PERISTIWA
Kodam Jaya Kecam Kelakuan Debt Collector Rampas Mobil Saat Anggota Babinsa Antar Warga Sakit

DETAIL.ID, Jakarta – Pihak Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya mengecam tindakan penagih utang yang hendak merampas mobil saat dikemudikan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) Sersan Dua (Serda) Nurhadi ketika mengantar orang sakit.
“Satuan TNI AD khususnya Kodam Jaya, tidak mentolerir atas perlakuan dari pihak penagih utang (debt collector) yang secara arogan mengambil paksa kendaraan yang dikemudikan Serda Nurhadi sebagai Babinsa, yang akan menolong warga sakit dan memerlukan pertolongan untuk dirawat di Rumah Sakit,” ujar Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin BS di Jakarta, Sabtu 8 Mei 2021, seperti dikutip dari Antara.
Herwin menegaskan tindakan mengambil kendaraan bermotor secara paksa (perampasan) dapat dijerat/dikenakan Pasal 365 KUHAP mengenai pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan dari pasal pencurian biasa, sebagai mana dimaksud dalam pasal 362 KUHAP.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” newsticker_background=”#c60000″ newsticker_text_color=”#000000″]
Dia menjelaskan, Serda Nurhadi yang mengemudikan mobil jenis Honda Mobilio Nopol B 2638 BZK Warna Putih merupakan Babinsa Ramil Semper Timur II/05 Komando Distrik Militer (Kodim) 0502/ Jakarta Utara. Namun, Serda Nurhadi bukan pemilik kendaraan tersebut, melainkan hanya ingin menolong seorang warga Tanjung Priok berobat.
Kejadiannya, pada Kamis 6 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Serda Nurhadi yang berada di Kantor Kelurahan Semper Timur mendapat laporan dari anggota PPSU yang melihat ada kendaraan yang dikerubuti oleh kurang lebih 10 orang, sehingga menyebabkan kemacetan. Kemudian di dalam mobil tersebut, terdapat anak kecil dan seorang yang sakit, juga terdapat paman dan bibi pemilik mobil.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” newsticker_background=”#c60000″ newsticker_text_color=”#000000″]
Serda Nurhadi berinisiatif mengambil alih kemudi mobil untuk mengantarkan mereka ke Rumah Sakit melalui jalan Tol Koja Barat. Namun dalam perjalanan, mobil tetap dikerubuti kelompok penagih utang tersebut. Sehingga Serda Nurhadi beralih membawa mobil tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara karena melihat kondisi kurang bagus tersebut.
“Serda Nurhadi sebagai Babinsa terpanggil membantu warga yang sedang sakit untuk dibawa ke RS, dan Serda Nurhadi sendiri tidak mengetahui kondisi mobil tersebut bermasalah,” jelas Kapendam Jaya.
Permasalahan ini telah ditangani oleh Pihak Polres Metro Jakarta Utara dan Kodim 0502/Jakut. Wakil Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara AKBP Nasriadi membenarkan informasi tersebut. Nasriadi menambahkan, saat ini para penagih utang (debt collector) tersebut sedang dikejar oleh personel Polres Metro Jakarta Utara.
“Tersangka para debt collector tersebut sedang kami lakukan pengejaran,” kata Nasriadi saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat di Jakarta, Sabtu malam. Adapun terhadap mobil yang dikejar oleh tersangka sudah diamankan di Markas Polres Metro Jakarta Utara.
“Mobil telah diamankan di Polres sehingga para debt collector itu enggak jadi mengambil mobilnya,” kata Nasriadi pula.
Dilarang merampas sepihak Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perusahaan kreditur (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Pada 6 Januari 2020 lalu, MK menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” newsticker_background=”#c60000″ newsticker_text_color=”#000000″]
“Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,” demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Kendati demikian, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi dan sukarela menyerahkan kendaraan.
“Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi),” lanjut MK.
