DAERAH
Mengapa SAD Masih Banyak Belum Punya KK dan KTP? Ini Jawabannya
detail.id/, Tebo – Meski pemerintah terus berupaya mendata dan merekam data kependudukan terhadap Suku Anak Dalam (SAD), namun masih banyak warga komunitas adat tersebut yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Menti (Humas) MHA SAD Kelompok Temenggung Ngadap, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Jambi yaitu Bagentar (Gentar) mengatakan, ada alasan tertentu yang membuat SAD enggan memiliki kartu identitas kependudukan. Alasan yang sangat mendasar yakni, SAD takut kehilangan hukum adat mereka.
“Ada ketakutan pada SAD jika sudah memiliki KK dan KTP mereka harus patuh dan harus mengikuti hukum negara (positif). Itu salah satu alasan mengapa warga saya masih banyak yang tidak mau mengurus KK dan KTP,” katanya pada Minggu, 12 September 2021.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Dikatakan Gentar, meski sebagian SAD telah mengenal dunia luar, namun mereka patuh dan masih menerapkan hukum adat. Mereka juga masih menjalankan adat istiadat dan tradisi leluhur mereka.
Begitu juga dengan pola hidup, rata-rata SAD masih mengandalkan hidup dari berburu dan meramu. “Kalau hukum positif itu, ada beberapa hewan yang dilindungi dan tidak boleh diburu. Sementara, dari nenek moyang kami dahulu, hewan itu adalah sumber makanan bagi kami di hutan,” kata Gentar.
Diakui Gentar, di MHA SAD kelompok dia, masih ratusan kepala keluarga yang belum memiliki data kependudukan. Sebagian dari mereka sudah mau didata dan dilakukan perekaman data. Namun kendalanya, mereka kesulitan untuk keluar karena jarak tempuh dari hutan tempat mereka tinggal sangat jauh, juga mereka tidak memiliki kendaraan untuk ke luar.
Terpisah, Ketua Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK), Ahmad Firdaus membenarkan jika masih banyak warga SAD belum memiliki KK dan KTP. Menurut dia, banyak alasan yang membuat warga SAD enggan mengurus data kependudukan.
“Alasan yang mendasar karena banyak SAD yang belum bisa menulis dan membaca. Mereka juga tidak tahu cara berurusan di birokrasi,” kata Firdaus.
Selain itu, Firdaus menjelaskan, ada beberapa aturan adat SAD yang membuat mereka enggan didata. Misalnya, kata dia mengisahkan, ia pernah mendata warga SAD Kelompok Temenggung Bujang Itam di Sungai Ibnul, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Jambi. Saat itu salah seorang warga SAD sama sekali tidak mau menyebutkan nama istri dan anaknya. Alasannya karena melanggar adat.
Menurut pengetahuan Firdaus, nama istri dan nama-anak bagi SAD merupakan hal yang tabu untuk disebutkan kepada orang lain. Untuk bisa mengetahuinya, dia terpaksa menanyakan kepada warga SAD yang lain yang masih satu rombongan atau kelompok.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Waktu kita tanya nama istrinya, dia menjawab Tidak Tahu, begitu juga waktu ditanya nama anak pertamanya, dijawab Tidak Tahu. Itu kita catat karena pikir kita nama istri dan anak pertamanya Tidak Tahu. Waktu ditanya lagi nama anak kedua, dia menjawab Tidak Tahu juga, begitu juga dengan anak ketiga dan keempat. Kita jadi penasaran, kok ada nama istri, anak pertama, kedua, ketiga dan keempat Tidak Tahu,” kata Firdaus.
Karena penasaran, lalu Firdaus mencari kebenaran atas nama istri dan anak-anak SAD tersebut. Dari Temenggung Bujang Itam dia mengetahui jika warga SAD tersebut tidak mau menyebutkan nama istri dan anaknya. “Jadi dari Temenggunglah, kita bisa tahu nama istri dan anak-anak SAD itu,” ujar Firdaus.
Begitu juga dengan warga SAD Kelompok Temenggung Ngadap di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo. Ditegaskan dia, ada beberapa rombongan (kelompok kecil) SAD di sana yang sama sekali tidak bisa didata.
“Jangan didata, ditemukan saja tidak mau. Kalau kita ke sana, istri dan anak-anak disuruh sembunyi. Itu sudah adat istiadat dan tradisi mereka sejak dulu. Tidak boleh ketemu dengan orang terang (orang dari luar),” ucapnya.
Firdaus berkata, masih banyak lagi adat istiadat dan tradisi yang membuat SAD sulit didata. Hal itu yang membuat mereka tidak memiliki data kependudukan berupa KK dan KTP.
“Mungkin kita sering dengar atau diingatkan, jangan basing-basing (sembarangan) mengambil foto (memfoto) SAD, salah-salah bisa melanggar aturan dan dikenakan sanksi adat. Aturan itu di sebagian SAD masih berlaku,” kata dia.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Meski begitu, lanjut Firdaus menjelaskan, ada juga SAD yang telah mengerti akan pentingnya data kependudukan. Biasanya SAD seperti itu sudah mengenal kehidupan luar (masyarakat di luar hutan). Mereka sudah mengerti pentingnya data kependudukan. Biasanya yang seperti ini paling gampang dilakukan pendataan.
