PERKARA
PLN Denda Dinas Pendidikan Kasus Meteran Listrik Bodong
detail.id/, Batanghari – Kasus meteran listrik bodong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Kabupaten Batanghari, Jambi hasil temuan tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) berujung denda.
“Kemarin ada tim P2TL menemukan kWh meter yang tidak terdaftar pada sistem PLN. Berdasarkan investigasi kawan-kawan, dari tiga meteran pelanggan hanya dua meteran listrik yang terdaftar,” kata Kepala PLN ULP Muara Bulian, Luqman Hakim kepada detail pada Rabu, 4 Agustus 2021.
Sesuai prosedur P2TL, satu kWh bodong terpaksa di bongkar karena tidak terdaftar. Pembongkaran kWh disaksikan petugas kepolisian. Menurut informasi dari petugas P2TL, keberadaan kWh bodong kurang lebih 10 tahun.
“Ini bersifat informasi sementara,” ucapnya.
Dalam buku peraturan Direksi PLN Nomor: 0888 Z/Perdir/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik, kata Luqman, temuan meteran bodong Dinas PDK adalah pemakaian listrik yang dilakukan oleh bukan pelanggan PLN.
“Jadi ibarat katanya, bukan pelanggan PLN tapi dia menikmati listrik. Sanksinya pasti ada. Sanksi kejadian kemarin termasuk pelanggaran kategori golongan P4. Jadi pelanggaran ada empat,” ujarnya.
Pelanggaran P1, P2 dan P3 merupakan pelanggaran pelanggan PLN. Sedangkan P4 bukan pelanggaran pelanggan PLN. Ia berujar P1 merupakan pelanggaran yang paling ringan. Contohnya pelanggan daya 900. Listrik daya ini tidak kuat menanggung beban pemakaian pelanggan.
“Seharusnya pelanggan melakukan permohonan penambahan daya, tapi pelanggan mengubah pembatas automatis MCB (Miniature Circuit Breaker),” ucapnya.
Pelanggaran P2 dilakukan oleh pelanggan dengan mempengaruhi pengukuran energi listrik. Contohnya, kWh meter dirubah atau di ganjal. Kalau pelanggaran P3 adalah gabungan dari P1 dan P2, selain merubah daya juga mempengaruhi energi listrik.
“Contohnya pelanggan memakai listrik sebelum meteran, nyantol atau ngelos, itu yang P3. Kalau yang P4 itu dilakukan bukan dari pelanggan PLN. Contohnya, seperti kasus yang terjadi di Dinas PDK Batanghari,” katanya.
Sesuai hasil investigasi, hasil temuan dan hasil pemeriksaan P2TL sesuai dengan prosedural, meteran bodong Dinas PDK berdaya 5.500. Sesuai dengan panduan Peraturan Direksi PLN, denda tarif pemerintahan daya 5.500 golongan pelanggaran P4, di angka Rp37.073.067.
“Jadi berdasarkan peraturan, penagihan hanya 9 bulan. Walaupun penikmat listrik telah 10 tahun, 5 tahun atau 20 tahun atau bahkan baru sehari, hitungan denda tetap 9 bulan. Kita tidak bisa membuat estimasi, kita hanya bisa melihat di sistem kondisi saat kejadian,” ujarnya.
Petugas telah membuat berita acara sesuai temuan di lapangan disaksikan oleh pengguna bangunan dan pihak kepolisian. Tapi pengguna gedung tidak bersedia menandatangani berita acara. Meski begitu, petugas tetap menjalani SOP. Tiga hari kerja pasca temuan pelanggaran, PLN akan mengirimkan surat lagi ke Dinas PDK untuk panggilan ke dua.
“Pihak Dinas PDK agar datang ke PLN menyelesaikan tagihan susulan. Kami menagih, kami tidak mencari pelakunya siapa, tapi kami menagih apa yang harus kami tagih. Karena ini memang terbukti jelas digunakan meteran tersebut,” katanya.