Untuk itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus meminta agar pemilik kendaraan maupun rumah untuk melapor ke polisi jika obyeknya dirampas secara semena-mena tanpa melalui pengadilan. Pihak leasing dianggap melanggar hukum jika melakukan perampasan lewat debt collector.
Mereka bahkan dinilai melanggar hukum dan dapat dikenakan pasal berlapis sesuai aksinya dalam melakukan perampasan. Jika hal tersebut terjadi, maka bisa dikenakan KUHP Pasal 368 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara atau Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan) dan Pasal 378 (penipuan).
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” newsticker_background=”#c60000″ newsticker_text_color=”#000000″]
PERISTIWA
Kantor Kejaksaan Negeri Tebo Digeruduk Massa, Walillah: Panggil dan Periksa Kadis Disbunnakan Tebo!

DETAIL.ID, Tebo – Gerakan Mahasiswa Tebo Wilayah Bungo (GMTWB) menggelar aksi demo di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo pada Jumat, 28 Februari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB.
Koordinator aksi, Muhammad Walillah dalam orasinya meminta Kejaksaan Negeri Tebo mengaudit dana PSR Tahun 2022 senilai Rp 7 miliar yang diduga ada penyelewengan dalam proses pelaksanaan.
“Kami meminta Kejaksaan Negeri Tebo melalui bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) untuk segera memanggil dan memeriksa Kadis Disbunnakan Tebo,” kata Walillah.
Sementara Ketua GMTWB Tebo, Firmansyah menyampaikan, akan melakukan aksi lanjutan apabila Kadis Disbunnakan Tebo tidak segera dipanggil dan diperiksa.
“Aksi kami hari ini adalah bentuk kekecewaan terhadap Kadis Disbunnakan Tebo Saudara Rafiq. Kalau Kadis Disbunnakan Tebo tidak segera dipanggil, maka kami akan datang kembali membawa massa yang lebih banyak lagi,” ujarnya.
Adapun beberapa poin yang dituntut:
- Meminta Kejaksaan Negeri Tebo Mengaudit dana PSR Tahun 2022 senilai Rp 7 miliar
- Berdasarkan informasi yang kami peroleh dilapangan bahwa dana tersebut masuk ke rekening koperasi dan dikerjakan oleh koperasi dengan teknis petani mendapatkan Rp 30 juta hektare, projek tersebut diduga telah selesai dikerjakan namun belum diserah terimakan kepada petani yang tergabung dalam Koperasi Sumay Makmur
- Berdasarkan informasi yang kami peroleh Sertifikat Hak Milik (SHM) asli masih dipegang oleh koperasi karena masih ada utang terhadap petani
- Meminta Kejaksaan Negeri Tebo untuk memanggil dan memeriksa oknum Kadis Bunnakan Tebo atas perkara proses penerbitan PKKPR PT APN
- Meminta kejaksaan Negeri Tebo mengusut tuntas dugaan perkara gratifikasi dalam proses penerbitan PKKPR PT APN.
Reporter: Hary Irawan
PERISTIWA
Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi Silaturahmi dengan Bapas Jambi, Pembimbingan Klien Bapas Jadi Fokus

DETAIL.ID, Jambi – Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, melakukan kunjungan silaturahmi ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi pada Selasa kemarin, 25 Februari 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan serta membahas rencana program pembimbingan kemandirian dan kepribadian bagi klien Bapas.
Dalam pertemuan tersebut, Djokas Siburian disambut langsung oleh Kepala Bapas Kelas I Jambi beserta jajaran. Diskusi berlangsung mengenai berbagai program pembimbingan yang dapat membantu klien Bapas dalam meningkatkan keterampilan serta kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat.
“Kami di DPRD Kota Jambi, khususnya di Komisi II, siap mendukung program pembinaan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi para klien Bapas. Kami berharap ada sinergi yang baik antara Bapas dan pihak terkait untuk menciptakan pembinaan yang efektif,” ujar Djokas Siburian.
