PERKARA
Minim Verifikasi, PUTR Provinsi Jambi Cairkan Duit Ganti Rugi Tanah Jalan Ujung Jabung
DETAIL.ID, Jambi – Sidang perkara korupsi pengadaan tanah untuk jalan menuju pelabuhan ujung jabung kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Jambi, Kamis 22 Oktober 2026. Kali ini, JPU kembali menghadirkan 4 saksi yang pernah berdinas di PUTR Provinsi Jambi.
Pertama ada, Wahyudi Apnizan, Sekdis PUTR yang menjabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tanah atau Kasubbag Program PUTR pada 2013. Wahyudi menyampaikan pembebasan lahan atas penetapan lokasi periode awal atau SK Penlok 2013, telah dibayarkan pada 2014.
Dari anggaran Rp12M, realisasinya sejumlah Rp3,2M untuk 76 bidang tanah. Namun untuk detail lokasi hingga luasan, Wahyudi mengaku tidak tau. Disinggung penasehat hukum terdakwa apakah tanah yang tidak punya alas hak tetap dibayarkan, dirinya membantah.
”Dari 76 yang kami bayarkan semuanya punya alas hak,” ujar Wahyudi.
Menurut Wahyudi, proses pengadaan tanah dimulai dari perencanaan oleh Dinas PUTR, kemudian penetapan lokasi (penlok) lewat SK Gubernur, Daftar Nominatip (DNP) oleh BPN, lanjut penilaian oleh KJPP hingga pembayaran kembali oleh PUTR.
Namun ketika ditanya apakah survey awal melibaykan pihak BPN, Wahyudi mengaku tidak tau. Akan tetapi menututnya Satgas A dan B untuk pengadaan tanah telah ada lebih dulu ada semenjak proyek jalan untuk ujung jabung dimunculkan.
Saksi selanjutnya, Ferdian ASN bidang Aset dan Pertanahan yang masuk dalam SK Satgas B yang dipimpin oleh terdakwa M Desrizal mengklaim dirinya berfokus pada pendampingan pengumpulan data.
Dari sisa lahan yang direncanakan untuk pembebasan terdapat 522 bidang tanah meliputi 5 Desa yakni Sungai Keruh, Rantau Rasau, Simpang Datuk, hingga ke Ujung Jabung. Ada juga yang masuk dalam areal perkebunan sawit PT Metro Yakin Jaya (MYJ).
”Pengambilan data oleh Tim Persiapan, memanggil Kades untuk pendataan. Kemudian didatangi semua rumah yang terkena, tapi ada yang tidak ada dirumah,” kata Ferdian.
Namun hasil BAP Ferdian pada penyidik Kejati, tercatat lain. Sebab hanya ada 5 rumah yang didatangi sebagai sampel. Meski begitu, inventarisasi data diklaim selesai pada akhir 2019. Kata, Ferdian, hasilnya langsung diserahkan pada Ketua Satgas.
Proses diklaim berlanjut dengan adanya sosialisasi pada masyarakat terdampak terkait ganti kerugian. Sebagian ada sanggahan, hingga rapat di kantor BPN. Masyarakat disebut tidak ada keberatan pasca SK Penlok 2019 ditetapkan. Ganti rugi tanah kemudian dilaksanakan dengan cara transfer, tunai, ada juga secara konsinyasi (penitipan pada pengadilan).
Masalahnya terdapat tanah masyatakat yang disebut dilakukan pembayaran pada PT MYJ. Pembayaran dilakukan di kantor ATR/BPN oleh PPTK Kasi Pertanahan, Mayorita di kantor BPN.
”Yang saya dengar. Pembayaran cash (tunai) lahan PT MYJ yang sudah keluar jadi plasma. Satunya lagi (terhadap MYJ) konsinyasi,” ujarnya.
Disinggung kembali apakah data perencanaan dilakukan pengecekan kembali. Ferdian tak menjawab konkrit. Menurutnya dirinya hanya fokus pada pendampingan tim perencanaan hingga mengurus akomodasi.
