DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember akan mempublikasikan daftar perusahaan tambang Galian C yang telah mengantongi izin resmi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan sekaligus mempermudah masyarakat membedakan tambang legal dan ilegal.

Rencana itu disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait saat kegiatan Pro Gus’e di SMPN 1 Jember pada Jumat, 17 Juli 2026.

Menurutnya, daftar perusahaan legal akan mengacu pada data resmi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur sehingga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat maupun media.

“Kami akan membuka daftar perusahaan yang legal berdasarkan data resmi dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur,” ujar Gus Fawait.

Ia menjelaskan, perusahaan Galian C yang memiliki izin di Kabupaten Jember saat ini masih sangat sedikit.

Berdasarkan data pemerintah, jumlahnya tidak lebih dari 10 perusahaan.

Kondisi tersebut menjadi alasan Pemkab Jember memperkuat pengawasan dengan melibatkan masyarakat.

Gus Fawait berharap setiap aktivitas pertambangan yang diduga tidak berizin dapat segera dilaporkan.

“Kami membutuhkan dukungan Forkopimda, media, dan masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aktivitas tambang ilegal,” katanya.

Ia memastikan setiap laporan akan diteruskan kepada pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Jember juga mengumumkan kebijakan penghapusan sanksi administratif denda pajak bagi wajib pajak yang telah memiliki izin usaha resmi.

Kebijakan itu diharapkan mendorong kepatuhan pelaku usaha tanpa mengurangi kewajiban membayar pokok pajak.

“Yang dihapus adalah denda pajaknya, bukan pajaknya,” tutur Gus Fawait. (*)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember akan memulai layanan Homecare pada 24 Juli 2026.

Program yang akan diluncurkan bersama Wakil Menteri Kesehatan RI itu menjadi terobosan baru untuk menghadirkan pelayanan kesehatan langsung ke rumah warga.

Homecare disiapkan untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, baik karena keterbatasan mobilitas maupun kondisi ekonomi.

Melalui program ini, tenaga kesehatan akan melakukan kunjungan ke rumah pasien sesuai kebutuhan medis.

Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan Homecare dirancang agar masyarakat tidak lagi terbebani biaya tambahan saat menjalani pengobatan.

“Kami ingin masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa terbebani biaya akomodasi maupun pengeluaran tambahan ketika harus menjalani perawatan,” ujar Gus Fawait pada Jumat, 17 Juli 2026.

Program tersebut diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu, lanjut usia, penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis, ibu hamil berisiko tinggi, serta anak yang mengalami stunting.

Selain pemeriksaan langsung di rumah, Pemkab Jember juga menghadirkan layanan Telemedicine Spesialistik sehingga pasien dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke rumah sakit.

“Melalui telemedicine spesialistik, pasien bisa terhubung langsung dengan dokter umum, dokter spesialis, hingga sub-spesialis dari rumah,” kata Gus Fawait.

Ia menjelaskan, layanan Homecare bukan hanya berorientasi pada peningkatan akses kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengurangi dampak ekonomi akibat tingginya biaya pengobatan.

Menurutnya, biaya transportasi, akomodasi, hingga pengeluaran lain selama proses berobat kerap menjadi beban bagi masyarakat.

Karena itu, pelayanan kesehatan akan dibawa lebih dekat ke rumah warga agar pengobatan dapat dilakukan lebih cepat dan mudah.

“Kami ingin tidak ada lagi warga Jember yang gagal berobat karena biaya, atau jatuh miskin akibat pengeluaran kesehatan yang berkepanjangan,” tutur Gus Fawait.

Peluncuran Homecare diharapkan menjadi awal penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat di Kabupaten Jember, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan bagi kelompok rentan yang selama ini menghadapi kendala mengakses fasilitas kesehatan. (*)

Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris melantik lima pejabat eselon II hasil lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang diselenggarakan di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Kamis, 16 Juli 2026 malam.

Pejabat yang dilantik yakni mengisi jabatan Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan.

Berikut lima pejabat eselon II Pemprov Jambi yang baru dilantik Gubernur Jambi Al Haris:

1. Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi, drg. Iwan Hendrawan, MARS

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Drs. Atma Jaya, M.Si.

3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan, Nasrul, S.T., M.T.

4. Kepala Dinas Pendidikan, M. Umar My. S.E., M.M.

5. Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Bustanul Aripin, S.E., M.E.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik sekaligus mengingatkan bahwa amanah yang diemban merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, profesionalisme, serta integritas.

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, setiap kepala perangkat daerah dituntut mampu memahami lingkungan kerjanya, membangun kepemimpinan yang kuat, serta menciptakan kekompakan di seluruh jajaran organisasi.

“Keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh solidaritas tim. Bangun komunikasi yang baik, satukan visi, satukan persepsi, sehingga seluruh jajaran dapat bekerja dalam satu tujuan yang sama. Jangan sampai terjadi jarak antara pimpinan dan pegawai, karena kondisi tersebut akan berdampak pada menurunnya semangat kerja dan kualitas pelayanan,” ujar Gubernur.

Gubernur Al Haris juga mengingatkan pentingnya membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh pegawai. Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan, memberikan pembinaan, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga seluruh aparatur merasa dihargai dan termotivasi dalam melaksanakan tugas.

Selain itu, Gubernur Al Haris menekankan agar para pejabat senantiasa menjaga integritas dan berhati-hati dalam menjalankan amanah jabatan. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara akuntabel, transparan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jabatan adalah amanah. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jaga kepercayaan masyarakat, hindari penyalahgunaan wewenang, serta bekerja secara profesional demi kemajuan Provinsi Jambi,” katanya.

Di akhir arahan nya, Gubernur Al Haris berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, memperkuat sinergi antarlembaga, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Provinsi Jambi.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Arif Munandar, S.E., serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.