Selain itu, dalam kesempatan ini juga dibahas potensi kerja sama dengan berbagai sektor, baik dari pemerintah maupun swasta, guna membuka peluang bagi klien Bapas agar dapat memiliki keterampilan yang dapat menunjang kehidupan mereka ke depan.
Kunjungan ini pu diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat dalam menciptakan program pembimbingan yang berkelanjutan, sehingga klien Bapas Kelas I Jambi dapat lebih siap dan mandiri saat kembali ke tengah masyarakat. (*)
PERISTIWA
Gawat! Hampir 24 Jam Arus Listrik Tidak Stabil di Kamar Operasi RSUD Raden Mattaher

DETAIL.ID, Jambi – RSUD Raden Mattaher lagi-lagi jadi sorotan. Kali ini arus listrik pada kamar operasi jantung tidak stabil alias padam selama berjam-jam. Tindakan medis terhadap para pasien pun tak dapat dilakukan.
Wakil Direktur Pelayanan RSUD Raden Mattaher, Dr. Anton Trihartanto, SpB., FINACS, membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya pihak PLN kini tengah melakukan upaya perbaikan kelistrikan.
“Lampu itu nyala sebagian. Tapi itu harus stabil. Di kamar operasi itu kita enggak bisa sembarangan kan,” kata Anton pada Senin, 24 Februari 2025.
Anton juga mengungkap kelistrikan pada kamar operasi IBS dan PCI Jantung tidak stabil sedari Minggu sore, 23 Februari 2025. Terhitung belasan jam hingga saat ini.
“Tadi sebenarnya udah bisa jalan cuma untuk safety (keamanan) besok aja untuk pemasangan kateter jantung. Untuk yang di kamar IBS ini saya masih pantau, mudah-mudahan ntar lagi jalan. Untuk pasien kita pindahkan ke emergency dulu,” ujarnya.
Berdasarkan keterangan Anton, kondisi kelistrikan yang tidak stabil tersebut telah menyebabkan satu pasien dengan penyakit serangan jantung dirujuk ke RS lain untuk segera mendapat pertolongan medis.
Sementara Manager PLN Jambi, Ediwan mengaku pihaknya kini masih terus berjibaku untuk memulihkan kondisi kelistrikan di RSUD Mattaher.
“Benar, Pak, ada gangguan di Cubicle incoming 20 kV Gardu Hubung RSUD Mattaher. Dari tadi malam. Saat ini sedang proses penggantian,” kata Ediwan.
Manager PLN UP3 Jambi tersebut pun membenarkan jika sementara kelistrikan RSUD dilayani dengan genset RSUD. Namun meski begitu dia mengklaim bahwa pelayanan terhadap pasien tidak ada terganggu.
“Proses penggantian Cable dan Cubicle sedang dilakukan diusahakan selesai hari ini. Teman-teman masih bekerja di lapangan,” ujarnya.
Sementara Waka DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata menekankan bahwa peristiwa ini menjadi peringatan bagi pihak PLN dan RSUD Raden Mattaher terkait kondisi sarana prasarana rumah sakit. Karena menyangkut keselamatan nyawa pasien rumah sakit sehingga diperlukan pengecekan berkala terhadap kondisi item-itemnya.
“Kita berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi kedepan. Karna ini kan menyangkut keselamatan nyawa pasien. Kalau memang sarana prasarana rumah sakit yang sekarang tidak memadai lagi, saya rasa bisa juga nanti dibicarakan dengan Komisi IV,” katanya.
Senada dengan Ivan Wirata, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Juanda pun turut berkomentar. Juanda mengaku belum mendapatkan laporan secara utuh soal masalah kelistrikan PLN yang terjadi pada RSUD Mattaher dan backup listrik yang hanya mengandalkan 2 genset terhadap kamar-kamar operasi tersebut.
Namun ia menekankan bahwa peristiwa ini harus jadi pelajaran dan dibenahi ke depan demi pelayanan prima terhadap kesehatan masyarakat.
“Kalau memang kurang memadai, harus memadailah ke depan. Berarti ke depan, masalah peralatan harus jadi perhatian,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita