NASIONAL
Temenggung Tarib: Ada yang Ingin Warga SAD Dimusuhi Pemerintah
DETAIL.ID, Sarolangun – Temenggung Tarib atau yang saat ini dikenal dengan nama H Jaelani seorang warga Suku Anak Dalam (SAD) atau orang rimba di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi, membantah soal kejadian yang dialami dalam sebuah pemberitaan baru-baru ini.
Dalam pemberitaan itu menyebutkan, mulanya, Jaelani diperkenalkan soal bank oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warung Informasi Konservasi (Warsi). Sejak saat itu, pria berusia lebih dari 60 tahun itu memilih membongkar kuburan uangnya. Ia berniat menyimpan uang itu ke tempat yang lebih aman. Dengan membawa uang Rp 1,5 miliar, Jaelani menuju bank di Kota Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi.
Ia membantah. Ia mengatakan cerita itu dibuat-buat agar mereka dimusuhi pemerintah. Menurut, kalau sampai saat ini, mereka tidak memiliki KTP atau segala macam administrasi mereka menyangkut ke pemerintah. Artinya ada kelalaian atau pemerintah tidak memperhatikan alias tidak peduli dengan keberadaan mereka.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”4″]
“Itu cerita lama, bukan sekarang yaitu sekitar tahun 1988 yang lalu. Warsi itu sengaja buat berita yang tidak-tidak soal saya, biar saya dan warga kami dimusuhi pemerintah,” katanya kepada DETAIL pada Selasa, 29 Juni 2021 melalui sambungan telepon.
Ia menyebut, soal cerita ia ditolak pihak bank untuk menyimpan uang tersebut sebenarnya tidak ada penolakan. Ia pun saat itu tidak datang langsung ke bank tapi hanya bertanya ke orang bank bertemu di luar.
“Tapi begini, dahulu itu bukan saya mengantar duit (uang) bukan. Saya itu bertanya-tanya kepada orang bank, kalau kami Orang Rimba atau warga Suku Anak Dalam (SAD) menyimpan uang bisa apa tidak? Dan waktu itu dijawab orang bank. Bisa Pak, tapi syaratnya harus ada KTP dan KK kalau tidak ada memang tidak bisa,” kata H Jaelani.
Saat itu katanya, uang itu berasal dari hasil berladang, setelah itu disimpan masuk plastik dan disimpan dalam tanah dengan cara mencangkul tanah.
Uangnya juga tidak sebanyak pemberitaan itu, yang katanya sampai Rp 1,5 miliar. Yang ada itu hanya sekitar Rp 100 juta lebih hasil dari berjualan getah karet hasil perkebunan
“Tidak ada sebesar itu, paling waktu itu sekitar Rp 100 jutaan. Hasil jual getah karet, waktu itu kan harga getah karet masih mahal. Bisnis rotan juga, kalau sawit waktu itu saya belum ada,” katanya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”4″]
Ia menjelaskan, lagian waktu itu biaya hidup mereka tidak mahal, makanya dapat menyimpan uang sampai sebanyak itu. Makan ala kadarnya, rebus ubi kayu (singkong) pakai garam, minum air putih ya sudah cukup.
“Tolong sampaikan ke pemerintah, orang yang buat berita itu mau menjatuhkan Pak Tarib itu. Tidak ada kejadian soal itu,” katanya menjelaskan.
Menanggapi kejadian yang di buat dalam pemberitaan itu, Kepala Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Haidir mengaku terkejut. Setelah membaca berita tersebut, terkesan kejadian itu seolah-olah baru saja terjadi saat ini.
“Sekarang Bapak H. Jaelani sudah punya KTP dan juga bisa menyimpan uang di bank sehingga berita ini tidak mungkin, apalagi Bapak H Jaelani sudah muslim dan sudah naik haji (pasti punya paspor yang pembuatannya mensyaratkan KTP dan KK) dan sudah berkeluarga juga dengan orang luar otomatis beliau pasti punya KTP,” katanya.
Ia menyebut, lalu ada apa di balik berita ini? Apakah ada indikasi untuk menafikan peran dan kontribusi pemerintah dan para pihak dalam upaya pemberdayaan Orang Rimba.
“Kilas balik pemberitaan tentang ketertinggalan Orang Rimba secara serius dan berdekatan dapat mengaburkan pencapaian upaya berbagai pihak dalam penanganan persoalan Orang Rimba, justru di saat para pihak dengan modal sosial masing-masing memerlukan energi positif yaitu bersinergi satu sama lain dalam penanganan persoalan Orang Rimba, selain tentu saja juga tetap memerlukan kritik terhadap situasi saat ini,” kata Haidir.
Ia menjelaskan, merespons berita tersebut petugas balai TNBD yaitu atas nama Asep Agus Fitria selaku pendamping kelompok Temenggung Nangkui pada Minggu pagi, 27 Juni 2021 bersama tim, telah melakukan klarifikasi langsung kepada Bapak Haji Jaelani yang merupakan anggota kelompok Temenggung Nangkui.
“Berbagai pihak sudah sangat memahami bahwa Orang Rimba jauh tertinggal dalam banyak hal dari kita padahal berkedudukan sama sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Mereka tertinggal dalam kapasitas pendidikan, sosial ekonomi, kesehatan, teknologi dan peradaban modern,” katanya.
Kita juga paham kata Haidir, bahwa pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara formal administrasi telah mengalokasikan ruang bagi Orang Rimba untuk bermukim dan hidup di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.
“Tetapi mengalokasikan ruang saja tentu tidak cukup, perlu pendampingan khususnya dalam kegiatan budidaya atau pemanfaatan lahan (land sharing) yang tentu saja sangat berisiko atau rawan terhadap pengaruh pihak luar yang terkadang dapat memanfaatkan Orang Rimba sebagai masyarakat adat,” kata Haidir.
Berpijak dari pendapat di atas, menurut Haidir, saat ini hal yang paling utama dilakukan adalah, pertama memberikan dukungan pendanaan dan pendampingan bagi Orang Rimba dalam kegiatan budidaya atau pemanfaatan lahan (land sharing) garapan keluarga menjadi sumber produksi dan lumbung pangan Orang Rimba.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”4″]
Kedua, pada saat bersamaan (simultan) perlu penguatan kerja sama para pihak di sektor pendidikan untuk peningkatan kapasitas pendidikan (secara bertahap dan khusus).
Ketiga, penyediaan fasilitas kesehatan. Keempat, listrik ramah lingkungan. Kelima, pada akhirnya dan sangat penting adalah bagaimana melaksanakan pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sanitasi dan listrik yang ramah lingkungan dan menyatu dengan alam TN.
“Ini semua pekerjaan berat tapi wajib dilakukan karena Orang Rimba adalah WNI yang tidak perlu dipindahkan ke tempat lain tapi dapat hidup berkembang di alam TNBD dengan baik (terdidik, sehat dan beradab sebagaimana WNI lainnya),” ucapnya.
Terlepas dari pandangan itu, ia mengaku bersimpati terhadap semua pihak yang telah peduli dan memperhatikan Orang Rimba.
“Kepedulian dan perhatian para pihak menjadi energi positif dan saling menguatkan dalam upaya penanganan persoalan yang dihadapi Orang Rimba saat ini,” katanya lagi.
Reporter: Warsun Arbain
BACA JUGA: Kisah Orang Rimba Simpan Uang Rp 1,5 Miliar dalam Tanah, Hendak Menabung di Bank Eh Ditolak
DETAIL.ID, Yogyakarta – SMA Kolese De Britto Yogyakarta kembali menyelenggarakan tes Penerimaan Siswa Baru (PSB) untuk tahun ajaran 2026/2027 yang berjumlah kurang lebih 772 calon siswa dari berbagai wilayah di Indonesia dengan rincian 327 dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan 445 calon siswa dari luar DIY.
Pelaksanaan tes penerimaan calon siswa baru ini meliputi; tes akademik, psikotes, tes wawancara dan tes kebugaran jasmani yang merupakan cara dari SMA De Britto untuk mengetahui kemampuan calon siswa secara utuh dan seimbang. Kegiatan ini dilaksanakan di tiga wilayah strategis, yang mencerminkan semangat keterbukaan dan kesempatan yang luas bagi para calon siswa untuk menjadi bagian dari keluarga besar Kolese De Britto, karena bisa dikatakan Indonesia mini.
Pelaksanaan tes untuk wilayah Pulau Jawa akan berlangsung di kampus SMA Kolese De Britto Yogyakarta pada tanggal 19–21 November 2025 dengan diikuti kurang lebih 745 calon siswa. Sementara itu, untuk menjangkau calon siswa di luar Pulau Jawa, De Britto juga membuka lokasi tes di dua wilayah besar lainnya yaitu Indonesia Timur, yang akan dilaksanakan di Seminari Petrus Claver Makassar yang diikuti kurang lebih 12 calon siswa dan Indonesia Barat, yang berlokasi di Paroki Santo Yoseph Palembang yang diikuti 16 calon siswa pada tanggal 26–27 November 2025.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata SMA Kolese De Britto dalam memberikan akses yang lebih luas bagi siswa-siswa dari berbagai daerah untuk mengenal dan merasakan pendidikan khas Jesuit yang berfokus pada pembentukan manusia yang kompeten, berhati nurani, berbelarasa, berkomitmen, dan konsisten.
Koordinator Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMA Kolese De Britto, Hugo Bayu Hadibowo, SJ yang sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menegaskan bahwa penyelenggaraan tes di berbagai wilayah ini merupakan wujud komitmen sekolah dalam menjangkau potensi terbaik bangsa tanpa batas geografis.
“Kami percaya bahwa setiap anak muda di mana pun berada memiliki potensi luar biasa. Melalui pelaksanaan tes di Yogyakarta, Makassar, dan Palembang, kami ingin membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para siswa untuk menjadi bagian dari proses pembentukan pribadi De Britto, pribadi yang berkarakter, unggul, dan siap menjadi pemimpin pengabdi bagi sesama,” ujar Romo Hugo.
Lebih lanjut, Romo Hugo menambahkan bahwa proses seleksi ini bukan hanya mencari siswa yang pintar secara akademik, tetapi juga para siswa yang memiliki semangat belajar, kejujuran, dan kemauan untuk bertumbuh menjadi manusia berjiwa pelayan sesuai dengan semangat pendidikan Ignasian.
Dengan penyebaran lokasi tes di tiga wilayah ini, diharapkan semakin banyak siswa berbakat dari berbagai daerah dapat bergabung dan mengembangkan diri di SMA Kolese De Britto, Yogyakarta yang merupakan tempat di mana potensi muda diarahkan menjadi prestasi, dan setiap langkah dimulai dari pilihan yang bermakna. (*)
NASIONAL
Skandal Dugaan Perselingkuhan Oknum PJU Polda Jambi Didemo di Mabes Polri, GMPC Polri Dukung Kapolri Bersihkan Institusi dari Oknum Nakal
DETAIL.ID, Jakarta – Dugaan pelanggaran kode etik berupa perselingkuhan yang melibatkan salah satu pejabat utama (PJU) Polda Jambi yakni Karo Ops Polda Jambi dengan oknum Polwan masih terus jadi sorotan publik.
Terbaru, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Cinta Polri (GMPC Polri) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri pada Kamis, 13 November 2025 mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menindak tegas oknum yang dinilai telah mencoreng nama baik institusi.
Dalam aksi tersebut, salah satu orator menegaskan bahwa dugaan perselingkuhan itu merupakan bentuk pelanggaran etik berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan tersebut menekankan pentingnya menjaga perilaku sesuai moral dan etika yang baik bagi setiap anggota Polri.
“Kami mendesak agar Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit segera menindak tegas oknum-oknum nakal yang sudah merusak citra institusi Polri,” ujar salah satu orator aksi GMPC Polri.
Menurut para demonstran, kasus dugaan perselingkuhan ini pertama kali mencuat usai akun Instagram @putriregitaa, yang disebut sebagai anak dari Karo Ops Polda Jambi, menuliskan komentar di akun instagram resmi @polda_jambi pada 22 Oktober 2025. Dalam komentarnya, ia menyinggung adanya hubungan spesial antara ayahnya dan seorang oknum Polwan.
Isu tersebut kemudian menjadi perbincangan publik dan mendapat tanggapan dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jambi, yang menyatakan telah mengetahui informasi tersebut dan sedang melakukan pemeriksaan internal.
Laporan dugaan pelanggaran pun dikabarkan telah diteruskan ke Divisi Propam Mabes Polri, meski hingga kini publik belum mendapat kejelasan hasil penyelidikannya.
“Ada begitu banyak kasus-kasus yang melibatkan oknum selama kepemimpinan Bapak Kapolri Sigit ini. Belakangan ini viral dugaan perselingkuhan Karo Ops dengan oknum Polwan di Polda Jambi. Kami minta ini diusut tuntas!” ujar salah satu peserta aksi.
Setelah menyampaikan orasi di depan Gedung Museum Polri, perwakilan massa kemudian bergerak menuju Gedung Propam Mabes Polri untuk menyerahkan sejumlah informasi pendukung yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dalam audiensi bersama pihak Yanduan Propam Polri, massa diarahkan agar melampirkan seluruh bukti dan informasi melalui kanal pengaduan resmi Propam Mabes Polri.
“Silakan lampirkan semua bukti informasi yang ada di kanal pengaduan kita,” ujar salah satu perwakilan Yanduan Propam.
Bahan informasi terkait dugaan pelanggaran etik tersebut juga disampaikan ke Pelayanan Pengaduan Humas Polri, yang memastikan laporan itu akan diteruskan ke satuan kerja berwenang di Divisi Propam Polri.
“Kita terima dan akan kita lanjutkan ke Satker yang berwenang untuk menangani, di Divisi Propam Polri,” kata AKBP Andra dari Humas Polri.
Sementara itu Koordinator Lapangan (Koorlap) GMPC Polri, Wiranto menegaskan bahwa aksi mereka bukan bentuk serangan terhadap institusi Polri, melainkan dorongan moral agar Polri semakin bersih dan berwibawa.
“Aksi ini dilandasi kecintaan kami terhadap Polri. Ini saatnya Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk bersih-bersih. Tindak tegas itu oknum-oknum anggotanya jika terbukti melakukan pelanggaran,” ujarnya.
GMPC Polri juga menyerukan empat tuntutan utama kepada Kapolri yakni:
- Membersihkan dan memberi sanksi tegas kepada oknum polisi yang melanggar etika dan merusak citra baik institusi.
- Mengusut tuntas dugaan perselingkuhan Karo Ops Polda Jambi dengan oknum Polwan.
- Meminta transparansi Propam Mabes Polri dalam menyampaikan perkembangan kasus kepada publik.
- Mendesak pencopotan oknum PJU dari jabatan Karo Ops Polda Jambi, apabila terbukti melakukan pelanggaran etik.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jakarta – Kontingen Pekan Paralimpiade Pelajar Nasional (Peparpenas) Jambi menambah perolehan medali. Kali ini tambahan medali diperoleh dari cabang olahraga atletik yang ditandingkan Kamis, 6 November 2025.
Medali perunggu disumbangkan oleh Asmawati dari nomor lari 100 meter putri klasifikasi T11-12. Dia mencatat waktu 15,77 detik.
“Alhamdulillah, kami mendapat tambahan satu medali perunggu dari Asmawati,” ujar Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jambi Mhd Yusuf, SE.
Menurut Yusuf, raihan prestasi Asmawati sangat luar biasa mengingat dia masih sangat muda.
“Asmawati masih duduk di bangku kelas 5 SD, usianya baru 12 tahun. Lawan-lawannya sudah sekolah SMP-SMA,” ujarnya.
Yusuf berharap ke depan Asmawati akan meraih prestasi gemilang di level senior.
“Kami akan memberikan perhatian khusus kepada Asmawati,” tuturnya. (*)
Kasus PETI di Bungo: Operator Masuk Bui, BB Diserahkan pada Pemilik
Tes Penerimaan Siswa Baru SMA Kolese De Britto Digelar di Tiga Tempat
Skandal Dugaan Perselingkuhan Oknum PJU Polda Jambi Didemo di Mabes Polri, GMPC Polri Dukung Kapolri Bersihkan Institusi dari Oknum Nakal
Vahrial dan Bukri Serta Satu Broker Naik Sidik di Perkara Korupsi Alat Praktik SMK Rp 121 Miliar
Gerak Cepat, Dishub Padang Tindaklanjuti Laporan Masyarakat Terkait Pungutan Parkir Liar
Laporan Polisi Minim Progres, Para Korban Curanmor Aksi 1.000 Senter dan Berpatroli di Mendalo
Kasus Dugaan Penculikan Anak Libatkan SAD, HMI Bangko Minta Polisi Tegakan Hukum Tanpa Diskriminasi
Beredar di Akun Sosmed, Bilqis Bersama Anak Lainnya yang Diduga korban Penculikan Anak
Polres Merangin Backup Ungkap Penculikan Bilqis, Balita yang Diculik Jaringan Lintas Pulau
Tekankan Pentingnya Interpersonal Skill, Bupati Fadhil Arief Resmi Buka Jambore Cabang Gerakan Pramuka Batanghari Tahun 2025
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