Menurut dia peraturan PLN ada dua aspek hukum yakni hukum perdata dan hukum pidana. PLN fokus hukum perdata karena menyangkut kerugian negara. Sementara kalau hukum pidana boleh saja dilakukan pihak kepolisian.
“Kalau mau dipidanakan silakan,” ucapnya.
Sebelum pelanggan melakukan permohonan pasang baru, pasti ada surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dan pelanggan. Dalam surat perjanjian, ada pasal-pasal yang harus ditaati kedua belah pihak. Salah satu pasal dibunyikan pelanggan dilarang keras untuk membuka segel.
“Pelanggan juga dilarang menyalurkan listrik ke bangunan lain dan itu ditandatangani kedua belah pihak. Jadi sama-sama dengan sadar di bawah materai 6.000, kalau sekarang materai 10.000 sama-sama sepakat melaksanakan itu,” katanya.
PLN ULP Muara Bulian cuma mengetahui bahwa Dinas PDK Batanghari memiliki dua meteran. Jika satu meteran disalurkan ke bangunan bermasalah, maka PLN akan membuat surat teguran kepada dinas terkait sesuai dengan kesepakatan surat jual beli tenaga listrik, bahwa pelanggan dilarang keras untuk menyalurkan.
“Apabila itu terjadi, kita akan buat surat pemberitahuan. Jika pemberitahuan belum dipenuhi, maka PLN akan secara sepihak memberhentikan meteran penyalur sebagai pelanggan PLN,” ucapnya.
Kepala Dinas PDK Batanghari Agung Wihadi bersedia membayar denda pasca temuan meteran listrik bodong oleh tim P2TL PLN ULP Muara Bulian. Ia mengaku sama sekali tidak mengetahui meteran listrik bangunan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar tanpa ID pelanggan.
“Kita siap bayar denda. Sesegera mungkin bendahara dinas bayar ke PLN,” ucapnya.
Reporter: Ardian Faisal
PERKARA
Biadab, Pak RT Cabuli Ponakan Sendiri Sejak Kelas 4 SD
DETAIL.ID, Merangin – Nasib malang dialami TM (11) bocah yang ditinggal berpisah kedua orang tuanya, dan selama ini tinggal di Desa Bukit Beringin, Kecamatan Bangko, harus merelakan keceriaan dan masa depan nya yang dirampas paksa oleh keluarganya sendiri, pelaku AS yang tak lain adalah paman nya yang juga menjabat ketua RT, yang mestinya bisa menjaga dirinya dari kejahatan yang membahayakan TM.
Kejadian ini baru diketahui saat warga di mana TM tinggal, heboh dengan kabar bahwa korban dicabuli pamannya sendiri semenjak masih kelas 4 SD.
Di saat itu, korban diajak oleh pelaku untuk ikut mencari berondolan sawit di kebun. Di saat korban tengah asik mencari berondolan, tiba-tiba pelaku langsung memeluk dan meraba tubuh korban di kebun sawit, korban yang masih anak-anak tidak berdaya melawan tenaga pelaku sehingga pelaku leluasa melampiaskan nafsunya kepada korban.
Ternyata perbuatan pelaku tidak sampai di situ saja, merasa aksinya aman pelaku kemudian menyetubuhi korban saat kelas 6 SD.
“Awalnya kami mendengar isu bahwa korban dicabuli keluarganya sendiri, lalu saya panggil keluarga korban ke rumah dengan membawa korban, ternyata memang benar korban dicabuli oleh pelaku saat diajak cari berondolan di kebun sawit saat masih kelas 4 SD. Saat itu pelaku masih sering meraba tubuh korban tapi terus dilawan korban dan kejadiannya terungkap saat korban disetubuhi oleh pelaku,” ucap Novi Ardi Laksono selaku kepala wilayah, kepada media ini pada Sabtu, 11 April 2026.
Menurutnya, korban selama ini ikut dengan kakeknya yang datang dari pulau Jawa ke Desa Bukit Beringin, namun saat nenek korban meninggal dunia, kakek korban kembali ke pulau Jawa dan korban ikut keluarga pelaku.
“Anak itu hidup bersama kakeknya di Jawa datang kesini, tapi saat kelas 4 SD nenek korban meninggal dunia, dan kakeknya pulang ke Jawa, hingga akhirnya korban ikut dengan pelaku, sampai peristiwa itu terjadi,” ujarnya lagi.
Pihaknya juga sudah membuat laporan polisi pada tanggal 6 April 2026 lalu, dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Polres Merangin.
“Kami sebagai perangkat desa, sudah membuat laporan polisi, dan berharap agar pelaku segera diamankan, sebab korban masih tinggal bersama pelaku, takutnya korban mendapatkan ancaman dari pelaku dan keselamatannya terancam,” tuturnya.
Reporter: Daryanto
PERKARA
Pelangsiran Solar Subsidi di SPBU Bungo Terbongkar, Petugas dan Pelangsir Ditangkap Polisi
DETAIL.ID, Jambi – Praktik pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi kembali terbongkar. Kali ini, tim Ditreskrimsus Polda Jambi mengamankan 2 orang pelaku dalam operasi di SPBU 24.372.62 Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Jambi.
Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan berupa antrean berlapis dan dugaan pelangsiran BBM subsidi di SPBU yang dikelola oleh PT Kelana Putra Mandiri, tersebut.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandia mengatakan tim langsung bergerak cepat menindaklanjuti informasi tersebut.
”Kami menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelangsiran solar subsidi. Saat dilakukan pengecekan di lokasi, tim menemukan adanya kendaraan yang memotong antrean dan langsung dilayani oleh operator SPBU, yang kemudian terindikasi kuat sebagai bagian dari praktik pelangsiran,” ujar Kombes Pol Taufik saat jumpa pers di Polda Jambi pada Jumat, 10 April 2026.
Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 8 April 2026 sekitar pukul 17.20 WIB. Saat itu, 1 unit mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi BH 1938 AS tampak memotong antrean pengisian BBM solar subsidi dan langsung dilayani oleh operator SPBU.
Petugas kemudian mengamankan sopir kendaraan dan operator SPBU. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan catatan yang diduga berisi rekap aktivitas pelangsiran BBM.
Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bukti berupa catatan jumlah pelangsiran. Ini menguatkan dugaan adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi,” ujarnya.
Dua orang yang diamankan yakni pelansir berinisial N (31) dan seorang operator SPBU juga berinisial N (33). Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit mobil Isuzu Panther, dua selang plastik, uang tunai puluhan juta rupiah, nozzle BBM, DVR CCTV, tablet barcode, dua unit handphone, serta 1 jeriken berisi sampel biosolar.
Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi karena berdampak langsung pada masyarakat luas.
”Perbuatan ini jelas melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Kami tidak akan mentolerir penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. Pelaku terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar,” ujar Kabid Humas.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan apabila menemukan praktik serupa di lapangan. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam praktik ilegal tersebut.
Kedua tersangka kini dihadapkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Sidang Saksi Kurir Sabu-sabu 58 Kilogram, Katanya Dapat Orderan dari Ridwan Lie dan Okta
DETAIL.ID, Jambi – Dua kurir sabu-sabu 58 kilogram, Agit Putra Ramadhan dan Juniardo kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis, 9 April 2026. Kali ini penuntut umum menghadirkan 3 saksi yang merupakan personel Sub Dit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi serta satu orang pelaku usaha rental mobil.
Tiga saksi yang merupakan personel yang melakukan penangkapan yakni Dian Fadli, Evri, dan Juanda kemudian menguraikan bahwa awalnya mereka mendapat informasi terdapat pergerakan narkotika dari Medan menuju Palembang pada 7 Oktober 2025 lalu. Pihaknya kemudian melakukan penyelidikan, pada 9 Oktober, tim melakukan pemantauan di daerah Sengeti.
”Kemudian kami menemukan mobil yang dicurigai mengantarkan barang bukti tersebut. Di Sekernan kami amankan mobil Innova Reborn, pelat B. Kemudian kami amankan 1 orang bernama M Alung Ramadhan,” ujar saksi, Evri.
Kala itu menurutnya, tidak ada barang bukti narkotika di dalam kendaraan yang dikemudikan Alung. Namun pengecekan terhadap handphone milik Alung, menurut mereka ada indikasi bahwa Alung telah melakukan tindak pidana narkotika. Dimana terdapat percakapan dan petunjuk dari sosok bernama Ridwan Lie dan Okta untuk berangkat ke Medan, menjemput narkotika.
”Alung saat itu mengakui, dia berangkat bersama Deka ke Medan menggunakan mobil rental. Kemudian bertemu dengan Agit dan Ardo,” ujarnya
Dari Medan mereka kemudian berangkat ke Palembang, Agit dan Ardo menggunakan kendaraan Fortuner sementara Alung dengan mobil rentalnya. Alung tertangkap di Sekernan. Sementara Agit dan Ardo yang membawa puluhan kilogram sabu-sabu berhasil sampai ke Bayung Lencir. Setelah sebelumnya sempat membeli 2 koper di Mall Jamtos.
Hingga kemudian, Agit menghubungi Alung untuk menjemput tas selempang yang tertinggal di mobil Alung sekira pukul 23.00 WIB. Pada pukul 03.00, Agit dan Ardo sudah berada di Jambi.
”Di JBC kami amankan Agit dan Ardo. Sedang berdiri di ruko-ruko samping Madilog itu. Diamankan langsung. Kemudian kami periksa HP-nya,” katanya.
Hasil pemeriksaan terhadap HP milik Agit kemudian ditemukan percakapan antara Agit dan pengendalinya yakni Okta bahwa BB sabu-sabu senilai puluhan kilogram telah sampai di parkiran RSUD Bayung Lencir.
”Isinya bahwa dia sudah mengantarkan narkotika itu atas suruhan pengendalinya. Kemudian ada Okta lagi pengendalinya. Isi chat ‘Pi barangnya sudah sampai di RS Bayung Lencir. Tinggal ambil aja,” katanya.
Tim kemudian bergerak melakukan pengembangan di parkiran RSUD Bayung Lencir, tim mengamankan BB yang tersisa sebanyak 2 koper berisikan 58 kilogram sabu-sabu. Sisanya disebut-sebut sudah diambil sebagian untuk dibawa ke Sekayu dan Mesuji, Lampung.
Secara terpisah, ketiga pelaku narkoba tersebut kemudian dibawa ke Polda Jambi beserta sejumlah BB yang tersisa. Hingga pada malam harinya, ketika hendak diperiksa, Alung disebut-sebut kabur dari Polda Jambi.
”Kami menyerahkan sore. Pukul 8 kami mendapat kamar Alung melarikan diri, kami masih terus melakukan pengejaran,” katanya.
JPU kemudian menanyakan, terkait barang bukti kendaraan dimana hanya terdapat BB berupa 1 unit mobil Fortuner. Soal ini saksi, Fitra dari mengaku bahwa karena di dalam kendaraan rental tersebut tidak ditemukan barang bukti narkotika. Pihaknya mengajukan unit tersebut untuk pinjam pakai. Dan oleh penyidik menyerahkan kendaraan tersebut.
Sementara pasca kejadian, saksi menyebut bahwa terhadap Alung, Okta, Dewi yang terlibat komunikasi terkait narkoba tersebut telah diterbitkan status DPO. Sementara untuk Ridwan Lie, masih dilakukan pengumpulan informasi.
Hakim Irse Yanda kemudian menanyakan berapa total narkoba yang dibawa dari Medan. Sebab barang sisa yang berhasil diamankan saja mencapai 58 kilogram.
”Ada (ditanyakan) tapi, mereka (terdakwa) tidak tahu berapa jumlahnya. Mereka cuma ngantar,” katanya.
Sidang masih berlanjut dengan pemeriksaan saksi lanjutan pada pekan depan.
Reporter: Juan Ambarita



