Connect with us

DAERAH

Puluhan Tahun Bekerja, Kontrak Kerja Honorer Pemkab Diputus Sepihak dan Gaji Tidak Dibayar

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Sarolangun – Sejumlah pegawai honorer kontrak daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, mengalami pemutusan kontrak kerja sepihak oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu, gaji mereka juga tidak dibayar selama tiga bulan sejak Januari hingga Maret 2021.

“Kami meminta keadilan, dimana letak salah kami sehingga kontrak kerja ini diputus. Alasan gaji tak dibayar, camat mengatakan gaji di refocusing untuk anggaran Covid-19,” kata Gustina, salah satu pegawai honorer Kantor Camat Limun kepada detail.id pada Rabu, 26 Mei 2021.

Gustina merupakan pegawai honorer kontrak daerah yang sudah bekerja sejak tahun 2010 yang lalu. Terhitung hingga saat ini ia sudah menjalani pekerjaan tersebut 10 tahun lebih.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”3559″]

Ia bersama tiga rekannya diputus kontrak dengan alasan yang tidak jelas, sementara berdasarkan hasil penilaian pihak kantor Camat Limun nilai rata-rata mereka untuk masuk kualifikasi perpanjangan kontrak sudah melebihi standar minimal, yaitu sudah di atas 80.

“Yang dari Kantor Camat Limun. Saya sendiri Gustina sudah puluhan tahun honorer di sana, Sefvi Ani sekitar 5 tahunan dan Eki Saputra baru satu tahunan. Kami minta keadilannya terhadap apa yang kami alami ini,” katanya.

Pemberhentian sepihak pegawai honorer dalam Pemerintah Kabupaten Sarolangun, tanpa diketahui penyebab dan alasan yang pasti, bahkan terdata pegawai honorer di Kecamatan Limun yang diputus kontrak sepihak tersebut selama tiga bulan sejak Januari – Maret 2021 gaji hasil kerja kerasnya mereka tidak dibayar.

“Saya mencari keadilan, karena saya diputus kontrak tanpa sebab, bahkan Surat Keputusan (SK) saya dalam pemutusan kontrak tidak di berikan. Saya menilai pemutusan kontrak ini juga ada unsur politis yang sengaja menyingkirkan saya dan kawan-kawan,” katanya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”3559″]

Terkait hal ini, Camat Limun Sibawaihi mengakui pemutusan kontrak sepihak, namun ia berdalih pemutusan kontrak tidak dilakukanya melainkan ada pihak terkait yang memutuskannya.

“Camat tidak berwewenang memberhentikan pegawai dan tidak mengeluarkan Surat Keputusan(SK) melainkan pemutusan kontrak dilakukan OPD terkait dan SK dikeluarkan pihak terkait tersebut,” kata Sibawaihi.

Selain itu soal gaji tiga bulan yang tidak dibayar, diakui Sibawaihi, dengan dalih gaji mereka telah dianggarkan, namun dalam perjalanan adanya pemutusan kontrak, maka gaji mantan pegawai honorer Camat Limun tersebut  dialihkan untuk refocusing anggaran dana Covid-19.

“Karena SK tidak keluar dan dianggap dana nganggur, maka dilakukan refocusing, gaji mereka termasuk dilakukan refocusing untuk anggaran dana Covid-19,” kata Sibawaihi.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”3559″]

Berdasarkan penelusuran dilapangan, selain pegawai honorer kantor Camat Limun. Masih banyak lagi kontrak pegawai honorer dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang dilakukan pemutusan yaitu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Di antaranya, Susi Putrien guru SMPN satu atap 1 Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun. Lidra Puspa Sari TU SMPN satu atap 1 Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun dan M Hendri TU SMPN satu atap 1 Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun.

Herawana SD Nomor 160/Vll Lubuk Bangkar ll, Kecamatan Batang Asai, Tutut lilianti SD Nomor 56/Vll Sungai Baung, Kecamatan Batang Asai, Kusam SD Nomor 152/Vll Muara Cuban ll, Kecamatan Batang Asai, Neka Yunianda, guru SDN Nomor 55/Vll Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai, Igun Algoni guru SDN Nomor 157/Vll Bukit Berantai, Kecamatan Batang Asai.

Lalu, Desmiati SDN 08/VII Rangkiling Simpang, Mandiangin, Intan Septiana TK Sejahtera Rangkiling Simpang, Mandiangin, Antoni Iswadi SDN 08/VII Rangkiling Simpang, Mandiangin, Mattobi’i, SDN 196 Rangkiling, Mandiangin.

Kemudian, Suparti, SMP 34 Sarolangun, Sungai Pelakar Tanjung, Kecamatan Bathin VIII.

Reporter: Warsun Arbain

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”3559″]

DAERAH

Siswa SMKN 2 Padang Panjang Ikuti Program Magang di Jepang

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang Panjang – SMK Negeri 2 Padang Panjang kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan lulusan yang siap bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan. Dalam upaya mendukung visi tersebut, sekolah terus membuka berbagai peluang nyata yang bisa diakses oleh para siswa dan alumni, termasuk kesempatan langka untuk mengembangkan karier hingga ke luar negeri, khususnya Jepang.

Kali ini sejumlah siswa SMK akan mengikuti Pelatihan di Garut, Jawa Barat sebelum diberangkatkan magang ke Jepang, siswa yang mengikuti program tersebut yakni, SMKN 2 Padang Panjang, SMKN 1 Bukittinggi dan SMKN 1 Batipuh, SMKN 1 Kota Solok, SMKN 1 Batusangkar, SMKN 7 Padang, SMK Muhammadiyah Bukittinggi, SMAN 1 Lubuk Basung, dan Stikes Prima Nusantara yang bekerja sama dengan SO Osselna Jaya Jakarta.

Dari sejumlah sekolah tersebut, SMKN 2 Padang Panjang lah yang paling banyak mengirimkan siswa untuk pelatihan progam ke Jepang ini.

Kepala SMKN 2 Padang Panjang, Nasrial mengungkapkan sangat mendukung program tersebut karena kesempatan saat ini terbuka lebar dan mereka akan berpeluang mendapatkan pendapatan Rp 20 juta – 30 juta/bulan.

“SMK Negeri 2 Padang Panjang sangat mendukung agar setelah lulus, siswa dapat memilih jalur terbaik untuk masa depannya, baik bekerja, berwirausaha, maupun melanjutkan studi. Ketiganya harus berjalan berdampingan dan menjadi prioritas program sekolah,” ucap Nasrial pada Jumat, 9 Mei 2025.

Kepala Sekolah berpesan agar kesempatan penting ini dapat dukungan dari semua pihak, termasuk dari orang tua siswa yang perlu memberikan izin, maupun motivasi, dan dukungan finansial selama program magang berlangsung.

“Agar program ini tidak disia-siakan, karena tidak semua orang bisa mendapat kesempatan ini lebih lebih pada program kali ini ada dana subsidi dari pemerintah. Ini adalah kesempatan emas bagi siswa untuk bisa bekerja sambil banyak belajar di dunia luar sebagai bekal untuk diterapkan dalam karier dimasa depan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bursa Kerja Khusus (BKK) menuturkan bahwa program ini didukung penuh oleh Pengprov Sumbar, Kemdikbud serta SO Osselna Jaya, Osselna Jaya selaku Sending Organisation yang membantu calon pekerja dengan menalangi biaya keberangkatan ke Jepang.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

M. Shadiq Pasadigoe Serap Aspirasi Masyarakat di Padang, Fokus pada Lingkungan dan Kesehatan serta Penguatan Kelembagaan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Padang – Dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional sebagai wakil rakyat, Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai NasDem, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH MM melaksanakan kunjungan kerja di daerah pemilihan (Kundapil) pada Sabtu, 10 Mei 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi dan memperkuat silaturahmi bersama elemen masyarakat, termasuk komunitas pemerhati lingkungan, pensiunan pegawai Imigrasi, serta berdialog dengan tokoh masyarakat di RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Pertemuan yang berlangsung santai namun penuh makna ini diawali dengan sarapan bersama di Soto Garuda, sebuah rumah makan legendaris yang menjadi titik temu diskusi kebangsaan dan isu-isu sosial. Dalam suasana kekeluargaan, M. Shadiq mendengarkan pandangan dari para pemerhati lingkungan tentang kondisi alam Sumatera Barat yang semakin memprihatinkan akibat alih fungsi lahan, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta minimnya edukasi lingkungan di tingkat akar rumput.

“Kita tidak bisa menunggu kerusakan menjadi parah. Legislasi harus hadir untuk memperkuat perlindungan lingkungan,” ujar M. Shadiq di hadapan tokoh-tokoh muda pecinta alam dan aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Setelah itu, rombongan bergerak menuju lokasi pertemuan dengan para pensiunan pegawai Imigrasi. Diskusi difokuskan pada pentingnya memperkuat ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan, serta perlunya penguatan kelembagaan imigrasi dalam menghadapi dinamika global. Para pensiunan juga menyampaikan pentingnya sistem keimigrasian yang adil namun tetap tegas dalam menjaga kedaulatan negara.

“Pengalaman senior-senior ini sangat berharga. Negara perlu mendengar suara mereka, terutama dalam hal reformasi sistem pelayanan publik dan penguatan peran aparatur sipil negara yang purnabakti,” ujar M. Shadiq.

Kunjungan dilanjutkan dengan berdialog bersama beberapa tokoh masyarakat di RSUP Dr. M. Djamil Padang. Dalam kesempatan ini, Ir. M. Shadiq Pasadigoe menyerap berbagai aspirasi terkait layanan kesehatan, kondisi fasilitas rumah sakit pemerintah, serta kesejahteraan tenaga medis. Para tokoh menyampaikan harapan agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kualitas layanan di rumah sakit rujukan utama tersebut, termasuk dukungan terhadap sarana dan prasarana penunjang.

“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar rakyat. DPR RI akan terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran kesehatan dan memperkuat rumah sakit daerah sebagai garda terdepan,” ucapnya.

Kegiatan kunjungan ditutup dengan dialog terbuka bersama para aktivis muda dan mahasiswa yang ikut bergabung dalam rombongan. Diskusi hangat seputar ideologi negara, tantangan generasi muda dalam menjaga nilai Pancasila, serta peran legislatif dalam menciptakan regulasi yang berpihak pada rakyat menjadi penutup yang bermakna.

Kunjungan dapil ini menegaskan komitmen Ir. M. Shadiq Pasadigoe untuk terus hadir dan mendengar langsung suara masyarakat. Kegiatan yang dikemas dalam suasana kebersamaan dan kepedulian ini diharapkan mampu menjadi inspirasi keterlibatan aktif semua lapisan masyarakat dalam membangun bangsa.

Reporter: Diona Arvoni

Continue Reading

DAERAH

Organisasi Pers Bersatu, Sukseskan HPN Bekasi Raya 2025 dan Hari Kebebasan Pers Sedunia

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Bekasi– Sebanyak 28 organisasi wartawan dan insan pers dari Kota dan Kabupaten Bekasi sukses menyelenggarakan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya 2025 dan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang berlangsung meriah di Gedung Juang, Jalan Sultan Hasanudin No. 39, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu, 10 Mei 2025.

Dengan mengusung tema “Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas”, kegiatan ini menegaskan pentingnya nilai integritas dan profesionalisme dalam dunia jurnalistik. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara organisasi pers dan pemerintah daerah.

Puluhan organisasi pers turut berpartisipasi, di antaranya: PWI Bekasi Raya, AWPI (Kabupaten dan Kota Bekasi), SMSI (Kota dan Kabupaten Bekasi), Pokja Humas Pemkot Bekasi, Forjas, Rujuk, FWJ Indonesia, Komodo, Pokja Polres Bekasi Kota, IJTI, Pokja Polres Bekasi, Awasi, Media Center DPRD Kabupaten Bekasi, GWI, Team Work, AWIBB, IWO Indonesia, PRSSNI, AsMEN (Kota dan Kabupaten Bekasi), Pokja Bantargebang, FWBR, FPWI, PWRI, dan lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi, Dr. H. Abdul Harris Bobihoe mewakili Wali Kota Bekasi, serta perwakilan dari Bupati Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota dan Kabupaten, Dandim 0507/Kota Bekasi, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi, dan para undangan dari berbagai instansi pemerintahan.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bekasi menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya acara tersebut dan menekankan peran penting pers dalam membentuk citra positif bangsa. Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD tahun depan guna mendukung kegiatan HPN.

“Dengan adanya HPN Bekasi Raya 2025, diharapkan para jurnalis dapat terus meningkatkan kualitas dan kontribusinya bagi masyarakat dan bangsa. Kami juga akan berupaya mendukung kegiatan ini secara anggaran pada tahun depan,” ujar Abdul Harris Bobihoe.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi, Yanyan Akhmad Kurnia, yang mewakili Bupati Bekasi. Ia mengapresiasi penyelenggaraan HPN yang sukses meski tanpa bantuan anggaran dari Pemkab Bekasi, dan menyebutnya sebagai langkah besar untuk memperkuat silaturahmi antar insan media.

“Kami akan berupaya mengalokasikan anggaran di tahun depan agar perayaan HPN bisa lebih meriah lagi. Semoga insan media semakin maju, berkualitas, dan mampu memberikan informasi yang membangun untuk masyarakat,” ucap Yanyan.

Ketua PWI Bekasi Raya, mewakili seluruh organisasi wartawan yang tergabung, berharap semangat persatuan dan integritas ini terus dijaga oleh para jurnalis.

“HPN Bekasi Raya 2025 bukan hanya berlangsung meriah, tapi juga menjadi momentum penyatuan jurnalis Kota dan Kabupaten Bekasi serta peneguhan nilai profesionalisme dalam dunia pers,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia HPN 2025 Bekasi Raya, Suryono S.T, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi atas dukungan yang diberikan. Ia juga menegaskan komitmen insan pers untuk terus berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami siap mendukung pembangunan daerah melalui peran pers yang kritis dan konstruktif,” tutur Suryono.

Reporter: Yayat Hidayat

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads