Al Haris dalam mendukung kinerja Satgaswil Densus 88 AT Polri, khususnya dalam pendirian Yayasan bagi eks narapidana terorisme (napiter), serta perannya dalam pembekuan pondok pesantren yang terafiliasi dengan jaringan Jamaah Islamiyah di Jambi.

Sebagai kepala daerah, Al Haris dinilai aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme dan mendorong program deradikalisasi bagi eks napiter dan keluarganya.

Dukungan ini menjadi bagian penting dari upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di Provinsi Jambi.

“Kita merasa Densus 88 bekerja cepat dan komunikatif. Ini membuat Jambi terasa aman dan nyaman,” ujar Al Haris singkat usai menerima penghargaan.

Ia juga menambahkan, dengan posisi geografis Jambi yang berada di tengah-tengah Pulau Sumatera, terbuka kemungkinan wilayah ini menjadi target penyusupan kelompok radikal.

“Jambi ini terbuka, menerima tamu dengan ramah, masjid juga terbuka lebar. Ini perlu kita awasi,” ujarnya.

Sebagai informasi, ini bukan kali pertama Al Haris menerima penghargaan dari Densus 88.

Sebelumnya, ia juga mendapat apresiasi serupa pada Mei 2024 atas kontribusinya dalam program deradikalisasi di daerah.