Sementara masyarakat yang tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan, menurutnya tetap dicatatkan. Alasannya Ferdian ngaku tidak tau. Menurutnya data-data yang kurang diperbolehkan menyusul untuk melengkapi bukti kepemilikan tanah.
”Jika tidak, selanjutnya dikembalikan ke BPN,” katanya. Namun Ferdian kembali mengaku tidak tau siapa yang mengembalikan, maupun jumlah masyarakat terdampak yang tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan tanahnya.
Sementara berdasarkan kesaksian saksi Chandra Budiman, PTT Bid Tata Ruang PUTR pada 2017-2020. Tim melakukan pendataan dengan didampingi oleh Kades setempat. Saat wabah Covid-19 melanda pada 2019, tim kemudian ditarik mundur.
Menariknya, Candra mengaku tidak pernah mengetahui soal DNP hasil pendataan. Dirinya baru melihat DNP ketika ia ditugaskan untuk menempelkan data tersebut sebagai pengumuman bagi para warga terdampak di Kantor-kantor desa terkait.
Pasca terbit DNP, pihak KJPP Agus, Ali, Firdaus & Rekan kemudian disebut turun ke lapangan. Pembayaran oleh pihak PUTR kemudian berlanjut bermodalkan hasil penilaian KJPP. Pembayaran pada pihak PT MYJ bergulir jadi topik pertanyaan dalam sidang.
Dimana pembayaran tunai kepada pihak MYJ kemudian disebut duserahkan pada 5 orang warga yang mengklaim lahan tersebut. Seingat Chandra, setidaknya terdapat 5 warga yang menerima pembayaran tersebut. Namun ia mengaku tidak tau betul soal jumlahnya. Kalau perhitungan dia, melebihi ratusan juta.
”Setelah saya melihat dokumen penilaian ulang KJPP ada beberapa bidang tanah masyarakt. Sepengetahuan saya KJPP menyampaikan hal ini ke BPN bahwa itu merupakan penyerahan dari masyatakat,” ujarnya.
Sama seperti saksi lainnya, Yusuf, ASN pada Sekretariat PUTR 2018 – 2023 juga banyak mengaku tidak tau ketika dicecar Penasehat Hukum, JPU, maupun Hakim. Yusuf ngaku hanya menyiapkan akomodasi tim, tidak mengawasi pekerjaan.
Terkait persoalan pembayaran pada PT MYJ yang dilakukan oleh PPTK PUTR, ia mengaku bahwa hanya mengetahui timbul persoalan pasca penilaian. Lantaran terdapat kepemilikan masyarakat dalam areal PT MYJ.
”Di rapat-rapat, masyarakat menanggapi positif saja karena mereka juga membutuhkan jalan itu,” katanya.
Disinggung Hakim terkait adanya pelaksanaan verifikasi ulang oleh PPK maupun PPTK PUTR atas penilaian KJPP. Yusuf mengaku tidak tau.
Atas keterangan berbelit para saksi, terdakwa Anggasana Siboro di ruang sidang menekankan bahwa permintaan pencairan oleh BPN Tanjabtim diserahkan pada PUTR lantaran telah disertai dengan alas hak yang jelas. Atau adanya bukti kepemilikan asli.
Sementara Terdakwa Desrizal, menekankan bahwa pendataan oleh Satgas B yang dipimpinnya dilakukan oleh sejumlah instansi yang tergabung dalam Tim. Hasilnya kemudian diserahkan pada staffnya untuk kemudian jadi DNP.
”Hasil lapangan kita bikin daftar nominatip, kami serahkan kepada Ketua Pengadaan Tanah untuk diumumkan,” katanya.
Perkara korupsi pengadaan tanah bakal kembali berlanjut dengan saksi lanjutan dari JPU, pada Rabu 28 Oktober 2026.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Helen Lolos dari Tambahan Penjara di Kasus TPPU, Rp 1 Miliar dan 6 Tanah Disita
DETAIL.ID, Jambi – Helen Dian Krisnawati, yang dikenal sebagai ratu narkoba Jambi, kembali dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil bisnis narkotika.