“Tinggal pemerintahnya (Disdukcapil) mau (sanggup) atau tidak mendata mereka,” ujarnya.
Reporter: Syahrial
DAERAH
Kementerian ATR/BPN Raih Juara II Invitasi Bulu Tangkis Kementan, Ukir Prestasi dan Jalin Silaturahmi
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih juara II dalam Invitasi Bulu Tangkis yang digelar Kementerian Pertanian (Kementan) mulai 29 Oktober lalu. Setelah berhasil menaklukan tim lawan hingga masuk ke partai final, Kementerian ATR/BPN harus mengakui keunggulan tim tuan rumah yang keluar sebagai juara I setelah menang 3-1 dalam kompetisi lintas institusi ini.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN ikut berpartisipasi di turnamennya Kementan dan bisa meraih juara II. Yang jelas, ini bukan hanya berkompetisi, tapi jadi wadah silaturahmi kita dengan teman-teman dari instansi lain dan tentunya wadah silaturahmi bagi karyawan ATR/BPN dari berbagai daerah,” ujar Ketua Kontingen Persatuan Bulu Tangkis (PB) ATR/BPN yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur, Shamy Ardian, usai pertandingan final, di Gedung Bulu Tangkis Marinir Cilandak, Jakarta, Minggu, 1 November 2026.
Kementan dan Kementerian ATR/BPN menjadi Juara I dan II, sedangkan juara III dalam kompetisi bulu tangkis ini diraih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan disusul Kementerian Hukum yang menempati posisi ke-IV. Final yang berlangsung dalam 3 set permainan ini menutup rangkaian kompetisi yang diikuti oleh tim dari kementerian, lembaga, dan institusi pendidikan.
Menurut Shamy Ardian, kemenangan tim Kementan menjadi motivasi sekaligus bahan evaluasi bagi tim ATR/BPN untuk terus melatih kemampuan diri. “Tentunya ini menjadi penyemangat kita untuk bisa lebih meningkatkan lagi kualitas permainan badminton di ATR/BPN. Supaya ke depan semakin banyak tenaga dari daerah yang bisa kita ajak bermain bersama untuk mengikuti turnamen-turnamen selanjutnya,” katanya.
Invitasi Bulu Tangkis yang berlangsung selama empat hari ini diikuti oleh 11 kementerian/lembaga serta institusi pendidikan. Selain Kementan, Kementerian ATR/BPN, KKP, dan Kementerian Hukum, tim peserta berasal dari Badan Pusat Statistik, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta IPB University.
Kementerian ATR/BPN sendiri menurunkan total 15 pemain yang terdiri dari sembilan pemain inti dan enam pemain cadangan. Ketua PB ATR/BPN, Bagas Agung Wibowo, melaporkan bahwa kontingen ATR/BPN berlaga di lima kategori beregu campuran, yaitu ganda putra total usia 100 tahun (minimal 50 tahun per pemain), ganda putri total usia 80 tahun, tunggal putra usia bebas, ganda putra total usia 95 tahun (minimal 45 tahun per pemain), dan ganda putra usia bebas.
Capaian runner-up dalam invitasi ini menjadi hal positif bagi Kementerian ATR/BPN. Bukan sekadar mengejar podium, partisipasi ATR/BPN dalam kompetisi ini menjadi momen untuk memperkuat kekompakan, menjunjung tinggi sportivitas, sekaligus mempererat silaturahmi lintas instansi maupun antarpegawai ATR/BPN di daerah melalui olahraga bulu tangkis. (*)
DETAIL.ID, Jambi — Perhelatan akbar Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis (MTQH) Tingkat Provinsi Jambi ke-55 resmi dibuka dengan meriah di Halaman Kantor Wali Kota Jambi, Minggu, 1 November 2026 malam.
Ajang yang berlangsung dari tanggal 30 Oktober hingga 8 November 2026 ini diikuti oleh 629 kafilah dari 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
Kemeriahan acara pembukaan langsung terlihat pada sesi defile kontingen. Bertindak sebagai tuan rumah, Kota Jambi membuka barisan defile dengan penampilan unik pasukan berkuda yang sukses menyemarakkan suasana dan menarik perhatian ribuan pasang mata.
Tepat di belakang barisan pembuka, kontingen dari Kabupaten Merangin tampil sebagai kontingen pertama yang berjalan di hadapan podium kehormatan.
Semangat juang dan kekompakan kontingen langsung terpancar saat mereka membawakan pantun khas yang membahana:
“Ke Geopark Merangin Melihat Batu, Sungai Batanghari airnya tenang,
Kafilah Merangin datang bersatu, membawa syiar, membawa menang.”
Kehadiran kafilah Merangin di arena pembukaan disaksikan langsung oleh Bupati Merangin M. Syukur beserta istri Ny. Lavita Syukur, dan Wakil Bupati A. Khafidh beserta istri Ny. Emi Khafidh.