Dalam amar putusan yang dibacakan dalam sidang pada Selasa kemarin, 10 November 2026, majelis hakim tidak menjatubkan pidana penjara terhadap Helen. Hal ini lantaran terdakwa sebelumnya telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara tindak pidana narkotika.
”Memutuskan hukuman penjara nol,” ujar hakim saat membacakan amar putusan.
Meski tidak dijatuhi tambahan hukuman penjara, majelis hakim memerintahkan sejumlah aset Helen dirampas untuk negara.
Aset tersebut meliputi 6 bidang tanah, dengan rincian 5 bidang tercatat atas nama Helen dan satu bidang lainnya atas nama Efendi, yang merupakan anak Helen. Selain itu, uang sebesar Rp 1 miliar juga diputuskan dirampas untuk negara.
Sementara itu, 9 bidang tanah lainnya diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya. Majelis hakim juga memerintahkan pengembalian 3 dari 7 rekening yang sebelumnya berkaitan dengan perkara TPPU tersebut.
Total uang dalam tujuh rekening itu mencapai sekitar Rp 1.8 miliar. Selain itu duit sebesar Rp 830 juta juga diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya.
Kuasa hukum Helen, Joni Iswandi mengatakan tidak dijatuhkannya pidana penjara dalam perkara TPPU tersebut karena kliennya telah lebih dahulu divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika.
”Untuk kasus TPA sudah divonis seumur hidup, maka pada kasus TPPU ini sudah tidak divonis lagi,” ujarnya pada Rabu, 11 November 2026.
Joni membenarkan adanya 6 bidang tanah dan uang Rp 1 miliar yang dirampas untuk negara. Sedangkan uang Rp 830 juta dikembalikan kepada pemiliknya.
Terkait langkah hukum selanjutnya, pihak Helen mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan mengajukan banding.
”Kami masih pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. Kalau jaksa banding maka kita kemungkinan juga akan banding,” katanya.
Sebelumnya Helen telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika pada 1 Agustus 2025. Ia dinyatakan terbukti mengendalikan peredaran narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi secara terorganisir.
Putusan tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah upaya kasasi ditolak. Sementara dalam perkara TPPU, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut Helen dengan pidana penjara selama 20 tahun.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Korupsi Subsidi PDAM Tirta Pengabuan: Dua Terdakwa Dituntut 4,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp2,28 Miliar
DETAIL.ID, Jambi – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 2 terdakwa kasus dugaan korupsi dana subsidi Perumda Tirta Pengabuan, Kabupaten Tanjungjabung Barat dengan pidana penjara masing-masing 4 tahun 6 bulan. Keduanya juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp2.28 miliar, Senin, 11 November 2026.
Dua terdakwa tersebut yakni Ustayadi Berlian, selaku Direktur PDAM Tirta Pengabuan dan Syamsudi yang menjabat Kepala Bagian Keuangan.
Selain pidana penjara, keduanya juga dituntut membayar denda masing-masing Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.
”Jika uang pengganti tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan,” ujar JPU saat membacakan tuntutan terhadap Ustayadi pada Senin, 11 November 2026.
Tuntutan serupa juga dijatuhkan kepada Syamsudi. JPU menuntut terdakwa membayar uang pengganti Rp 2.28 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan akan diganti pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan.
Sementara itu, terdakwa Marjulis selaku Direktur perusahaan penyedia bahan kimia dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 50 hari kurungan.
Marjulis juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 441 juta. Nilai tersebut disebut jaksa berasal dari kemahalan harga pengadaan bahan kimia.
”Uang pengganti ini dari kemahalan harga bahan kimia yang diterima,” ujar JPU Reki usai persidangan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Amy Setia selaku kuasa hukum Marjulis mengaku kecewa. Ia menilai tuntutan JPU tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Menurutnya, kliennya tidak menyebabkan kerugian negara maupun memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi.
”Malahan PDAM masih ada utang sama klien kami,” ujarnya.
Pihaknya memastikan akan menyampaikan seluruh keberatan dan pembelaan dalam agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi yang dijadwalkan pekan depan.
”Akan kami sampaikan semua keberatan dan pembelaan kami pada sidang pledoi mendatang,” katanya.
Dalam perkara ini, berdasarkan surat dakwaan, Perumda Tirta Pengabuan menerima dana subsidi dari Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Barat yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019-2021 dengan total Rp 18.079.712.512. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung biaya operasional produksi air minum.
Namun, dalam pelaksanaannya, penggunaan dana subsidi diduga tidak sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jaksa menemukan adanya pengalihan anggaran untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan biaya operasional produksi air minum.
Selain itu, pengadaan bahan kimia berupa tawas, soda ash, dan kaporit diduga tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan.
Pengadaan disebut dilakukan melalui penunjukan langsung kepada satu penyedia tanpa pembandingan harga, negosiasi, maupun penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kondisi tersebut diduga mengakibatkan terjadinya kemahalan harga.
Dalam dakwaan, Ustayadi disebut memperoleh keuntungan untuk diri sendiri sekitar Rp127 juta. Sementara Syamsudi disebut memperoleh sekitar Rp48 juta dan Marjulis sekitar Rp441 juta.
Akibat perbuatan para terdakwa, negara disebut mengalami kerugian keuangan sebesar Rp5,019 miliar. Pekan depan sidang bakal lanjut dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari para terdakwa.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Kejati Jambi Geledah Sejumlah Lokasi di Merangin dan Bungo, Sita 2 Mobil dan Puluhan Barang Bukti
DETAIL.ID, Jambi – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menggeledah sejumlah lokasi di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2019–2024.
Penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Oktober 2026. Dalam kegiatan itu, penyidik menyita dua unit mobil, puluhan dokumen keuangan, buku tabungan, sertifikat tanah, hingga sejumlah barang mewah.
Berdasarkan keterangan Kejati Jambi, penggeledahan dilakukan di tiga lokasi, yakni satu rumah di Kabupaten Bungo serta dua lokasi di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.
Di Kabupaten Bungo, penyidik menggeledah sebuah rumah di Lorong Pulai, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita satu unit mobil Suzuki XL7 Hybrid beserta kunci dan STNK serta dua buku catatan.
Sementara di Kabupaten Merangin, penggeledahan pertama dilakukan di sebuah rumah di Perumahan Kyky Regency, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko. Dari lokasi ini, penyidik menyita 39 jenis barang bukti.
Barang bukti tersebut di antaranya dokumen perjanjian jual beli dan pembiayaan, sertifikat hak milik, bukti pengeluaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD, bukti belanja makanan dan minuman rapat, cek Bank BPD Jambi, buku tabungan sejumlah bank, bukti setoran, serta STNK kendaraan roda dua.
Penyidik juga menyita dokumen pembelian logam mulia seberat 100 gram serta sejumlah barang mewah berupa tas, dompet, dan sepatu bermerek.
Penggeledahan kedua di Merangin dilakukan di ruko Rumah Makan Bu Yus yang juga menjadi kantor CV Berkah Bersama Group, di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko.
Dari lokasi tersebut, penyidik menyita 46 jenis barang bukti. Di antaranya dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), GU Nihil, mutasi rekening, dokumen belanja rumah tangga Ketua DPRD, bon Sekretariat DPRD Merangin, slip penarikan tunai, kuitansi, tanda terima, serta dokumen pemindahbukuan Sekretariat DPRD.
Selain itu, turut diamankan surat pesanan Tahun 2024, buku Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), akta pendirian CV Berkah Bersama Group, dan rekening koran.
Tak hanya melakukan penggeledahan, penyidik juga menyita satu unit mobil Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid beserta kunci dan STNK saat pemeriksaan saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Merangin.
Dalam keterangan tertulisnya, pihak Kejati Jambi menyebut seluruh barang bukti tersebut berasal dari tersangka Yusmarni, yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin pada periode 2019–2024.
”Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan sekaligus menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut,” ujar Kasi Penkum Kejati Jambi, Noly, dalam keterangan tertulis.
Kejati Jambi pun menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan, termasuk mendalami mekanisme pengelolaan anggaran, menelusuri aliran dana, serta mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Reporter: Juan Ambarita