Dari atas podium kehormatan, para pimpinan daerah ini tampak antusias melambaikan tangan, melemparkan senyum, serta memberikan dukungan moral bagi para kafilah Merangin.
Usai acara, Bupati M. Syukur, menunjukkan rasa keyakinan yang tinggi terhadap prestasi kontingen Merangin tahun 2026 ini. Ia menargetkan agar kafilah Merangin dapat menembus jajaran tiga besar.
“Tahun 2024 kita berada di peringkat 10, tahun 2025 naik ke peringkat 8, dan untuk tahun 2026 ini target kita minimal 3 besar. Itu harapan kita bersama dan semoga saja terwujud,” ujar Bupati M. Syukur penuh optimisme.
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Merangin secara langsung di lokasi acara adalah untuk memberikan dukungan moril agar para peserta tampil lebih percaya diri.
“Kami hadir untuk memberikan dukungan dan semangat kepada para kafilah agar lebih percaya diri sehingga bisa mengerahkan kemampuan secara maksimal dalam perlombaan,” ucapnya.
Dengan kekuatan 62 kafilah terbaik yang dikirimkan usai mengikuti tiga kali Training Center (TC), Kabupaten Merangin siap mengikuti perlombaan untuk mengharumkan nama daerah dan mewujudkan target besar di ajang MTQH Provinsi Jambi tahun 2026. (*)
DETAIL.ID, Jember – Gerakan Laskar Sholawat Nusantara (LSN) kian masif memperluas jangkauan organisasinya hingga melintasi batas pulau.
Tak sekadar memperkuat barisan di tingkat daerah, penataan struktur keorganisasian kini merambah belasan kabupaten dan kota di Jawa Timur hingga menembus Kalimantan.
Pengukuhan pengurusan yang telah mengantongi SK meliputi daerah Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Surabaya, Gresik, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Sampang, Probolinggo, Pasuruan, hingga Kabupaten Malang.
Sementara di Pulau Kalimantan, pembentukan struktur resmi berdiri di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Banjarmasin.
Sekretaris Panitia Milad ke-7 LSN Jember, M Khoiron Kisan, menyampaikan bahwa langkah perluasan wilayah ini merupakan fondasi utama pergerakan lembaga ke depan.
“Itu yang menjadi komitmen presiden LSN maupun kami si kepengurusan,” tegas Khoiron dalam konferensi pers di Dira Cafe, Minggu, 1 November 2026 malam.
Ia memaparkan, pelebaran sayap ini dilakukan untuk membumikan motto keagamaan sekaligus menguatkan peran di ranah publik dan tata pemerintahan.
Penataan tersebut akan dikukuhkan secara serentak dalam gelaran Apel Sholawat Akbar sekaligus memperingati Milad ke-7 LSN pada Minggu, 8 November 2026 mendatang, yang melibatkan pengurus dari tingkat pusat, 31 kecamatan di Jember, hingga tingkat desa.
Momen tersebut juga ditandai dengan pergantian struktur kepemimpinan, di mana posisi Ketua DPP LSN diserahterimakan dari Ustaz Abdul Adim kepada Hermin, serta posisi Ketua DPC Jember berpindah dari Abdullah Waid kepada Kamiluddin.
Ketua Panitia Milad ke-7 LSN Jember, Agus Nur Yasin, menilai ekspansi masif ini sejalan dengan spirit dasar pendirian organisasi untuk memberi dampak positif nyata bagi khalayak luas.
“Kita berharap dapat memberikan kemanfaatan pada masyarakat,” ujar Agus.
Menurutnya, kiprah LSN yang terus berkembang luas dibuktikan lewat pelbagai saluran, termasuk kiprah di panggung politik yang berhasil mengantarkan Gus Fawait menduduki kursi kepemimpinan daerah.
“LSN membuktikan kemanfaatannya dengan syiar sholawat dan berbagai jalur, salah satunya jalur politik. Hari ini kita membuktikan Gus Fawait mulai di Jawa Timur (DPRD) hingga menjadi Bupati Jember, senyampang bisa memberikan kemanfaatan,” tuturnya.
GERAM Desak ESDM Usut Dugaan Pelanggaran DMO Batu Bara Jambi, Pasutri AE-NA Diminta Segera Diperiksa
Kementerian ATR/BPN Raih Juara II Invitasi Bulu Tangkis Kementan, Ukir Prestasi dan Jalin Silaturahmi
Kafilah Merangin Datang Bersatu, Membawa Syiar, Membawa Menang
Kepakan Sayap LSN Jangkau Kalimantan dan Belasan Daerah Jawa Timur
Warga Jember Rasakan Manfaat Nyata Layanan JKN, Berobat Jadi Lebih Tenang
Dokter Puskesmas Semboro Jember Rasakan Dampak Nyata JKN Lewat Semangat Gotong Royong
Pesan Menteri ATR/Kepala BPN kepada 152 Pejabat dalam Pelantikan: Layani Masyarakat dengan Baik
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Makin Mendekat Layanan ke Masyarakat Lewat ATR/BPN Dekat
Pengawasan BPJS Kesehatan Sasar Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Kutakulon Bondowoso
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Tinjau Pelayanan JKN di RSUD Bondowoso
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
